Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

4 | Volume 32 | 2013 | Kewarganegaraan: Revitalisasi Konsepsi Keindonesiaan

Daya tahan Pancasila terhadap perubahan bentuk negara—dari kesatuan, federal, kembali ke kesatuan—sungguh mengagumkan. Di mana kekuatannya? Salah satu jawaban yang bisa diberikan adalah bahwa Pancasila lebih besar dan lebih berarti daripada konstitusi; Pancasila lebih besar daripada negara kesatuan dan negara federal.

Kalau konstitusi dan bentuk negara adalah suatu fleeting phenomenon, maka Pancasila adalah inti dari inti karena itu ia menetap dan menentukan setiap jenis pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung. Pengalaman dengan tiga jenis rezim—Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, masa Reformasi—menunjukkan hal itu setandas-tandasnya.

[Baca Lanjut]

TOPIK KITA

Mochtar Pabottingi
Kepemimpinan dan Demokrasi Kita: Akar-akar Kebangkrutan dan Jalan Menuju Kebangkitan

Tulisan ini mengajukan argumen bahwa penyebab utama malaise kepemimpinan di Indonesia adalah  arena tiadanya pengindahan pada nasion dan demokrasi serta tiadanya kesadaran akan simbiosis antara keduanya. Selain itu, tulisan ini juga menelusuri betapa para pemimpin di Indonesia kian tergerus dan perjalanan bangsa berujung pada tumpukan keterpurukan. Penulis mengusulkan jalan keluar: konsolidasi kebangsaan—dengan nalar dan sasaran yang jelas.

[Baca Lanjut]


Zuly Qodir
Revitalisasi Gerakan Masyarakat Sipil: Kasus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan bisa memberi kontribusi maksimal dalam membangun masyarakat sipil berkarakter toleran, progresif dan mandiri. Namun sebagian dari aktivis kedua ormas tersebut tersandera oleh pelbagai kepentingan yang mendahulukan kemewahan material ketimbang berkhidmat pada gerakan pengorganisasian masyarakat. Tulisan ini memusatkan perhatian pada peran kedua organisasi tersebut serta kemungkinan revitalisasi atas surutnya gerakan masyarakat sipil di Indonesia di tengah maraknya perkembangan gerakan Islam dewasa ini.

[Baca Lanjut]


J Susanto
Kembalinya Nasionalisme Kewargaan: Rujuk Kebangsaan dan Demokrasi dalam Reformasi

Indonesia sesungguhnya berdiri tegak di atas tiang pancang nasionalisme yang terbuka, demokratis dan civic. Karena itu, perbincangan mengenai isu kewargaan serta tautan isu kebangsaan dengan demokrasi menjadi relevan. Sayangnya, hal tersebut tidak menjadi tema umum diskursus pada awal reformasi. Perjalanan panjang yang dilalui bangsa ini agaknya tidak hanya meredupkan gagasan Indonesia kewargaan, tetapi juga tautan antara isu kebangsaan dan demokrasi. Masih banyak kerikil anomali dan ancaman serius yang menghadang mulai dari gelombang balik keetnikan hingga menguatnya oligarki dan privatisasi yang berjalan nyaris tanpa kendali.

[Baca Lanjut]


Rafif Pamenang Imawan
Kisah Dua Aktor Demokrasi: Menelisik Peran Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil (OMS) adalah salah satu aktor penting pendorong transisi demokrasi. Mereka berperan memperkuat masyarakat dan mengontrol negara demi terwujudnya demokrasi yang inklusif. Berbeda dengan partai politik yang cenderung kehilangan batas ideologis, OMS bergerak berdasarkan isu-isu sektoral, bersandar pada ideologi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. INSIST dan IRE sebagai subjek penelitian ini menunjukkan bahwa OMS bisa kontraproduktif dalam usaha memberdayakan masyarakat dan mengalami kendala konsolidasi internal pasca-reformasi serta gagal mendeteksi multidimensionalitas warga negara.
 

[Baca Lanjut]


Antonius Galih Prasetyo
Korban-korban Suci Republik: Homo Sacer sebagai Fondasi Kewarganegaraan Indonesia?

Ditinjau dari tema-tema utama kewarganegaraan kontemporer, kondisi kewarganegaraan Indonesia menampakkan wajah amat buruk. Semua gejala keburukan sesungguhnya saling berhubungan. Selain disebabkan oleh dominasi pasar dalam totalitas sosial, ontologi politik yang diadopsi negara secara tak sadar juga memegang peran penting. Negara menjalankan mekanisme politik yang membuka peluang bagi diciptakannya korban-korban suci, yakni subjek yang rentan direnggut hak-hak kewarganegaraannya. Penguatan komitmen negara pada konstitusi dan prinsip-prinsip ideal kewarganegaraan karenanya mendesak untuk dilakukan.

[Baca Lanjut]



ESAI

Daniel Dhakidae
Kewarganegaraan, Penelitian, dan Rasionalisme Politik

Dua sisi bisa dibedakan, meski tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia pribadi,  yaitu adanya persepsi, kesadaran, dan kemauan di satu sisi serta kenyataan di sisi lain, yang di sini lebih diartikan sebagai realitas sosial-politik. Semuanya terbawa ke dalam masyarakat, yaitu dalam pergaulan antarmanusia secara sosial karena di sana juga dijumpai dunia persepsi dan dunia kenyataan dari sang Aku yang lain. Berlangsung debat yang tak henti-hentinya apakah seorang bertindak menurut apa yang ada dalam persepsinya sebagai sesuatu yang benar dan salah atau berdasarkan kenyataan “di luar sana.”

Dengan mengatakan ini saja seorang sudah membedakan bahwa diriku sendiri terpisah dari realitas. Apakah betul? Karena, Aku sendiri adalah bagian utuh dari realitas itu. Tidak ada realitas tanpa kehadiran sang Aku di dalamnya. Tanpa Aku realitas itu tidak ada. Karena itu, realitas, atau tepatnya realitas sosial, adalah hasil akhir suatu kompetisi dari seribu Aku yang saling mengklaim menjadi bagian dari, dan penentu bagi, realitas itu. Ini hanya untuk mengatakan bahwa dualitas itu—ada Aku dan realitas—bukan sesuatu yang tidak bisa dan boleh dipersoalkan.


 

[Baca Lanjut]


DIALOG

Anwar Ibrahim
Ketuanan Melayu! ... Melayu Mana?

BERTARUNG, lalu dikalahkan hingga meringkuk di penjara tak membuat Anwar Ibrahim surut dari panggung politik Malaysia. Pada Pemilu Mei 2013 silam, Anwar dikalahkan lagi, meski suara besar berhasil diraup barisan oposisi Pakatan Rakyat. Namun Anwar Ibrahim seperti tak pernah patah arang. Dia sempat berada di jajaran koalisi Barisan Nasional dan menjadi Wakil Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada 1993. Sikapnya yang kritis, antara lain mengkritik praktik politik kroni dan korup di UMNO, membuatnya terjungkal dari kursi itu pada September 1998. Ironisnya, dia tak dibuat jatuh oleh tudingan makar. Dia diseret ke pengadilan atas kasus sodomi, dan juga korupsi, lalu dijatuhi hukuman penjara enam tahun. Pada 2000, dia kembali dituduh melakukan tindak serupa dan diganjar penjara sembilan tahun. Pada 2004, Mahkamah Konstitusi Malaysia menghapus tuduhan sodomi dan membebaskannya dari penjara. Kini Anwar Ibrahim tampak kian tajam. Dia terus menggugat “Ketuanan Melayu”, sebuah mantra politik UMNO sejak rezim Mahathir Mohamad berkuasa. Malaysia menjadi kurang toleran dengan kelompok etnis di luar Melayu, dan beragam protes untuk merebut kembali hak kewargaan (citizenship) pun kian mengemuka di negeri jiran itu. Lantas bagaimana bentuk politik yang digagas Anwar Ibrahim bagi masa depan Malaysia? Daniel Dhakidae, Arya Wisesa dan Nezar Patria dari Prisma berbincang dengan tokoh oposisi itu pada awal November lalu di Jakarta. Berikut petikannya:
 

[Baca Lanjut]


SURVEY

Rahadi T Wiratama
Ideologi, Negara, dan Bangsa*

Dalam beberapa tahun terakhir, Tanah Air dilanda pelbagai masalah yang perlu disikapi dengan langkah-langkah strategis melalui sosialisasi program nasional “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai kalangan menyambut positif upaya semacam itu dengan tidak menafikan kontroversi yang ada, yakni tempat Pancasila di dalam konsep “Empat Pilar”. Prisma Resource Center menganggap upaya revitalisasi “Empat Pilar” berbangsa dan bernegara merupakan salah satu langkah dan “cara” untuk menjawab aneka tantangan dan problematik yang dihadapi Indonesia saat ini. Dalam hubungan itu, Prisma Resource Center memandang perlu melakukan survei pendapat umum untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat Indonesia memahami konsep dan ideologi negara, nilai-nilai kebangsaan, serta sikap terhadap negara

[Baca Lanjut]


BUKU

Agus Wahyudi
Keadaban dan Bahaya Pluralisme

 

 

 

Judul: Uncivil Society: The Perils of Pluralism and
the Making of Modern Liberalism
Penulis: Richard Boyd
Penerbit: Lexington Books, Maryland, AS, Januari 2004
Tebal: 351 halamanISBN 0-7391-0908-1
ISBN 0-7391-0909-X

 

Buku ini merekam pergulatan sejumlah pemikir liberal dan membahas pandangan mereka dalam menghadapi perilaku kelompok, asosiasi atau organisasi — sering diberi label sebagai masyarakat sipil (civil society) atau pluralisme— yang bersifat memecah-belah dan merusak, termasuk melalui jalan kekerasan.

Tradisi liberal yang tidak pernah bisa dikatakan tunggal umumnya menerima pengertian bahwa munculnya kelompok, group, asosiasi atau organisasi dalam sebuah negara atau masyarakat bersifat tak terhindarkan, dan terwujud dalam beragam bentuk. Namun, terdapat perbedaan cara pandang cukup kontras antara pemikir liberal klasik—Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Adam Smith, James Madison, dan sebagainya—serta ahli teori yang lebih kontemporer—Fergusen, Burke, John Stuart Mill, dan Alexis de Tocqueville—berkenaan dengan hakikat pluralisme atau masyarakat sipil itu

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Partisipasi Demokratik yang Dibajak

    Dari penelitian Program Pelembagaan Partisipasi Perempuan di Desa Margamulya dan Banjarwetan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung; setidaknya ada beberapa temuan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. 

    Paradoks Pembangunan

    Pertama, di Desa Margamulya di mana perempuan terlibat aktif dan berkelanjutan pada musrenbang mulai tingkat dusun hingga kecamatan, mereka menjadi lebih kritis dalam bersikap terhadap program pembangunan yang dipaksakan masuk dalam RPJM Desa. Kelompok ibu-ibu tersebut menentang pelebaran gorong-gorong di RW8, karena proyek tersebut malah akan mendorong warga setempat membuang sampah ke dalamnya. Buat sebagian warga aliran air yang deras cocok untuk menghanyutkan sampah. Setelah melalui debat di musrenbang desa, pelebaran gorong-gorong dicabut dari rencana.

    Baca     Komentar
     
  • Jerat Negara dan Pasar dalam Ruang Publik

    Proses demokratisasi dalam ruang publik pasca-Orde Baru belum tuntasdan belakangan ini cenderung mengabaikan otoritas publik. Hanya UUNo. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sejalan dengan tuntutan demokratisasi. Refeodalisasi kuasa tampak benderang dalam UU Film No. 33/2009 dan UU ITE No.11/2008, termasuk draf revisi UU Penyiaran versi pemerintah yangmemperkuat posisi industri media dan kontrol pemerintah. Selain dimensi hukum, dimensi ekonomi-politik juga menunjukkan bahwa kuasa modal dan kuasa politik saling mendukung kepentingan masing-masing dalam hal kepemilikan media yang mencederai prinsip keberagaman.

    Baca     Komentar
     
  • Suara Kelas Menengah dalam Pemilihan GubernurDKI Jakarta 2012: Beberapa Catatan Hasil Survei

    Hasil putaran pertama pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta yang berlangsung pada 11 Juli 2012 ternyata jauh berbeda dengan opini publik yang tersua dalam berbagai media beberapa waktu sebelumnya. Anggapan bahwa sang petahana berada dalam posisi tak terbendung harus berhadapan dengan kenyataan sebaliknya. Sang "pendatang" dari Surakarta yang meraih kemenangan di putaran pertama agaknya dilatarbelakangi oleh kuatnya harapan publik atas perubahan Kota Jakarta. Ada semacam ekspresi ketidakpuasan warga Jakarta terkait dengan berbagai penanganan masalah di kota ini. Fenomena ini terungkap melalui hasil pre-election survey dan quick count yang diselenggarakan Prisma Resource Center dan Media Nusantara Citra (MNC) Tbk.

    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Intelektual dan Kondisi Politik

    Politik telah semakin kehilangan maknanya sebagai upaya transformasi kearah masyarakat yang berkeadilan. Banalitas ini muncul dalam bentuk transaksi politik jangka pendek tanpa visi serta debat publik yang tidak ideologis. Adalah tugas historis kalangan intelektual untuk terus-menerus melakukan kritik kebudayaan terhadap kondisi politik seperti itu. Upaya demikian dapat dilakukan melalui radikalisasi pengertian konsep politik dalam kerangka kerja kebudayaan. Ini merupakan langkah awal membuka ruang percakapan emansipatoris sebagai prasyarat kebudayaan yang memungkinkan kemasukakalan transformasi sosial yang adil dan bebasdari dominasi.

    Man is a political animal because he is a literary animal who lets himself be diverted from his 'natural' purpose by the power of words (Jacques Ranciere, The Politics of Aesthetics)

    Baca     Komentar
     
  • Partai Politik di Persimpangan Jalan

    Pemilihan umum tahun 2009 membuka tabir tentang jenis partai yang dimiliki bangsa ini. Partai tradisional sepertinya akan ditinggalkan pada masa depan yang tidak lama lagi. Partai-partai dengan idealisme perjuangan yaitu partai pergerakan sudah lama ditinggalkan. Partai profesional tipe organik kontinental, Eropa, yaitu partai yang menganggap masyarakat politik secara keseluruhan sebagai wilayah kerjanya, sudah ditinggalkan. Partai jenis ini sarat dengan onderbouw untuk menjalankan banyak fungsi partai. Kini partai baik yang sudah lama didirikan maupun yang baru semata-mata mengambil tujuan jangka pendek menuju parlemen untuk melayani demokrasi parlementer. Tanpa mengatakan apakah ini perkembangan buruk atau baik bagi bangsa, survei ini semata-mata menunjukkan konsekuensi perubahan tersebut.

    Baca     Komentar
     
  • Dari Senjata Ke Kotak Suara

    Setelah perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, Aceh memasuki sejarah politik baru. Perjanjian itu relatif berhasil karena menghasilkan kesepakatan "win-win".Gerakan Aceh Merdeka berhenti mengangkat senjata dan berjuang lewat jalur politik demokratis, sementara Pemerintah Republik Indonesia mendapat jaminan gagasan memisahkan diri tak lagi muncul dari provinsi paling barat Indonesia itu.

    Perjanjian Helsinki memberi ruang bagi GAM untuk masuk ke arena politik elektoral melalui partai-partai politik lokal di Aceh. Gerakan yang dimulai sejak 1976 itu kini menghadapi satu fase transisi menentukan. Proses perubahan selalu menyodorkan fakta, tentang apa yang tetap, dan yang berubah. Bagi GAM, yang tetap adalah dukungan hegemonik di basis tradisional, sedangkan yang berubah adalah format organisasi, program, dan strategi.

    Baca     Komentar
     

Total Kunjungan PrismaJurnal : page counter


  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password