Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

1 | Volume 34 | 2015 | Media dalam Perubahan Zaman

Semua orang dianggap tahu apakah itu media dan apa itu sosial. Namun, ketika keduanya digabung menjadi media sosial (social media) pengertiannya berubah total menjadi sesuatu yang baru dan menunjukkan sejenis “binatang” baru, pemain baru dalam dunia media di luar paham di atas. Tidak diterbitkan seperti surat kabar, tidak disiarkan seperti radio dan televisi, akan tetapi di-post-kan (posting), dipamerkan (display), diumumkan dalam ruang internet. Tidak sekadar media seperti radio atau televisi, melainkan media dengan komputer menjadi dasarnya dan kecepatan menjadi etosnya serta ketelitian mungkin dijaga, namun ditunda berlapis-lapis hingga tidak lagi menjadi penting. Janji bahwa kesalahan akan dikoreksi pada posting berikutnya itulah yang disebut berlapis-lapis. Inilah makhluk baru yang lebih sering diasosiasikan dengan gunjing (gossip).

[Baca Lanjut]

TOPIK KITA

Fachri Muhammad

Media radio menanggung beban paling berat akibat pesatnya perkembangan media televisi dan media berbasis internet. Proporsi iklan radio secara nasional pun merosot cukup drastis. Kondisi demikian membuat para pemilik dan pebisnis harus kreatif mencari bagaimana cara membangkitkan radio, baik secara bisnis maupun sosial. Bagaimanapun juga, peran sosial radio sebagai the theater of mind tidak akan pernah tergantikan oleh media lain. Media radio masih tetap menjadi sarana komunikasi dan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

 “…Radio is not limited by its technology. It is limited by a lack of vision and courage…” (Roy H Williams,RadioInk, 2012)

Beberapa waktu silam, penulis menerima kedatangan sejumlah pejabat radio Niigata FM, Jepang. Mereka hadir dalam rangka menjajaki kerja sama pencegahan bencana, khususnya gempa bumi di Indonesia. Mereka berangkat dari pengalaman Jepang dalam mencipta dan mengembangkan “sistem peringatan dini” (early warning system) bencana gempa bumi yang kerap terjadi di negeri itu. Hal menarik, medium yang digunakan untuk itu adalah radio transistor sederhana yang berfungsi sebagai radio penerima (receiver) biasa. Dengan sedikit penyesuaian dari sisi teknologi, perangkat radio tersebut kemudian terhubung dengan sistem yang mampu mendeteksi adanya gempa dan tsunami. Dalam hitungan detik, informasi tentang akan adanya gempa mengintervensi radio-radio termodifikasi tersebut dan memungkinkan masyarakat mengetahui potens besar kecilnya bencana yang akan terjadi.

[Baca Lanjut]


Agus Sudibyo

Kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Ia mensyaratkan ketaatan terhadap kode etik jurnalistik; tata norma jurnalistik yang mengatur apa yang wajib dan atau dilarang dilakukan oleh pers. Problematiknya, pers dan etika pers adalah dua ranah yang sarat dengan berbagai situasi dan kondisi, yang membuat insan pers senantiasa harus bernegosiasi dengan tata norma tersebut. Dalam praktik, kebebasan pers selalu dihadapkan dengan beragam pilihan, baik dalam tataran praktis maupun tataran ideal.

Dapatkah seorang pejabat publik yang belum terbukti melakukan tindak korupsi disebut-sebut namanya dalam pemberitaan tentang korupsi tanpa ada klarifikasi memadai kepada yang bersangkutan? Adilkah seseorang yang belum tentu bersalah harus menghadapi opini negatif tentang dirinya—terlibat korupsi, menyalahgunakan jabatan, melakukan tindak asusila—akibat pemberitaan media yang tidak berimbang dan cenderung menghakimi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu diajukan untuk mengevaluasi pemberitaan pers, karena prinsip keberimbangan, akurasi, dan kehati-hatian sering diabaikan oleh jurnalisme di Indonesia dewasa ini. Demi mengejar aktualitas berita, banyak media massa mengenyampingkan keharusan untuk melakukan verifikasi. Dengan alasan membantu upaya pemberantasan korupsi, media massa kerap menafikan hak setiap orang untuk mendapatkan pemberitaan yang berimbang serta kesempatan bagi bersangkutan untuk melakukan klarifikasi sebelum diberitakan (secara negatif). Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol, media sering mengabaikan asas praduga-tak bersalah atau bertindak sewenang-wenang memberitakan pejabat publik yang namanya sudah telanjur cemar.

[Baca Lanjut]


Ashadi Siregar

Meluasnya gejala simtomatik sebagian besar media tampak jelas pada tahun 2014. Penyimpangan dari standar dan norma jurnalisme terjadi secara ekstrem dan masif. Bahkan beberapa media arus utama secara terang-terangan meninggalkan objektivitas dan independensi. Di sisi lain, banyak media online mulai kehilangan nalar. Begitu pula pembentukan opini public berdasarkan informasi faktual dan objektif kian minim lantaran media lebih mengutamakan kepentingan politik tertentu. Media massa menjadi alat untuk mencapai tujuan pragmatis-partikular dengan mengingkari perannya sebagai ruang publik deliberatif.

Marah terhadap perilaku pers partisan sekaligus sangat yakin dengan kekuatan dan pengaruh media pendukung, sebagaimana terlihat dalam pemilihan umum legislatif dan Pemilu Presiden 2014, pada dasarnya merujuk hal yang sama. Masing-masing kontestan memandang media (massa) melulu sebagai instrumen “kepentingan subjektif” dan menafikan “kepentingan objektif” yang seharusnya dijalankan media. Kepentingan subjektif yang dimaksud bersumber pada orientasi politik dan ekonomi bersifat pragmatis, sedangkan kepentingan objektif bersumber pada kepentingan publik (public interest) dalam kerangka kebajikan umum (general virtue) yang secara terang-terangan diingkari dalam pergelaran suksesi kepemimpinan nasional di Indonesia tahun 2014. Sebagian besar media, terutama televisi, terjebak dalam orientasi dan kepentingan pragmatis. Kebanyakan pemilik media televisi pun memanfaatkan media yang dimilikinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik tertentu atas nama pribadi atau kelompok.

Tulisan ini membahas tentang pengingkaran fungsi media sebagai institusi sosial dan idealisasi media sebagai ruang publik dengan merujuk sejumlah fakta, baik pada aras jurnalistik maupun komunikasi politik, yang dijalankan oleh masing-masing tim pemenangan kandidat calon presiden Indonesia 2014.

[Baca Lanjut]


Fransiskus Surdiasis

Pertumbuhan pasar media cetak di Indonesia beberapa tahun terakhir cenderung stagnan di tengah persaingan sengit antar-media yang telah berubah drastis seiring pertumbuhan media berbasis internet dan perkembangan pesat teknologi informasi. Untuk bisa menangkap peluang yang ditawarkan media digital dan keluar dari stagnasi bisnis, pengelola media cetak perlu melakukan terobosan. Karena itu, membangun dan mengembangkan model bisnis secara kreatif sekaligus memperkuat tanggung jawab pers sebagai institusi sosial sangat diperlukan agar industri surat kabar di Indonesia dapat keluar dari kemandekan.

“Journalism isn’t dead, it’s being reborn”

(jurnalisme tidak mati, tetapi sedang dilahirkan kembali), demikian penegasan Tim Gleason, pakar jurnalistik dan mantan Dekan School of Journalism and Communication, Universitas Oregon, Amerika Serikat. Menurut Gleason, mereka yang mengklaim jurnalisme telah mati sebenarnya sedang melihat ke arah yang salah. Model bisnis yang menopang jurnalisme memang sedang diterpa masalah serius, namun, sementara sejumlah pelaku media mencemaskan hal tersebut, masa depan jurnalisme justru tengah bangkit dan ditemukan kembali.

Pandangan Tim Gleason tersebut seolah menafikan kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa untuk tetap dapat bertahan seiring dengan melandainya bisnis media cetak, para pengelolanya akan menempuh jalan pintas dengan mengorbankan kualitas dan kontribusi media cetak di ruang publik. Sebaliknya, jalan terjal bisnis media cetak, terutama surat kabar, justru akan membawa mereka pada sejumlah pilihan wajib: jurnalisme yang lebih berkualitas, relevan, dan bermakna bagi kehidupan publik. Hanya dengan kembali pada fungsi-fungsi utama itu, pers cetak akan mampu menjaga eksistensi dan mempertahankan relevansinya di tengah terpaan gelombang informasi yang bergulung-gulung tak berbatas.

[Baca Lanjut]


Ignatius Haryanto

Kekhawatiran akan besarnya kekuasaan para pemilik media di Indonesia semakin nyata memasuki pertengahan dekade kedua abad ke-21. Para pemilik media terjun ke dunia politik dan membuat sebagian besar media mereka menghasilkan pemberitaan yang tidak berimbang dan bias. Tulisan ini memaparkan bahwa kekhawatiran tersebut tak perlu dibesar-besarkan karena ada dan telah terciptanya kondisi penonton yang cerdas serta kemunculan edia sosial yang mampu mengimbangi informasi media mainstream.

Banyak pihak mengidap kekhawatiran terhadap fenomena para pemilik media di Indonesia yang terjun ke dunia politik dan kemudian memanfaatkan media mereka, baik surat kabar, radio, televisi, maupun media daring, untuk kampanye kepentingan politik masing-masing. Sejumlah pihak mengatakan bahwa tindakan mengomando media yang dimiliki untuk kepentingan politik tertentu menghasilkan pemberitaan yang bias, menciptakan kondisi mis-informasi, hanya menguntungkan si pemilik media, menyerang lawan politik, hingga kondisi tidak fair dari pertarungan politik yang tidak semata didukung massa, tetapi juga sangat disokong media massa yang berada di bawah kendalinya.

Apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini sudah pernah terjadi di negara lain; para pemilik industri media besar terjun ke dalam dunia politik dan kemudian memanfaatkan kondisi ini untuk membela kepentingan elektoral masing-masing. Contohnya Thaksin Sinawatra di Thailand dan Silvio Berlusconi di Italia. Thaksin Sinawatra, pemilik industri telekomunikasi besar terjun dalam politik dan sempat terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand pada 2001-2006.1 Sementara itu, Silvio Berlusconi adalah Perdana Menteri Italia periode 2008-2011 yang juga dik nal memiliki industri media besar di negeri itu

[Baca Lanjut]



ESAI

Fachru Nofrian Bakarudin
“Homo Informaticus” versus “Homo Oeconomicus”

Tidak ada yang tidak setuju bahwa ekonomi berperan penting dalam kehidupan berma­sya­rakat. Ekonomi dapat memberi kesejahte­raan atau sebaliknya menghancurkan masyarakat. Kita tidak perlu menengok terlalu jauh ke be­lakang. Yunani mungkin dapat menjadi contoh bagai­mana negara yang kurang berhasil menge­lola utang akan memerosokkan perekonomian dalam negeri serta menjadikannya sebagai ne­gara “bangkrut.” Indonesia juga pernah menga­lami hal serupa saat didera krisis 1965 dan 1997 yang berujung mundurnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto serta menyisakan pe­la­jaran berharga bahwa ekonomi perlu diatur dan direncanakan sedemikian rupa agar tidak “meru­sak” masya­ra­kat. Karena itu, tak dapat dihindari kebi­jakan yang diambil dan diputuskan berda­sar­kan kajian dan analisis serius serta perhi­tungan dan perencanaan matang adalah hal yang sangat krusial bagi keberhasilan ekonomi. Sayangnya, dalam praktik, banyak proyek dan program pemba­ngun­an dilaksanakan tanpa disertai analisis cukup mendalam, sehingga tidak memberi dam­pak cukup signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat luas.

[Baca Lanjut]


DIALOG

Jakob Oetama
Media Digital: Bukan Ancaman, Tetapi Mitra Menuju Perubahan

Wajah media di Indonesia belakangan ini telah berubah cukup dramatis seiring perkem­bang­an pesat media berbasis internet dan teknologi informasi. Pada saat yang sama, pertum­buhan pasar media cetak di Indonesia cenderung mengalami kemandekan. Bagaimana men­je­­laskan keadaan itu? Apakah media digital merupakan ancaman terhadap media mains­tream? Prisma mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dengan me­wa­wan­­carai Jakob Oetama, tokoh pers nasional yang berhasil membangun dan mengembang­kan media sebagai institusi sosial sekaligus institusi bisnis. Persoalan lain yang juga dibahas adalah sejauhmana peran media dalam suksesi kepemimpinan nasional 2014. Di tengah kegaduhan politik yang ditingkahi kam­panye negatif, kampanye hitam, politik uang, dan isu manipulasi suara, pers sangat diharapkan dapat dan mampu menjadi wasit yang adil dan juru penerang bagi masyarakat. Kenyataannya tidak demikian. Sangat banyak media mengambil sikap partisan, dan pers kerap mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dalam pem­beri­taan­nya. Agus Sudibyo, Agung Anom Astika, dan Arya Wisesa dari Prisma berbincang-bincang dengan Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama di Jakarta awal Januari 2015. 

[Baca Lanjut]


Abdul Firman Ashaf
Jurnalis Perempuan: Patuh atau Melawan?

Fokus tulisan ini adalah praktik sosial jurnalis perempuan di Provinsi Lampung, terutama pola relasi yang terbentuk ketika jurnalis perempuan melakukan aktivisme media. Sebagai bagian dari praktik sosial, aktivisme media juga berada dan dikonstruksi dalam ruang ketegangan antara hegemoni dan resistansi. Pola-pola yang selama ini terbangun, secara umum menggambarkan bahwa dengan kian melemahnya hegemoni patriarki dan menguatnya resistansi sebagai bentuk aktivisme media, praksis sosial jurnalis perempuan semakin mengarah pada demokratisasi media dalam konteks relasi gender.

[Baca Lanjut]


ARTIKEL

Gregorius Soetomo
Membaca “Jaringan Ulama” Kritik Historiografis Berdasarkan Filsafat Sejarah Hegel dan Tantangan Pascamodernisme

Pandangan konvensional menyebut abad ke-17 dan ke-18 sebagai periode “kegelapan.” Namun, Jaringan Ulama justru menjelaskan bahwa dua abad tersebut merupakan periode paling krusial dalam sejarah perkembangan sosialintelektual Islam. Ditinjau dari filsafat sejarah Hegel: sejarah adalah proses transformasi dari Roh Subjektif ke Roh Objektif. Lantas apa maknanya dalam konteks sifat dan karakteristik jaringan ulama? Apa kontribusi Hegel dalam menjelaskan dampak jaringan ulama terhadap  perjalanan  pemikiran  Islam di Nusantara? Yang juga tidak kalah penting apa kelemahan pemikiran Hegel apabila berhadapan dengan tantangan pascamodernisme?

Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia (selanjutnya, Jaringan Ulama) adalah judul buku yang ditulis Azyumardi Azra.1 Jaringan Ulama dilukiskan sebagai sebuah transmisi dan pertukaran pengetahuan di antara kaum Muslim “intelektual.” Ia merupakan titik peristiwa perjumpaan atau milestone yang memiliki dampak signifikan terhadap “sejarah pemikiran Islam” di Nusantara.2 Ia menautkan dinamika pemikiran Islam di Timur Tengah dan Nusantara (termasuk Thailand Selatan) abad ke-17 dan ke-18. Interaksi selama dua abad itu dianggap sebagai akar pembaruan Islam Indonesia. Berbeda pandangan dengan sebagian pemikir konvensional yang menilai abad ke-17 dan ke18 sebagai “abad kegelapan”, Jaringan Ulama justru menganggap rentang waktu itu merupakan abad yang krusial dan penuh dinamika sosial-intelektual.3 Abad ke-19 dan ke-20 mencatat berbagai peristiwa historis yang jug sangat penting di bidang pembaruan pemikiran. Dengan demikian, sejak abad ke-17 hingga abad ke-20 bisa dikatakan merupakan mata rantai perjalanan sejarah pemikiran (Islam).

[Baca Lanjut] [Unduh]


Salim Said
Mengundang Keterlibatan Angkatan Bersenjata Catatan dari Mesir dan Thailand

Keterlibatan angkatan bersenjata dalam perpolitikan di beberapa negara adalah akibat dari terpecah-belahnya masyarakat (fragmented society) berdasarkan kelompok atau golongan yang tidak saling memercayai dan gagal menemukan kesepakatan bersama dalam mengelola negara. Hal demikian terjadi di Mesir, Thailand, dan Indone sia. Kelompok-kelompok masyarakat terpaksa “mengundang” angkatan bersenjata bila muncul krisis politik dan konflik di antara mereka, dan hal itu justru memberi kesempatan luas kepada militer untuk berperan dominan di atas panggung politik.

Sekitar sepuluh hari saya berada di Mesir dan beberapa hari kemudian, selama satu pekan, di Thailand pada November 2014. Tujuan perjalanan singkat itu adalah mencari informasi lapangan mengenai perubahan politik di Mesir dan Thailand dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan paling mencolok di kedua negara tersebut adalah kembalinya militer ke singgasana kekuasaan menggantikan kekuatan sipil pilihan rakyat dalam mengelola politik dan pemerintahan.

Berbeda dengan Thailand yang dirundung rentetan kudeta sejak kudeta pertama pada 1932, Mesir merdeka hanya mengalami sekali kudeta pada 1952 di bawah pimpinan Kolonel Abdul Nasser.1 Tidak berbeda jauh dengan rakyat Thailand, bangsa Mesir sepanjang sejarah selalu berada di bawah pemerintahan otoriter. Mulai dari pemerintahan para firaun (pharaoh), pemerintahan Romawi, pemerintahan raja-raja Islam, pemerintahan para penjajah dan imperialisme Barat, Inggris dan Perancis, hingga pemerintahan Kolonel Nasser dan perwira-perwira penerusnya. Semua memerintah dengan cara otoriter.

[Baca Lanjut] [Unduh]


BUKU

Budiawan
Budaya Layar dan Politik Identitas Kaum Muda Urban Pasca-Soeharto

Berbagai kajian sosial-politik Indonesia pasca-Soeharto, baik yang dikerjakan para sarjana mancanegara maupun sarjana Indonesia, cenderung terfokus pada dua perkara: pertama, mengukur sejauh mana cita-cita “Reformasi” telah terwujud; dan kedua, menelisik seberapa jauh “warisan” politik Orde Baru masih me­warnai kehidupan masa kini dan karenanya dianggap menghalangi upaya mewujudkan cita-cita “Reformasi.” Kajian-kajian semacam itu cenderung memusatkan perhatian pada aktor-aktor besar dan lembaga-lembaga besar yang kesemuanya bisa dibedakan—tetapi tidak bisa dipisahkan—antara negara, pasar, dan komu­nitas masyarakat sipil.

Tidak ada yang salah dengan kajian-kajian semacam itu. Namun, banyak hal fenomenal yang muncul dan sangat mewarnai kehidupan se­hari-hari masyarakat Indonesia pasca-Soeharto luput dari perhatian kajian-kajian terse­but. Bagaimana demam budaya pop Asia Timur dari J-Pop hingga K-Pop di kalangan golongan muda perkotaan, misalnya, mesti dipahami? Begitu pula bagaimana antusiasme anak-anak muda membuat (dan menonton) film-film “indie” dengan beragam tema, antara lain, tentang tragedi 1965-1966, mesti dijelaskan? Begitu juga bagaimana dengan maraknya feno­mena budaya pop Islam (dari munculnya film-film bertema keislaman hingga maraknya pe­nye­lenggaraan fesyen muslim), politik jalanan, dan artikulasi kultural di kalangan etnis Tiong­hoa, mesti dipahami? Isu-isu semacam itu, kalau toh menjadi perhatian dunia akademik, cende­rung dikaji terpisah-pisah dan terkadang dilepas­kan dari konteks historisnya yang partikular. Seakan-akan tidak ada benang merah yang menghubungkan antara isu yang satu dengan isu lainnya. Selain itu, kehadiran serta perkem­bangan pesat teknologi digital dan media sosial yang menjadi ruang isu-isu itu direpresen­tasikan sekaligus dikontestasikan dan dinego­siasikan, boleh dikatakan luput dari pengamatan dunia akademik. Media sosial seakan-akan sekadar “wadah” netral yang tidak ikut membe­ntuk-ulang berbagai artikulasi kultural dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mutakhir.

[Baca Lanjut]


Imam Shofwan
Banjir Informasi: Haruskah Kita Tenggelam?

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa kewajiban utama media adalah menjunjung tinggi kebenaran serta mengangkat aspirasi pihak yang lemah dan tak mampu bersuara sendiri. Pers dan media massa harus menjadi watch-dog yang senantiasa menyalak bila pe­nguasa menyelewengkan kekuasaan. Persoalan­nya, bagaimana idealisasi fungsi tersebut diwu­judkan dalam kenyataan? Apa saja dialek­tika dan tantangannya? Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mencoba menguraikan persoalan-persoalan tersebut dalam The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. Oleh banyak wartawan dan pakar komunikasi, termasuk di Indonesia, buku terbitan tahun 2001 itu dire­ko­mendasikan sebagai “buku ajar” untuk kelas pendidikan jurnalistik dan referensi bagi wartawan.

Kovach dan Rosenstiel menyusun buku tersebut secara intensif, menyeluruh, dan sis­tematis, dengan menguji prinsip-prinsip jur­nalisme bagaimana seharusnya dan kenyataan kerja wartawan dalam mengumpulkan in­for­ma­si, memberitakan, dan menjalankan tanggung jawab profesi. Kedua wartawan senior itu me­nyelenggarakan puluhan forum diskusi meli­batkan ribuan orang serta sejumlah peneliti yang mewawancarai dan merekam kesaksian 1.200 orang wartawan tentang nilai-nilai jur­nalistik yang mereka anut. Selain itu, Kovach dan Rosenstiel menyelenggarakan dua survei tentang prinsip-prinsip kewartawanan dan pe­nelitian isi berita serta sejarah para wartawan. Buah dari riset selama tiga tahun itu adalah buku The Elements of Journalism, yang ke­mudian dialihbahasakan dan diterbitkan Yayasan Pantau pada 2002 menjadi Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik.

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Desentralisasi Fiskal di Indonesia - Komentar terhadap tulisan Robert Simanjuntak “Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi”, dalam Prisma, Vol. 29, No 3, Juli 2010, hal. 35-57.

    Sampai dengan akhir tahun 2000, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara besar dalam arti luas wilayah dan jumlah penduduk dengan pemerintahan sangat sentralistis.1 Seharusnya, menurut Alm dan Bahl,2 (i) negara dengan jumlah populasi besar dan wilayah yang luas cenderung lebih desentralistis; (ii) negara dengan populasi yang sangat beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya cenderung lebih desentralistis; (iii) negara yang telah mencapai tingkat kemajuan ekonomi tinggi cenderung untuk lebih desentralistis; dan (iv) negara yang cenderung mempertahankan sistem kenegaraan sentralistis adalah negaranegara yang sedang dalam keadaan perang atau terancam menghadapi perlawanan bersenjata internal. Fakta-fakta di atas mengharuskan Indonesia mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih desentralistis, sebab berbagai karakteristik yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diisyaratkan Alm dan Bahl.

    Baca     Komentar
     
  • Citra Manusia dalam Birokrasi dan Korporasi

    Hampir tidak mungkin membicarakan birokrasi tanpa menyebut dua nama raksasa Jerman, Karl Marx dan Max Weber. Marx bukan hanya mengumbar sinisme intelektual, melainkan juga melampiaskan “amarah” ketika menyebut atau menyinggung birokrasi sebagai suatu badan resmi kenegaraan yang menjadi salah satu alat utama pengisapan terhadap kaum proletar. Dengan nada keras dikatakannya bahwa negara dengan birokrasi hanya menjadi panitia bagi akumulasi modal dan pemerasan buruh. Marx tidak menyebutnya birokrasi, tetapi aparat negara, state apparatus.

    Baca     Komentar
     
  • Membumikan Pelayanan Birokrasi

    Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya mengubah elemen-elemen birokrasi yang mencakup aparatur, tata laksana dan kelembagaan agar dapat menjalankan peran dan fungsi secara efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Sejak Indonesia merdeka, upaya pembenahan birokrasi sudah berjalan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Sudah sekian banyak kebijakan dan payung hukum yang mendasarinya. Namun, perihal reformasi birokrasi tidak akan mungkin berjalan bila hanya berpatokan pada aturan aturan hukum. Penyalahgunaan jabatan/korupsi dan lemahnya pelayanan lembaga-lembaga pemerintah dalam menjawab kebutuhan publik menjadi sorotan banyak kalangan. Kritik terhadap pengawasan dan rekrutmen aparat negara pun tak ketinggalan menantang berjalannya agenda reformasi birokrasi. Dalam kaitan itu, Agus Sudibyo, Samuel Nitisaputra, dan Agung Anom Astika dari Prisma mewawancarai Siti Nurbaya Bakar, salah seorang yang mengetahui dengan baik bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan. Berikut petikannya:

    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     
  • Agama, Iman, dan Ilmu

    Bencana besar lebih sering menghubung-kan manusia dengan makhluk gaib. Ketidakberdayaan, ketakutan, dan kelemahan menjadi dasar keagamaannya. Namun, kehadiran ilmu membuat semuanya jadi soal besar. Letusan gunung api, tsunami, banjir bandang selalu bisa dijelaskan dengan ilmu. Lantas di mana rahasia yang tidak mungkin diketahui manusia? Semua jalan pikiran ini menunjukkan bahwa pada dasarnya agama tengah berurusan dengan rahasia yang tidak bisa/boleh dibongkar. Ketika rahasia sudah dibongkar, fungsi agama mulai menurun.

    Baca     Komentar
     


  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password