Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

1 | Volume 35 | 2016 | Menuju Kedaulatan Pangan?

Prediksi para ekonom klasik tentang penurunan produktivitas secara permanen di sektor pertanian ternyata tidak didukung fakta empiris karena sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis dan Belanda justru memiliki fundamental ekonomi pertanian dan peternakan sangat kuat. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa ada banyak cara menghindar dari penurunan produktivitas permanen di sektor pertanian misalnya saj melalui industrialisasi yang bukan sekadar pergeseran dari sektor pertanian ke industri, melainkan juga inovasi di sektor pertanian. Selain produktivitas, pemerintah di negara-negara tersebut sungguh menyadari pentingnya sektor pertanian yang berdaulat. Bagaimana dengan Indonesia?

Kedaulatan pangan dapat didefinisikan sebagai produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang mencukupi seluruh warga negara, bahkan manusia di planet bumi. Lebih dari sekadar ketersediaan pangan, konsep tersebut menawarkan pentingnya kedaulatan produksi yang mencakup kedaulatan pengelolaan lahan, tenaga kerja, serta kapital (modal dan investasi). Selain itu, konsep “kedaulatan pangan” menekankan bahwa yang tidak memiliki akses sama sekali terhadap pangan pun berhak memperoleh kebutuhan hidup paling mendasar tersebut. Contoh gamblang, seorang kriminal yang ditahan di dalam penjara butuh makan dan minum serta tidak boleh dibiarkan mati kelaparan.

[Baca Lanjut]

TOPIK KITA

Tulus TH Tambunan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kedaulatan pangan, termasuk swasembada beras, menjadi salah satu topik hangat di Indonesia. Alasannya sederhana, Indonesia dengan jumlah penduduk pada 2015 diperkirakan akan mencapai 255 juta jiwa dan akan terus bertambah setiap tahun, ketersediaan pangan adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar. Di sisi lain, Indonesia adalah negara agraris yang memiliki lahan pertanian sangat luas (setidaknya secara potensial), namun ketergantungan negeri ini pada impor pangan, termasuk beras, sangat besar dan cenderung meningkat.

Dapat diduga bahwa kesungguhan Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan sektor pertanian dilandasi oleh kesadaran bahwa pertanian merupakan sektor kunci. Berbeda dengan, misalnya, Singapura. Sektor jasa dan perdagangan merupakan motor penggerak perekonomian negara kecil tersebut. Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap sektor pertanian tentu bukan yang pertama dalam sejarah modern Indonesia. Sebelumnya, era Orde Baru, Presiden Soeharto juga punya perhatian cukup besar dengan dicanangkannya kebijakan “Revolusi Hijau” yang tujuan utamanya adalah intensifikasi dan modernisasi sektor pertanian. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga muncul perhatian di bidang pertanian dengan dicanangkannya kebijakan revitalisasi sektor pertanian. Namun, setidaknya hingga awal periode Presiden Joko Widodo, Indonesia tetap bergantung pada impor sejumlah komoditas penting pertanian, termasuk pangan.

[Baca Lanjut]


Agus Pakpahan

Henry Saragih

Ahmad Erani Yustika


DIALOG

Fachru Nofrian Bakarudin
Laut sebagai Sumber Kedaulatan Pangan

Kinerja ekonomi Indonesia dewasa ini mengalami perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh faktor, antara lain, pelambatan ekonomi global, depresiasi rupiah terhadap dolar AS, penurunan harga minyak internasional, percepatan ekonomi Tiongkok, dan soal kelembagaan. Target pembangunan pun mulai ditinjau ulang dengan lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur serta daerah pinggiran dan pengembangan aspek kemaritiman. Khusus di bidang kemaritiman, penenggelaman kapal yang terlibat illegal fishing dan pembentukan sebuah kementerian koordinator yang menangani urusan kemaritiman dan sumber daya, disambut hangat oleh berbagai kalangan. Di sisi lain, “aksi” penenggelaman kapal-kapal membuat produksi dan hasil tangkapan laut mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal tersebut patut diapresiasi dan dijaga kesinambungannya. Karena itu, penting untuk diperhatikan isu-isu strategis yang sedang dan akan dihadapi, sehingga dapat disusun kebijakan pembangunan industri maritim secara lebih komprehensif dan memberi manfaat bagi semua rakyat negeri ini. Lantas, bagaimana keterkaitan industri maritim dengan pelambatan ekonomi global, manajemen kelembagaan dan produksi, serta produktivitas investasi termasuk revaluasi aset? Untuk menjawab soal-soal itu, Elya G Muskitta dan Fachru N Bakarudin dari Prisma mewawancarai Menteri  Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia Rizal Ramli akhir Desember 2015 di Jakarta.

[Baca Lanjut]


LAPORAN DAERAH

Hermen Malik
Kedaulatan Pangan via Taman Iptek

Liberalisasi ekonomi telah berhasil menebar perangkap dalam pembangunan di Indonesia, khususnya di industri pertanian tanaman pangan. Pendekatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu mengubah struktur ekonomi nasional justru kian terserap arus liberalisasi. Akibatnya, penguasaan atas elemen-elemen sarana produksi pertanian seluruhnya didominasi korporasi multinasional serta transnasional yang memicu tingginya modal produksi, dan impor bahan pangan. Posisi tawar produk pangan lokal semakin menjadi lemah ditambah dengan rendahnya tingkat pendapatan petani. Untuk itu, kedaulatan pangan merupakan dan menjadi syarat mutlak yang dapat dicapai dengan jalan industrialisasi di perdesaan seperti yang diterapkan di Kabupatan Kaur, Provinsi Bengkulu, yaitu model pembangunan dan pengembangan pangan berdasarkan pada Techno Park (Taman Iptek).

[Baca Lanjut] [Unduh]


ARTIKEL

Suzie S Sudarman & Rekso Grahara
Program Peace Corps: Implementasi Smart Power Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia

Program Peace Corps kembali berjalan di Indonesia setelah mengalami pasang surut sejak kali pertama hadir di negeri ini pada tahun 1960-an. Saat ini, Peace Corps mewakili salah satu implementasi program smart power Pemerintah Amerika Serikat (AS) di Indonesia. Artikel ini diawali krisis yang dialami Peace Corps di Indonesia pada tahun 1960-an; dimulainya kembali program itu di Indonesia pada 2010; keterkaitannya dengan smart power AS; dan harapan klasik para pemimpin koloni awal Amerika di New England untuk memimpin dunia ratusan tahun silam.

[Baca Lanjut] [Unduh]


B Herry Priyono
Civil Society Melacak Arti, Menyimak Implikasi

Dari mana konsep civil society (CS) berasal? Mengapa CS sering menjadi panji-panji politik berbagai gerakan, mulai dari gerakan anti-kediktatoran, anti-korupsi, hingga gerakan melawan corak kapitalisme global? Mengapa konsep tersebut mudah dimanipulasi? Tulisan ini menelusuri lebih jauh kekayaan arti CS sebagai bagian penting dari pemikiran politik dan masyarakat. Melalui tinjauan ringkas dan skematis ditunjukkan mengapa pengertiannya yang berciri oposisional terhadap negara (the State), seperti yang dipahami belakangan ini, terlalu sempit untuk mengungkap kekayaan arti CS. 

[Baca Lanjut] [Unduh]


BUKU

Dede Mulyanto
Makan Tak Sekadar Makan

Makanan tak pernah tak menarik buat para antropolog. Bukan karena semua orang butuh makan demi kelangsungan metabolisme biologisnya, tetapi karena makanan juga penting dalam metabolisme kultural. Suatu masyarakat bisa menyucikan atau malah menistakan makanan tertentu. Karena itu, orang bisa saling bunuh hanya karena makanan. Coba periksa, berapa banyak korban nyawa dalam kerusuhan “antipembunuh sapi” di India? Seberapa banyak orang saling membenci karena satu kelompok mengharamkan suatu makanan, sementara tetangga mereka menikmatinya dalam sebuah upacara? Berapa banyak orang mati kelaparan di tengah melimpahnya apa yang oleh masyarakat lain dianggap sebagai sumber makanan?

[Baca Lanjut]


Ignas Kleden
Plato dan Pendidikan Politik

Buku yang membahas pemikiran Plato tentang filsafat politik ini terbit di Indonesia pada waktu yang tepat, yaitu tatkala politik nasional di negara kita diselenggarakan tanpa didukung oleh pendidikan politik, sekalipun hanya pada tingkat elementer dan minimal. Kita tahu, tanggung jawab seorang politisi sesungguhnya jauh lebih luas daripada tanggung jawab seorang profesional yang terbatas bidang keahlian dan tanggung jawabnya. Meski demikian, para profesional tidak pernah diperbolehkan menjalankan profesinya tanpa pendidikan yang teruji. Sementara politisi kita dapat menduduki jabatan politik dan melaksanakan tugas politik yang sedemikian luas, kendati mereka tidak dipersiapkan sama sekali dalam suatu pendidikan politik yang direncanakan. Buku ini hadir di antara kita sebagai peringatan bahwa keadaan sekarang merupakan ironi yang tidak lucu dengan banyak akibat mencoreng martabat seorang politisi yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi sedemikian vital bagi kehidupan masyarakat.

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Desentralisasi Fiskal di Indonesia - Komentar terhadap tulisan Robert Simanjuntak “Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi”, dalam Prisma, Vol. 29, No 3, Juli 2010, hal. 35-57.

    Sampai dengan akhir tahun 2000, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara besar dalam arti luas wilayah dan jumlah penduduk dengan pemerintahan sangat sentralistis.1 Seharusnya, menurut Alm dan Bahl,2 (i) negara dengan jumlah populasi besar dan wilayah yang luas cenderung lebih desentralistis; (ii) negara dengan populasi yang sangat beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya cenderung lebih desentralistis; (iii) negara yang telah mencapai tingkat kemajuan ekonomi tinggi cenderung untuk lebih desentralistis; dan (iv) negara yang cenderung mempertahankan sistem kenegaraan sentralistis adalah negaranegara yang sedang dalam keadaan perang atau terancam menghadapi perlawanan bersenjata internal. Fakta-fakta di atas mengharuskan Indonesia mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih desentralistis, sebab berbagai karakteristik yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diisyaratkan Alm dan Bahl.

    Baca     Komentar
     
  • Citra Manusia dalam Birokrasi dan Korporasi

    Hampir tidak mungkin membicarakan birokrasi tanpa menyebut dua nama raksasa Jerman, Karl Marx dan Max Weber. Marx bukan hanya mengumbar sinisme intelektual, melainkan juga melampiaskan “amarah” ketika menyebut atau menyinggung birokrasi sebagai suatu badan resmi kenegaraan yang menjadi salah satu alat utama pengisapan terhadap kaum proletar. Dengan nada keras dikatakannya bahwa negara dengan birokrasi hanya menjadi panitia bagi akumulasi modal dan pemerasan buruh. Marx tidak menyebutnya birokrasi, tetapi aparat negara, state apparatus.

    Baca     Komentar
     
  • Membaca Kembali Soekarno
    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     
  • Agama, Iman, dan Ilmu

    Bencana besar lebih sering menghubung-kan manusia dengan makhluk gaib. Ketidakberdayaan, ketakutan, dan kelemahan menjadi dasar keagamaannya. Namun, kehadiran ilmu membuat semuanya jadi soal besar. Letusan gunung api, tsunami, banjir bandang selalu bisa dijelaskan dengan ilmu. Lantas di mana rahasia yang tidak mungkin diketahui manusia? Semua jalan pikiran ini menunjukkan bahwa pada dasarnya agama tengah berurusan dengan rahasia yang tidak bisa/boleh dibongkar. Ketika rahasia sudah dibongkar, fungsi agama mulai menurun.

    Baca     Komentar
     


  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password