Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

2 | Volume 40 | Ekopoldigital 2021 | Globalisasi Digital:Tantangan Ekonomi Politik Indonesia

 

Teknologi analog berubah menjadi teknologi digital. Secara teknis kelistrikan, teknologi analog sepenuhnya berbasis pada arus sinyal berkesinambungan, sementara teknologi digital berdasarkan pada komputasi biner diskrit dalam sirkuit pengodean tertentu yang sudah diprogramkan.

[Baca Lanjut]


DIALOG

Guntur Syahputra Saragih
Persaingan Usaha di Era Industri Digital

Dewasa ini, teknologi digital berkembang kian pesat mulai dari penerapannya hingga munculnya berbagai unit bisnis digital itu sendiri. Di Indonesia, banyak industri, terutama di sektor usaha jasa transportasi, perdagangan, dan keuangan, telah menerapkan teknologi digital. Namun demikian, teknologi digital sesungguhnya telah lama diterapkan di sektor industri manufaktur. Industri yang menerapkan teknologi digital dapat lebih dini mengantisipasi arah dan keinginan pasar. Lebih jauh dari itu, berbagai perusahaan yang “memanfaatkan” teknologi digital dapat menjadi penentu gerak dan laju pasar. Mereka dapat bekerja dan bergerak lebih efisien dan cepat dibandingkan yang tidak dapat memanfaatkan teknologi digital. Perusahaan akan lebih berdaya saing dalam pasar yang sehat dan mensyaratkan adanya persaingan sempurna. Persaingan usaha yang sehat tentu diperlukan untuk performa ekonomi yang baik. Tanpa adanya persaingan usaha yang sehat, perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik. Sayangnya, praktik monopoli dan lainnya banyak terjadi di pasar sehingga memerlukan otoritas yang mengatur persaingan usaha tersebut. Di dalam kasus ekonomi digital, persaingan usaha tampak jelas pada sektor transportasi, misalnya, antara taksi daring dan taksi konvensional. Lantas bagaimana dampaknya terhadap persaingan usaha agar ekonomi dapat tumbuh dengan baik tanpa mengabaikan masyarakat? Bagaimana praktik lainnya selain di sektor transportasi? Untuk itu, pada awal Juni 2021, Prisma berkesempatan mewawancarai Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih melalui aplikasi Zoom, yang mengelaborasi lebih jauh tentang persaingan usaha dan bagaimana posisi persaingan industri di Indonesia pada era digital dewasa ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik-Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berikut petikan wawancaranya.

[Baca Lanjut]


ARTIKEL

Henky Widjaja
Komoditisasi Jarak Pagar sebagai Tanaman Energi

Artikel ini merupakan sintesis singkat dari penelitian doktoral atas komoditisasi jarak pagar sebagai tanaman energi terbarukan di Indonesia yang berakhir dengan kegagalan. Analisis yang dilakukan terhadap komoditisasi tanaman tersebut dalam penelitian ini tidak hanya menyangkut soal faktor teknologi dan pasar, melainkan juga tentang aspek politik ekonomi dari proses komoditisasi itu. Analisis dilakukan terhadap motivasi serta jejaring para aktor yang terlibat untuk memahami pengalaman mereka dalam proses komoditisasi yang kemudian digunakan untuk memahami bagaimana proses komoditisasi dilakukan di Indonesia dan apa dampak dari proses tersebut terhadap mereka. 

Kata Kunci: bahan bakar nabati, energi terbarukan, tanaman jarak pagar

[Baca Lanjut] [Unduh]


Agustinus Edy Kristianto
Kritik terhadap Program Kartu Prakerja

Kartu Prakerja adalah program yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dengan memberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan program yang menggunakan anggaran Rp20 triliun dari APBN itu dimodifikasi menjadi semibansos, terutama bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Kartu Prakerja memunculkan tiga masalah pokok: konsep yang tidak jelas, proses yang tidak transparan, dan potensi korupsi yang menguntungkan segelintir kalangan, dalam hal ini pihak swasta (mitra platform digital). Program Kartu Prakerja perlu dihentikan dan dievaluasi agar dapat mencapai tujuan untuk mengatasi masalah pengangguran dan sekaligus tidak berpotensi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Kata Kunci: Covid-19, Kartu Prakerja, korupsi, pengangguran, platform digital

 

[Baca Lanjut] [Unduh]


Fathimah Fildzah Izzati
Kerentanan Pekerja Transportasi Daring

Seiring kemajuan teknologi di era platform kapitalisme,“ekonomi berbagi” (sharing economy) pun turut arya berkembang. Tiga hal utama menandai corak ekonomi itu, pertama, narasi mengenai “kemitraan” yang justru mengaburkan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Kedua, sistem kerja lebih menekankan fleksibilitas tenaga kerja yang membuahkan hasil berupa ketidakpastian kerja bagi kelas pekerja. Ketiga, sistem kerja yang berlaku sama sekali tidak memberi jaminan serta perlindungan sosial kepada pekerja. Selain itu, campur tangan negara sebagai regulator tampak lemah yang dibuktikan dengan tidak adanya aturan atau regulasi yang melindungi kelas pekerja di dalam ekonomi berbagi. Salah satu konsekuensinya adalah merebaknya konflik antar-kelas pekerja. Karena itu, perlindungan terhadap pekerja dan serikat pekerja menjadi sangat penting dalam ekonomi berbagi yang penuh dengan ketidakpastian dan kerentanan. 

Kata Kunci: ekonomi berbagi, kemitraan, konflik, peran negara, pengorganisasian buruh

[Baca Lanjut] [Unduh]


Akhmad Akbar Susamto
Menuju Bank Masa Depan

Teknologi digital berkembang pesat dan mengubah hampir setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali, bank dan industri perbankan. Tulisan ini akan membahas evolusi bank menuju bank masa depan. Tulisan ini bersifat deskriptif, dimulai dengan pembahasan tentang peran bank secara tradisional sebagai perantara keuangan dan teori-teori yang terkait. Tulisan dilanjutkan dengan pembahasan tentang tiga gelombang inovasi digital pada industri perbankan, perubahan makna perbankan dari industri yang menyediakan produk-produk keuangan menjadi industri yang menyalurkan gaya hidup nasabah, dan hubungan antara bank dan fintech di masa depan. Terakhir, pada bagian penutup, akan disajikan beberapa implikasi yang relevan. 

Kata Kunci: bank, digital, financial technology, gaya hidup nasabah, produk keuangan

[Baca Lanjut] [Unduh]


Heru Nugroho
Dominasi Nalar Algoritma dalam Masyarakat Digital

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada munculnya delusi dan kerentanan subjek algoritmik dalam masyarakat digital. Penerapan nalar algoritma dalam berbagai platform komunikasi kian mengintensifkan pembentukan subjek algoritmik. Pada jenjang tertentu, platform digital berkontribusi pada peningkatan performa independensi, kebebasan, terbukanya ruang-ruang sosial inklusif, mendorong perkembangan ekonomi dan proliferasi demokrasi. Pada sisi lain, praktik nalar algoritma telah membiakkan bentuk-bentuk pemaksaan dan pengawasan cenderung bersifat totaliter. Subjek algoritmik terperangkap surveillance society dalam bungkus kapitalisme tahap lanjut. Dalam sistem tersebut, informasi dan data privat secara tidak sadar diserahkan oleh subjek algoritmik kepada korporasi digital untuk kemudian diolah industri platform sebagai pengarah preferensi-preferensi subjek algoritmik dalam berkomunikasi supaya sesuai kehendak kaum industrial.

 

Kata Kunci: kapitalisme, kebebasan, korporasi, masyarakat digital, subjek algoritmik

[Baca Lanjut] [Unduh]


Fachru Nofrian Bakarudin
Menempatkan Ekonomi Digital dalam Perekonomian Indonesia

Ekonomi digital sering didengar dan banyak diartikan sebagai revolusi industri, teknologi, dan ekonomi berbagi. Teknologi memang berperan penting dan berdampak pada ekonomi. Di sisi lain, ekonomi digital mendorong pemerintah menyusun sejumlah kebijakan yang bertujuan menyiapkan perekonomian Indonesia menyongsong era digital. Berbagai fakta empiris menunjukkan adanya transformasi kerja, pembayaran, relasi produksi dan kerja, perubahan gaya hidup, termasuk hubungan publik-privat dalam big data. Semua itu menunjukkan dampak dari teknologi digital. Yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana ekonomi digital bisa menjadi sumber pertumbuhan. Mereduksi ekonomi digital sebatas teknologi dan infrastruktur tidaklah cukup untuk menjadikannya ekonomi. Harus pula diperhatikan bahwa pengetahuan merupakan penggerak ekonomi digital sekaligus pertumbuhan. Namun, ekonomi digital lebih dari sekadar pengetahuan karena ia lahir dari krisis sosial dan ekonomi.  

Kata Kunci: ekonomi digital, ekonomi pengetahuan, industrialisasi, krisis, pertumbuhan

[Baca Lanjut] [Unduh]


BUKU

Ingki Rinaldi
Menggugat Tata Kelola Dunia Terkini

Judul: The Age of Surveillance Capitalism:The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power

Penulis: Shoshana Zuboff Penerbit: Public Affairs, New York, Januari 2019

Tebal: 717 halaman

ISBN: 978-1-61039-569-4 (hardcover), 978-1-61039-570-0 (e-book)

 

Judul: In the Age of Smart Machine: The Future of Work and Power 

Penulis: Shoshana Zuboff Penerbit: BasicBooks, 1995

Tebal: 492 halaman

ISBN: 978-0-46503-211-2

[Baca Lanjut]


Ignatius Haryanto
Persaingan Usaha di Era Industri Digital

Judul: Digital Indonesia: Connectivity and

Divergence

Editor: Edwin Jurriëns dan Ross Tapsell

Penerbit: ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura,

2017

Tebal: 301 halaman

ISBN:978-981-4786-003

 

Judul: Kuasa Media di Indonesia: Kaum

Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital

Penulis: Ross Tapsell

Penerbit: Marjin Kiri, 2018

Tebal: x +298 halaman

ISBN: 978-979-1260-81-7

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Pancasilanomics: Jalan Keadilan

    Tingginya ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan yang kini dan masih akan terus dihadapi Indonesia. Kinerja ekonomi memang mampu menurunkan rasio penduduk miskin dan tingkat pengangguran, namun dampak positifnya belum dirasakan secara merata. Ketimpangan yang tidak ditanggapi dengan upaya transformasi dan dibiarkan berkembang dapat menimbulkan akibat serius, yakni pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang lebih lambat serta peningkatan risiko konflik sosial. Di sisi lain, sistem Ekonomi Pancasila dibangun untuk menentukan arah dan pedoman bagi perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan pemikiran yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa, sehingga penerapannya diyakini akan memperkuat tata nilai dan budaya Indonesia dalam mencapai tujuan bersama, yakni keadilan dan kemakmuran.

    Kata Kunci: akses, keadilan sosial, ketimpangan, pembangunan, Sistem Ekonomi Pancasila

    Baca     Komentar
     
  • Partai Politik dan Demokrasi Presidensial

    Dalam proses transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengalami semacam pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial ke parlementer. Melalui serangkaian amandemen UUD 1945, kekuasaan parlemen didayagunakan. Walaupun Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum, namun karena electoral threshold dengan sistem multipartai, presiden hanya dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan secara efektif dan membentuk kabinet jika mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR dalam koalisi antarpartai politik. Bagaimana sebenarnya latar belakang dan wujud ketatanegaraan  sekarang? Apa sumber masalah dari situasi “semi-presidensialisme” itu? Seberapa jauh partai politik mampu menjalankan fungsinya yang bukan sekadar meraih kekuasaan? Bagaimana membandingkan dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan Joko Widodo, dan masa depan ketatanegaraan kita? Apakah UUD 1945 perlu diamandemen kembali? Untuk membahas persoalan tersebut, akhir Juli 2016, Harry Wibowo, Redaktur Pelaksana Prisma mewancarai Bivitri Susanti, peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI).

    Baca     Komentar
     
  • Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi

    Desentralisasi dianggap sebagai gejalayang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi "kata kunci" dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi "mantra suci" dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandangdi kalangan mereka yang menamakan diri"kaum reformis" bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakars amasyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Civil Society dan Demokrasi di Indonesia: Fenomena Relawan Pasca Pilpres 2014

    Dengan menggunakan kerangka teoretis peran masyarakat sipil di Indonesia, tulisan ini mempertanyakan eksperimen gerakan relawan dalam Pilpres 2014 dapat memperbaiki representasi politik dan mendorong transformasi ke arah substantif. Selain itu, dipaparkan kebaruan politik dibanding eksperimen sebelumnya yang dilakukan oleh gerakan sipil. Studi ini menemukan bahwa gerakan para relawan hanya capaian terbatas dalam mengusung dan memenangkan Joko sebagai Presiden Republik Indonesia, namun tidak cukup berhasil dan mengawal Nawacita yang dikampanyekan selama pilpres bertempur melawan oligarki dan kartel.

    Baca     Komentar
     
  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     

MAJALAH PRISMA



  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password