Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

3 | Volume 39 | Keadilan Sosial 2020 | Republik & Keadilan Sosial: Yang Terentas dan Yang Tertinggal

Korona seperti melancarkan suatu Blitzkrieg berulang-ulang dengan akibat berkepanjangan bagi umat manusia dan kemanusiaan sekaligus. Bayangan kemusnahan homo sapiens sebagai suatu spesies sungguh menakutkan; hubungan sosial dalam berbagai bidang diporakporandakan dari dasar-dasarnya; setiap orang menjadi ancaman bagi orang lain, kehangatan manusiawi dibuat menjadi “barang asing” dan terlarang.

Dalam tempo singkat menghancurkan keangkuhan paham neo-lib dan membingungkan para pelakunya seperti perusahaan-perusahaan raksasa. Semuanya bersujud minta ampun— yang dalam katakata seorang filsuf Belanda disebut sebagai als sneeuw voor de zon te verdwijnen, “hilang-sirna seperti salju direbus sinar matahari” (Gabriel van den Brink). Gaji buruh tidak bisa dibayar, utang harus dirunding ulang pembayarannya; gedung-gedung besar tempat kantor super-mewah sebentar atau sudah jadi rumah hantu.

Puncak dari sirna-hilangnya keangkuhan adalah intervensi, satu unsur yang dikatakan sebagai “musuh” neo-lib, ketika mereka berada di atas angin, yaitu negara—yang kini dikatakan berkewajiban turun tangan untuk menjaga agar perusahaan tidak gulung tikar.

Hampir tidak ada perusahaan penerbangan yang bisa bertahan hidup tanpa bantuan negara. Medium neo-lib yang disebut market tidak berdaya dari dasardasarnya. Hukum ekonomi liberal supply and demand babak belur, ketika supply tidak dijawab oleh demand; yang diproduksi tidak dibeli, yang seharusnya dibeli tidak diproduksi. Ada demand baru yang mengejutkan semua orang, yaitu menutup pergaulan hidup dalam jarak yang semakin berkembang menjadi life-style, gaya hidup, satu-setengah-meter jarak dari manusia lain. Sedangkan demand and supply mengharuskan pertemuan di pasar konkret sebagai tempat dan di pasar hasil abstraksi supply and demand.

Namun, serangan virus baru korona menjalar lebih jauh, yaitu menelanjangi, belum sampai menghancurkannya tetapi menggugat apa yang disebut homo consumens. Sudah sangat lama manusia diajak dan dengan itu dibentuk sistem ekonomi neo-liberal untuk menjadi homo consumens. Manusia direduksi dari kepenuhan sebagai manusia untuk hanya menjadi manusia tukang konsumsi, dan bahkan sebagai warga negara pun diabaikan karena yang terpenting adalah menjadi konsumen.

Sulit mencari rumusan lebih tepat dari Erich Fromm, filsuf dan psikolog, yang mengatakan, “kita konsumsikan semuanya dengan rakus—minuman keras, sigaret, film, televisi, kuliah dan ceramah, buku, pameran kesenian, seks; semuanya bertransformasi menjadi barang konsumsi.”

Seorang dinilai menjadi homo consumens menurut kadar berapa banyak dia dihubungkan dengan pasar, market, yang secara konkret berarti berapa menghabiskan penghasilannya sendiri untuk membeli dan mengonsumsi barang ekonomi yang dihasilkan produsen, baik yang dikenal maupun tidak pernah dikenal. Institusi keuangan dan bank diciptakan agar homo consumens itu terjamin dengan kredit yang menumpuk utang dan lain-lain.

Krisis korona memorakporandakan homo consumens itu dari dasar-dasarnya seperti nafsu konsumsi yang tak terpenuhi, jet setting yang tidak mendapatkan kesempatan, dan setiap kesempatan hanya menghasilkan maut di depan mata. Kemewahan adibusana menjadi tidak berguna dan kehilangan konteks—tak ada pengagum, tak ada tempik sorak. Tanpa konteks kemewahan itu menjadi laknat.

Namun, konsekuensinya tidak berubah malah semakin ditingkatkan oleh krisis korona. Konsekuensi paling nyata adalah terbaginya masyarakat ke dalam piramida sosial tajam dengan sangat sedikit orang yang memiliki akses terbesar ke dalam sumber-sumber daya ekonomi.

Ketika teknologi digital menjadi alat utama pendidikan keperluan akan teknologi itu justru membuka ruang gelap ketidakadilan yang sudah lama berlangsung akibat homo consumens. Ketidakadilan akses pada teknologi, ketiadaan literasi makin memperlebar ketidakadilan itu. Belajar jarak jauh lebih menunjukkan ketidakadilan dan jurangnya daripada keberhasilan.

Homo consumens mengabaikan satu sisi besar manusia dalam masyarakat, yaitu homo republicus, pengembang nilai-nilai republikan, republican values, seperti kesamaan hak menuju keadilan. Pada satu Juni 1945 Bung Karno penemu dan penggagasnya mengangkat republik dan nilai-nilai republikan itu ke permukaan. Nilai-nilai itu, kesamaan menuju keadilan, untuk waktu sangat lama ditinggalkan dan terabaikan•

[Baca Lanjut]

TOPIK KITA

FX Adji Samekto

M Mukhtasar Syamsuddin

Aris Arif Mundayat

Hendragunawan S Thayf

Arif Budimanta

Suroto

Supartiningsih

Airlangga Pribadi Kusman

Farid Gaban

Dominggus Elcid Li


ESAI

Kamala Chandrakirana
Refleksi tentang Keadilan Sosial: Aspirasi Tanpa Akhir

Keadilan sosial punya sejarah yang amat panjang dan penuh dinamika. Para filsuf sejak zaman Yunani mempersoalkannya terkait relasi individu dan masyarakat; agama menempatkannya dalam misi rohani dan keduniawian; gerakan sosial-politik menjadikannya fondasi pengorganisasian dan agenda perubahan; institusi-institusi negara melembagakannya melalui konstitusi, hukum, dan kebijakan. Perdebatan dan pertarungan-pertarungan besar dan kecil dalam sejarah sosial kita berkisar pada persoalan ini. Dari masa ke masa, fokus dari upaya-upaya menuju keadilan sosial terus berkembang mengikuti gejolak-gejolak momentum dunia dan sejalan dengan gugatan-gugatan spesifik dari beragam konstituensi yang mempersoalkan ketidakadilan yang mereka alami. Tak heran, pemaknaan atas keadilan sosial tidak pernah tunggal ataupun statis.

[Baca Lanjut]


DIALOG

Megawati Soekarnoputri
Kenormalan Baru: Keteguhan pada Pancasila

Pandemi Covid-19 yang menjalar ke seluruh penjuru dunia telah menyadarkan banyak orang bahwa masalah kesehatan masyarakat sangat erat berkait dengan sistem ekonomi-politik global dan mau tak-mau telah mengubah tatanan kehidupan global menuju apa yang dalam beberapa bulan terakhir disebut new normal–kenormalan baru. Tidak ada satu pun negara bisa menghindar dari pandemi itu, namun penanganannya sangat bergantung pada kapasitas dan kekhasan setiap negara. Secara normatif, sebagai sebuah negara-bangsa modern, Indonesia memiliki pandangan hidup Pancasila, yang tidak hanya berwatak nasionalis, namun dalam konteks perjuangan umat manusia juga berwatak internasionalis. Pertanyaannya, apa relevansi Pancasila dalam menghadapi problem seperti krisis ekonomi yang mengarah pada resesi global dan pandemi saat ini? Apa sumbangsihnya bagi keadilan sosial global dan kerja sama internasional, terutama dalam konteks mengatasi pandemi Covid-19 saat ini? Bagaimana seharusnya Indonesia menghadapi semua itu? Untuk itu Prisma mewawancarai Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Berikut petikan wawancara tertulisnya.

[Baca Lanjut]


ARTIKEL

Jomo K Sundaram
Kontradiksi, Nyata, dan Dibayangkan: Syed Hussein Alatas, Sosialisme Islam, dan Marxisme

Tulisan ini melacak pemikiran Islam bukan dari sisi yang tidak jarang diangkat, tetapi sering dikerjakan dengan penglihatan tradisional. Penulis memeriksa dan memberikan konsentrasi khusus pada bagaimana Islam memandang dan berhubungan dengan sosialisme, terutama secara teoretis dan filosofis. Berpijak pada ide yang dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas, penulis memberikan kritik tajam sambil membuat distingsi mencerahkan tentang bagaimana Islam melihat sosialisme. Sosialisme tidak bertentangan dengan Islam, hal yang juga dianut oleh Hussein Alatas dan dalam dunia pergerakan dibela oleh HOS Tjokroaminoto. Namun demikian, pandangan tradisional tentang sosialisme tidak cukup bagi masyarakat modern.

Kata Kunci: Filsafat; Ajaran Islam; Sosialisme; Sejarah pergerakan

[Baca Lanjut] [Unduh]


BUKU

Yoes C Kenawas
Kuasa, Klientelisme, dan Demokrasi di Indonesia

Kompetisi adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Berbagai definisi tentang demokrasi, baik definisi paling minimalis dan paling luas sekalipun, memiliki sebuah konsensus: kehadiran sistem kompetisi yang diadakan secara reguler1 untuk merebut dukungan elektoral adalah penanda paling mendasar yang harus ada dalam sebuah demokrasi.

 

Judul: Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia

Penulis: Edward Aspinall dan Ward Berenschot

Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019

Tebal: xviii + 418 halaman

ISBN: 978-602-433-742-1

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Partai Politik dan Demokrasi Presidensial

    Dalam proses transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengalami semacam pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial ke parlementer. Melalui serangkaian amandemen UUD 1945, kekuasaan parlemen didayagunakan. Walaupun Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum, namun karena electoral threshold dengan sistem multipartai, presiden hanya dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan secara efektif dan membentuk kabinet jika mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR dalam koalisi antarpartai politik. Bagaimana sebenarnya latar belakang dan wujud ketatanegaraan  sekarang? Apa sumber masalah dari situasi “semi-presidensialisme” itu? Seberapa jauh partai politik mampu menjalankan fungsinya yang bukan sekadar meraih kekuasaan? Bagaimana membandingkan dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan Joko Widodo, dan masa depan ketatanegaraan kita? Apakah UUD 1945 perlu diamandemen kembali? Untuk membahas persoalan tersebut, akhir Juli 2016, Harry Wibowo, Redaktur Pelaksana Prisma mewancarai Bivitri Susanti, peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI).

    Baca     Komentar
     
  • Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi

    Desentralisasi dianggap sebagai gejalayang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi "kata kunci" dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi "mantra suci" dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandangdi kalangan mereka yang menamakan diri"kaum reformis" bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakars amasyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

    Baca     Komentar
     
  • Membaca Kembali Soekarno
    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Civil Society dan Demokrasi di Indonesia: Fenomena Relawan Pasca Pilpres 2014

    Dengan menggunakan kerangka teoretis peran masyarakat sipil di Indonesia, tulisan ini mempertanyakan eksperimen gerakan relawan dalam Pilpres 2014 dapat memperbaiki representasi politik dan mendorong transformasi ke arah substantif. Selain itu, dipaparkan kebaruan politik dibanding eksperimen sebelumnya yang dilakukan oleh gerakan sipil. Studi ini menemukan bahwa gerakan para relawan hanya capaian terbatas dalam mengusung dan memenangkan Joko sebagai Presiden Republik Indonesia, namun tidak cukup berhasil dan mengawal Nawacita yang dikampanyekan selama pilpres bertempur melawan oligarki dan kartel.

    Baca     Komentar
     
  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     

MAJALAH PRISMA



  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password