Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Jerat Negara dan Pasar dalam Ruang Publik

R Kristiawan

Proses demokratisasi dalam ruang publik pasca-Orde Baru belum tuntas dan belakangan ini cenderung mengabaikan otoritas publik. Hanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sejalan dengan tuntutan demokratisasi. Refeodalisasi kuasa tampak benderang dalam UU Film No. 33/2009 dan UU ITE No. 11/2008, termasuk draf revisi UU Penyiaran versi pemerintah yang memperkuat posisi industri media dan kontrol pemerintah. Selain dimensi hukum, dimensi ekonomi-politik juga menunjukkan bahwa kuasa modal dan kuasa politik saling mendukung kepentingan masing-masing dalam hal kepemilikan media yang mencederai prinsip keberagaman.

 

Kata Kunci : None