Dari Orde Baru hingga Pasca-Reformasi: Refleksi Setengah Abad Prisma

Tahun 2021 merupakan tahun istimewa bagi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerang­an dan Ekonomi Sosial (LP3ES) serta majalah Prisma. LP3ES didirikan pada Agustus 1971 oleh Bineksos (Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan So­sial), sedang­kan bila edisi perdana (nomor perkenalan) Prisma dihitung, maka November 1971 menja­di bulan lahir jurnal ini. Kelahiran Prisma dirayakan bertepat­an dengan beredarnya “surat pemberitahuan sekaligus penawaran” yang ditulis oleh Ismid Hadad, inisator sekaligus redaktur Prisma, untuk calon pelanggan “media djurnal informasi dan pembahasan masalah2 Pemba­ngunan Ekonomi, Perkembangan Sosial dan Perubahan2 Kulturil di Indonesia dan sekitarnja”, pada 4 Desember 1971. Dengan demikian, tahun 2021 merupakan the golden anniversary of LP3ES-Prisma.

LP3ES merayakannya dengan serangkaian seminar serta menerbitkan sejumlah buku, anta­ra lain, tentang refleksi biografis para anggota dan mantan anggota lembaga swadaya masyarakat ini. Prisma tidak bisa mengikuti jejak seperti itu karena keterbatasan waktu dan dana. Yang bisa diperbuat oleh Prisma adalah merancang dan menerbitkan edisi khusus untuk merayakan 50 tahun keberadaannya dengan menggabungkan dua hal, yakni pera­yaan (celebration) yang sejalan dengan the nature of the journal. Meski sebuah perayaan, penerbitan edisi itu tetap mendukung visi dan misi Prisma sebagai “media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan ekonomi, perkembangan sosial, dan perubahan kultural di Indonesia dan sekitarnya.”

Dalam perjalanan selama setengah abad, Prisma telah melintasi dua era format politik yang berbeda: Orde Baru (1966-1998) dan Reformasi pasca-1998. Kendati sempat “mati suri” sejak pertengahan 1998 hingga pertengahan 2009, Prisma selalu tampil memberi insight kepada publik di negeri ini tentang beragam isu ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Karena itu, dapat dikatakan Prisma merupakan potret dan rekam jejak pemikiran ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia kontemporer.

Dalam memperingati “Setengah Abad Prisma”, Asia Research Centre-Universitas Indonesia (ARC-UI) bersama jurnal Prisma mengadakan sebuah seminar hibrid secara daring dan lu­ring pada 4 Desember 2021. Seminar dibuka oleh Direktur ARC-UI Inaya Rakhmani dengan pemantik diskusi Vedi R Hadiz (Redaktur Senior Jurnal Prisma dan Guru Besar Universitas Melbour­ne, Australia). Sebagai Pembicara ialah Atnike Nova Sigiro (Dosen Universitas Parama­dina, Jakarta), Evi Eliyanah (Dosen Universitas Negeri Malang dan Peneliti Senior ARC-UI), Fachry Ali (Mantan Kepala Program Penelitian LP3ES, 1985-1989), Ignatius Haryan­to (Dosen Univer­sitas Multimedia Nusantara), Manuel Kaisiepo (Anggota Tim Penasihat Senior Kantor Staf Presiden), dan Nasir Tamara (Cendekiawan, Dosen, dan Penulis Senior). Bosman Batubara bertindak sebagai Penanggap, sedangkan Nur Iman Subono dan Paulus Widiyanto sebagai Penanya. Moderator diskusi Diatyka Widya Permata Yasih.

Majalah Prisma yang didirikan dan terbit kali pertama pada 1971 merupakan salah satu wadah bagi kalang­an aktivis gerakan mahasiswa 1966 yang turut menumbangkan rezim Demokrasi Terpimpin dan aktif mendukung kelahiran Orde Baru. Dapat dikatakan, tahun kelahiran Prisma dan LP3ES bersamaan dengan, atau lebih tepat, ditandai oleh keberhasilan rezim Orde Baru dalam menancapkan dan mengonsolidasi ke­kuasaan usai ontran-ontran 1965-1966 serta menyingkirkan hampir semua lawan politik­nya dan secara sistematis melakukan proses desukarnoisasi. Perekonomian Indonesia ke­­mudian diintegrasikan kembali ke dalam sistem kapitalisme global.

Sejak awal, rezim Orde Baru mencanang­kan dan menerapkan pembangunan terencana dengan memprioritaskan pembangun­an dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ada semacam harapan besar di lingkungan LP3ES-Prisma bahwa Orde Baru akan konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tidak mengekang kebebasan. Saat itu, pengelola Prisma dan penguasa Orde Baru diikat oleh keyakinan dan visi yang sama: pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama menuju Indonesia modern. Pada saat yang sama, meluap harapan besar di kalangan cendekiawan independen bahwa Orde Baru mampu membawa Indonesia ke kehidup­an yang lebih demokratis dibanding rezim Demokrasi Terpimpin.

Dalam konteks perjalanan sejarah itulah Prisma mengawali debut sebagai wadah kaum intelektual Indonesia dengan mengangkat dan menyuarakan pelbagai isu. Sebagaimana tersua dalam “Pengantar Redaksi” edisi “perkenalan”, Prisma bertujuan menampung dan menyeleksi pemikiran-pemikiran konstruktif atau kontroversial, serta membiaskannya kem­bali sebagai pancaran pandangan-pandang­an yang layak dipertimbangkan dalam derap pem­­­bangunan ekonomi, perkembangan sosial, dan perubahan kultural. Itu menjadi se­macam cara pandang Prisma dalam melihat dan merespons berbagai persoalan keindonesiaan.

 

Dengan demikian, dapat dikatakan Prisma merupakan wadah bagi sebagian intelektual pendukung Orde Baru. Menurut salah seorang di antara mereka, Indonesia tidak punya pilih­an kecuali melakukan modernisasi berupa pem­bangunan ekonomi de­ngan tidak  mengor­ban­kan kebebasan. Pembangun­an ekonomi mutlak, tetapi kebebasan tidak dikekang. Tidak mengherankan jika Prisma pada tahun-tahun awal senantiasa terbit de­ngan isu seputar pembangunan ekonomi ke­tim­bang isu sosial, budaya, dan politik. Sebagaimana dicatat Manuel Kaisiepo, narasi besar yang diusung Prisma dan Orde Baru ditopang oleh grand theories modernisasi, terutama yang dikembangkan di berbagai perguruan tinggi di AS pasca-Perang Dunia II. Khusus pembangunan ekonomi, buku Walt Whitman Rostow berjudul The Stages of Economy Growth: A Non-Communist Manifesto (1960) menjadi rujukan terpen­ting dalam grand theories modernisasi. Tesis tentang pertumbuhan ekonomi se­bagaimana dinya­ta­kan oleh Rostow merupakan resep menuju masya­rakat makmur/berkelimpah­an.

Pada era itu, pemikiran Samuel Huntington tentang tertib politik sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang hendak direngkuh dan diterapkan oleh negeri-negeri Dunia Ketiga juga menjadi  rujukan standar. Stabilitas politik sangat diperlukan sebagai prasyarat pembangunan ekonomi. Melalui buku Political Order in Changing Societies, Huntington yang membahas tentang perubah­an sistem dan institusi-institusi politik seolah menyandingkannya dengan The Stages of Economy Growth-nya Rostow sebagai dua pilar ekonomi dan politik yang saling menopang. Namun, uniknya, dalam bukunya yang terbit kali pertama pada 1968, Huntington menampik teori modernisasi yang lazim dan bersifat optimistis dengan menekankan bahwa ketertiban serta stabilitas politik sangat diperlukan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Sebagaimana ditegaskan Manuel Kaisie­po, grand theories modernisasi sebagai resep untuk meraih sukses tidak hanya di lapangan ilmu politik dan ekonomi, melainkan juga merambah teori-teori sosiologi, terutama yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, yang  menekankan bahwa pembangunan hanya bisa berjalan dalam suatu masyarakat yang akan memodernisasi diri jika ada ketertiban dan keharmonisan di dalam masyarakat bersangkutan. Setiap bentuk perlawanan atau protes dianggap sebagai gejala patologis. Perspektif Parsonian itu dipakai dan “laris” pada awal Orde Baru dalam sesi perkuliahan di sejumlah fakultas ilmu sosial-humaniora di Indonesia.

Pada periode itu, semua kampus di Indonesia diharuskan menggunakan grand theories  modernisasi yang diatur sedemikian rupa agar kompatibel dengan ideologi Orde Baru yang sejak awal berancang-ancang memba­ngun Indonesia modern tanpa menyertakan elemen komunis. Teori-teori tentang moderni­sasi menjadi semacam legitimasi ilmiah Orde Baru untuk membangun dan memajukan Indonesia. Di sisi lain, dalam konteks Perang Dingin sejak akhir tahun 1950-an hingga awal 1960-an dan kepentingan geopolitik, Amerika Serikat aktif mensponsori penyebarluasan grand theories modernisasi ke negara-negara Dunia Ketiga.

Pada tahap awal, Prisma juga “larut” dalam narasi besar dan penyebarluasan teori-teori modernisasi. Sebagaimana dinyatakan Daniel Dhakidae dalam magnum opus-nya berjudul Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (hal. 459), “Hampir seluruh asumsi dan basis teoretis yang berada di belakang kepala para editornya, dan juga yang berada di belakang kepala para penulisnya adalah basis teori modernisasi…. Keperluannya sudah bisa dijelaskan, situasi ekonomi-politik mengharuskannya demikian.” Di sisi lain, “kedekat­an ideologis” di antara pengelola Prisma dengan Orde Baru membuat jurnal ini menjadi semacam artikulator intelektual bagi penyebaran ide-ide modernisasi ke kelompok terdidik yang menjadi bagian terpen­ting dari kelas menengah.

Para pembaca Prisma dapat menyimak dan memahami berbagai perdebatan intelektual yang sedang terjadi di Indonesia. Lebih dari itu, pengelola Prisma berharap ide-ide modernisasi menjadi inspirasi bagi kelompok terdidik dan kelas menengah perkotaan untuk memainkan peran dalam mendorong perubah­an sosial menuju Indonesia modern. Mengutip ujaran Ignas Kleden, salah seorang penulis di jurnal Prisma yang cukup produktif, “Prisma memang difungsikan sebagai suatu antisipasi terhadap munculnya Orde Baru dan berkembangnya gagasan modernisasi, sehingga orang dapat diarahkan untuk memahami asumsi-asumsi modernisasi dengan tepat dan dapat menerapkan di ling­kup kerja­nya.” Hal itu dinyatakan Ignas Kleden dalam peringatan ulang tahun LP3ES ke-30 pada 20 Agustus 2001.

Sejalan dengan “pembangunanisme” yang diintroduksi rezim Orde Baru sejak awal tahun 1970-an, Prisma menyorotinya dengan posisi sebagai pendukung kritis. Berbagai aspek terkait pertumbuhan ekonomi dan pro­blem kemiskinan/ketimpangan serta aneka masalah sosial lainnya tetap menjadi perhatian Prisma dalam beberapa edisi dan artikel yang diterbitkannya. Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa Prisma memang bermaksud merefleksikan dan menyebarluaskan sikap dan cara pandang intelektual Indonesia secara kritis-konstruktif terhadap pelbagai isu di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dapat dikatakan bahwa generasi awal Prisma—sebagai­mana tecermin dari berbagai edisi dan artikel yang diterbitkan—adalah peletak dasar posisi intelektual jurnal ini. Sekalipun sejalan dengan paradigma modernisasi Orde Baru, Prisma tetap independen dalam hubungan­nya de­ngan kekuasaan.

 

Walaupun generasi awal pengasuh Prisma sa­ngat dekat dengan bebe­rapa tokoh  terkemuka Orde Baru, menurut Fachry Ali, Prisma relatif independen. Penguasa Orde Baru pun kerap mengambil sikap hormat pada Prisma, yang merupakan salah satu pusat artikulasi intelektual independen dalam pe­ngertian sebenarnya atau, seperti kata Vedi, “modernis sekaligus pluralis.” Dalam pe­ngertian itu, tersirat ada­nya pertalian antara sistem gagasan yang disampaikan Prisma de­ngan para peng­ambil keputusan, setidak­nya hingga awal tahun 1980-an. Kecende­ru­ng­an semacam itu antara lain tampak dari jajaran penulis Prisma yang notabene terlibat sejak awal kelahiran Prisma, seperti Emil Salim, Soemitro Djojohadikusomo, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Satrio “Billy” Joedono, Suhadi Mangkusuwondo, Yuwono Sudarsono, dan sebagainya. Di situ tecermin simbiosis intelektual yang kuat antara Prisma dengan para aktor pengambil keputus­an di tingkat negara.

 

Dari pernyataan Fachry Ali itu dapat disim­pulkan bahwa fenomena demikian menunjukkan “sikap” Prisma pada dasarnya sejalan dengan ide dasar pembangunanisme (baca: mo­dernisasi) yang dipropagandakan Orde Baru. Bahkan, menurut Vedi Hadiz, lebih dari sekadar mendukung moderni­sasi, para peng­asuh Prisma juga mengusung pandang­an cenderung “pluralis” dalam memahami persoalan-persoalan Indonesia kontemporer. Hal tersebut terlihat dari beberapa edisi dan artikel di Prisma yang terbit sejak awal tahun 1980-an. Dengan perpaduan cara pandang modernis-pluralis, Prisma mampu memotret secara utuh wajah Indonesia selama setengah abad ini. Setiap orang bisa mempelajari perjalanan politik, sosial, dan ekonomi Indonesia selama lima puluh tahun terakhir dengan membaca Prisma. Dengan membaca Prisma, setiap orang dapat memahami perdebatan intelektual di Indonesia mengenai pelbagai masalah, dampaknya, siapa yang menikmati atau tidak menikmati hasil-hasil pembangunan, dan sebagainya.

***

Dalam konteks keberadaan Prisma berkait dengan kekuasaan Orde Baru, menarik untuk disimak perbincangan singkat antara Ben Anderson, sejarawan ahli Indonesia dan Asia Tenggara dari Universitas Cornell, AS, dengan Vedi Hadiz dalam sebuah seminar internasional pada 1992. Indonesianis itu mengatakan bahwa Prisma merupakan produk zaman. Secara tersirat Prisma sudah tidak relevan de­ngan kondisi zaman. Ben Anderson menyebut Prisma yang lahir di pengujung 1971 adalah hasil dari upaya sebuah generasi intelektual dan beberapa orang untuk memberikan semacam blue print masa depan Indonesia kepada Orde Baru. Ketika itu, LP3ES-Prisma serta banyak kaum cendekiawan Indonesia menaruh harapan besar kepada rezim Orde Baru yang dinilai mampu membawa Indonesia ke kehidupan politik lebih demokratis dan lebih terbuka.

Bagi Anderson, itulah visi yang menghidupi generasi intelektual muda pada masa awal berdirinya Prisma. Di sana ada semacam visi “promodernisasi” dengan pembangun­an ekonomi berjalan seiring liberalisasi politik. Namun, fakta menunjukkan upaya kaum cendekiawan yang mencoba menjadikan jur­nal Prisma sebagai blue print kebijakan-kebijakan Orde Baru ternyata tidak tercapai. Visi modernis-pluralis mulai tersingkir sejak 1974 de­ngan mulai dibangunnya modernisasi “tandingan” dan menguatnya arsitektur so­sial-politik Orde Baru di bawah arahan Ali Moertopo, pembantu dekat Jenderal Soeharto. Orde Baru mengadopsinya lewat dokumen Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun (1972). Dokumen itu menekankan pembangunan ekonomi di bawah pimpinan negara dan pelembagaan sistem politik otoriter-korporatis. Watak dasar negara Orde Baru seper­ti itu tentu tidak compatible de­ngan sikap Prisma yang berpandangan mo­dernis-pluralis. De­ngan demikian, pernyataan Ben Anderson tentang Prisma yang sudah tidak relevan dengan visi awal tentang Indonesia modern menjadi tampak logis.

Vedi tidak membantah Ben Anderson yang mengatakan bahwa Prisma sudah di­tinggalkan zaman, karena visi jurnal ini sudah disingkirkan oleh visi statisme-otoriterisme Orde Baru. Namun, cara pandang Anderson seperti itu agak terlalu simplistis. Menurut Vedi, berlangsung perkembangan dan pergeseran cukup menarik di kalangan intelektual Indonesia pada awal tahun 1980-an. Pergeseran itu terlihat dari cara pandang sebagian di antara mereka yang makin mengambil posisi kritis dan agak menjaga jarak terhadap Orde Baru. Ada perbedaan cara pandang cukup tajam bukan hanya menyangkut isu modernisasi, melainkan juga terhadap negara Orde Baru. Sikap Prisma pada awal tahun 1980-an memang kian kritis seputar konsep dasar pembangunan (baca: pertumbuhan ekonomi) serta model kelembagaan politik otoriter-korporatis.

Sebagaimana tecermin dari beberapa edisi Prisma yang terbit pada awal dan pertengahan tahun 1980-an, sebagian kalangan intelektual cenderung menanggalkan minat untuk menjadikan jurnal ini sebagai blue print bagi Orde Baru. Tema dan artikel-artikel yang di­tampilkan Prisma pun mengalami perubahan cukup mencolok. Bila Prisma era awal hingga akhir tahun 1970-an didominasi oleh isu-isu ekonomi dan pembangunan, sejak perte­ngah­an 1980-an Prisma mulai merambah ke berbagai topik yang mempertanyakan validitas teori modernisasi dan dasar-dasar legitimasi kekuasaan Orde Baru. Pada era tersebut Prisma mulai mengangkat sejumlah tema menyangkut teori tentang negara, hubungan kelas, civil society, dan teori ketergantungan dengan memakai perspektif ekonomi-politik Marxis atau neo-Marxis.

Farchan Bulkin dan Arief Budiman, misal­nya, dua intelektual Indonesia yang baru menyelesaikan studi di Amerika Serikat pada pertengahan 1980-an, memainkan peran pen­ting dalam memberikan insight berharga ten­­tang bagaimana memahami Indonesia de­ngan perspektif kritis. Farchan Bulkin terlibat penuh mengelola Prisma dan Arief Budiman dikenal sebagai figur yang memopulerkan pendekatan “baru” dalam memahami Indonesia melalui konsep negara dan kelas. Artikel yang ditulis Farchan Bulkin berjudul “Negara, Masyarakat dan Ekonomi” (Prisma, Nomor 8, 1984) merupakan salah satu contoh yang menggambarkan sikap kritis terhadap konsep negara Orde Baru. Secara tidak langsung artikel-artikel yang diterbitkan Prisma sejak pertengahan tahun 1980-an merupakan “tantangan” terhadap eksistensi Orde Baru.

Dalam pandangan Manuel Kaisiepo, kehadiran Farchan Bulkin menambah bobot Prisma sekaligus memperluas referensi teoretis tentang model perpolitikan Orde Baru. Salah satu yang dipopulerkan Farchan, yang kemudian menjadi acuan sebagian besar intelektual muda saat itu, adalah model state corporatism dengan peran dan posisi negara sangat digdaya berhadapan dengan civil society yang berada dalam posisi sangat lemah. Pentingnya analisis tentang kekuatan-kekuatan sosial (social forces) dalam arena politik kemudian mendorong Farchan Bulkin untuk mengompilasi berbagai artikel Prisma dalam buku berjudul Analisa Kekuatan Politik di Indonesia: Pilihan Artikel Prisma (LP3ES, 1985). Dari sisi itu, Prisma sesungguhnya mulai bergerak menanggalkan konsep-konsep modernisasi. Ada rentang waktu lebih dari satu dasawarsa sejak kali pertama dilahirkan, Prisma secara sadar mulai “mengadili” berbagai klaim kebenaran ilmiah grand theories mo­dernisasi.

Sikap kritis Prisma terhadap Orde Baru juga terlihat dalam rubrik Dialog Prisma Nomor 6, Juni 1983, dengan salah satu intelektual Indonesia yang ikut menumbangkan Demokrasi Terpimpin dan membangun Orde Baru, Arief Budiman. Laporan wawancara tersebut terbit dengan tajuk Ilmu-ilmu So­sial Indonesia Ahistoris. Dalam wawancara itu Arief menggugat validitas teori pembangunan (modernisasi) yang umumnya dihubungkan dengan kondisi mentalitas masyarakat Indonesia. Sasaran kritik Arief terutama ditujukan pada Koentjaraningrat yang menulis buku berjudul Kebudayaan Mentalitas dan Pemba­ngunan. Narasi utama buku itu berfokus pada hambatan-hambatan mentalitas (kultural) masyarakat Indonesia untuk menuju masya­rakat modern. Salah satunya adalah sikap malas yang dinilai mengakibatkan seseorang tidak mampu meraih kemajuan.

 

Arief justru memandang tesis Koentjara­ning­rat tersebut cenderung me­­­­nyem­­­bunyi­kan pro­­blem-pro­blem yang lebih struk­tu­ral. Akibatnya, hu­bung­an-hubungan struk­tural dalam berbagai kelas sosial tempat segelintir manusia mendominasi ma­­yoritas masyarakat, luput dari tesis Koen­tjaraningrat. Implikasi dari cara pandang yang melihat mentalitas masyarakat sebagai causa prime penghalang kemajuan justru melanggengkan relasi struktural berbasis kelas. Secara tidak langsung tesis Koentjaraning­rat menjadi sumber legitimasi ilmiah proyek modernisasi Indonesia yang dimotori Orde Baru. Lebih jauh, Arief berpendapat tesis Koentjaraningrat tidak dapat digunakan se­bagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang berkeadilan. Boleh jadi kritik tajam Arief terhadap grand theories moderni­sasi yang salah satu di antaranya direpresentasikan oleh buku Koentjaraningrat itu merupakan kali pertama yang muncul sejak Prisma dilahirkan pada 1971.

Sikap kritis Prisma sejak awal tahun 1980-an, sebagaimana diamati Bosman Batubara, pegiat lingkung­an dan penulis Prisma, juga tampak dari berbagai artikel tentang urbani­sasi dan perkotaan yang diterbitkan jurnal ini. Dalam pandangan Bosman, tema-tema tersebut cukup kritis karena merefleksikan proses urbanisasi di perkotaan yang berimplikasi serius terhadap krisis demografis dan memperlebar ketimpangan sosial. Kebijakan urbanisasi Orde Baru tampak lebih banyak menuai masalah ketimbang sebaliknya. Namun, kebijakan semacam itu terus dipertahan­kan dengan serangkaian pembelaan ilmiah melalui grand theories modernisasi. Di sisi lain, kontra-narasi terhadap grand theories umumnya berada di pinggiran episentrum diskursus dominan yang membuat ilmu-ilmu sosial di Indonesia mengalami kemacetan.

Walaupun sejak pertengahan dan akhir tahun 1980-an sudah tidak menjadi episentrum diskursus intelektual, Prisma tetap bisa menangkap trajektori yang ditempuh Indonesia selama 50 tahun terakhir dan menjadi inspirasi bagi munculnya sejumlah pemikiran kritis. Bahkan, “Melihat Prisma sekarang ini seperti masuk kapsul waktu dan kembali pada masa zaman dulu dengan cara agak pejoratif”, tutur Vedi. Bagi sebagian besar generasi muda saat ini, Prisma menjadi salah satu sarana dan pintu pertama yang dapat diakses untuk memahami wajah Indonesia kontemporer.

Perubahan cukup signifikan memang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an. Muncul generasi muda baru yang mulai meragukan legitimasi dan mem­perta­nyakan validitas konsepsi pem­­­bangun­an Orde Baru. Mereka sama sekali tidak ada hubungan de­ngan pergolakan tahun 1966 yang melahirkan Orde Baru. Selain tertarik dengan artikel-arti­kel kritis yang terbit di Prisma, mereka juga aktif menulis di jurnal ini dengan perspektif kritis. Misalnya, Bosman Batubara dalam edisi Setengah Abad Prisma (2021) yang menulis tentang urbanisasi dan perkotaan menyatakan kuatnya perspektif kritis terhadap kebijakan perkotaan Orde Baru diperolehnya dari membaca artikel-arti­kel di Prisma yang ditulis oleh M Dawam Rahardjo dan Adi Sasono. Bahkan, ada sebuah artikel tentang urbanisasi dan perkotaan yang memakai perspektif Marxis. Artikel berjudul “Population Mobility in Indonesia Revisited” yang ditulis untuk Prisma edisi bahasa Inggris, Nomor 20, Maret 1981, itu, kemudian diterjemahkan dan dimasukkan sebagai salah satu bab dalam buku Dean K Forbes berjudul Geografi Keterbelakangan: Sebuah Survai Kritis yang diterbitkan oleh LP3ES pada 1986.

Dengan demikian, satu dasawarsa sejak dilahirkan, Prisma telah bergeser agak drastis menyangkut isi. Hingga akhir tahun 1970-an, sebagian besar artikel Prisma masih mencerminkan sikap sebagai artikulator proyek modernisasi Orde Baru. Namun, sejak awal tahun 1980-an artikel-artikel Prisma justru mempertanyakan kesahihan grand theories modernisasi. Relasi struktural berbasis kelas yang mempertajam ketimpangan sosial di satu sisi berdampingan dengan kelembagaan politik otoriter-korporatis yang mengekang kebebasan sipil di sisi lain, akhirnya membuat Prisma harus memandang Orde Baru de­ngan sikap kritis-skeptis. Pergeseran orien­tasi intelektual di Prisma sejak awal tahun 1980-an juga ditandai oleh hubungan tidak terlalu “harmonis” antara Prisma dengan aparat negara, seperti ancaman pembredelan serta pemeriksaan terhadap pengasuh Prisma.

 

Ada beberapa penga­­lam­an menarik terkait sikap kritis Prisma pada tahun 1980-an. Prisma bulan Juni 1987, misalnya, mengangkat tema Angkatan Muda Angkat Bicara. Rubrik Dialog edisi itu memuat lapor­an hasil diskusi ber­bagai kelompok intelektual muda dari sejumlah kota di Tanah Air. Laporan tersebut disusun dan ditulis oleh Nur Iman Subono dan Ade Armando, dua orang redaktur Prisma. Tidak lama setelah beredar, pengelola Prisma “ditelepon” oleh Departeman Penerang­an Republik Indonesia. Teguran langsung atau lewat telepon dari pihak “berwajib”, apalagi berhadapan langsung dengan “kekuasaan”, pasti akan menciutkan nyali. Dari pernyataan itu tersirat betapa menye­ramkan wajah rezim Orde Baru. Menarik untuk dicatat gambar sampul muka Prisma edisi tersebut—hasil karya kartunis GM Sudarta— menampilkan sosok seorang anak muda dengan tangan terkepal dan mulut terbuka yang dipenuhi jaring laba-laba. Visualisasi itu agaknya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada sidang pembaca Prisma bahwa kaum muda sejak lama sudah tidak “bersuara.”

Dalam kesempatan lain, Prisma turut merasakan bagaimana aroma kekuasaan politik Orde Baru menyelinap ke dalam lingkung­an kerja di Prisma. Salah satunya terjadi saat Nur Iman Subono baru saja menyelesaikan transkrip sebuah wawancara dengan Romo Mangunwijaya. Nada bicara Romo Mangunwijaya ketika diwawancarai terdengar halus lembut, namun struktur kalimatnya menjadi tampak “radikal” setelah selesai ditranskrip dan disunting. Nur Iman Subono meminta saran Ignas Kleden apakah hasil wawancara dengan Romo Mangunwijaya layak diterbitkan. Setelah membaca sekilas, Ignas Kleden bereaksi dengan mengatakan kurang lebih, “You mau Prisma dibredel?” Selain memperlihatkan betapa mengakarnya suasana represif, kejadian tersebut menjadi pengalaman sangat “berharga” bagi jajaran redaksi Prisma yang terkadang harus menerapkan self censorship.

 

Mirip dengan itu, sebagaimana dituturkan Paulus Widiyanto, mantan Redaktur Pelaksana Prisma era tahun 1990-an, beberapa orang yang me­ngaku anggota dari salah satu lembaga intelijen “beranjang sana” ke kantor LP3ES-Prisma pada pertengahan tahun 1990-an. Mereka tidak hanya mena­nyakan tetapi juga meminta kaset rekaman wawancara dengan Muchtar Pakpah­an, salah seorang tokoh buruh dan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yang dikenal kritis terhadap sepak terjang Orde Baru. Ke­betulan staf redaksi Prisma yang sebelumnya mewawancarai Muchtar dan mengetahui tempat menyimpan kaset itu berhalangan karena sakit. Akhirnya, hasil wawancara dengan Muchtar Pakpahan tidak jadi diterbitkan.

Dengan demikian, lebih dari sekadar pergeseran sikap intelektual, Prisma sejak awal tahun 1980-an dan seterusnya menampilkan hubungan yang cenderung mendingin dan menjauh dari pemegang otoritas kekuasa­an. Pada dasarnya, momen tersebut memperlihatkan masa “bulan madu” antara Prisma sebagai bagian dari intelektual publik serta gerakan mahasiswa 1966 dengan rezim Orde Baru berakhir sudah. Jika substansi artikel-arti­kel Prisma era awal tahun 1970-an diperban­dingkan dengan isi artikel-artikel era tahun 1980-an, tampak generasi penulis Prisma era tahun 1980-an seolah tengah “menguliti” kandungan tulisan para penulis awal (generasi tahun 1970-an) jurnal ini. Dua generasi tersebut berada dalam posisi berseberangan menyangkut grand theories modernisasi. Menariknya, generasi awal para penulis dan pengasuh Prisma tidak resisten terhadap perubahan cukup drastis terkait isi jurnal ini. Bahkan, terdapat kesan kuat mere­ka melapangkan jalan bagi para penulis gene­rasi 1980-an dan seterusnya untuk tampil mengkritik keras dasar-dasar epistemologis grand theories modernisasi yang sebelumnya menjadi acuan ideologis mereka.

***

Perubahan sosial-ekonomi sejak tahun 1980-an memang membawa dampak terhadap eksistensi Prisma. Era itu ditandai oleh munculnya generasi baru yang tidak mengala­mi trauma pergolakan politik berdarah yang mengakibatkan ratus­an ribu orang tewas di tahun 1965-1966. Generasi intelektual muda baru yang relatif berjarak dari hiruk-pikuk transisi politik Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru itu mendapatkan ruang lebih luas untuk mempelajari dan memahami sejarah kontemporer Indonesia di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya dengan cara pandang lebih objektif dan kritis; berbeda dari generasi awal pendiri Prisma yang secara kognitif sangat dipengaruhi perubahan so­sial sarat kekerasan politik pada kurun 1965-1966.

Era akhir tahun 1980-an juga ditandai dengan kehadiran sejumlah stasiun televisi swasta, surat kabar, majalah, dan sebagai­nya. Pola konsumsi masyarakat pun berubah. Mengamati perubahan semacam itu, Vedi menyatakan bahwa Prisma telah kehilangan basis di kelas menengah dalam arti konsumsi pengetahuan mereka telah bergeser dari format Prisma lama ke majalah dan atau media massa yang lebih popular. Bila pada tahun 1970-an Prisma menjadi satu-satunya jurnal ilmiah di Indonesia, maka sejak awal tahun 1980-an hampir setiap jurusan dan fakultas di perguruan tinggi Indonesia punya jurnal sendiri. Konteks tersebut membuat Prisma harus melakukan positioning dengan cara baru. Berkait fenomena ini Vedi menyatakan, “Mungkin pengalaman LP3ES dan Prisma adalah contoh kasus yang sangat baik tentang bagaimana perubahan sosial yang terjadi de­ngan berkembangnya kapitalisme di Indonesia menjadi dilema yang sulit diatasi bagi me­reka yang berkeinginan mencurahkan tenaga untuk kegiatan intelektual yang independen dan bersifat kritis.”

Padahal, sejak awal Prisma punya sebuah proyek yang mengawal dan memfasilitasi kelas menengah terdidik dalam proses transformasi sosial menuju Indonesia modern. Hal itu tampak dari terbitnya edisi berjudul Kelas Menengah Baru: Menggapai Harta dan Kuasa (Volume 13, Nomor 2, Februari 1984) yang mengangkat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap munculnya kelas menengah baru di Indonesia. Namun, sebagaimana diamati Manuel Kaisiepo, proses mobilitas sosial untuk menjadi kelas menengah tidak berjalan sebagaimana yang berlangsung dalam masyarakat demokratis maju, seperti di Eropa Barat atau Amerika Serikat. Teori-teori sosiologi modern tidak bisa digunakan untuk memotret proses perubahan sosial di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia adalah sponsored mobili­ty. Kelas menengah Indonesia terbentuk dari kooptasi negara dan praktis menjadi salah satu penopang utama kelangsungan hidup Orde Baru. Sejak pertengahan tahun 1980-an, kapitalisme bekerja cukup efektif dalam mendorong perubahan sosial di Indonesia—sekalipun dengan biaya politik amat mahal. Pupus sudah visi dan harapan para pendiri serta penulis Prisma era tahun 1970-an bahwa negara Orde Baru sebagai sekutu ideologis akan mendorong kemajuan ekonomi dan memajukan agenda politik liberal yang ditopang oleh kelas menengah.

 

Dilihat dari perspektif kekinian, jurnal Prisma telah memiliki lapisan konstituen baru yang berdatangan secara bergelombang. Kini, sebagian dari pembaca Prisma adalah generasi muda yang dilahirkan pada tahun 1990-an dan 2000-an. Tidak hanya berjarak dengan tahun-tahun awal kelahiran Prisma, mereka juga nyaris tidak mencecap masa lengsernya Soeharto pada 1998. Mereka lebih banyak mengenyam tahun-tahun awal Reformasi de­ngan pola konsumsi informasi tersendiri yang sangat berbeda dengan generasi pendahulu mereka. Hal yang juga menarik, isu yang diangkat oleh generasi muda para penulis di Prisma adalah tema-tema “baru tetapi lama.” Demokrasi, keadil­an sosial, gender, lingkung­an hidup, dan se­bagainya adalah sejumlah isu yang dihadapi Indonesia sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Konteks telah berubah dalam banyak hal, namun pelbagai masalah fundamental masa lalu tetap sama di masa kini.

Pada tahun 1970-an dan menjelang tahun 1980, isu-isu kesehatan publik, deforestasi, kependudukan, demokrasi, dan sebagainya cenderung ditangani sebagai “masalah Indonesia” dan tidak berpaut dengan “masalah global.” Sekarang, keterpautan antara masa­lah yang dihadapi Indonesia dengan masalah global menjadi lebih rapat. Menurut Vedi, itu merupakan tantangan bagi generasi muda intelektual yang ingin digalang oleh Prisma untuk menangani masalah-masalah tersebut dalam konteks kekinian yang makin saling mengait dan  mengglobal. Prisma mungkin agak kurang berperan di masa lalu dalam meng­hapus  “insularitas intelektualisme”, yak­ni mencoba memahami masalah semata-mata sebagai masalah Indonesia tanpa memahaminya secara komparatif dalam kaitan dengan perubahan-perubahan di tingkat global.

Sebagaimana diketahui, bersama sejumlah orang, Daniel Dhakidae “menghidupkan” kembali jurnal Prisma pada 2009, setelah “mati suri” selama sepuluh tahun lebih sejak 1998. Jadi, sesungguhnya agak kurang tepat bila dikatakan Prisma pada 2021 telah menginjak usia 50 tahun. Banyak kalangan mengatakan Prisma yang lahir kembali itu merupakan hasil dari Reformasi 1998 dan karenanya diharapkan dapat mengisi era pasca-Orde Baru dengan insight baru sesuai dengan tuntutan reformasi. Namun, kebalikan dari ekspektasi khalayak, lahirnya kembali Prisma justru merupakan hasil tidak langsung dari kian menumpuknya kekecewaaan terhadap Refor­masi. Menurut Vedi Hadiz, dengan posisi semacam itu, edisi-edisi Prisma pasca-2009 ba­nyak mempertanyakan hasil reformasi di segala bidang dengan menyajikan berbagai topik yang mengkritisi trajectory Indonesia yang tidak sejalan dengan cita-cita awal reformasi.

Sejalan dengan kritik terhadap arah trajectory Indonesia pasca-Reformasi dalam konteks posisi kaum intelektual, pandangan Fachry Ali menarik untuk dicatat. Lingkung­an so­sial-politik dewasa ini adalah lingkungan para pembesar yang lahir melalui mobilitas vertikal dengan menggunakan wahana partai politik. Titik berat sistem politik lebih kepada partai-partai politik dengan pola anti-artikulasi massa. Di dalamnya berlangsung semacam proses deintelektualisasi. Partai politik tampil mengambil alih posisi dominan sebagai discourse creator utama dalam politik nasional. Merekalah yang mendorong kecenderungan sebagian generasi muda di Indonesia saat ini memimpikan posisi semacam itu. Oleh karena­nya, menurut Fachry Ali, sumber-sumber pembenaran yang diciptakan oleh lingkaran kekuasaan dengan partai-partai politik sebagai aktor utama justru membuat kekuasa­an makin kehilangan wibawa di mata kaum intelektual.

Implikasi dari pernyataan Fachry adalah bahwa kaum intelektual saat ini tidak berada dalam posisi sebagai salah satu produsen utama public discour­se yang bermutu. Jika dilihat proses peralihan dari Orde Baru ke era Reformasi boleh jadi itu merupakan ironi. Pasca-1998, Indonesia diasumsikan akan me­­ma­suki era post-authoritarian meng­arah ke demokrasi partisipatoris dan bekerjanya mekanis­me rule of law. Terkandung harapan bahwa public discourse yang menjadi dasar kebijakan publik akan menempatkan kaum intelektual pada posisi sebagaimana mesti­nya. Namun, proses politik dengan segala perangkat kelembagaannya di era pasca-Reformasi menghapus harap­an itu. Persoalannya terletak pada dominasi partai poltik yang berwatak elitis dan tidak memberikan ruang bagi berkembangnya intelektualisme yang sehat dan kritis di ranah publik. Di sisi lain, sepanjang sejarah modern Indonesia tidak pernah terbayangkan sebelumnya, ada ketua umum partai politik yang diposisikan menjadi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam kondisi demikian, tidak ada tempat bagi intelektual kritis dalam pembentukan public discourse. Fachry Ali menggambarkannya sebagai gejala deintelektualisasi dan Prisma berada di lingkungan semacam itu.

 

Sementara itu, pada aras global, geopolitik dunia mengalami perubahan drastis, terutama pascarun­tuhnya Tembok Berlin (1989) dan bubarnya Uni Soviet (1991). Era itu digambarkan sebagai usai­nya Perang Dingin dan dimulainya gelombang demokratisasi berskala global. Tak pelak, setelah dilengkapi de­ngan krisis moneter di Asia, Indonesia menjadi salah satu sasaran dari gelombang perubahan pada tahun 1998 saat Jenderal Besar Soeharto lengser dari panggung kekuasaan. Demokrasi dan demokratisasi menjadi kata-kata kunci pa­ling dominan untuk menggambarkan dunia pasca-Perang Dingin. Dalam pandangan Nasir Tamara, sebagai jurnal yang terlibat dalam perbagai pemikir­an dan perdebatan ekonomi, sosial, politik dan kebudaya­an, maka posisi Prisma tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan global tersebut.

Sekalipun beberapa edi­si Prisma telah mengangkat topik seputar demokrasi, bahkan di era sebelum 1989, menurut Nasir Tamara, tema ini seharusnya mendapat tempat khusus. Relevansi dan urgensi demokrasi, termasuk soal HAM, bagi masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—sejalan dengan usainya Perang Di­ngin—aktif mempromosikan pandangan yang mendorong terciptanya budaya demokrasi di seluruh dunia. Beberapa terbitan PBB diinisiasi Unesco untuk mendorong perubahan ke arah demokrasi, antara lain, Towards a Democratic Culture: The Montevideo Declaration (Montevideo: Unesco, 1991), International Congress on Education for Human Rights and Demo­cracy (Montreal: Unesco, 1993), dan sebagainya. Dalam konteks itu, Prisma harus menjadi garda terdepan dalam perjuangan demokrasi. Sejauh ini belum ada jurnal yang secara serius dan konsisten berfungsi sebagai pusat intelectual discourse bagi berkembangnya berbagai pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Menurut cendekiawan cum penulis senior itu, dengan mengangkat sejumlah tema tentang demokrasi dalam perspektif kritis justru akan membuat Prisma tetap relevan dalam situasi dan tantangan yang dihadapi Indonesia dewasa ini.

 

Dalam konteks perubah­an lingkungan semacam itu, menarik untuk mengamati rekam jejak Prisma dari sudut pandang gene­rasi yang tumbuh berkembang pada era pasca-Reformasi. Prisma yang lahir kembali di tahun 2009 berada dalam konteks jauh berbeda dibanding era sebelumnya. Perubahan sosial sebagaimana diamati Inaya Rakhmani, salah seorang dari gene­rasi intelektual muda Indonesia yang senantiasa mengikuti perkembangan Prisma, membawa pengaruh cukup mendalam. Inaya barangkali lebih beruntung karena penelusuran terhadap sejarah Prisma membuatnya dapat memban­dingkan isi jurnal ini dari masa ke masa dalam dua aspek pen­ting. Pertama, Prisma menyajikan gambaran utuh tentang dinamika perubahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia selama lima puluh tahun ter­akhir, khususnya perubahan dan kesi­nambungan hubungan antargenerasi serta represi negara Orde Baru terhadap masyarakat sipil hingga lengsernya Soeharto pada 1998. Kedua, gejala menguatnya neoliberal dalam tata kelola kampus di Indonesia. Pandangan tersebut merupakan refleksi sebagian dari sikap generasi masa kini yang terus-menerus digempur oleh cara pandang penge­lola kampus yang kian terserap mekanisme pasar neo­­liberal.

 

Sementara itu, dalam pembukaan presentasinya, Evi Eliyanah menga­takan bahwa webinar dengan tema Setengah Abad Prisma ini sesungguhnya merayakan kiprah sang peng­­hubung kritis antara akademisi, negara, dan gerakan sosial, serta perkawin­an emas antara kajian ilmiah, kejernihan jurnalistik, dan transformasi sosial. Dosen Universitas Ne­geri Malang yang mengupas Prisma dari kacamata akademisi perempuan itu sepakat dengan pernyataan Vedi bahwa jurnal ini bere­volusi bersa­ma zamannya untuk membuka wacana alternatif tentang Indonesia. Tantangan terbesar yang kini dihadapi Prisma adalah bagaimana mempertahankan relevansi dan eksistensi jurnal ini di tengah zaman yang terus berubah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menyuguhkan potret dan visi Indonesia yang lebih inklusif.

 

Sejalan dengan pandangan Inaya yang menimbang ulang posisi sosial intelektual publik yang makin terdislokasi di tengah konfigurasi ketimpangan sosial yang berlapis dan tum­pang tindih, Evi mencoba melakukan refleksi diri sebagai ilmuwan sosial humaniora di te­ngah kelindan kekuasaan, modal, dan budaya. Evi sepakat dengan pernyataan Inaya bahwa perguruan tinggi sesungguhnya adalah produsen calon tenaga kerja yang siap menjadi pasukan pekerja bagi pemilik modal. Di sana, ada indeks kinerja utama (IKU) dari perguruan tinggi yang di antaranya mengukur masa tunggu lulusan sebelum mendapatkan kerja. Semakin pendek dan tidak perlu menunggu, perguruan tinggi akan memperoleh nilai bagus. Pencapaian IKU yang kemudian diterjemahkan dengan ranking atau insentif akhirnya memunculkan ketimpangan sosial baru.

Evi pun bersepakat dengan pandangan Ina­ya mengenai kerentanan intelektual publik, terutama yang dialami akademisi perempuan di era reformasi dewasa ini. Meski ada ba­nyak milestones pasca-1998 dalam pergulatan pergerakan perempuan di Tanah Air, namun kemajuannya tampak tidak terlalu signifikan. Berdasarkan refleksi diri dalam memahami dinamika perubahan saat ini, Evi menyatakan bahwa sebagai intelektual perempuan yang mengamati beberapa isu gender di jurnal Prisma, cenderung merasa terdislokasi di tengah konfigurasi kekuat­an-kekuatan sosial yang bertarung di ranah publik. Evi juga melihat bagaimana relasi antara modal, politik dan kapitalisme saling memperkuat untuk meminggirkan akademisi perempuan di bidang sosial-humaniora.

Gejala semacam itu teridentifikasi dan tecermin dari rendahnya kuantitas publikasi karya-karya ilmiah intelektual publik perempuan. Infrastruktur yang bisa menunjang mereka  untuk turut berpartisipasi, baik pada aras kebijakan kampus perguruan tinggi maupun nasional, juga cenderung sangat minim. Kemudian datang Covid-19 yang meruntuhkan batas antara kerja dan rumah. Perempuan menjadi guru tidak hanya untuk anak-anaknya, tetapi juga untuk mahasiswanya dan pada saat yang sama harus melakukan kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara daring. Ada data statistik yang menarik saat pandemi korona, publikasi karya ilmiah laki-laki naik, sedangkan publikasi perempuan merosot dan tertinggal. Intelektual publik perempuan mendapatkan insentif lebih rendah dibanding counterpart mereka. Dari yang diungkapkan Evi dapat ditarik kesimpulan bahwa antara sistem kapitalisme dan budaya patriarki terjalin hubungan saling menopang lewat proses peminggiran posisi perempuan di berbagai lini kehidupan, termasuk di bidang keilmuan.

***

Untuk sebagian kalangan pengajar di perguruan tinggi, menulis di Prisma dianggap tidak memengaruhi penambahan angka kredit dosen atau biasa disebut Kum yang direpre­sen­tasikan oleh Science and Techno­logy Index (Sinta). Kalangan itu, sebagaimana dinyata­kan Atnike Nova Sigiro, lebih tertarik menulis di berbagai jurnal ilmiah yang meme­­nuhi kriteria akreditasi, Sinta, Scopus, dan sebagainya. Menulis di jurnal-jurnal nasio­nal yang terakreditasi tentu akan berdampak positif dari segi perolehan Kum bagi pengajar perguruan tinggi di Indonesia. Atnike juga memperta­nyakan perubahan nama Prisma dari “majalah” menjadi “jurnal” pemikiran sosial ekonomi sejak tahun 2015. Itu mungkin karena “terpe­ngaruh” rezim akreditasi bahwa media yang layak disebut ilmiah adalah “jurnal”, bukan “majalah.”

Salah satu tantangan Prisma adalah bagai­mana mengundang akademisi untuk menulis di jurnal ini. Sebagian besar dari mereka akan memilih menulis di media yang sudah terakreditasi. Memang ada kesulitan tersen­diri bagi Prisma yang menyatakan diri se­bagai hub antara dunia akademik, pengambil kebijakan, dan gerakan sosial, dalam mencari naskah yang bermutu dan kritis. Namun, bagi Atnike yang mewakili generasi yang tidak ada hubungannya dengan pendirian Orde Baru, tetapi menikmati suka-duka di era itu, termasuk dalam mencari sumber pengetahuan kritis, menilai bahwa sebagian besar artikel di Prisma sangat bermutu karena berlandaskan hasil studi dan para penulisnya tidak berharap mendapatkan Kum. Di sisi lain, penetapan akre­ditasi pada sebuah jurnal tidak dengan sen­­diri­nya berarti ada peningkatan kualitas kehidupan intelektual di Tanah Air. Rezim akre­­ditasi cenderung menciptakan kondisi “kejar setoran” melahirkan karya semata-mata demi mendapatkan Kum.

Boleh jadi “kekuatan” Prisma terletak pada segmented audiens-nya yang concern terhadap persoalan-persoalan lintas bidang kehidupan, lanjut Atnike, dosen Universitas Paramadina dan mantan Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan. Ada semacam ikatan di antara pembacanya dengan citra bahwa Prisma bukan semata-mata jurnal ilmiah, tetapi ia juga memiliki sikap kritis. Selain itu, Prisma tidak hanya “memasok” teori-teori kritis yang ke­rap  mengkritik pola pembangunan dan politik Orde Baru, melainkan juga memberikan data makro mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia saat itu. Dari segi isi, Prisma memang bukan sejenis jurnal ilmiah murni, melainkan cermin dari, sekali lagi,  pemikiran dan sikap kritis. Faktor itulah yang membedakan Prisma dengan jurnal-jurnal akademis lainnya.

Menurut Atnike, alangkah eloknya jika stra­tegi Prisma ke depan tetap melanjutkan tra­disi yang sudah bagus dan melahirkan ba­nyak pemikir kritis itu. Namun, bukan hanya itu. Prisma juga sebaiknya mendorong pro­duksi pengetahuan dari pinggiran yang kaya akan pengetahuan empiris, tetapi memiliki kekurangan daya analisis, kemampuan menulis, dan memformulasinya dengan baik. Di sisi lain, gerakan sosial di Indonesia telah tumbuh berkembang pesat dari segi isu, model, dan strategi advokasi. Namun, hal itu belum ba­nyak dieksplorasi secara kritis untuk menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi publik, termasuk para pembuat kebijakan dan akademisi yang melakukan riset-riset lainnya. Yang juga patut dipertanyakan, apakah rezim pengetahuan di Indonesia akan menjadi lebih terbuka di masa depan.

Dunia dewasa ini, termasuk Indonesia, tengah menghadapi disrupsi, baik karena pandemi korona maupun Revolusi 4.0, yang mengubah bagaimana produksi pengetahuan dilakukan. Dahulu hanya ada Prisma, sekarang banyak bermunculan jurnal online. Dahulu orang perlu dan harus membaca buku atau jurnal, tetapi sekarang produksi pengetahuan sudah semakin instan. Dengan hanya membaca media-media online, hampir setiap orang merasa sudah memiliki pengetahuan kritis dan bisa bicara mengenai Indonesia dalam berbagai masalah dan topik. Itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi bukan hanya oleh Prisma, tetapi juga bagi kalangan yang ingin membangun dan mengembangkan sikap kritis dalam upaya memahami secara komprehensif perjalanan Indonesia dari masa ke masa.

 

Hal serupa dialami Ignatius Haryanto yang sa­ngat antusias bila diundang untuk menulis di Prisma. Harry, demikian sapaan akrab dosen Universitas Multimedia Nu­santara itu, juga tidak jarang mengajak beberapa kolega­nya yang akademisi untuk menulis di Prisma. Namun, sebagian di antara mere­ka tidak meres­pons atau bahkan ada yang menanggapinya secara negatif. Prisma dianggap tidak memiliki standar akreditasi sebagai jurnal ilmiah. Harry sendiri tidak terlalu peduli dengan soal akreditasi atau Sinta, “Prisma tidak bisa disintakan. Ia lebih dari itu dan tidak bisa disama­kan dengan proses atau ranking persyaratan Sinta.” Salah satu tantangan Prisma memang bagaimana menjaring para akademisi yang bersedia menulis di jurnal ini dengan tulisan bermutu dan tidak untuk meningkatkan jumlah Kum.

Harry sepakat dengan Vedi Hadiz bahwa tantangan lain yang dihadapi Prisma dewasa ini adalah makin banyaknya fakultas dan program studi yang memiliki jurnal sendiri. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran ilmu-pengetahuan yang tertuang di jurnal-jurnal itu terkompartemensasi menjadi lebih spesifik serta “menutup” dialog dengan ilmu-ilmu lain. Di sisi itulah keunggulan Prisma yang bisa menjadi titik-temu para ilmuwan dari pelbagai latar disiplin ilmu. Bahkan, hanya dengan membaca profil dan biodata penulis di jurnal Prisma, setiap orang bisa melihat pangkalan data para ilmuwan sosial, humaniora, politik, dan ekonomi yang ada di Indonesia.

Sebagian besar mahasiswa tingkat doktoral di Indonesia belakangan ini dihadapkan dengan kewajiban memublikasi karya tulis dalam jurnal internasional. Setelah cek-ricek dengan beberapa rekan di kampus-kampus luar negeri, menurut Harry, tidak ada kewajiban seperti itu. Kondisi demikian sangat tidak fair. Wajib memublikasikan karya tulis ilmiah di jurnal internasional, tetapi lapis di bawahnya tidak dipersiapkan untuk sampai ke sana. Tidak semua perpustakaan di Indonesia menyimpan koleksi literatur yang lengkap dan bermutu. Akibatnya, sebagian mahasiswa doktoral yang sedang menulis atau mencoba akses jurnal internasional diarahkan untuk menggunakan produk “bajakan.” Ada yang tidak beres dalam dunia akademik di negeri ini, sementara di sisi lain, Prisma dengan produksi pengetahuan yang dihasilkan dalam bahasa Indonesia justru mampu memantik diskusi-diskusi lebih lanjut. Harry menyarankan sebaiknya pihak kampus mendorong mahasiswa tingkat doktoral menulis lebih dahulu di Prisma. Setelah itu, naskahnya bisa dikembangkan lebih lanjut de­ngan pengaya­an isi untuk dimuat di jurnal internasional.

Pada akhir sesi, Harry mengajukan sejumlah pertanyaan, antara lain, berapa persen jumlah penulis Prisma yang perempuan? Dewasa ini banyak sarjana perempuan tampil dan berperan cukup dominan di berbagai bidang. Apakah itu juga menunjukkan penulis Prisma yang perempuan mengalami peningkatan dari segi jumlah dibanding zaman Orde Baru? Hal lain, bila dibuat tabulasi tahun kelahiran para penulis Prisma selama 50 tahun terakhir, apakah memang ada pertumbuhan intelektual baru di Indonesia? Siapa yang masih membaca Prisma? Apakah Prisma bisa mengambil kembali pasar pembaca setelah jurnal ini sempat “mati suri” sepuluh tahun lebih? Apakah tiras edar Prisma yang dahulu bisa menjangkau se-Indonesia sudah bisa diraih kembali?

***

Topik artikel-artikel Prisma selama ini mencakup berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, ekonomi, dan humaniora. Dengan kata lain, hampir tidak ada bidang yang tidak dirambah Prisma pada abad ke-20 (1971-1998) dan abad ke-21 (sejak 2009). Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa wilayah tema yang disajikan Prisma cukup luas. Dalam konteks itu, Vedi Hadiz mengakui bahwa jurnal Prisma memang perlu melakukan pendekatan baru, setidaknya dalam dua hal penting. Pertama, fakta bahwa kondisi mutakhir abad ke-21 de­ngan makin menguatnya globalisasi. Berbagai peristiwa ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Tanah Air tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan isu global. Banyak hal saling mengait satu dengan yang lain. Tema yang diusung dan artikel yang diterbitkan Prisma sangat perlu mempertimbangkan keterkaitan isu-isu global dengan isu lokal Indonesia.

Selain itu, Prisma perlu mempertimbangkan untuk keluar dari keterkungkungan “insularitas intelektualisme.” Faktor itulah yang membedakan Prisma era tahun 1970-an de­ngan 1980-an dan seterusnya yang lebih ba­­nyak menyoroti dan mengupas persoalan ekono­­mi, politik, sosial, dan budaya dalam ling­­­­kup domestik dengan tantangan ke depan lebih banyak diwarnai keterkaitan global. Dengan “pendekatan” semacam itu, posisi Prisma diharapkan tetap relevan dengan kondisi dan realitas dunia saat ini.

Kedua, tema-tema yang diusung Prisma perlu mempertimbangkan riset atau studi perbandingan yang lebih empirik. Dengan demikian, banyak hal bisa dijadikan pembelajaran oleh pembaca Prisma dan khalayak umum. Artikel-artikel Prisma berbasis penelitian komparatif penting untuk mencari jawab­an secara mendasar tentang penyebab muncul­nya fenomena ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Misalnya, studi komparatif Ornop di Indonesia dan Malaysia menyangkut derajat pengaruhnya terhadap kebijakan publik. n