Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Goenawan Mohamad: Ambiguitas Masyarakat Terbuka

Goenawan Mohamad

Masyarakat terbuka dianggap sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi. Namun, keterbukaan bukan berarti memberi keleluasaan sebebas-bebasnya tentang semua hal, terhadap semua hal, dan kepada semua orang. Pembicaraan tentang masyarakat terbuka kerap dibenturkan dengan masyarakat tertutup. Bagaimana seharusnya kita memandang sebuah masyarakat? Apakah masyarakat disebut terbuka lebih baik daripada masyarakat tertutup? Masyarakat terbuka seperti apa dan demokrasi yang bagaimana yang kita butuhkan? Dialog Prisma kali ini menghadirkan budayawan Goenawan Mohamad yang menyaksikan dan mengalami perjalanan tiga era perpolitikan Indonesia: Demokrasi Terpimpin, Orde Baru dan Reformasi. Bagaimana perspektif salah seorang penanda tangan Manifesto Kebudayaan itu, berdasarkan pengalaman kehidupannya, ketika mengupas sebuah konsep masyarakat terbuka di tengah era keterbukaan sekarang ini? Berikut hasil wawancara MA Satyasuryawan dengan bekas Pemimpin Redaksi Majalah Tempo itu.

Prisma: Membicarakan masyarakat terbuka seolah-olah memperbincangkan sebuah konsep yang seksi. Akan tetapi, mungkin bukan itu persoalan dan kondisi sesungguhnya yang kita hadapi sekarang. Bagaimana menurut Anda?

Goenawan Mohamad: Kita bertolak dari hal yang sesungguhnya tidak banyak dibicarakan orang. Kalau bertolak dari suatu masalah aktual, bisa saja kita menganalisisnya dengan teori tentang masyarakat terbuka. Namun, sejauh ini saya tidak mendengar adanya perdebatan tentang masyarakat terbuka, yang ada perdebatan tentang korupsi, birokrasi, dan sebagainya. Jadi, saya mendekatinya secara teoretis saja, sesuatu yang berkaitan tidak langsung dengan Indonesia dan kejadian sehari-hari.

Masyarakat terbuka seperti yang dicitacitakan Tifa atau Karl Popper dengan “open society” itu sebenarnya bertolak dari sebuah reaksi, respons, dan alternatif terhadap keadaan totaliter di Eropa Timur. Kita tidak menghadapi itu. Kita memang pernah menghadapi masamasa otoritarian, tetapi sekarang kita tidak ada problem dengan masalah itu. Sekarang kita mau membicarakan masyarakat terbuka. Misalnya, soal informasi yang sekarang ini begitu leluasa, bahkan ada undang-undang tentang kebebasan informasi. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah masalah.

Prisma: Sebuah masyarakat terbuka membutuhkan berbagai prasyarat tidak hanya alam demokrasi tetapi juga sikap, perilaku, dan karakter masyarakatnya.

GM: Masyarakat terbuka adalah sebuah pengertian yang tak meyakinkan. Saya tak membayangkan sebuah masyarakat seperti sebuah balai yang berisi orang, atau sehimpun manusia di sebuah ruang hidup tertentu. Saya tak membayangkan “masyarakat terbuka” seperti aula dengan pintu yang terbuka lebar.

Perumpamaan dengan aula atau balai itu saya sebut, sebab tampaknya umum orang berbicara tentang “masyarakat” (juga yang terbuka) sebagai sebuah konstruksi dengan dasar tertentu. Atau, dalam kata-kata Anda, perlu adanya “prasyarat” (kata lain dari “dasar”) untuk masyarakat seperti itu: “sikap, perilaku, dan karakter masyarakat”.

Ini sesuatu yang problematis. Siapa yang akan menentukan “prasyarat” itu? Apakah yang menentukan itu sebuah pusat atau sebuah kekuatan di luar (atau di atas) masyarakat? Kemudian, di mana pula Anda mengidentifikasikan “karakter masyarakat”?

Karena itu, saya tak membayangkan sebuah masyarakat sebagai sebuah balai atau aula. Saya membayangkannya sebagai sebuah kaleidoskop, sebuah tube atau lorong yang berisi cermin dan kaca yang beraneka ragam, yang kita lihat dari satu lobang, dan pola pantulannya pun berubah-ubah seraya kita mengubah pegangan kita pada tube itu. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Tak sepenuhnya “terbuka”, “transparan”, tanpa kegelapan. Tentu saja tiap imaji, sebagaimana tiap analogi, tak pernah pas benar.

Ada tiga catatan yang perlu saya tambahkan. Pertama, kita tak bisa melihat sebuah masyarakat sepenuhnya dari luar seperti ketika kita melihat ke dalam kaleidoskop. Bahkan untuk analis politik dan pakar sosiologi. Kedua, perubahan yang tampak terjadi dalam masyarakat memerlukan (pelbagai) subjek yang mengubah itu dari dalam, sering melalui pergulatan kekuasaan dan perebutan posisi. Ketiga, perubahan dalam sebuah kaleidoskop bagaimanapun terbatas, ditentukan oleh bentuk dan isi tube itu. Sementara itu, perubahan dalam sebuah masyarakat tak bisa ditentukan lebih dulu.

Berbicara tentang keterbukaan bagi saya adalah berbicara tentang cakrawala, bukan sebuah ruang dengan pintu yang terbentang. Sebuah masyarakat adalah sebuah proses, manusia dalam sejarah yang pembentukan dirinya berlangsung tanpa prasyarat—dan menuju ke sesuatu yang tak pernah bisa dipatok, diukur dari saat ini dan di sini. Dalam pendekatan ini, identitas sebuah masyarakat (“terbuka” atau “tertutup”) selalu dalam ambiguitas.

Prisma: Anda termasuk seorang aktivis dan penggerak demokrasi, setelah Orde Baru memberedel Majalah Tempo. Bagi Anda, bagaimanapun kritiknya terhadap keterbukaan, demokrasi berarti keterbukaan. Mengapa?

GM: Demokrasi berarti keterbukaan dan, bagi saya, keterbukaan dalam arti paling radikal: bentuknya tak ditentukan dengan satu rumus. Saya suka dengan kata-kata Derrida yang terkenal, “démocratie à venir”, demokrasi yang selalu akan datang.

Itu berarti, bahkan untuk demokrasi yang sekarang disebut “liberal” —juga dalam praktiknya yang sudah bertahun-tahun selalu diperbaiki seperti di Eropa—bukan kata akhir. Ia mengandung kelemahan yang mencolok. Saya sudah pernah mengemukakan hal itu dalam buku Demokrasi dan Kekecewaan terbitan Paramadina (2009).

Demonstrasi besar di Madrid pertengahan Mei 2011 oleh warga Spanyol yang menyebut diri “los indignados” (kaum yang penuh amarah) mengutarakan kehendak untuk sebuah demokrasi “partisipatif”—bukan yang berjalan dengan pemilihan umum, partai politik dan parlemen. Begitu pula pemikir seperti Alain Badiou mencoba melawan demokrasi yang ada dengan mengumandangkan “hipotesis komunis”, tapi bukan varian yang pernah diperkenalkan Marx dan Lenin yang memberi peran besar kepada partai.

Demokrasi sebagai keterbukaan adalah demokrasi yang siap berangkat dari cacat demokrasi yang ada dan membuka kemungkinankemungkinan baru. Dalam proses itu, bukan formula yang berlaku, melainkan keputusan. Persisnya, keputusan bersama di suatu kondisi tertentu yang tak akan selamanya demikian.

Prisma: Mungkin lebih tepat kalau kita kembali ke belakang: otoritarianisme adalah ketertutupan?

GM: Ciri utama otoritarianisme bukanlah ketertutupan. Republik Singapura bisa dikatakan “otoritarianisme yang terbuka”. Persamaan varian otoritarian ini dengan Korea Utara yang “tertutup” adalah kehendak menjauhkan diri dari kaos. Sebab itu, tak jarang penguasa otoritarian mendesakkan hampir semua hal terbuka, agar dapat dikendalikan. Persoalannya, kaos adalah bagian yang tak terhapus dari kehidupan, juga kehidupan sosial.

Prisma: Otoritarian terbuka hampirhampir menjadi konsep yang menyangkal dirinya sendiri?

GM: Anda masih bertolak dari asumsi berpikir para aktivis, juga kaum cendikiawan Indonesia, mengenai masyarakat yang dibayangkan sebagai balai banjar. Saya tidak membayangkan seperti itu. Kita harus merombak cara berpikir atau paradigma demikian. Saya katakan masyarakat itu sebagai proses, sebagai kaleidoskop. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya terbuka atau sepenuhnya tertutup. Ada tarik-menarik yang berlangsung terus-menerus di dalam masyarakat terbuka itu dalam arti tidak mengakui adanya hal-hal yang gelap, tidak jelas, ambiguitas. Saya bertolak dari seorang pemikir Perancis, Henri Lefebvre, yang mengatakan dalam satu ruang ada yang kelihatan dan tidak, yang ditampilkan dan yang tidak. Dalam hubungan dengan otoritarian di Singapura, juga sebetulnya setiap pemerintah, cenderung membuat semua terbuka supaya mudah dikontrol.

Prisma: Berbeda dengan Orde Baru yang ingin mengontrol tetapi tidak mau terbuka?

GM: Orde Baru itu ingin mengontrol dan berusaha semuanya terbuka. Akan tetapi, karena Indonesia begitu besar dan kompleks, ia tidak mampu mengontrol semuanya.

Prisma: Artinya, model Singapura itu—meski otoritarian tetapi rakyatnya sejahtera—tidak mungkin kita tiru?

GM: Tidak ada model yang bisa diterapkan di satu negara lain. Setiap daerah atau wilayah selalu berbeda. Jumlah penduduk Singapura tidak lebih dari 5 juta jiwa, sedangkan penduduk Kota Jakarta saja berjumlah lebih dari 10 juta jiwa. Jadi, tidaklah relevan bila kita membandingkan negeri-kota itu dengan Indonesia. Singapura tidak punya achterland, tanah belakang, sedangkan Jakarta, atau kota-kota di Jawa Tengah, punya tanah yang mengerubungi. Singapura itu Vatikan dalam bentuk lain. Vatikanpun milik Italia.

Prisma: Anda mengalami kekerasan Orde Baru. Tapi Anda juga menyaksikan kejatuhan Orde Baru. Bagaimana pendapat Anda melihat otoritarianisme Orde Baru tumbang di depan mata pada 1998?

GM: Orde Baru bukan otoritarian dalam bentuk birokratik. Ia berubah jadi otokrasi, semuanya terpusat pada Suharto. Suharto memang berhasil menjadikan birokrasi mesin yang kurang-lebih efektif, tapi kekuasaan otoriter cenderung mengalami proses spiral: berpusar terus di satu poros kecemasan. Makin lama spiral itu makin naik, meningkat—dan tak jarang makin menajam, dengan ujung yang ciut. Di ujung itu sang otokrat.

Peran monopoli dalam bisnis yang dipegang keluarga dan kroninya menunjukkan penciutan itu. Sirkulasi kekuasaan tersumbat, sementara kekuasaan yang ada kian terlepas dari jaringan di luar dirinya. Menjelang klimaksnya, basis politik Suharto merapuh. Dia jadi sendirian. Dia jatuh, bahkan beberapa pembantu dekatnya meninggalkan dia.

Satu hal yang perlu jadi pelajaran dari tumbangnya kekuasaan Suharto adalah adanya law of diminishing returns kontrol dan stabilitas. Kontrol makin lama makin kurang efektif karena jangkauan sang otokrat makin terbatas. Stabilitas makin lama makin goyah karena ibarat kursi besar yang diletakkan jauh di pucuk menara, di atas lantai atau basis yang sempit. Mudah goyang.

Prisma: Anda termasuk seorang yang optimis dengan reformasi, sementara begitu banyak peneliti yang mengatakan reformasi hanya “kekeliruan” yang terjadi pada suatu masa, 1998. “Kepalanya” diganti, sedangkan seluruh institusi masih yang lama. Anda berpendapat sebaliknya. Mengapa?

GM: Dalam perjuangan emansipasi, tanpa harapan tak akan ada subjektivitas, dan tanpa subjektivitas tak akan ada militansi. Tanpa sikap militan perubahan tak akan terjadi. Namun, harapan dalam perjuangan bukanlah sebuah optimisme yang mudah. Saya ikut pergerakan prodemokrasi bukan sebagai anak muda yang belum mengalami terbatasnya sejarah. Indonesia berubah di tahun 1945, kemudian 1958—dijatuhkannya “demokrasi parlementer” untuk digantikan dengan “penemuan kembali revolusi” —kemudian 1966 (jatuhnya “demokrasi terpimpin”). Setiap perubahan itu membenarkan apa yang kurang lebih dikatakan Marx: manusia membuat sejarah, tapi ada kondisi yang tak dikehendakinya. Yang tersisa dari masa lalu masih bisa menempel di dalam kesadaran generasi kini (seperti “mimpi buruk”, kata Marx) dan juga di dalam dunia objektif.

Itu sebabnya, seraya aktif bekerja untuk demokratisasi bersama beberapa kalangan pemuda militan, khususnya yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), saya bersiap untuk melihat bukan keadaan yang ideal yang akan lahir. Bagi saya, yang sebaik-baiknya harus diperoleh adalah sebuah masyarakat yang bebas dari ketakutan untuk menyatakan “tidak” kepada ketidakadilan.

Kita sering lupa, modal awal paling kuat Orde Baru bukanlah militer. Jumlah militer di masa itu tak sampai satu juta personel, di antara penduduk yang sekitar 200 juta. Modal awal terkuat Orde Baru adalah teror: pembunuhan terhadap orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pembersihan terus-menerus. Takut adalah lahan yang dipersiapkan untuk mengolah represi.

Mereka yang menganggap “reformasi” hanya kekeliruan tak mengalami apa yang terjadi setelah Orde Baru runtuh: hilangnya ketakutan kepada Negara dan aparatnya. Yang duduk jadi presiden memang seorang mantan militer, dan Golkar masih kuat. Akan tetapi, orang tak lagi takut kepada mereka. Banyaknya demonstrasi dan terbitnya dengan bebas surat kabar dan lalu lintas informasi yang tak disensor adalah tanda hilangnya ketakutan itu.

Kalau ada yang mengatakan, tidak sepenuhnya demikian, saya akan menjawab: bahkan Revolusi sedahsyat Perancis, Rusia, China, dan Iran tak bisa mengubah segalanya serentak. Mao Zhedong, kalau tak salah pernah dikutip André Malraux, mengatakan kurang lebih, “Saya baru bisa mengubah China beberapa meter persegi saja dari Beijing”.

Prisma: Anda bersemangat mengikuti pemilihan umum masa reformasi. Apa yang sebenarnya “dipertaruhkan”?

GM: Otokrasi yang dialami Indonesia, baik semasa Soekarno dengan “Demokrasi Terpimpin”- nya maupun Suharto dengan “Demokrasi Pancasila”-nya, menunjukkan rentannya sebuah sistem yang takut perubahan. Ketakutan itu menyebabkan Soekarno dan Suharto dipertahankan atau bertahan terus.

Saya bersemangat untuk pemilihan umum yang bebas. Bahkan, pada tahun 1995 saya mengetuai Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) yang sebenarnya ilegal itu. Pemilihan umum bertolak dari sikap yang menganggap perubahan adalah bagian dari masyarakat sebagai sebuah proses. Ketika perubahan dianggap hal yang wajar, kekerasan bisa dijauhi. Pemilihan umum adalah cara mengelola perubahan tanpa bedil dan darah.

Hasilnya bisa tak memadai atau bahkan buruk, dan itu harus terus-menerus diakui sebagai cacat dalam sebuah demokrasi melalui pilihan rakyat. Demokrasi prosedural jangan sampai mengecohkan kita akan kekurangannya sendiri yang serius. Namun, sejauh ini, belum ditemukan cara lain yang lebih menjamin perubahan tanpa kekerasan. Kekerasan sering menanamkan sengat ke dalam tubuh sosial— berupa teror.

Prisma: Ketika keterbukaan berada di depan mata, gerakan menuju ketertutupan kembali muncul: NII, terorisme, dan lain-lain. Apakah Indonesia akan selalu seperti Sysiphus?

GM: Ide-ide seperti Negara Islam Indonesia, dan bahkan teror, tak senantiasa ada bersama sebuah masyarakat yang bukan-otoriter, atau masyarakat di mana perbedaan pendirian bisa dikemukakan di depan publik. Gerakan serupa bisa kita temukan di Arab Saudi atau RRC, misalnya. Di negeri-negeri seperti Korea Utara, Swedia, dan Swiss, memang tak ada didengar gejala yang sama. Indonesia akan selalu jadi Sysiphus? Saya kira tak hanya Indonesia.

Prisma: Selama ini ketakutan untuk mengatakan yang benar relatif tidak ada ketimbang pada era Orde Baru. Akan tetapi, hasil dari ketidaktakutan toh tetap sama. Korupsi dan kolusi masih terjadi. Orang yang jauh dari lingkar kekuasaan sulit mendapatkan keadilan ketimbang mereka yang dekat dengan kekuasaan...

GM: Kalau Anda mengatakan korupsi terjadi karena ketakutan orang untuk terbuka, itu salah. Dulu tidak ada keterbukaan suara, korupsi ada. Sekarang keterbukaan suara ada, korupsi ada. Belum tentu itu karena hasil keterbukaan.

Prisma: Mungkin karena korupsi semakin terbuka dan blakblakan?

GM: Jangan-jangan iya. Seperti informasi tentang penyakit yang semakin meluas, karena ada survei. Dulu penyakit kanker tidak diketahui. Sekarang diketahui, jangan-jangan karena media sekarang semakin terbuka, semakin kelihatan. Dulu orang bahkan tidak tahu sama sekali. Saya tidak tahu apakah rakyat lebih baik tidak tahu bahwa korupsi banyak atau lebih baik rakyat tahu korupsi banyak? Saya percaya bahwa semakin banyak orang tahu semakin baik. Semakin banyak korupsi diumumkan, semakin baik. Semakin banyak korupsi ditutupi, semakin buruk.

Runtuhnya hukum sekarang ini bukan hanya karena reformasi. Pada demokrasi terpimpin, Bung Karno menempatkan Mahkamah Agung di bawah Presiden Soekarno. Peradilan harus tunduk di bawah keputusan politik. Ketidakmandirian pengadilan dimulai pada zaman Bung Karno diteruskan Orde Baru untuk menghantam lawan-lawan politik dan melindungi kroni Suharto. Korupsi di lembaga Mahkamah Agung, menurut salah satu penelitian, dimulai sejak tahun 1970-an sampai sekarang, hampir setengah abad. Sebelumnya tidak ada.

Jadi, kita menganalisisnya dari sebuah proses, bukan identitas. Seperti kapan lembaga itu mulai bobrok, tidak bobrok, dan tidak bobrok lagi. Itu pentingnya belajar sejarah dari pandangan materialisme. Percaya pada perubahan. Sayangnya, kebanyakan orang mengaku Kiri, tapi cara berpikirnya tidak materialistik. Ia melihat masyarakat sudah “seharusnya” seperti itu, padahal masyarakat selalu berubah. Kearifan dari materialisme adalah semua materi tidaklah abadi. Semua berubah karena perbenturan atau aus dengan sendirinya. Setiap masyarakat ada konflik. Setiap lembaga ada konflik. Kalau bicara tentang peradilan sesat, di dalamnya juga pasti ada konflik.

Prisma: Bagaimana dengan keterbukaan/ demokrasi yang menurut sebagian kalangan kian menjauhkan bangsa ini dari equality? Strong state lebih menjamin adanya equality, sementara demokrasi dengan liberal market tidak menjamin adanya equality…

GM: “Keterbukaan” tidak seperti yang Anda gambarkan: sistem ekonomi pasar. “Keterbukaan” adalah kondisi bagi demokratisasi yang terus-menerus. Memang ada semangat kemerdekaan di dalamnya—dan kemerdekaan memang sering dianggap setali tiga uang dengan “demokrasi liberal” dan “pasar bebas”. Namun, kemerdekaan dalam arti radikal adalah kemerdekaan untuk membebaskan diri dari segala yang buruk, juga dalam ekonomi pasar, misalnya, ketimpangan sosial.

Anda mengatakan bahwa equality lebih bisa dijamin oleh strong state. Marilah kita tidak memalsukan ingatan: Orde Baru, yang dulu sering dianggap sebagai “Negara” yang kuat, melahirkan ketimpangan sosial yang jadi tambah tak adil karena sistem monopoli yang dikukuhkan Negara. Jangan pula kita memalsukan kenyataan: RRC yang dewasa ini tak diragukan lagi merupakan sebuah “Negara” kuat, menurut sebuah riset di Beijing, ditandai oleh koefisien gini sangat mencolok: 0,47. Indeks ketimpangan sosial ekonomi itu lebih tinggi ketimbang Indonesia yang berada di sekitar angka 0,37.

Prisma: Dengan berkaca pada perjuangan “demokrasi partisipatif” di Madrid, apakah kemajuan di bidang teknologi, internet, bisa mewujudkan ide demokrasi itu dalam proses politik di Indonesia yang semakin pragmatis, hanya sekedar untuk menang, dan bukan tujuan lain seperti kesejahteraan rakyat?

GM: Sebetulnya semua cita-cita politik seperti itu. Bahwa pada akhirnya tidak berjalan, bisa saja terjadi. Hanya di Indonesia memang sudah tidak begitu kentara. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada lagi program atau pemikiran di DPR yang lebih tinggi daripada kepentingan-kepentingan partisan. Undangundang yang dihasilkan dan diberlakukan di Indonesia selalu bersifat partisan dan diwarnai satu kepentingan.

Saya kira kita bisa saja memanfaatkan kemajuan internet atau medium lain. Masalahnya, seberapa jauh demokrasi ini partisipatif. Pengguna internet di Indonesia sekitar 42 juta orang, dan belum tentu semuanya aktif atau berminat di bidang politik. Dengan 40 juta pengguna Facebook atau beberapa belas juta pengguna Tweeter di Indonesia, jumlah ini belum cukup memadai. Mungkin di negara lain bisa, karena mereka memiliki aksesibilitas internet lebih bagus.

Prisma: Dengan pertumbuhan internet sedemikian pesat, apakah tidak lebih baik “membangun demokrasi partisipatif” dengan medium itu ketimbang menghamburkan uang untuk DPR atau DPRD?

GM: DPR masih diperlukan. Anda mungkin lupa bahwa DPR tidak hanya mewakili rakyat saja, tetapi juga bertugas membuat undangundang dan mengawasi pembangunan. Internet untuk memilih anggota DPR mungkin perlu, tetapi siapa yang akan membuat undang-undang? Mungkin kampanye kelak tidak perlu bertatap muka dengan massa, cukup lewat internet. Bisa saja eksperimen di kota-kota kecil. Partai-partai politik mungkin tidak begitu penting lagi. Saya percaya sentralisasi yang sekarang masih tersisa akan mengalami erosi besar, meski tidak menjamin keadaan menjadi lebih baik.

Prisma: Erosi besar?

GM: Misalnya, pemberlakuan undang-undang tentang pemerintahan daerah tidak berarti keadaan berubah menjadi lebih baik. Ada beberapa peraturan daerah yang justru bertentangan dengan konstitusi atau menindas kaum perempuan. Contoh lain Belgia. Sudah hampir setahun negeri itu tidak punya kabinet, karena partai-partai yang berkuasa tidak mencapai kata sepakat. Partai nasionalis Flemish yang sebagian besar konstituensnya berada di utara Belgia berbatasan dengan Negeri Belanda lebih kaya dan partai sosialis yang sebagian besar konstituensnya tinggal di selatan Belgia berbatasan dengan Perancis lebih miskin. Masingmasing memiliki egoisme kedaerahan. Utara tidak mau menyubsidi selatan lewat pemotongan pajak. Ini menarik karena Eropa ingin menghilangkan batas-batas nasional lewat Uni Eropa, justru timbul egoisme daerah di Belgia. Belum lagi “egoisme negara” seperti Jerman yang enggan membantu Yunani atau imigran asal Turki. Di Indonesia, banyak daerah kaya-raya, tapi belum tentu bersedia membantu tetangganya yang miskin. Jadi, desentralisasi juga mengandung bahaya. Ini tak terelakkan, tetapi tetap harus dikelola dengan baik. Saya belum tahu apakah semua itu bisa dikelola dengan medium internet. Jangan-jangan malah tidak.

Prisma: Perbaikan dipertaruhkan pada pemilihan dan pembatasan jabatan kepala daerah. Namun, semuanya tidak dengan sendirinya menghapus kelemahan dari praktik sebelumnya. Apakah proses ini sudah dalam jalur yang benar?

GM: Saya kira memilih dan membatasi masa jabatan presiden dan kepala daerah sudah betul. Kebebasan berorganisasi sudah betul, meski belum untuk mendirikan partai. Masih ada beberapa hal menyimpang, misalnya, biaya terlampau besar untuk proses politik itu sehingga timbul korupsi. Saya tidak tahu rumus bagaimana mengatur dan memperkecil biaya itu. Namun, bila Anda menanyakan apakah itu sudah berada di jalan yang benar, saya kira itulah hasil reformasi. Kalau ada yang mengatakan reformasi tidak membuahkan hasil, saya kira itu omong kosong. Banyak orang telah menikmati hasil reformasi tanpa sadar. Dulu ada monopoli, sekarang tidak ada.

Yang kemudian meruyak dan membesar di era reformasi sekarang adalah korupsi. Begitu pula nepotisme. Bila tidak bisa terpilih dan dipilih, dia bisa mencalonkan anak atau istrinya. Namun, apakah rakyat tetap mau memilih bupati yang kinerjanya jelek, meski dia anak bupati lama? Kita masih memiliki orang semacam Joko “Jokowi” Widodo (Wali Kota Surakarta, red) dan “Jokowi-Jokowi” lain yang berkuasa lewat pemilihan langsung. Berapa pun duit yang dikucurkan, tetap sulit menandingi Joko Widodo yang sangat dicintai rakyatnya.

Jadi, setiap kali kita mengeluh akan suatu keadaan, jangan-jangan ada yang lain. Atau kalau kita sudah senang dengan keadaan, lihat juga yang lain. Jangan-jangan ada yang buruk. Salah satu ciri aktivis adalah dia sulit menjadi seorang analis. Bila seorang aktivis merasa harus melakukan sesuatu, dia akan meringkas dan memangkas. Sedangkan menganalisis suatu masalah tidak hanya dari satu segi, dia juga harus melihat dari segi lain. •