Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Hubungan Pusat-Daerah dan Kadigwijayan Sepanjang Masa

Daniel Dhakidae

Daerah selalu mengkhawatirkan pusat, dan malah bila harus dicari rumusan tentang daerah sudah cukup bila dikatakan “daerah adalah kekhawatiran yang mengkhawatirkan pusat”, bila kacamata keamanan dipakai. Soekarno mengkhawatirkan daerah dan bersama Soekarno militer. Pusat selalu tidak senang sampai ada ketenangan di daerah. Daerah, di sisi lain, adalah ketelantaran, bila kacamata kemakmuran dipakai; baik telantar karena semata-mata menjadi objek eksploitasi maupun karena pembiaran ekonomi-politik. Dengan demikian, daerah adalah akumulasi ketelantaran, kalau daerah itu miskin, dan akumulasi kekhawatiran kalau daerah itu kaya dan berotot. Sulit dibayangkan ada rezim di dunia, kuno dan modern, bebas dari soal-soal di atas.

Timur

Pusat selalu memandang daerah bukan saja sebagai wilayah taklukan, karena itu perlu selalu dijaga, akan tetapi budak yang selalu harus melayani pusat, apa pun arti pelayanan itu. Namun, ada paradoks di sini: dalam diri budak ada kejelitaan sang puteri yang menggiurkan.

Mpu Prapanca dengan Nagara-krtagama mewariskan kita suatu karya yang begitu menakjubkan tentang kosmologi politik, tentang politik perwilayahan, dan di dalamnya bagaimana pusat melihat daerah, dan bagaimana pusat memperlakukan daerah dan bagaimana daerah melihat dan memperlakukan pusat.

Nagara-krtagama boleh dikatakan menjadi saksi bagaimana pusat Majapahit menikmati ketenangan di daerah, dan sekaligus juga menjalankan semacam observasi tentang daerah-daerah yang menyumbangkan keutuhan Majapahit. Karena itu buku Nagara-krtagama dalam terjemahan Inggris tandingan diberi judul berbeda menjadi Desawarnana, the depiction of districts, pemerian desha-desha Majapahit. Sama sekali tidak diperlukan pengamatan teliti untuk tiba pada kesimpulan bahwa perjalanan itu bukan sekadar pameran kekuatan pusat, akan tetapi pameran kekuasaan dalam bentuk sempurna: kekuatan, kejantanan, kekuasaan, dan kenikmatan. Satu stanza berikut ini mungkin bisa menyibak seberkas cahaya tentang apa yang terjadi:

 

Betapa besar kejantanan dan kehebatan yang diperoleh sang Pangeran, sungguh ... sungguh sang Prabhu nan perkasa

Enteng, tanpa kekhawatiran dalam diri, dia memuaskan dahaga kenikmatannya, melampiaskan semua kegairahan hatinya

Perawan, siapa pun yang cantik di Janggala dan Kadiri, dipilih sesuka hatinya

Tanpa membilang yang dibawa dari kota-kota lain — yang paling jelita dibawa masuk ke ruang-dalam istana kerajaaan. (Nagara-Krtagama, terjemahan Th Pigeaud)

 

Seluruh isi buku Nagara-krtagama adalah kesaksian Mpu Prapanca tentang ketenangan pusat setelah menjalankan kunjungan ke daerahdaerah seperti Pajang, Lamajang, Pantai Selatan Jawa Timur, dan kegirangan pusat karena daerah larut dalam kegembiraan sebagaimana sang Prabhu luluh dalam kebahagiaan. Ke tenangan dan kegembiraan ditafsir sebagai peningkatan kemakmuran, kadigwijayan, oleh raja nan perkasa.

Setiap kunjungan ke daerah adalah gabungan antara testing and testimony. Sebagai testing, kunjungan itu ingin mengukur seberapa tinggi ketenangan dan keamanan; dan sebagai testimony kunjungan itu ingin menyaksikan pembaruan kesetiaan sebagaimana terungkap dalam sambutan-sambutan dan persembahan yang diterima.

Majapahit membedakan daerah-daerahnya menjadi bermacam-macam, namun sekurangkurangnya dua bisa ditelusuri yaitu desha yang lebih berarti district, dan mancanegara, wilayahwilayah taklukan di luar yang dengan sendirinya tidak termasuk pusat, Nagaragung. Mancanegara dibiarkan mengatur diri sendiri. Hanya ketika mereka memberontak akan diambil tindakan tegas yang khas menurut rumusan Majapahit, yaitu mereka akan didatangi pasukan ekspedisi dan ditiadakan sama sekali oleh tindakan pasukan jaladi mantry nan tak terbilang jumlah dan masyhur namanya. Jalady mantry adalah armada laut dan tindakan yang diambil dalam bahasa Jawa Kuna disebut sebagai wiçirna sahana yang bisa diterjemahkan menjadi “dikirim ke lembah ketiadaan” agar ludes eksistensinya dan tak berbekas di atas bumi dan di perut bumi.

Barat

Timur adalah timur dan Barat adalah barat, namun keduanya bisa bertemu di daerah, karena di mana pun, Timur dan Barat, daerah bukan saja menjadi penyangga akan tetapi juga sumber kehidupan. Kekaisaran Roma menyebutnya sebagai provincia, yaitu semua wilayah luar di luar pusat, Roma. Ketika Galia berontak, yang dikirim ke sana adalah Julius Caesar. Namun, tujuannya bukan untuk wiçirna sahana tanah Galia — kira-kira gabungan Perancis, Belgia, Belanda, Jerman Selatan, dan Swiss sekarang — akan tetapi lebih untuk mengambil jarahan, memperbesar jumlah budak yang menjadi sumber tenaga kerja, dan harta kekayaan lainnya dan tidak semata-mata untuk menyiksanya karena pemberontakan, tetapi melindunginya untuk menjadi kekuatan Roma.

Dengan demikian, di sana ada gabungan alasan ekonomis dan militer, dan tentu saja semata-mata demi kepentingan pusat. Untuk itu Caesar tahu apa yang harus dibuat yaitu menghancurkan motivasi yang menjadi sumber kekuatan daerah seperti kuil-kuil para dewa pujaan tanah Galia untuk menggantinya dengan cita-cita republik. Karena semua tindakannya itu maka keperkasaannya berubah menjadi Caesar yang disegani dan dihormati. Karena itu, Ovidius, penyair Roma, menyimpulkan secara jitu dengan menulis, lihatlah keberhasilan Caesar, ketika dia menang tangannya sendiri melindungi mereka yang kalah, vincit victos protegit.

Para peneliti sastra mutakhir seperti A Balland, seorang profesor sastra Latin, mengambil kesimpulan sama ketika dikatakannya “Dia memiliki keagungan yang jarang dijumpai, yaitu kesederhanaan yang alami; dia memiliki kemampuan berkata seorang aristokrat, dan kelincahan yang tak tertirukan dalam nada indah, dan sesuatu lagi yang lebih spesifik, l’urbanité, kekotaan. Dia menulis sebagai serdadu akan tetapi seorang dari para serdadu yang paling beradab, dan sastra yang paling indah dari zamannya. Gaya kota Caesar, l’urbanité, pasti tidak dibicarakan di Roma, akan tetapi di daerah, di provinsi, ketika berdiri muka dengan muka di depan ke-daerah-an yang menjadi kebalikan dari l’urbanité, yakni ruralité.

Perpaduan antara Barat dan Timur berlangsung lagi dan keduanya, pusat dan daerah, mengalami suatu loncatan dari yang administratif menjadi kultural. Nagara-krtagama tak akan lahir tanpa kunjungan ke daerah-daerah; demikian pula de Bello Gallico tak akan melihat sinar mentari tanpa perang Galia untuk memberantas pemberontakan di daerah.

Daerah menjadi sumber estetika, ketika karya-karya abadi lahir dari kontak pusat-daerah meski peninggalan pengremehan tetap membekas seperti “provincial” dalam bahasa Inggris yang masih menyimpan konotasi seperti “tidak beradab”, “sempit pikiran”, dan lain-lain. Dalam dialektika kultural ia melahirkan estetika, sedangkan dalam antagonisme politik ia melahirkan pengremehan “kasar”, “jelek”, “kebiadaban” dan sejenisnya yang semuanya dialamatkan ke daerah dan provinsi.

Pertemuan Timur-Barat: Kolonialisme

Majapahit, Roma, dan Nederland tentu saja mengandung sejuta perbedaan tak terjembatani, akan tetapi sama dalam satu hal, yaitu mistifikasi, romantisasi daerah demi kepentingan pusat. Bayang-bayang mooi Indië, tanah Hindia nan jelita, yang terungkap dalam lukisan, foto, puisi, dan novel kolonial tidak jauh dari estetifikasi wilayah kolonial sebagai daerah tertakluk dalam kontradiksi keindahan dan kejelekan, gadis jelita dan budak.

Dalam hubungan itu, pasti, bukan karena alasan estetika kalau raja-raja Belanda sejak tahun 1829 dan berulang lagi pada 1880 sangat menginginkan suatu otonomi bagi Hindia Belanda. Namun, sebagaimana dilihat di bawah nanti, yang berlaku di sini adalah realisme politik- ekonomi. Realitas, malah lebih tepat, sudut pandang bahwa kaoem Inlander tidak mungkin menjalankan otonomi menjadi rintangan utama.

Jawaban yang diperoleh dari Hindia bahwa penduduk boemipoetra, kaum inlander, belum cukup maju dan karena itu otonomi tidak mungkin dijalankan anehnya dipadukan saja dengan jawaban bahwa kebanyakan kaum Eropa hanya mencari keuntungan dan tidak menyediakan waktu demi kepentingan tempat di mana mereka berada. Dua-duanya mencerminkan keadaan buruk yang juga tidak memungkinkan otonomi di “daerah taklukan”.

Namun, suatu paksaan realitas lain mewajibkan penyelenggaraan otonomi itu ketika pada tahun 1884 terjadi krisis besar, karena harga produk pertanian dari perkebunan di Hindia jatuh di pasar dunia yang menyebabkan krisis pertanian, landbouwcrisis, dan karena itu desentralisasi dianggap solusi, dan pada 1887 terdengar lagi.

Kali ini agak lebih sungguh-sungguh karena terjadi pemiskinan di kalangan warga Eropa di Hindia. Yang terjadi adalah tumbuhnya kesadaran politik di kalangan kaum partikelir yang bekerja di perusahaan swasta yang pada gilirannya menuntut reformasi struktur pemerintahan, dan menjadi lebih terfokus dan menjadi gerak reformasi yang juga menyentuh tingkat daerah, gewestelijk niveau. (van den Doel, de Stille Macht)

Hampir tidak ada soal otonomi berlangsung di luar wilayah kekuasaan. Karena itu Hindia Belanda dianggap tidak bisa menjalankan otonomi karena pemusatan kekuasaan terlalu besar. Ketika seorang pakar Perancis dikirim untuk menilai keadaan laporan yang dihasilkan mengatakan bahwa Jawa penuh-sesak dengan pegawai negeri yang berarti juga bahwa Hindia diperintah secara berlebih-lebihan, “Java est trop gourvernée.” Karena itu, setelah berselang puluhan tahun sejak kali pertama dikemukakan, baru pada tanggal 23 Juli 1903 yang diidamidamkan itu terkabul dengan nama resmi ketika diumumkan “Wet houdende decentralisatie van het bestuur in Nederlands Indië, desentralisasi berdasarkan undang-undang”.

Namun demikian juga tidak sepenuhnya dan pada gilirannya juga tidak disambut rianggembira, bahkan oleh kaum kolonial di Hindia sendiri, karena intinya tidak lain dari mengatakan “lebih menjadi alat pemerintah pusat untuk mempermudah tugas-tugasnya, dan bukan organ mandiri yang mewakili para pemilihnya” di daerah. Ketidakpuasan itu berlangsung sedemikian rupa sehingga seorang ahli hukum dari Leiden memberi komentar sinis sebagai: “usaha tanpa tenaga demi suatu perbaikan, kebijakan Negara yang tidak utuh, dalildalil yang tidak tepat dan tidak sempurna, yang tidak memberikan jawaban kepada tuntutan bagi kebijakan kolonial yang lebih besar”. (van den Doel, de Stille Macht)

Makna Krisis bagi Pusat dan Daerah

Paralelisme antara berbagai sistem — zaman purba Majapahit, zaman kolonial Belanda, dan Indonesia merdeka, tiga zaman berbeda, demi kepentingan yang juga berbeda — sama sekali tidak mungkin ditarik; akan tetapi sesuatu yang samar-samar bisa dibuat di sini. Krisis yang sebentar lagi mengintip Majapahit karena kedatangan Islam memaksakan Majapahit melepaskan semua daerahnya. Krisis ekonomi yang melanda Hindia Belanda pada 1884, dirangsang oleh jatuhnya harga ekspor pertanian dari Hindia, menjadi pemicu tuntutan lebih serius terhadap reformasi pemerintahan kolonial untuk orang Belanda dan yang dipersamakan.

Sungguh ajaib krisis ekonomi pada 1997 seolah-olah merayakan ulang tahun ke seratus dari krisis yang sama pada 1887. Krisis ekonomi Indonesia seratus tahun berselang juga memicu tuntutan akan adanya otonomi daerah. Mereka yang menuntut otonomi dan desentralisasi pada zaman kolonial adalah para elite modal dan kaum swasta yang juga menuntut suaranya terdengar di dalam suatu sistem pemerintahan.

Tuntutan reformasi berasal dari dan dipelopori oleh gerakan kaum elite politik — mahasiswa, kaum aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kaum profesional —yang kemudian ketika disusul oleh rakyat pada umumnya, dan khususnya kaum buruh, menjadi luapan desakan yang tidak tertahankan.

Tuntutan otonomi tersebut juga berasal dari suatu situasi yang kira-kira mirip dengan apa yang dikatakan di atas tentang Hindia Belanda yaitu “Indonesia penuh sesak dengan pegawai negeri, dan diperintah berlebih-lebihan”, yaitu suatu sistem otoriter Orde Baru dengan sentralisasi membuatnya memerintah juga berlebih-lebihan. Kalau pakar yang memeriksa Hindia Belanda bisa dikutip lagi, maka bunyinya persis sama, dan menjadi “Indonesia penuhsesak dengan pegawai negeri” dan “l’Indonésie est trop gouvernée”, Indonesia diperintah berlebih- lebihan.

Perjalanan penguasa Majapahit bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan dan terutama produktifnya kekuasaan untuk menghasilkan kadigwijayan, kemakmuran. Sebaliknya ekspedisi Caesar memindahkan apa yang ada di daerah ke pusat dan sistem kekuasaan pusat ke daerah. Belanda kolonial gagal memberikan kadigwijayan daerah kolonial. Daerah Indonesia modern mencuat ke permukaan setelah kegagalan petualangan Indonesia Raya dalam petualangan terakhir di Timor Timur dan sekaligus kegagalan memberikan kadigwijayan bagi rakyatnya.

Pemunculan daerah-daerah ke atas permukaan, dan kesadaran akan pentingnya daerah bolehlah dikatakan menjadi suatu gerak “menemukan kembali Indonesia”, “reinventing Indonesia”, yang hilang selama ini. Sejak “Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia `PRRI`” di Sumatera dan “Perdjuangan Semesta `Permesta`” di Sulawesi, daerah yang kuat selalu diidentikkan dengan pemberontakan, sehingga sejak itu daerah dengan segala macam cara diusahakan untuk dilemahkan, dan kalau perlu dilumat sampai habis.

Otonomi daerah merupakan pembalikan yang luar biasa dari kosmopolitanisme imperial menuju micro-politics dengan desentralisasi dan otonomi yang menjadi gerak utama. Indonesia bukan yang ekstensif dalam semangat ekspansionis akan tetapi Indonesia yang intensif, dengan melihat ke dalam, dengan mengarahkan kembali pandangan pada wilayahwilayah di dalamnya. Kini gerak itu diusahakan untuk dibalik menjadi gerak sentrifugal menuju otonomi daerah, dan desentralisasi. Namun ke mana pun perginya kekuasaan itu kadigwijayan, kemakmuran, dan keadilan, adalah satu-satunya bukti produktivitas suatu jenis kekuasaan•