Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Kekisruhan Semantik Sumber Keruwetan Politik Kewarganegaraan

Daniel Dhakidae

Pembedaan antara “warga” dan “warga negara” hanya berguna untuk kamus, bahasa resmi tertulis, bahasa hasil kodifikasi, la langue codifiée, bahasa para ahli, dan tidak berguna untuk berbahasa sehari-hari, la langue parlée.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan secara tegas “warga” yang berarti anggota perkumpulan, organisasi, kampung, desa, yang memiliki tingkat kohesi cukup tinggi, dengan “warga negara” yang berarti penduduk sebuah negara atau bangsa yang terikat dalam komitmen tertinggi, baik secara politik maupun hukum. Keduanya dipisahkan dalam dua lema berbeda yang, bila ditarik konsekuensi praktisnya, tidak bisa ditukar-tempatkan makna yang terkandung di dalamnya. Yang satu tidak menjadi referensi bagi yang lain.

Dalam pemakaian sehari-hari pembedaan itu tidak banyak manfaatnya karena “warga” yang anggota dipakai bersama-sama dengan “warga”—yang dipangkas dari “warga negara”— dalam pengertian lain. Dengan memakai bahasa yang lebih teknis warga menjadi suatu homonim untuk dua makna berbeda, sama bunyinya namun maknanya beragam, polisemik.

Betapa tidak bergunanya bisa dilihat dari kutipan berikut ini yang mengisahkan betapa tank-tank militer Tunisia memenuhi jalan-jalan kota Tunis yang dikuasai para demonstran yang mengawali the Arab spring—gerak demokratisasi di seluruh wilayah Arab dan Afrika Utara. Di sana dikatakan “ …Warga memprotes pemerintahan Ben Ali yang dianggap tidak berhasil memakmurkan warga” (Kompas, 16 Januari 2011). Warga pertama adalah mereka yang berdiam di kota Tunis, sedangkan yang keduaadalah rakyat atau warga negara Tunisia secara keseluruhan. Yang paling membingungkan, “…warga pencinta sepak bola menggelar unjuk rasa”. Pertanyaannya adalah anggota apa, dari mana? Dari organisasi pencinta sepak bola? Contoh demi contoh tak kan berkesudahan!

Semantika dan Konsekuensi Makna

Namun, ketika seorang penulis seperti Siti Maemunah mengatakan “… bangsa ini membutuhkan warga negara yang sadar dan kritis …” penulis ini menangkap isi perut paham ini. Di sana la langue codifiée jadi satu dengan la langue parlée dalam satu garis dengan konsep conscentious and critical citizenship à la Freire (Kompas, 4 Juni 2011). Dengan demikian, pertanyaan lantas berbunyi apakah kesadaran kewarganegaraan hanya datang ketika seorang berpikir. Ketika seorang mengambil jarak dengan kenyataan? Lebih menjadi hasil usaha refleksi daripada secara spontan dalam tindak politik sehari-hari?

Bahasa hasil kodifikasi juga tidak banyak membantu kita ketika konsep itu dibeberkan secara sengaja. Dalam hubungan itu sangat menarik bila diperhatikan urutan yang dikemukakan bahasa kodifikasi ketika merumuskan “warga negara”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan sebagai berikut: “penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban, dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu”.

Ditekankan di sana kewajiban karena itu yang pertama muncul, dan baru kemudian disusul hak penuh. Dengan mengatakan “tidak membantu” seorang mungkin bertindak tidak adil terhadap para ahli bahasa itu. Yang lebih adil adalah para ahli bahasa tersebut memilih suatu sikap berbeda, yaitu dengan menempatkan diri di pihak negara daripada di pihak rakyat. Dengan menempatkan diri di pihak negara paham ini beranggapan bahwa memerintah adalah hak. Warga negara adalah kotak di mana kewajiban demi kewajiban ditimbun. Hubungan antara kewajiban dan hak itu terukir dalam alam dan karena itu sudah berlangsung menurut hukum alam. Aroma peninggalan paham organic state tercium keras di sini.

Zaman belum terlalu lama berlalu ketika dua rezim, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila dengan teliti, bahkan dengan penuh kecemburuan, menganut paham di atas.

Kewarganegaraan Demokrasi Terpimpin

Trotzkyisme versi Demokrasi Terpimpin Bung Karno menganut paham bahwa revolusi Indonesia tidak akan pernah selesai. Revolusi terdiri dari siklus “membangun–menjebol– membangun” yang berputar tanpa henti. Revolusi Indonesia ingin menjebol kapitalisme di dalam dan yang berasal dari luar. Selama kapitalisme masih berkuasa di bumi, selama itu pula imperialisme tidak akan pudar, dan selama itu pula revolusi Indonesia harus selalu dinyalakan.

Membangun sosialisme Indonesia adalah pilihan logis dari revolusi itu. Konsekuensi yang harus ditarik dari sana adalah pengerahan seluruh daya dan tenaga yang diarahkan kepada revolusi dari segala lapisan yang selalu dikatakan Bung Karno sebagai de samenbundeling van alle revolutionaire krachten in de natie (Tudjuh Bahan2 Pokok Indoktrinasi, hal. 177), mengerahkan semua kekuatan revolusioner bangsa ini. Karena itu, semua sektor dalam masyarakat harus digerakkan, seluruh bangsa harus berada dalam gerak abadi, menderu seperti air bah, dalam arus perubahan yang dikendalikan dari negara sosialis Indonesia. Semuanya bermuara pada revolusi di sekurang- kuranya tiga bidang. Pertama, dalam mental, mempertentangkan individualisme dengan kolektivisme. Pribadi tidak penting karena yang penting adalah kepentingan bersama. Kedua, dalam ideologi, yaitu radikalisasi Pantjasila. Dalam satu gerak yang aneh kelima sila diperas jadi tiga, dan dari tiga diperas lagi jadi satu yaitu “gotong-royong”. Dan ketika menjadi gotong-royong seluruh konsep abstrak menjadi konkret dalam arti paling rudimenter, dan gotong-royong adalah kepribadian Indonesia.

Ketiga, penubuhan dua yang pertama di atas, yaitu jenis organisasi sosial dan ekonomi ke dalam badan-badan dengan tiga dasar: spiritual, nasionalisme, dan internasionalisme. Bagi mata yang awas, ketiganya pada dasarnya saling menghapus satu sama lain. Agama-agama membela universalisme, karena itu batas-batas adalah konsep haram; nasionalisme membela keterbatasan atau lebih tepat keberbatasan tanah, air, dan udara, karena itu internasionalisme adalah bidah; dan hanya keterbatasanlah menjadi dasar untuk diolah menjadi sesuatu yang bermakna; internasionalisme seperti Marxisme tidak mau mengenal batas, karena ideologi sama seperti agama tidak memedulikan batas— penganut agama dan ideologi dianggap sama di mana pun tanah tempat berpijak dan langit tempat bergantung. Karena itu, Trotzkyisme versi Bung Karno mau melanggar batas-batas itu. “Politik ganyang Malaysia” menjadi terjemahan konkret dari gerak ideologis tersebut.

Siklus Menjebol: Menumpas Liberalisme

Demokrasi liberal mengandalkan wakil ketika perwakilan menjadi kumpulan individu dengan kepentingan sendiri-sendiri. Demokrasi Terpimpin menganggap parlemen liberal tidak lain dari seonggok tikar tua yang tidak berguna selain jadi sampah. Pembubarannya pun demi kepentingan bersama yang oleh Soekarno dikatakan, dalam bahasa Perancis, demi “sauvetage d’êtat, sauvetage de la Revolution”, dengan “R” besar, demi penyelamatan negara dan revolusi.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah warga negara seperti apakah yang diinginkan negara dengan tipe seperti yang dikemukakan di atas itu. Warga negara dalam kosep ini adalah sekumpulan massa yang sudah larut dalam Nasakom sebagai tali pengikat. Rapat akbar adalah tanda keberadaan. Kritik, kalau bukan antek Nekolim, menjadi simbol dari rasionalisme individual yang hak hidupnya tidak diperlukan. Warga negara yang baik adalah mereka yang memilih menjadi bagian dari massa partai, massa pergerakan, dan massa aksi dalam ikatan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) dalam proses membangun dan menjebol.

Civic education semata-mata menjadi turunan dari paham kenegaraan versi ini. Paham civic education di sana adalah “memperkenalkan dan mempertegas kewajiban warga negara yang baik” kepada negara. Warga negara yang baik adalah yang patuh. Tujuan kenegaraan lebih penting. Warga negara bisa dibentuk berdasarkan tujuan itu. Dengan demikian, civic education yang diperkenankan adalah untuk mencapai tujuan itu. Soekarno menegaskannya dalam suatu kongres pemuda di Bandung yang secara bebas bisa dikatakan sebagai berikut. Warga negara menjadi satu dalam doktrin; takluk pada satu ide, satu pemimpin sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menjalankan ini seorang mengekspresikan kepribadian Indonesia yang patuh, taat, kepada negara. Warga negara adalah anak-anak negara (Tudjuh Bahan2 Pokok Indoktrinasi, hal. 359).

Tugas ini adalah tugas seluruh bangsa yang harus disebarkan oleh seluruh aparatur negara. Ketika membayangkan keberhasilan indoktrinasi ini Roeslan Abdulgani dengan berbungabunga, sebagai jurubicara MANIPOL-USDEK, di RRI mengatakan sebagai berikut:

Dan kini rupanja kata USDEK itu sudah bersajap, terbang ibarat burung Garuda kita dari kota-kekota, dari desa-ke-desa, melintasi gunung-gunung, sungai-sungai dan lautan keseluruh kepulauan Indonesia, memasuki hati sanubari rakjat kita, jang terdjangkit seluruh perasaan dan djiwanja, karena kata-kata ini dianggap sebagai tebusan penderitaannja dari masa-ke-masa (Ibid., hal. 360).

Kepatuhan bukan hanya kewajiban, akan tetapi berkat itu kekurangan pangan bisa ditahan, merosotnya sandang bisa diderita karena ideologi akan menebus penderitaan itu.

Manusia Etis Sempurna Orde Baru dan Manusia Pasar Reformasi

Orde Baru tidak pernah mengatakan pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakannya sebagai suatu indoktrinasi, akan tetapi “penghayatan” ideologi Pancasila. Namun, dengan pendidikan Pancasila ingin diputuskan semua sambungan dengan masa Demokrasi Terpimpin untuk menciptakan zaman baru, manusia baru, yaitu manusia Orde Baru. Manusia Baru tersebut adalah manusia yang sudah atau sedang diarahkan untuk memperoleh kasampurnaning hurip, kesempurnaan hidup, dan telah mencapai sajatining becik, kebaikan sejati.

Untuk mencapai tujuan setinggi itu disusun suatu sistem pendidikan Pancasila yang kompleks dengan pengajar yang disusun bertingkattingkat dengan puncaknya para manggala, guru dan pelatih di tingkat tertinggi yang menguasai pengetahuan dan penafsiran Pancasila dan yang sudah bersatu dengan Pancasila. Suharto menjadi super-manggala karena nilai-nilai Pancasila sudah menubuh dalam dirinya sebagai kasampurnaning hurip dan sajatining becik.

Perbandingan tiga jenis negara dan warga negaranya kiranya berguna di sini. Indoktrinasi versi Demokrasi Terpimpin menghasilkan warga negara revolusioner yang pada galibnya dibuat tertutup. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi tertutup, dan Ekonomi Terpimpin adalah ekonomi tertutup, dan warga negara yang dihasilkan adalah yang tertutup; setiap keterbukaan hanya menunjukkan wajah subversif. Homo sovieticus versi Uni Soviet hasil akhir dari indoktrinasi yang terancang dengan teliti selalu dipandang jadi contoh par excellence bagi ketertutupan itu: anti-Barat, anti-modern, anti-intelektual.

Penghayatan Pancasila versi Orde Baru menghasilkan manusia yang melihat Jawa sebagai titik kulminasi perkembangan kebudayaan Nusantara. Nama tempat-tempat publik dibahasa- Jawa-kan, Jawa kuno, yang tidak ada satu pun yang paham apa makna sesungguhnya. Para pejabat berlomba menghafal istilah-istilah birokratik Jawa dengan seluruh lelucon logat etniknya masing-masing seperti “ing ngarso sung tulodo”. Beratnya logat kaum luar Jawa, yang lebih sering mengobral sisi komikal dari sloganisme politik semacam itu, hanya menunjukkan kesia-siaan suatu romantisme tentang kesempurnaan etik, etika kebangsaan, dan etika kenegaraan, seperti “menang tanpa ngasorake”, dan lain sebagainya yang harus dihafal kaum birokrat.

Reformasi berlangsung bebas tanpa indoktrinasi yang membawakan kebahagiaan bagi hampir semua kaum reformis. Namun, gejala ini lebih menunjukkan kebangkrutan di bidang lain, yaitu kepemimpinan. Gejala itu lebih menunjukkan bahwa reformasi berlangsung tanpa leadership, kepemimpinan.

Karena berlangsung tanpa leadership, maka reformasi dengan segala upaya mengembangkan chairmanship, ketua, dan ke-ke-tua-an. Dengan terbentuknya berpuluh bahkan beratus partai maka dengan sendirinya bahasa politik sehari-hari adalah tentang siapa ketua partai apa dan dirancang untuk kapan. Puluhan ketua, ratusan ketua cabang partai, dan ribuan ketua ranting partai mendaulat bangsa ini. Kalau Orde Baru melarang turunnya partai terlalu jauh ke lapis paling bawah, hanya boleh sampai ke tingkat kabupaten, reformasi melonggarkannya sehingga seluruh bangsa ini diikat oleh para ketua itu, besar dan kecil, semuanya sama ketua— meski yang satu lebih “ketua” dari yang lain.

Apakah itu berkat atau mudarat? Tak ada seorang pun yang mampu menilai itu. Namun, dalam suatu putar-balik yang menarik, yaitu ketika masyarakat kehilangan kepemimpinan, lahir pemimpin di tempat lain, pasar; karena hanya di sana ada pemimpin, dan karena itu disebut sebagai market leader. Kalau pun ada yang boleh disebut “mudarat” inilah contohnya karena yang menjadi “leader” bukan orang akan tetapi barang/benda, yaitu perusahaan atau komoditas, seperti televisi merek “ini dan/atau itu” adalah market leader. Kalau suatu komoditas mampu menendang keluar komoditas yang sama dan menguasai pasar hampir-hampir seorang diri itulah yang dipuja sebagai market leader. Dengan begitu sadar atau tidak pasar berubah rupa menjadi pusat indoktrinasi terbaik yang pernah dikenal, karena ia langsung menyentuh kebutuhan dan kepentingan yang berasal dari sana. Bahwa ada yang tergusur itulah kesalahannya sendiri. Keadilan bukan urusan pasar, karena bukan tujuan akan tetapi konsekuensi.

Dengan begitu kewarganegaraan harus bertempur dan mencari kembali tempat di antara market, state, dan nation. Indoktrinasi pasar membuat semua warga negara menjadi konsumen. Indoktrinasi pasar membuat warga negara perempuan, puluhan dalam antrean, yang akan digantung, dipancung, di negara asing dengan diam-diam karena negara enggan mengganggu pasar. Batas-batas tanah bangsa direbut, pasir dan pulau-pulau pasir digusur dalam kesepian. Perlawanan ditunda atau batal sekalian untuk menghormati pasar, menghormati produsen dan konsumen di tempat lain, bangsa lain, negara lain. Homo civicus jarang memenangkan persaingan karena homo economicus jauh lebih lincah mengobrak-abrik dan mengolah nafsu-nafsu yang tertanam dalam diri seorang manusia.

Keadaan semacam ini adalah kemelut. Homo civicus mensyaratkan seorang warga negara yang sadar, aktif, kritis, emansipatoris. Urutan la langue codifiée harus dibalik menjadi warga negara yang memiliki “hak penuh dan kewajiban yang bisa dirunding”. Alasannya, “kewarga- negara-an aktif hanya mungkin berada di dalam suatu tata politik dari para warga yang bebas dan setara; suatu tata yang dijalankan menurut hukum yang berpijak atas pertimbangan dan persetujuan bebas dari para warga itu.” (Fergus O’Ferrall, “Civic-Republican Citizenship and Voluntary Action”, Kertas Kerja).

Di sana kepatuhan tidak menjadi taruhan, akan tetapi kepedulian.***