Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Keterbukaan, Kekerasan, dan Ketertutupan

Daniel Dhakidae

 

Kebebasan, keterbukaan, demokrasi, pembaruan, serta kemajuan, bisa dan sering kali disebut dalam satu napas. Suatu pengamatan lebih jauh menemukan bahwa tidak semua unsur yang disebut di atas selalu saling dukung satu sama lain. Pembaruan dan kemajuan bisa dijalankan oleh dan dalam suatu masyarakat tertutup, otokratik dan totaliter. Tanpa harus menjadi orang Timur Tengah pemberontakan the Arab Spring menyampaikan pesan nyaring dan jelas. Republik Rakyat China adalah contoh mondial yang masih akan lama bertahan.

Di mana, kalau begitu, pesona keterbukaan? Suatu penelusuran dari awal mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Secara selayang pandang sekurang- kurangnya tiga tingkat menuju kemajuan: pertama adanya asumsi kebebasan dan keterbukaan; kedua, adanya kesatuan pendapat bahwa wahananya adalah yang bernama demokrasi — demokrasi sama sekali bukan tujuan— menuju yang ketiga, tujuan perubahan dan kemajuan.

Ketika ditanya mengapa kebebasan harus jadi dasar hampir tidak ada yang mampu membuktikan dengan ilmu apa pun. Orang Timur tidak pernah mengatakan bahwa kebebasan adalah dasar terpenting dibanding kebersamaan untuk mencari ketenteraman.

Barat, sebagaimana diberikan dasar metafisika oleh Kant, mengatakan bahwa adalah imperative category agar hukum moral, moral law, secara instinktif diterima sebagai dasar. Di sana ada kebebasan, yang menurut Kant adalah das Dingan- sich, inti-dari-inti, yang tak bisa dilihat, tak bisa dipegang, namun hadir. Atau bisa kita katakan ia hidup dalam relasi sosial-politik-ekonomi.

Tanpa moral law semacam itu tidak bisa dipahami kebermaknaan tindak-laku manusia pada umumnya. Menjadi orang dengan sendirinya berarti menjadi orang bebas, tanpa itu kemanusiaan pun tak bermakna. Tanpa kebebasan tidak mungkin mengatakan apakah seorang itu baik atau buruk, berguna atau tidak berguna, bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Tanpa itu tidak bisa dijelaskan amar makruf nahi mungkar. Hanya dalam kebebasan —oleh Kant disebut sebagai der freie Wille, kehendak bebas— yang menjadi jangkar pusat di mana tindak-laku manusia berpusar dan bekerja semuanya menjadi bermakna.

Ketika rezim-rezim otoriter Indonesia — Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru— bergerak melawan hukum moral kebebasan dalam tingkatan sosial-politik-ekonomi semuanya tidak dengan sendirinya dikerjakan secara amoral, akan tetapi didukung oleh suatu misguided moral enthusiasm, sebagaimana dikatakan Karl Popper dalam Utopia and Violence (1947) yang secara sepihak menetapkan suatu tujuan —Revolusi dan demokrasi Pancasila, semuanya dalam R dan P kapital— sebagai tujuan umum.

Semuanya ditetapkan sedemikian rupa sehingga untuk mencapainya menjadi mustahil, sedangkan yang ditemukan malah kontradiksinya sendiri. Demokrasi Pancasila menghasilkan otoritarianisme yang sarat dengan kekerasan, di mana authoritarian attitude dikembangkan menjadi ketertutupan dan senantiasa terungkap dalam ketunggalan tujuan, ketunggalan penafsiran tujuan, dan ketunggalan alat dan mekanisme mencapai tujuan yang, pada gilirannya, membuahkan kekerasan.

Reformasi adalah usaha sistematik untuk menghapus ketertutupan itu dalam arti membuka kemungkinan berbagai tujuan yang dikejar karena selalu bisa didiskusikan dan bisa diubah dalam konteks yang berubah. Namun, demokrasi juga menganjurkan bahwa bila mayoritas mendukung jenis perubahan yang membawa bencana, suatu sektor kecil yang sadar dalam masyarakat berkewajiban melawan dan mencegahnya. Itulah fungsi deliberatif suatu demokrasi.

Otonomi daerah, misalnya, adalah salah satu cara untuk membebaskan suatu bangsa dari ketunggalan tujuan. Menentukan mission and vision bagi puluhan provinsi, dan ratusan daerah dan kota, selain menjadi pameran merumuskan ratusan tujuan kecil yang harus dicapai di satu sisi, di sisi lain di sana juga ia menjadi ajang pameran kebebasan (berpendapat). Pencapaian ratusan tujuan kecil lebih baik dari mengejar bayangan mahal dan tragis dalam suatu utopia-tunggal-tujuan.

Namun, di sana juga soalnya. Paradigma kebebasan-demokrasi-kemajuan tidak dengan sendirinya memungkinkan kemakmuran dalam keadilan. Kebebasan dan keterbukaan selalu jadi pesona dan soal sekaligus•