Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Kewarganegaraan, Penelitian, dan Rasionalisme Politik

Daniel Dhakidae

Dua sisi bisa dibedakan, meski tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia pribadi, yaitu adanya persepsi, kesadaran, dan kemauan di satu sisi serta kenyataan di sisi lain, yang di sini lebih diartikan sebagai realitas sosial-politik. Semuanya terbawa ke dalam masyarakat, yaitu dalam pergaulan antarmanusia secara sosial karena di sana juga dijumpai dunia persepsi dan dunia kenyataan dari sang Aku yang lain. Berlangsung debat yang tak henti-hentinya apakah seorang bertindak menurut apa yang ada dalam persepsinya sebagai sesuatu yang benar dan salah atau berdasarkan kenyataan “di luar sana.”

Dengan mengatakan ini saja seorang sudah membedakan bahwa diriku sendiri terpisah dari realitas. Apakah betul? Karena, Aku sendiri adalah bagian utuh dari realitas itu. Tidak ada realitas tanpa kehadiran sang Aku di dalamnya. Tanpa Aku realitas itu tidak ada. Karena itu, realitas, atau tepatnya realitas sosial, adalah hasil akhir suatu kompetisi dari seribu Aku yang saling mengklaim menjadi bagian dari, dan penentu bagi, realitas itu. Ini hanya untuk mengatakan bahwa dualitas itu—ada Aku dan realitas—bukan sesuatu yang tidak bisa dan boleh dipersoalkan.

Keduanya memang penting untuk menjaga keberlangsungan suatu masyarakat dan diperlukan demi perubahan di dalam masyarakat itu sendiri demi mengejar satu tujuan tertentu. Persepsi saja tidak bisa mengubah kenyataan. Begitu pula dengan kesadaran dan kemauan. Namun, tanpa ketiga hal tersebut, perubahan sosial tidak akan pernah terjadi.

Dunia persepsi memberikan proyeksi tentang kemungkinan yang akan dicapai, yaitu tentang kenyataan yang dicoba direalisasikan, dan kalau perlu diubah. Namun, perlu dikatakan juga bahwa persepsi bukan khayalan; persepsi boleh dikatakan sebagai kenyataan yang masih mencari bentuk, dan dalam hubungan itu bisa dikatakan sebagai potensi yang akan menjadi kenyataan bila persepsi itu dikerjakan, yaitu dimasukkan ke dalam proses sosial-politik menuju keputusan yang diambil di salah satu tempat. Persepsi sebagai bentuk calon kenyataan hanya mungkin berguna kalau dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi kesadaran. Pengerjaan persepsi, kesadaran, dan kemauan hanya mungkin di dalam kebijakan publik yang dengan sadar dirumuskan. Penelitian adalah salah satu, dan mungkin juga satu-satunya, cara untuk memahaminya.

Penelitian dan Keputusan Politik Rasional

Dalam politik rasional, penelitian sosialpolitik adalah salah satu proses menuju keputusan. Dalam hubungan itu suatu penelitian sebenarnya mengerjakan dua hal sekaligus yang sangat mendasar, yaitu memotret kenyataan dan mencari hubungan antara persepsi dan kenyataan itu. Berbagai jenis hubungan bisa dikemukakan antara lain hubungan simetris dan asimetris. Dalam simetria berlangsung hubungan lurus, sedangkan dalam asimetria hubungan saling bertolak-belakang, bersilang-sengketa.

Karena itu, selalu ada penemuan persepsi begitu bagus tentang kenyataan yang begitu buruk; ataupun sebaliknya bisa terjadi, yaitu mengapa persepsi begitu buruk tentang kenyataan yang begitu bagus. Perlu segera ditambahkan bahwa yang dikatakan sebagai buruk dan baik bukan dalam pengertian moral. Yang dimaksudkan di sini adalah sesuai atau tidak sesuai cita-cita, keinginan dengan kerangka kenegaraan yang dipilih dan ditetapkan. Sesuai atau tidak sesuai dengan persetujuan dan pakta dasar yaitu konstitusi, dan terutama lagi dengan jiwa konstitusi itu, l’esprit constitutionnel.

Bila terjadi ketidaksesuaian itu, maka terjadi sesuatu yang bisa dikatakan sebagai suatu diskrepansi sosial dan politik. Pada gilirannya diskrepansi menunjukkan adanya celah, jurang antara cita-cita dan tujuan.Yang tidak sabar segera muncul pikiran untuk ditukangi. Dalam bahasa teknis diperlukan adanya suatu engineering, perekayasaan sosial-politik—bukan dalam arti etis seperti penyalahgunaan kekuatan akan tetapi usaha terancang untuk membalikkan asimetria dengan campur tangan kebijakan. Kalau kemakmuran berhubung langsung dengan jumlah penduduk, maka engineering mengatakan pengurangan penduduk adalah solusi.

Namun, apa pun baiknya bentuk engineering/ perekayasaan, praktik perekayasaan sosial lebih sering terperosok ke jurang, dianggap melanggar ethos dan etika politik, dan akan menjerumuskan masyarakat ke dalam bentukbentuk cacat sosial-politik, baik sebagai hasil penggiringan ideologis maupun penggiringan sosial. Perekayasaan ideologis yang sering disebut sebagai “cuci otak” merusak individu sebagai pribadi manusiawi, dan hanya menjadi mesin negara dan itu pun menjadi mesin rusak.

Demokrasi memberikan kemungkinan lain dari engineering; bentuk lain yang dimaksudkan adalah tawar-menawar, bargaining, baik dalam arti bertukar pikiran maupun take and give dalam mengejar kepentingan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya. Logos mengharuskan adanya bargaining untuk menghindari apa yang disebut sebagai tyranny of the majority —hanya suara dan jumlah suara yang menentukan kebenaran. Logos juga mengatakan bahwa suatu kebenaran atau kebaikan bahkan bisa ditunjukkan, diungkapkan, dan dibela hanya oleh satu suara karena kesalahan yang dibela mayoritas tetap menjadi kesalahan dan kekeliruan betapa pun mayoritas itu berada di baliknya. Pengalaman Indonesia dalam masa penjajahan membuktikan itu dengan sangat elegan bahwa suara satu orang seperti Soekarno, satu orang Hatta, satu orang Sjahrir dengan superioritas etis tidak lebih buruk dari seluruh struktur kolonial dan mayoritas pembelanya.

Hanya demokrasi yang memungkinkan bargaining agar ekses itu dihilangkan—engineering sekelompok kecil dijaga untuk tidak terjadi, dan tirani mayoritas diatur sedemikian rupa sehingga tidak sepenuhnya berlangsung. Hanya itulah yang memungkinkan diskrepansi sosialpolitik bisa diatasi, dan konsensus hasil bargaining bisa dihasilkan, karena tirani mayoritas ditolak dan rekayasa minoritas tidak diberi peluang. Salah satu teknologi politik dan teknik kekuasaan untuk itu adalah penelitian.

Penelitian, Rasionalisme Politik, dan Pilihan Irasional

Politik bangsa ini dari hari ke hari diusahakan untuk dibuat semakin rasional dalam arti tujuan yang ingin dicapai diperiksa dan diteliti untuk memperoleh alat yang tepat demi pencapaian tujuan itu. Diskrepansi antara tujuan dan alat diusahakan untuk digerus seminimal mungkin, kalau perlu sampai ke titik nol. Dalam hal ini penelitian tidak lain dari sesuatu yang bermuka dua: di satu sisi itulah alat, akan tetapi di sisi lain adalah penjelmaan rasionalitas itu sendiri. Politik yang dirancang berdasarkan penelitian adalah politik rasional meski selalu digerus oleh irrational choice seperti kekerasan dalam hubungan dengan pemilihan umum, daerah atau nasional.

Namun, pilihan irasional di atas sama sekali tidak menghalangi melajunya politik rasional bangsa ini. Dalam hubungan itu penelitian menjadi menu harian. Penelitian tidak lain dari suatu upaya untuk menemukan yang tidak terbayangkan, mengangkat ke permukaan apa yang selama ini tidak mungkin diketahui dengan jalan biasa. Penelitian dengan demikian adalah penubuhan kemampuan primitif bernubuat dalam sistematika ilmu, meski tidak pernah boleh dilupakan bahwa penelitian adalah teknologi politik dan teknik kekuasaan juga.

Namun, di sana juga letak soal dengan penelitian yang menjamur pada masa kini, terutama penjajakan pendapat, yang sering lebih membingungkan daripada menuntun. Satu saja biro penelitian memalsukan data maka pada dasarnya seluruh dunia penelitian itu tenggelam dalam kepalsuan. Hal ini tidak berbeda jauh dari uang. Sekali beredar uang palsu, semua uang harus diterima sebagai palsu sampai terbukti sebaliknya, bad money drives out good money.

Untuk mengatakan gejala yang sama Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai a science without scientists, ilmu tanpa ilmuwan, dalam arti sangat khusus berikut ini. Pemalsuan penelitian lebih menunjukkan hubungan kekuasaan yang sangat tidak seimbang antara ilmuwan pariah dengan kekuasaan yang membungkam, slave and lord relations. Ilmuwan dipaksa untuk memberikan jawaban, yang dalam kata-kata Bourdieu, rapid, simple, quantitative answers, untuk memenuhi dahaga sang pemanggul kuasa. Semuanya malah melahirkan paradoks pahit, yaitu penelitian sebagai “penubuhan rasionalitas” justru melahirkan sendiri irasionalitas; dipaksa memeriksa false problems yang seharusnya dibinasakan oleh ilmu itu sendiri.

Penelitian kenegaraan selalu berada dalam situasi kritis itu. Dalam hubungan asimetris yang parah, ancaman itu selalu ada; dalam hubungan simetris godaan itu juga selalu mengganggu. Meski demikian, hanya dalam hubungan simetris suatu penelitian tentang masalah kenegaraan yang sangat dasar bisa memberi manfaat ketika mampu menunjukkan dua bentuk diskrepansi, seperti persepsi buruk tentang kenyataan yang bagus dan persepsi bagus tentang kenyataan yang buruk.

Pancasila Norma Dasar dan Hukum Dasar

Bukan maksud di sini untuk masuk ke dalam pertikaian pendapat tentang “empat pilar”— sesuatu yang sama sekali bukan semantik. Jauh lebih dari itu. Bila itu semantik, pertanyaan bisa dilanjutkan mengapa bukan “lima pilar” untuk menjadi dasar pentagonal suatu rumah kenegaraan; dan bukan “delapan pilar” untuk menjadi fondasi oktagonal suatu rumah kenegaraan. Karena itu, konsep “empat pilar” hanya boleh dan harus diterima sebagai suatu counter discourse yang pantas dilayani.

Ketika ada yang mengatakan bahwa diskursus politik Indonesia membuahkan hasil ketika Kamus Besar Bahasa Indonesia melembagakan makna pilar sebagai “dasar”, mungkin di sinilah titik persengketaan pikiran. Dengan bermakna sebagai dasar maka “pilar” menjadi inklusif untuk juga menjangkau Pancasila. Namun, yang kita hadapi dalam mendiskusikan Pancasila sebagai dasar di sini adalah dasar suatu konsep filsafat hukum, ketika dasar di bawah dasar itu tidak lagi ditemukan.

Pancasila diartikan sebagai dasar itu, yaitu menjadi dasar norma dan menjadi norma normans, norma yang mengatur segala norma dan bukan sekadar norma normata, norma yang diatur oleh norma lain, pandangan lain (Pranarka). Dengan demikian Pancasila menjadi dasar dari suatu hierarki norma dasar, hukum dasar, dan keputusan/kebijakan politik. Negara kesatuan adalah kebijakan dan keputusan politik yang harus dihormati ketika norma dasar itu diterima.

Pancasila selalu dikatakan sebagai tidak terpisahkan dari UUD 1945 dalam arti Pancasila menjadi sumber norma, atau norma segala norma, Grundnorm, dan sumber hukum, Grundgesetz, di atas mana semua kebijakan politik, kebijakan sosial, dan kebudayaan berpijak. Dengan demikian, membicarakan Pancasila dan konstitusi kembali lagi menjadi pembicaraan mengenai hal yang sama karena Pancasila is the Constitution, tanpa Pancasila konstitusi hampir tak bisa dipahami meski tanpa konstitusi Pancasila tidak bisa dikerjakan. Pancasila menjadi dasar yang tidak bisa digugat, baik dalam persepsi maupun dalam kenyataan. Penggugatan terhadapnya hanya membuahkan persoalan dan bukan penyelesaian.

Ketika Bhinneka Tunggal Ika, suatu berkas ideologis, dibahas dalam konsep seperti pluralisme, dan multikulturalisme ideologi itu sudah diturunkan ke bumi menjadi ideo-praxis. Pluralisme dan multikulturalisme yang kerap dipertukarkan itu lebih menjadi kenyataan dan tantangan suatu ideologi.

Pluralisme bukan saja berarti keragaman akan tetapi keterikatan satu sama lain dalam keragaman itu, ketika norma dasar menunjukkan kemampuannya menjadi pengikat. Tanpa keterikatan itu semuanya seperti batu yang terpisah satu sama lain karena tiadanya semen. Semen adalah rasa kesatuan antara satu kelompok dengan kelompok lain, persepsi tentang kesatuan, persepsi satu kelompok terhadap kelompok lain. Semuanya baru berarti kalau ditunjang oleh suatu kebijakan yang kuat. Tanpa kebijakan yang mengikat keragaman, maka ia hanya menjadi kenyataan telanjang bukan pluralisme akan tetapi pluralitas.

Kedua konsep besar di atas, yakni pluralisme dan multikulturalisme, yang tidak lain dari kenyataan dan tantangan ideologis Bhinneka Tunggal Ika, memperoleh penyelesaian di dalam suatu konsep besar lain, yaitu kewarganegaraan yang sama dan satu, citizenship yang dijamin oleh adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Kewarganegaan adalah suatu pencapaian ketika inklusivitas—pengakuan adanya ikatan di atas norma dasar—yang menjadi taruhan mendapatkan ikatan konstitusional. Dengan demikian, citizenship merupakan konsep yang bersifat dari atas, topdown, karena terikat oleh keputusan negara demi konstitusi untuk melindungi warga negaranya.

Sedangkan toleransi dalam pluralisme dan multikulturalisme adalah suatu konsep dari bawah, (tidak bisa dan tidak boleh dikatakan bahwa pemerintah toleran terhadap minoritas; pemerintah wajib melindungi minoritas) dalam interaksi antara sesama warga negara berdasarkan persamaan, egalitarianisasi, dan bukan sekadar egalitarianisme.

Seluruh komplikasi yang ditimbulkan adalah akibat dari pencarian sistematik yang dirangsang oleh politik rasional, dan rasionalisme politik yang membayangi keputusan politik pasca- Orde Baru. Otoritarianisme mematok tujuan dan berdasarkan tujuan itu semua sumber daya harus dikerahkan serta bila perlu dengan paksaan halus dan kasar. Segala alat demi mencapai tujuan adalah halal, dan tujuan dengan demikian menghalalkan setiap alat dan cara.

Demokrasi mengingkari itu karena proses lebih penting dari alat. Karena itu, bargaining menjadi salah satu alat andalan. Ketika demokrasi mengungguli otoritarianisme, proses menjadi penting, dan tujuan besar serta tujuan antara bisa didiskusikan. Rasionalisme politik dengan alat seperti penelitian, yang juga alat kebijakan, dengan demikian berkembang pesat.

Namun, kita terbata-bata ketika pluralisme tidak memenuhi harapan karena pluralitas terperosok ke dalam pertikaian etnik, agama, kelompok, dan sebagainya. Semua seperti kehilangan arah ketika korupsi, suatu jenis politik irasional yang bertentangan dengan rasionalisme politik, merajalela. Pengalaman itu mengharuskan adanya suatu norma normans, norma yang mengatur segala norma, dan norma yang menjadi tempat berpaling.•