Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Mendidik Warga Negara: Dari Karakter, Ketertaklukan, Lantas ke Mana?

Daniel Dhakidae

Daya tahan Pancasila terhadap perubahan bentuk negara—dari kesatuan, federal, kembali ke kesatuan—sungguh mengagumkan. Di mana kekuatannya? Salah satu jawaban yang bisa diberikan adalah bahwa Pancasila lebih besar dan lebih berarti daripada konstitusi; Pancasila lebih besar daripada negara kesatuan dan negara federal.

Kalau konstitusi dan bentuk negara adalah suatu fleeting phenomenon, maka Pancasila adalah inti dari inti karena itu ia menetap dan menentukan setiap jenis pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung. Pengalaman dengan tiga jenis rezim—Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, masa Reformasi—menunjukkan hal itu setandas- tandasnya.

Demokrasi Terpimpin mewariskan buku panduan yang disebut Tudjuh Bahan2 Pokok Indoktrinasi yang diterbitkan dan diedarkan Dewan Pertimbangan Agung. Format buku tersebut sungguh menakjubkan, ribuan halaman buku dengan sendirinya menunjukkan kuatnya komitmen pada apa yang disebut pendidikan kewarganegaraan, sehingga menghabiskan sumber daya adalah sesuatu yang dinilai pantas.

Ketika Demokrasi Terpimpin berkeinginan mendidik warganegaranya, maka yang dipikirkan adalah emansipasi; dan karena itu pikiran emansipatorislah yang menjadi penuntun pendidikan kewarganegaraan itu. Kaum terjajah harus meningkatkan kesadarannya dari orang tertindas menjadi orang merdeka.

Karena itu, revolusi yang disuarakan pada masa Demokrasi Terpimpin jauh-jauh lebih dimaksudkan agar yang menjadi warga negara itu adalah orang yang mampu, mau, dan sudah menanggalkan sifat lama kaum terjajah untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Ketika perusahaan asing dinasionalisasikan, pada satu sisi ada keinginan menguasai ekonomi agar modal berada di tangan sendiri; akan tetapi yang terdalam adalah memegang nasib sendiri di tangan sendiri dan dengan demikian budaya orang taklukan diusahakan untuk dikikis dan pengikisannya harus masuk ke sumbernya, yaitu exploitation de l’homme par l’homme di bidang ekonomi. Nasionalisasi adalah salah satu jalan ke arah itu. Karena itu, nation and character building harus ditafsirkan sebagai mengikis sifat budak dalam hubungan tuan-budak.

Pendidikan kewarganegaraan ketika Demokrasi Terpimpin ditumbangkan mengambil jalan, sadar atau tidak sadar, membalikkan apa yang sekurang-kurangnya ingin dicapai Demokrasi Terpimpin. Pendidikan kewarganegaraan di sini mengembangkan sifat submisif warganegaranya. Hampir seluruh penafsiran tunggal ideologi negara yang diinginkan adalah submission, takluk dan ketertaklukan seorang warga negara.

Warga negara yang baik adalah orang yang tahu apa tugasnya dan melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, dan di pihaknya tanggung jawab tidak lain adalah memberi kepada, dan tidak menuntut dari, negara. Pers yang baik adalah pers yang “bebas dan bertanggung jawab” dengan seluruh tekanan diberikan kepada “bertanggung jawab” yang tidak lain dari submission; mendidik diri menjadi patuh dan takluk, demi keselamatan negara adalah keberhasilan yang dipuja.

Dengan demikian ada paradoks di sana, yaitu dalam negara yang aman warganegaranya dididik untuk patuh karena negara selalu berada dalam ancaman. Pancasila harus dilatih dan dididik ulang karena seluruh bencana pada tahun 1965 adalah karena ada yang mau menggantikan Pancasila, dan dengan demikian menempatkan negara dalam keadaan bahaya.

Keamanan, bahaya, dan Pancasila berada dalam satu paradigma. Namun, dengan terikat pada “keamanan” yang dihasilkan adalah warga negara yang “gusar” dan ingin merubuhkan negara yang menjadi dasar dari seluruh paradigma politik di atas. Kejatuhan Orde Baru boleh ditafsirkan dari segi ini kalau pendidikan kewarganegaraan itu diambil menjadi salah satu unsurnya.

Masa nation and character building berlalu. Kesadaran akan keberhasilannya baru dialami setelah jauh-jauh hari masa itu hilang dari ingatan— kesadaran lahir ketika masanya hilang. Di pihak lain mengenang pendidikan kewarganegaraan Orde Baru menyakitkan. Namun, dua-duanya seolah-olah menuntut mengapa masa reformasi sekarang adalah masa tanpa panutan ideologis, tanpa buku, dan tanpa institusi.•