Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Meratapi Keberhasilan, Sambil Merindukan yang Harus Hilang

Daniel Dhakidae

Negara begitu nyata namun sekaligus begitu misterius. Negara nyata terutama dalam kekerasan yang “sah” yang harus diterima dalam keadaan apa pun. Kekerasan bisa dalam bentuk yang sangat kasat mata. Dalam hubungan ini, tidak ada kekerasan yang lebih hebat daripada kekerasan yang menyentuh dan menimpa tubuh seperti penangkapan, pengurungan, pemukulan, penyiksaan, pembunuhan, dan pembantaian. Kekerasan selalu meningkat dengan peningkatan modusnya, baik kualitatif maupun kuantitatif; dua hal itu selalu berbanding lurus.

Negara juga sangat nyata ketika para warganya merasakan keharusan berhadapan dengan berlapis-lapis birokrasi hanya untuk mendapatkan sepucuk tanda tangan yang tanpa itu tidak ada kegiatan apa pun bisa dilaksanakan. Dalam hal kekerasan, Orde Baru contoh terbaik, dan dalam arti berlapis-lapis rintangan merupakan pengalaman hampir tanpa akhir dalam birokrasi yang bisa dikatakan sebagai “diasak layu, dicabut mati”—perubahan sepertinya haram.

Pendidikan tak ayal meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan dan banyak hal lain lagi. Di pihak lain, bagaimana memaknakan penemuan bahwa sistem pendidikan, agama, misalnya, adalah alat halus, ideologis sifatnya, yang dipakai negara untuk menindas di satu sisi dan melanggengkan kepatuhan di sisi lain. Ujian nasional yang dipertahankan mati-matian dan menjadi “harga mati” adalah salah satu petunjuk ke sana. Unsur misterius terletak dalam paradoks besar bagaimana mungkin lembaga baik menjadi agen keburukan.

***

Namun, apa yang terjadi dengan negara reformasi dalam sepuluh tahun terakhir malah dalam banyak hal terbalik; ke-tak-tampak-an meruyak, the absence of the state. Salah satu bentuk kemangkiran adalah merajalelanya konflik-konflik horisontal atas dasar agama, dan etnis yang begitu saja dibiarkan, sehingga setiap kelompok bisa menjadi hakim sendiri tanpa memedulikan hukum.

Polisi menonton ketika kelompok Ahmadiyah digebuk di Banten. Polisi membela diri dengan mengatakan bahwa mereka tidak menonton; peristiwa terjadi karena provokasi korban yang menyebabkan tindak brutal tersebut. Yang bisa kita perhatikan di sini adalah berlangsungnya victimizing the victims, mengorbankan si korban, yang jelas-jelas bukan etika kepolisian. Sikap polisi di sini hanya melipatgandakan penderitaan korban yang “sudah jatuh ditimpa tangga” pula. Keputusasaan menyelimuti pihak korban dan para pembelanya, karena pembelaan demi keadilan oleh negara nyaris tidak dapat diharapkan.Tidak ada yang bisa memahaminya yang membuat unsur misterius semakin menjadi-jadi.

Bentuk terburuk mangkirnya negara kalau itu terjadi di dalam negara itu sendiri. Sejak militer terpinggirkan, polisi memegang peran dalam masyarakat. Sejak itu pula konflik di antara dua badan ini meningkat, sehingga istilah seperti gejala professional jealousy, kecemburuan profesional, adalah penamaan minimalis, karena ketiadaan nama yang lebih baik. Secara umum itulah situasi di mana satu sektor di dalam masyarakat tidak bisa menoleransi keuntungan sosial-politik-ekonomi yang diterima oleh sektor lain di dalam masyarakat dengan suatu konsekuensi kekerasan, baik simbolik maupun kasat mata. Namun, hampir tidak bisa membayangkan adanya saling serang antara polisi dan tentara yang terjadi di begitu banyak tempat di seluruh bangsa ini; tentara mengobrak- abrik penjara di Yogyakarta. Mengatakan bahwa semua hanya “oknum” mengkhianati kenyataan pahit itu.

Dalam hal pertama, hal agama, yang terjadi adalah suatu proses pembiaran yang bisa diduga berlangsung menurut jajaran komando— dalam suatu konflik massal tindakan hanya mungkin berdasarkan komando. Ini berarti adanya suatu tindakan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Sedangkan dalam hal kedua— polisi dan tentara serta penjara—yang terjadi adalah semata-mata tindak kekerasan demi kekerasan, sheer violence for the sake of violence, oleh badan-badan yang diberi hak dan kewajiban oleh rakyat untuk memakai kekerasan demi membela rakyat dan bangsa. Mangkirnya negara menjadi semakin tidak bisa dimengerti.

Dengan demikian bisa disaksikan di sini mengapa yang disebut sebagai mangkirnya negara lebih besar dari sekadar lelucon karena hilangnya peran negara itu berlangsung di dua ranah sekaligus, yaitu ranah negara dan ranah masyarakat sipil.

Secara sosial yang selalu bisa dimengerti adalah paham bahwa masyarakat merupakan sumber konflik, dan konflik itu baru bisa diredam kalau ada negara yang membawa kebudayaan, etik, dan moral, suatu paham yang diterima sejak ratusan tahun silam, antara lain seperti yang dikemukakan Thomas Hobbes (1558-1679), dengan diktum yang sampai hari ini masih hidup bellum omnium contra omnes, semua berperang melawan semua. Penyelesaiannya hanya negara yang bisa masuk dengan kekerasan sambil membawa kultur dan etik untuk memulihkan situasi “semua berperang dengan semua”.

Namun, yang terjadi di sini adalah negara mengobarkan perang di dalam dirinya sendiri.

***

Keruntuhan Orde Baru menandakan jatuhnya keping demi keping sumber kekuasaan dan negara dileburkan ke dalam masyarakat—yang disebut Paul Thomas sebagai collapsing the state within civil society. Masyarakat sipil mengambil alih kekuasaan. Di “ujung” penguasaan masyarakat sipil 2014 tiba-tiba muncul kerinduan akan “kehadiran negara” akibat dari bertahun- tahun kehilangan kehadirannya yang diucapkan dalam berbagai ungkapan seperti “negara lemah”, negara “otopilot” dalam berbagai upaya memajukan, dan membangun bangsa ini. Hampir tidak dapat dibedakan di sini adanya Schadenfreude, rasa senang karena negara hilang dan kerinduan mengapa negara hilang.

Sepuluh tahun terakhir bangsa ini maju ke depan tanpa memedulikan negara ada atau tidak— suatu keberhasilan—dengan seluruh konsekuensi sosial dan politik yang dibawanya. Namun, keberhasilan itu diratapi. Kerinduan menghadirkan kembali negara kuat versi Orde Baru adalah upaya menghancurkan keberhasilan itu.

Suatu paradoks juga tampak di sini ketika tuduhan negara otopilot terjadi justru ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, ketika pemilihan umum berlangsung secara rutin setiap lima tahun, dan tidak ada unsur apa pun yang (mampu) menginterupsi; ketika demokrasi Indonesia disebut sebagai “demokrasi terbesar” setelah India, dan Amerika Serikat; ketika Indonesia dinaikkan tingkatnya menjadi negara dengan middle income group, sesuatu yang baru terjadi sekarang dalam pemerintahan SBY, dan mendapat kehormatan diterima ke dalam kepemimpinan ekonomi dunia dengan menjadi anggota “G-20” karena kemajuan ekonomi tersebut.

***

Namun, di sini juga letak soal karena mempermasalahkan “negara otopilot” sesungguhnya menghunus dan mengacungkan pedang bermata dua. Pertama, kalau selama ini masalah “otopilot” itu dipersoalkan, maka semua ditempatkan dalam konteks melihat kegagalan kepemimpinan yang tidak lain dari mempersoalkan kegagalan negara yang bertumpu pada, dan bersimbolkan presiden dan kepresidenan. Kegagalan termaksud pada gilirannya berada pada dua ranah sekaligus, yaitu ranah koersif kenegaraan dan ranah a statesman’s imagination.

Pada ranah koersif diharapkan pengambilan keputusan dan tindakan untuk menyelesaikan konflik sosial yang selama ini dalam kasus-kasus besar tidak kelihatan adanya bayang-bayang negara, dan kepemimpinan negara. Sebuah keputusan Mahkamah Agung bisa begitu saja diabaikan oleh seorang bupati. Otoritas negara itu menjadi soal besar di sini; kegagalan menindak aparat di bawahnya tidak menunjukkan lain dari kegagalannya. Pada ranah imajinasi dari seorang negarawan diharapkan adanya pemikiran ke depan yang menarik suatu bangsa untuk mencapai yang tidak mungkin tercapai demi penaklukan suatu masa depan untuk meningkatkan harkat dan kemakmurannya.

Kedua, dengan mempersoalkan ini sebetulnya diabaikan suatu “keberhasilan” masyarakat sipil, civil society, yang diperjuangkan dengan menguras keringat dan darah untuk menumbangkan rezim otoriter Orde Baru ketika masyarakat sipil berhasil merebut kebebasan dan kemerdekaan untuk mengurus dirinya sendiri, dan menentukan tujuannya sendiri, dan mengorganisasikan dirinya sendiri demi tujuannya; itulah salah satu keberhasilan reformasi. Inilah yang diperjuangkan dan diperoleh ketika suatu rezim otoriter Orde Baru tumbang. Kebebasan dan kemerdekaan menjadi puncak keberhasilan sedangkan yang lain-lain adalah konsekuensi yang dengan sendirinya menyusul seperti kebebasan pers, kebebasan berorganisasi yang berpuncak pada pendirian partai-partai politik. Ketidakhadiran negara dalam hal ini lebih menunjukkan keberhasilan daripada kegagalan.

“Otopilot” dalam pengertian ini harus diterima sebagai keberhasilan karena harus ada take and give antara negara dan masyarakat dengan prinsip “society wherever possible, state wherever necessary”, semua yang bisa dikerjakan masyarakat diserahkan kepadanya, negara hanya campur tangan bila diperlukan. Pers cetak dan televisi telah berkembang sedemikian rupa, sehingga campur tangan negara lebih menjadi hambatan bukan bantuan. Dalam bidang kreatif masyarakat harus diberikan kesempatan seluas-luasnya. Sedangkan tindakan koersif negara terhadap pelanggaran hukum dan pemerkosaan hak asasi menjadi keniscayaan untuk menghindari suatu Hobbesian warfare di mana semua berperang melawan semua.

***

Namun, karena reformasi identik dengan demokrasi maka kenyataan “otopilot” seolaholah mempertanyakan secara mendasar tentang tujuan demokrasi itu sendiri. Mengajukan pertanyaan ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi persoalan berat dengan demokrasi itu sendiri—bila demokrasi elektoral itu ingin ditempatkan ke dalam paham kepemimpinan. Secara tradisional “pemimpin itu dilahirkan”, dan bukan dilatih. Pemimpin karismatik seperti Soekarno dan, dalam arti tertentu, Soeharto tidak memimpin karena dipilih akan tetapi memilih dirinya sendiri menjadi pemimpin.

Dalam arti itu pemimpin sama seperti penyair: poeta nascitur, penyair lahir dan bukan dibuat. Seorang bisa menjadi penyair karena dilatih meski dengan risiko besar lebih menjadi poetizer daripada a poet. Dalam masyarakat tradisional, sebagian besar ketua suku adalah kaum karismatik yang menjalankan kepemimpinan karismatik di tengah kaum bangsawan lokal karena keperkasaan, pengetahuan, local knowledge and local wisdom dan sebagainya: mereka lahir untuk itu.

Namun, demokrasi mengharamkan itu. Masa modern sangat jarang, untuk tidak mengatakan mustahil, menghasilkan kepemimpinan jenis itu. Ketika semuanya tidak berhasil memunculkan pemimpin, maka mesin elektoral dihidupkan dan dijalankan para pegawai di tengah konstituen yang pasif, yang lebih dikenal sebagai Golput, dan para swing voters, yang selalu dikatakan sebagai pemenang setiap pemilihan umum yang diselenggarakan selama reformasi.

Dalam hubungan itu yang dihasilkan adalah leaderless democracy karena homo politicus sejati adalah seorang yang penuh gairah, keputusan, dan tanggung jawab, passion, judgement and responsibility (Perry Anderson). Dengan kata lain, pemenang pemilihan umum tidak dengan sendirinya menjadi pemimpin dan menjadi negarawan yang tactful in coercion dan fruitful in imagination. Hal lain adalah memahami dunia “para politisi” itu sendiri yang begitu menguasai masa reformasi. Dua pemandangan berbeda muncul di sini. Kalau pada masa Orde Baru kita disuguhi pandangan hijau seragam militer; kini politisi profesional tersebar dalam seluruh jajaran berjas dan berdasi, dalam partai dari pusat sampai ke daerah, dalam dewan perwakilan pusat sampai ke puluhan provinsi, dan ratusan kabupaten dan kota.

Dua hal bisa menjelaskan hal ini. Pertama, dalam keadaan tertekan seperti masa kolonial dan masa otoriter berpolitik adalah vocation, panggilan. Hampir setiap nasionalis mengerjakan politik sebagai “panggilan”/vocation/Beruf dengan penuh risiko. Dalam hal ini panggilan itu berasal dari dua tempat, yaitu kenyataan di luar dan adanya sense of responsibility dari dalam hati seseorang. Bagi mereka berpolitik adalah menjalankan suatu panggilan yang pada gilirannya menunjukkan suatu hubungan metafisikal: berpolitik adalah demi suatu cita-cita dari Dia yang memanggil. Kedua, dalam masa kebebasan reformasi dengan dukungan finansial tinggi, politik tidak lagi dianggap sebagai suatu panggilan/vocation akan tetapi lebih menjadi profesi/karier; mereka bekerja untuk dibayar.

Dengan demikian, kita memiliki dua jenis politisi, untuk mengutip Max Weber, yaitu pertama mereka yang memilih politik demi suatu cita-cita atau yang secara populer demi idealisme; mereka hidup untuk politik, they live for politics. Kedua, adalah mereka yang memilih politik sebagai karier dari satu tingkat ke tingkat lebih tinggi. Mereka boleh dibilang sebagai politisi yang hidup dari politik, they live from politics. Politik lebih menjadi ladang tempat menanamkan kepentingan, dan mengambil keuntungan.

Dari sana jarang lahir pemimpin otentik karena para pemimpin, pada dasarnya, berasal dari mereka yang bukan hidup dari, akan tetapi hidup untuk, politik.