Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Oentoek Indonesia Raja

Daniel Dhakidae

Nada imperatif la Marseillaise, lagu kebangsaan Perancis, ”allons, marchons” “ayo, maju” selalu merangsang para ahli musik Indonesia untuk menyandingnya dengan nada imperial yang terpancar dari lagu kebangsaan Indonesia Raya menurut versi asli dari ujung-ujung tiga baitnya:

Bangoenlah djiwanja, Bangoenlah badannja

Oentoek Indonesia Raja.

Sadarlah hatinja, Sadarlah boedinja

Oentoek Indonesia Raja.

Madjoelah Negrinja, Madjoelah Pandoenja

Oentoek Indonesia Raja.

Suatu gerak progresi menakjubkan yang dikemukakan penggubah lagu kebangsaan di atas, yaitu dari “bangun, sadar, dan maju” dalam “bangoenlah jiwanya… sadarlah hatinja… dan majoelah negrinja” di mana semuanya bermuara pada ketunggalan tujuan, yaitu “Indonesia Raja”, Indonesia Besar, Indonesia yang lebih luas dari batas-batas yang dikenal setiap orang, karena Indonesia Raya harus lebih besar dari aslinya.

Ketika Wage Rudolf Soepratman menggubah lagu ini, besar kemungkinan bahwa penggubah sadar sekali tentang dua dimensi “Indonesia Raya”, yaitu yang intensif dan ekstensif. Lagu Indonesia Raya diharapkan dapat memadukan semangat untuk membawa dua-duanya ke dalam kenyataan.

Dengan berlalunya waktu dimensi ekstensif perlahan-lahan memudar sampai hilang dari kenangan kolektif bangsa ini pada hari-hari ini. Dari dimensi intensif selalu bermunculan pertanyaan dan juga tantangan seberapa tinggi dan besar “kebangoenan badan”, seberapa dalam “kesadaran boedi”, dan seberapa jauh “kemadjoean Pandoenja.”

Para Pendekar Indonesia Raya

Sejarah mencatat puluhan cendekiawan bangsa yang bukan hanya berminat pada––akan tetapi, meluangkan waktu untuk mengolah konsep Indonesia Raya. Di sini dikemukakan beberapa protagon dari generasi tua yang pendapatnya pantas didiskusikan lagi pada masa kini.

Pertama adalah Tan Malaka. Bahwa belasan tahun sebelumnya, masa-masa sebelum tahun 1942, wacana politik tentang Indonesia Raja beredar sudah menjadi pengetahuan umum. Akan tetapi, dari buah tangan Tan Malaka, kita tahu bahwa konsep Indonesia Raya bukan sekadar hidup dalam angan-angan, tetapi menjadi sesuatu yang ingin dikerjakan secara politik, dan bahkan dalam bayang-bayang suatu pekerjaan administratif.

Pertanyaan utama baginya bagaimana mewujudkan Indonesia Raya. Dari Tan Malaka pula kita tahu bahwa kerayaan bukan suatu karunia dewata, tetapi hasil dari suatu power game yang sangat menguras tenaga dan sumber daya. Posisi keterjajahan, dengan sangat pasti, bagi cendekiawan sekaliber Tan Malaka, adalah posisi yang tidak memungkinkan impian kerayaan. Bangsa terjajah adalah bangsa tertunduk dan ketertundukan dengan sendirinya menutup pandangan, karena hanya pandangan luas memungkinkan kerayaan. Kerayaan hanya mengenal kaki langit yang menghasilkan lagi kaki-langit dan kaki-langit lain. Ia terbatas akan tetapi raya dan kerayaan hanya mengenal batas yang dirumuskan sendiri yang selalu lebih besar dari aslinya.

Dalam hubungan itu, hanya ke Jepang masa itu pandangan harus diarahkan. Sebagian besar kaum terdidik dan cendekiawan pada umumnya dengan sedikit sekali kekecualian, seperti Sjahrir dan Amir Sjarifuddin untuk menyebut dua nama penting dalam urusan ini, mengarahkan pandangannya ke Jepang. Fasisme Jepang tidak menjadi halangan bahkan menjadi daya tarik utama seperti yang akan dikemukakan di bawah ini. Daya tarik utama fasisme Jepang adalah pandangannya tentang harga-diri, harga-bangsa, dan harga-negara bagi bangsa yang tertunduk.

Tiga-tiganya menjadi motivasi utama mengapa Jepang menjadi sasaran pandangan yang sebegitu menariknya, sehingga ketertundukan kepada Jepang bukan hanya diterima sebagai harga yang harus dibayar demi harga-diri, harga-bangsa, dan kelak harga-negara, akan tetapi dalam gerak ajaib menjadi perluasan pandangan itu.

Paradoks inilah yang harus dipecahkan demi Indonesia Raya. Paradoks inilah yang dipertaruhkan, karena proses menjaga ketegangan tersebut pada gilirannya menjelaskan jatuh dan bangun sejarah Indonesia Raya. Dengan demikian, ketertundukan kepada Jepang menjadi modalitas dengan mana dialektika antara kemerdekaan—yaitu menjaga harga-diri, harga-bangsa, dan harga-negara—dan keterjajahan, terutama imperialisme Barat cq Belanda, bisa dipecahkan dan mendapatkan sintesis baru.

Di sini muncul Soekarno sebagai super-pendekar yang mengolah ketertundukan demi Indonesia Raya.

Jepang Sebagai Kaki-langit

Indonesia Raya hanya bisa dipahami bila ditempatkan dalam tiga konteks penting yang ingin dicapai. Pertama bidang ideologis dan kedua bidang industri dan industrialisasi Jepang yang melahirkan kehausan Jepang akan Lebensraum, wilayah hidup orang Jepang. Ketiga, adalah rasisme Barat yang lebih menjadi phenomenon kapital Barat dalam tahap imperialisme global versi sebelum Perang Dunia Kedua ketika ditolak menjadi mitra sejajar dalam Liga Bangsa-Bangsa. Barat harus tetap lebih tinggi daripada Jepang betapa pun tingkat industri mereka sama.

Tiga hal di atas mungkin tidak melahirkan, akan tetapi menjadi unsur-unsur terpenting bagi militerisme Jepang yang semakin meningkat setelah Perang Dunia Pertama. Semua menimbulkan rasa sakit yang merasuk dalam-dalam. Rasa sakit itu masuk ke dalam pemikiran, dan kerja filosofis Jepang. Mungkin terlalu berlebihan, malah akan mendjadi simplistis bila dikatakan ada reaksi langsung dalam dunia intelektual dan ideologis di Jepang, karena kesadaran itu bertumbuh perlahan-lahan tapi pasti dengan pertumbuhan pikiran yang begitu sistematik, sehingga tidak ada kata lain daripada lahirnya suatu filosofi perlawanan terhadap Barat dengan memakai filosofi Barat pula.

Kalau negara-negara Barat menolak asas persamaan, maka respons di dalam dunia pemikiran dan ideologis di Jepang mengambil kekuatan dari dalam diri Jepang sendiri, untuk diproyeksikan ke dalam diri Asia, bila ditarik sampai jauh ke Asia secara keseluruhan. Dengan demikian, pemikiran tentang nasionalisme besar Asia, dan nasionalisme kecil di berbagai negara individual, mendapatkan dasar-dasar kuat yang secara intelektual tercermin dalam pandangan kaum cendekiawan Jepang.

Peran sentral dipegang dan dimainkan oleh apa yang disebut sebagai “the Kyoto School”, Kyoto tetsugakuha, dengan peran kuat dimainkan oleh Profesor Nishida Kitaro, yang oleh sebagian kelompok di Jepang disebut sebagai ultra-nasionalis bahkan “fasis.” Hal yang memberi kesan fasis adalah pandangan mereka tentang bangsa yang harus berdiri di atas individu yang dibela Nishida ketika dikatakannya bahwa “the idea that greater levels of unity were greater moral goods,” semakin tinggi suatu kesatuan dalam masyarakat semakin besar nilai moralnya.

Dalam pandangan semacam itu, kesatuan berlangsung bertingkat-tingkat dari keluarga, kampung, kota, wilayah, dan bangsa serta akan mencapai suatu kesatuan tertinggi dalam negara. Bilamana logika itu dilanjutkan maka ujungnya adalah negara menjadi sumber moral suatu bangsa yang tidak bisa tertandingi.

Pandangan-pandangan semacam inilah—semakin tinggi unit kesatuan semakin tinggi nilai moralnya—-menyusup masuk ke dalam dan menjadi pandangan resmi sebagaimana dipakai Perdana Menteri Fumimaro Konoe ketika memproklamasikan “the New Order of East Asia”, Orde Baru Asia Timur, yang diumumkan 3 November 1938. Dengan demikian, pandangan suatu aliran filosofis masuk menjadi benang-benang yang merajut paham fasisme Jepang. Dari aliran inilah berasal untuk pertama kalinya paham “Co-Prosperity Sphere”, Dai Tōa Kyōeiken, yang kelak menjadi buah bibir fasisme militer Jepang seterusnya.

Barat adalah masa lalu bilamana periodisasi sejarah dibuat berdasarkan kegiatan utama umat manusia di sekitar Laut Tengah, Atlantik, dan Pasifik. Kebudayaan Barat hanya berlangsung pada masa Laut Tengah dan Atlantik. Kinilah abad Pasifik yang berubah menjadi a hegemonic centre of the globe, pusat hegemonik dunia.

Mohammad Yamin dan Indonesia Raya

Dengan logika ini, Indonesia Raya adalah pemenuhan cita-cita moral tertinggi. Paham itu menggoda sebagian besar kaum cendekiawan bangsa ini, baik yang beraliran kiri maupun kanan. Ia menggoda Mohammad Husni Thamrin, ketika terpenuhi apa yang dikatakannya sebagai de broederschap van alle Asiatische rassen, persaudaraan dari ras-ras di Asia.

Di sinilah muncul Tan Malaka sebagai meteor yang pada dasarnya tidak berkaitan dengan seluruh pemikiran Kyoto tetsugaku-ha. Tan Malaka sama sekali tidak berkenan di mata Jepang, sebaliknya Soekarno adalah anak emas yang bersedia menjadi “pion” Jepang demi Indonesia Raya.

Namun, di pihak lain, permusuhan Tan Malaka dengan Jepang, khususnya dalam hal Indonesia Raya, lebih merupakan persaingan dari dua pendukung dari satu ide yang serupa dengan titik tolak yang berbeda ketika Indonesia Raya menjadi bayang-bayang Asia Raya. Dalam pandangan Tan Malaka, hanya dengan bekerja bersama-sama Nippon, kita akan dapat mencapai cita-cita Indonesia Raya dalam Lingkungan Asia Raya.

Tan Malaka tidak mempersoalkan paham Indonesia Raya Soekarno dan Hatta, akan tetapi lebih mempertanyakan bagaimana paham itu diturunkan ke bumi. Dalam hubungan itu dia berkata bahwa dia pulang berhampa-tangan ketika mencari tulisan kedua pemimpin itu dan tidak menemukan solusi persoalan, antara lain, bagaimana tata Negara Asia Raya, bagaimana kedudukan Indonesia Raya dalam Asia Raya cetakan militer Jepang itu.

Bilamana Tan Malaka mempertanyakan realisasi administratif Indonesia Raya, Mohammad Yamin adalah duta Indonesia Raya yang pantang mempersoalkan paham dan yakin menemukan cara menurunkannya ke bumi. Dari semuanya dialah yang paling patetis. Konsekuensi yang ditariknya adalah suatu sapuan besar sejarah yang mencoba menarik hubungan ekonomi-politik antara Majapahit dan Indonesia modern yang dalam cara berpikirnya tidak-bisa-tidak harus menelurkan Indonesia Raya.

Sebagaimana Soekarno mendaku semua wilayah di atas mana Nederlandsch Indië terbentang menjadi Indonesia, demikian pula Yamin, seluruh wilayah di atas mana Astadwipa Nusantara warisan Majapahit terbentang di sanalah wilayah Indonesia Raya. Dengan begitu, cita-cita Yamin adalah mengembalikan Astadwipa, pulau yang delapan, karena kini hanya menjadi Saptadwipa, pulau yang tujuh, dengan akibat suatu pendakuan teritorial menjadi sine qua non.

Kata-kata yang diucapkan Yamin sangat menjelaskan apa yang dimaksud di atas.

“[m]embersihkan daerah Astadwipa Nusantara pulau jang Delapan daripada pendjadjahan, kembali kepangkuan daerah Indonesia dengan mengakui kemerdekaan masing2 bagian jang telah tertjapai. Sebelum Angkatan Bangsa 1960 mentjapai tahun 2000 semoga lahirlah konsepsi ketatanegaraan jang Angkatan Bangsa 1945 belum berdaja menjusun dan melaksanakannja. Revolusi Indonesia jang belum selesai selalu memperingatkan …bahwa sesungguhnya kemerdekaan jalah hak segala bangsa; oleh sebab itu pendjadjahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Lenjaplah segala enclaves dan hilanglah status seperdua enclaves di pulau Singapura, dan bersatulah kembali daerah dan Bangsa Indonesia dalam Republik Indonesia Raja dengan daerah dan Bangsa Indonesia di Semenandjung Melaju, Kalimantan Utara, Irian Barat, Singapura, Timur Dilly, sehingga terbentuklah dalam abad XX ini djua Bangsa Indonesia diatas wilajah Nusantara dipulau jang Delapan.”

Dalam kacamata masa kini, semuanya yang seperti mimpi ketika tak ada seorang pun tahu dari mana asalnya, mengapa igauan Yamin tahun 1960-an bergema lagi pada 2007. Dari segi ekonomi-politik yang disebut sebagai gema itu terbalik-balik dari yang dipikirkan Yamin sendiri dalam apa yang disebut sebagai perjanjian pertahanan dengan Singapura. Calon perjanjian itu, yang seolah-olah memberi angin kepada Tumasik, nama Singapura pada zaman Majapahit, untuk menjelajahi Astadwipa gagal dan digagalkan. Namun, “oentoek Indonesia Raja” dia membangkitkan kenangan akan Astadwipa dari sisi yang sama sekali lain, dan membuat Yamin takkan pulas dalam istirahat abadinya.

Perjanjian pertahanan tersebut memberikan kemungkinan pasukan asing Singapura berlatih empat kali setahun di pulau-pulau Astadwipa yang disusun berdasarkan kode “Alpha One, Alpha Two, and Bravo”, yaitu Kepulauan Riau dan Natuna. “Astadwipa”, seperti kita lihat, berhadapan muka-dengan-muka dengan “Alpha one-two-and-Bravo.” Indonesia berhadapan tidak dengan Tumasik, akan tetapi dengan Singapore, garis depan modal global.

Mungkin tidak banyak anggota dewan perwakilan yang ingat akan Astadwipa ketika menolak meratifikasi perjanjian tersebut. Namun, ketika calon perjanjian pertahanan tersebut ditolak, masyarakat politik pada dasarnya dibagi dua. Bagi kaum pragmatik inilah pengingkaran proses perjanjian antarbangsa dan langkah sumbang dari upaya untuk sedikit menukarkannya dengan sejemput keuntungan (material), kalau ada.

Akan tetapi, bagi kaum idealis-nasionalis penolakan ini sekurang-kurangnya memperlambat runtuhnya secara drastis paham “Indonesia Raya” dari magnet sebelum perang—bagi Soekarno, Husni Thamrin, Sam Ratulangie, dan tentu saja Yamin sendiri—menjadi tragedi dalam kasus “ganyang Malaysia” setelah perang, untuk tidak menjadi lelucon abad ini