Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Problem dan Masa Depan Sektor Pertahanan

Rahadi T Wiratama

Meskipun reformasi telah berlangsung lebih dari satu dekade, bidang pertahanan masih menyisakan sejumlah agenda perubahan. Proses pengambilalihan seluruh jaringan dan aset bisnis militer ke tangan pemerintah, misalnya, baru dapat diselesaikan pada tahun ini, setelah menempuh waktu sepanjang 10 tahun pasca-Orde Baru Soeharto. Di samping itu, wacana menjadikan Markas Besar TNI di bawah Departemen Pertahanan—sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola demokrasi yang menghendaki prinsip civilian control terhadap institusi militer—masih belum terlaksana sepenuhnya, meski kedua institusi itu telah dipisah secara formal. Agenda tak tuntas ini juga mencakup proses “sipilisasi” jajaran pengambil keputusan di Departemen Pertahanan yang masih diisi sejumlah personel militer.

Lebih dari itu, terutama di tubuh TNI Angkatan Darat, masih terdapat agenda yang “menggantung”, khususnya menyangkut postur organisasi TNI di tingkat wilayah. Struktur komando TNI hingga saat ini masih didasarkan pada—atau masih sejalan dengan—pembagian wilayah administrasi pemerintahan sipil. Struktur tersebut merupakan warisan Orde Baru yang menempatkan TNI, terutama TNI-AD, sebagai pemerintah “bayangan” yang berfungsi menjamin dan menjaga keamanan dalam negeri. Pelaksanaan fungsi keamanan dalam negeri yang dijalankan TNI-AD itu memunculkan biaya sosial dan politik cukup mahal. Ketika fungsi keamanan dalam negeri ditangani langsung kepolisian—sebagai konsekuensi logis dari proses demokratisasi pasca-1998—struktur komando teritorial TNI tetap tidak berubah.

Dengan demikian, di antara berbagai agenda reformasi, sektor pertahanan kerap dianggap “paling alot” dibanding sektor lain. Sektor pertahanan yang pada masa Orde Baru disatukan dengan sektor keamanan agaknya sangat sulit “mengunyah” apalagi “menelan” obat generik bermerek demokrasi dan HAM. Sebagai mantan aktor utama dalam format politik otoriter-represif negara Orde Baru, dan karenanya memiliki sisa-sisa kekuatan dan berbagai vested interest, maka tidak terlalu mengherankan bila upaya reformasi di sektor pertahanan harus menempuh jalan panjang, berliku dan melelahkan.

Selain masih menghadapi sejumlah agenda perubahan mendasar dalam bentuk redefinisi dan reposisi, sektor pertahanan juga dihadapkan pada persoalan dan tantangan bersifat teknis-operasional dalam bentuk reaktualisasi peran baru, terutama profesionalisme personel, ketersediaan anggaran dan pengadaan alutsista, termasuk revitalisasi industri strategis. Semua itu memunculkan pemikiran, bahwa sektor pertahanan memerlukan perhatian khusus. Terlebih lagi lingkungan global mengalami perubahan pesat dan pada gilirannya ikut memperkuat asumsi bahwa ancaman eksternal akan semakin kompleks, baik sifat maupun bentuknya. Sektor pertahanan memang membutuhkan perubahan besar-besaran tanpa bisa ditawar lagi.

Metodologi Survei

Jumlah Responden:

2.000 orang

Status Responden:

Anggota rumah tangga/ keluarga pemilik telepon residensial dan berusia minimal 18 tahun

Teknik Sampling:

* Systematic sampling berdasarkan buku telepon residensial

 

* Rumah tangga pemilik telepon yang bertempat tinggal di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia

Domisili Responden:

* Jawa, 65 persen (1.300 responden)

* Luar Jawa, 35 persen (700 responden)

Margin of Error:

± 2,1 persen

Pengumpulan Data:

20-23 November 2009

 

Karena itu, upaya melibatkan masyarakat untuk ikut serta “memikirkan” agenda persoalan serta masa depan bidang pertahanan menjadi sangat penting artinya. Sebagai bagian dari proses demokrasi, suara publik menyangkut kebijakan negara, terutama sektor pertahanan, agaknya patut untuk didengar. Dalam konteks itu pula Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyelenggarakan suatu kegiatan pengumpulan pendapat umum yang dilakukan melalui survei dengan tema “Problematik dan Masa Depan Pertahanan RI.”

Diharapkan, upaya itu dapat menghimpun informasi lebih lengkap terkait pandangan serta harapan publik terhadap sektor pertahanan. Secara khusus survei ini mengungkap (1) pandangan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja, problematik dan tantangan sektor pertahanan dewasa ini dan; (2) harapan serta keinginan masyarakat terhadap masa depan sektor pertahanan, setidaknya dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Penting untuk dicatat, pengumpulan pendapat umum ini tidak mencakup semua aspek. Terdapat aspek tertentu dalam sektor pertahanan yang tidak hanya memerlukan pemahaman khusus, tetapi juga memerlukan penanganan khusus. Persoalan menyangkut prinsip civilian control terhadap institusi militer, misalnya, berada di luar jangkauan pengumpulan pendapat umum ini. Beberapa aspek digali melalui pengumpulan pendapat umum ini dibatasi hanya pada jenis-jenis informasi tertentu yang bersifat umum, dan dianggap dapat dipahami masyarakat. Sebagaimana lazimnya pengumpulan pendapat umum, pendapat publik atas persoalan pertahanan memang belum tentu mencerminkan fakta persoalan sesungguhnya. Ia lebih merupakan snapshot. Walaupun hasil pengumpulan pendapat umum ini lebih merupakan “kesan” dan harapan publik secara umum, pendapat mereka tetap penting untuk didengar.

Bagi sebagian besar masyarakat, ancaman dari luar (eksternal) yang paling membahayakan kepentingan nasional Indonesia ternyata bukan dalam bentuk invasi militer asing. Di antara berbagai bentuk ancaman paling membahayakan, adanya kemungkinan invasi militer asing ke wilayah Indonesia hanya diyakini oleh 6 persen anggota masyarakat saja. Sebagian besar masyarakat justru menganggap bentuk ancaman luar paling membahayakan adalah ancaman ekonomi (43%). Ancaman berikutnya yang dianggap paling membahayakan kepentingan nasional Indonesia berwujud ancaman ideologi-politik (26%) dan sosial-budaya (19%) (lihat, Grafik 1)

Grafik 1. Jenis Ancaman Asing yang Paling Membahayakan bagi Kepentingan Nasional Indonesia (%)

Lantas, bagaimana dengan kemungkinan ancaman invasi militer asing ke wilayah Indonesia dilihat dari segi daya tangkal TNI sebagai kekuatan utama pertahanan RI? Apakah TNI mampu menangkal? Bagaimana pandangan publik terhadap persoalan ini? Menanggapi persoalan itu, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa TNI pada dasarnya memiliki kemampuan mengawal keutuhan wilayah NKRI dari kemungkinan serangan militer asing. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat keyakinan terhadap kemampuan TNI menangkal kemungkinan tersebut (68 persen merasa yakin dan 7 persen merasa sangat yakin). Hanya sebagian kecil me-ragukan kemampuan daya tangkal TNI terhadap agresi militer asing (16 persen kurang yakin dan 6 persen tidak yakin) (lihat, Grafik 2).

Grafik 2. Tingkat Keyakinan terhadap Kemampuan TNI dalam MempertahankanKeutuhan Wilayah NKRI dari Kemungkinan Serangan Militer Asing (%)

 

Dari kemungkinan terjadinya invasi militer asing ke wilayah Indonesia, hanya sebagian kecil saja anggota masyarakat (11%) yang menganggap potensi itu akan muncul dari wilayah daratan Indonesia yang berbatasan dengan negara asing. Sebagian besar anggota masyarakat justru menganggap kemungkinan invasi militer asing akan selalu terkait dengan wilayah perairan Indonesia, baik melalui pulau-pulau yang berbatasan dengan laut internasional (47%) maupun serangan langsung melalui wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan perairan internasional (38%). Pandangan demikian boleh jadi mengindikasikan masyarakat cukup paham dengan realitas geografis Indonesia (lihat, Grafik 3).

Grafik 3. Jenis Wilayah yang Paling Rawan terhadap Ancaman Militer Dari Luar (%)

Konsisten dengan pandangan semacam itu, sebagian besar masyarakat (69%) juga menghendaki agar TNI ditempatkan di wilayah perbatasan, dan hanya sebagian kecil yang mendukung gagasan penempatan TNI di tengah masyarakat (25%) sebagaimana terjadi saat ini. Itu berarti struktur komando TNI, terutama TNI-AD, yang selama ini didasarkan atau mengikuti pembagian wilayah administrasi pemerintahan, perlu dipertimbangkan kembali. Ada semacam harapan dari masyarakat agar penempatan TNI lebih disesuaikan dengan potensi ancaman militer asing serta realitas geografis Indonesia. Pandangan umum seperti itu agaknya sejalan dengan berbagai public discourse pada era Reformasi belakangan ini yang menuntut TNI, terutama TNI-AD, untuk segera menata ulang struktur komando warisan Orde Baru itu (lihat, Grafik 4).

Grafik 4. Penempatan (Wilayah) TNI

Sementara itu, menyangkut sosok negara yang paling potensial mengancam Indonesia, hasil survei ini agaknya tidak terlalu mengejutkan. Dalam menanggapi persoalan itu, Malaysia—lebih dari negara mana pun di kawasan Asia Tenggara—dipandang oleh sebagian besar masyarakat (60%) memiliki potensi ancaman militer terhadap Indonesia. Berbagai peristiwa ketegangan militer di wilayah perbatasan kedua negara belakangan ini boleh jadi ikut membentuk persepsi yang cenderung “sentimentil” itu, meskipun sulit dibuktikan apakah negeri jiran itu sungguh-sungguh menjadi ancaman militer bagi Indonesia. Cukup menarik, meskipun persentasenya lebih kecil daripada Malaysia, Australia (13%) juga dipandang sebagai negara yang memiliki potensi ancaman militer. Hal menarik berikutnya, meski persentasenya sangat kecil bahkan jauh lebih rendah dibanding Australia, Amerika Serikat yang jaraknya ribuan mil dari Indonesia dianggap memiliki potensi ancaman militer bagi Indonesia (2%) (lihat, Grafik 5).

Grafik 5. Negara yang Memiliki Potensi Menjadi Ancaman Militer bagi Indonesia (%)

 

Hal yang agak sedikit mengejutkan dalam survei ini adalah sebagian besar anggota masyarakat menghendaki Indonesia tampil sebagai kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara. Harapan ke arah itu didukung oleh 73 persen anggota masyarakat. Hanya 23 persen yang menolak posisi semacam itu. Sampai batas tertentu, gagasan semacam ini dapat dimaknai sebagai sikap yang kurang sejalan dengan prinsip hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence) sebagai landasan etik hubungan antarbangsa. Prinsip itu mengandaikan suatu negara perlu menahan diri agar tidak menjadi ancaman militer bagi negara lain. Posisi sebagai kekuatan militer yang disandang suatu negara dalam kawasan tertentu, potensial membuat cemas negara-negara di sekitarnya. Namun, di sisi lain, pandangan itu juga dapat ditafsirkan sebagai harapan terselubung agar TNI lebih memperlihatkan kinerjanya sebagai alat utama pertahanan yang selama ini kurang dirasakan masyarakat—tanpa disertai maksud agar Indonesia menjadi “penguasa” militer di kawasan Asia Tenggara dalam arti sesungguhnya (lihat, Grafik 6).

Grafik 6. Indonesia Menjadi Kekuatan Militer Di Asia Tenggara

 

Konsisten dengan persepsi sebelumnya bahwa wilayah perairan Indonesia berada dalam posisi rawan atas kemungkinan invasi militer asing, maka bukan kebetulan bila sebagian besar masyarakat menganggap perlunya pengembangan Angkatan Laut sebagai prioritas utama kebijakan pertahanan (45%). Sementara pengembangan Angkatan Darat dan Angkatan Laut masing-masing didukung oleh 30 persen dan 18 persen anggota masyarakat (lihat, Grafik 7). Upaya pengembangan ke arah itu dianggap terkait erat dengan aspek alutsista. Alat utama sistem senjata (alutsista) tak pelak merupakan salah satu unsur penting bagi pengembangan kemampuan TNI di masa mendatang.

Grafik 7. Angkatan yang Pengembanganya Perlu Diprioritaskan (%)

 

Belakangan ini, persoalan alutsista TNI kerap menjadi sorotan dan perbincangan publik yang secara hipotetis dapat dinyatakan sebagai “memprihatinkan.” Penilaian tentang kondisi alutsista TNI semacam itu ditegaskan oleh hasil survei ini. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa alutsista TNI jauh dari memadai (75%) dan hanya sebagian kecil yang meyakini kondisi alutsista TNI tidak seburuk yang diduga (20%) (lihat, Grafik 8).

Grafik 8. Penilaian terhadap Peralatan Pendukung dan Persenjataan yang Dimiliki TNI Saat Ini (%)

 

Di sisi lain, di tengah keprihatinan terhadap kondisi alutsista TNI, masyarakat masih menilai positif kemampuan Indonesia dalam mengembangkan alustsista di dalam negeri. Sebanyak 78 persen anggota masyarakat yakin bahwa pengadaan alutsista dapat dikembangkan sendiri oleh Indonesia melalui industri persenjataan dalam negeri. Hanya sebagian kecil yang meragukan kemampuan Indonesia dalam pengembangan industri semacam itu (19%) (lihat, Grafik 9) Dalam kerangka itu, barangkali cukup logis jika hanya sebagian kecil anggota masyarakat (12%) yang mendukung pengadaan alutsista dari luar negeri. Bagian terbesar anggota masyarakat tampaknya juga menghendaki pengadaan alutsista dapat dikembangkan sendiri. Sikap ini dinyatakan dalam argumentasi agak berbeda. Pertama, alutsista perlu dikembangkan sendiri dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan (44%) dan, kedua, alutsista perlu dikembangkan saat ini juga (41%) (lihat, Grafik 10).

Grafik 9. Tingkat Keyakinan terhadap Kemampuan IndonesiaMembangun dan Mengembangkan Industri Persenjataan (%)

 

 

 

Namun demikian, meski sebagian besar mendukung pengembangan alutsista TNI secara mandiri, masyarakat umumnya menolak jika upaya itu dilakukan hingga tingkat pengembangan senjata nuklir. Hasil survei ini membuktikan bahwa penolakan terhadap upaya pengembangan persenjataan nuklir didukung oleh 56 persen anggota masyarakat dibanding mereka yang berpandangan sebaliknya (35%). Boleh jadi masyarakat lebih berharap pengembangan industri alutsista secara mandiri itu terbatas pada jenis-jenis persenjataan konvensional, dan bukan jenis senjata pemusnah masal. Pandangan itu menunjukkan bahwa pengembangan senjata nuklir tidak akan memperoleh dukungan luas. Ini adalah semacam isyarat agar siapa pun yang berniat mengembangkan persenjataan nuklir di Indonesia untuk segera mengurungkan niatnya (lihat, Grafik 11).

 

Grafik 10. Pengadaan Peralatan Pendukung dan Persenjataan untuk TNI  (%)

Grafik 11. Sikap terhadap Pengembangkan Persenjataan Nuklir (%)

 

 

Di samping menyoroti soal sistem pendukung dan alutsista TNI, survei ini juga memfokuskan perhatian pada persoalan kemampuan personel TNI terkait peran dan fungsinya sebagai alat utama sistem pertahanan Indonesia. Dari sejumlah opsi yang ditanyakan, sebagian besar masyarakat (69%) menjatuhkan pilihan pada upaya optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia di TNI untuk meningkatkan kemampuan TNI dibanding opsi kebijakan lainnya. Sementara opsi kebijakan penambahan personel TNI dan penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara sebagai upaya meningkatkan kemampuan TNI masing-masing hanya mendapat dukungan 17 persen dan 11 persen (lihat, Grafik 12).

Grafik 12. Peningkatan Kemampuan TNI (%)

Grafik 13. Penambahan Anggaran Belanja TNI (%)

 

Dalam pandangan masyarakat, optimalisasi profesionalisme personel TNI bukannya tanpa biaya. Sebagian besar masyarakat (79%) menyatakan tidak keberatan terhadap pemikiran tentang perlunya peningkatan anggaran belanja TNI. Hanya sebagian kecil (12%) berkeberatan terhadap gagasan itu (lihat, Grafik 13). Sementara pada sisi lain, pemikiran tentang perlunya pemasukan negara melalui pangkalan militer asing yang menyewa sebagian wilayah tertentu di Indonesia bukan merupakan kebijakan populer. Sebagian besar anggota masyarakat (90%) menolak tegas kemungkinan semacam itu, dan hanya sebagian kecil (6%) yang memberi dukungan (lihat, Grafik 14).

Grafik 14. Pangkalan Militer Asing Di Indonesia (%)

 

Separatisme, konflik dan kekerasan komunal, serta terorisme di era Reformasi merupakan rangkaian peristiwa yang cukup mengganggu kehidupan sosial di Tanah Air. Sampai tingkat tertentu, rangkaian peristiwa semacam itu juga memengaruhi dinamika politik serta menjadi salah satu agenda penting bagi pengelola keamanan nasional. Sejauh mana peristiwa tersebut memengaruhi keamanan nasional? Bagi sebagian masyarakat, baik gerakan separatis (87%), konflik dan kekerasan komunal (90%) maupun terorisme (97%), merupakan aktivitas yang dapat menjadi ancaman membahayakan bagi keamanan dalam negeri. Dari ketiganya yang dianggap paling membahayakan keamanan nasional adalah terorisme ketimbang konflik dan kekerasan komunal serta gerakan separatis (lihat, Grafik 15). Hal cukup menarik, meskipun rangkaian peristiwa konflik dan kekerasan selama satu dasawarsa terakhir dianggap membahayakan keamanan nasional, sebagian besar masyarakat (77%) justru merasa dirinya aman. Hanya 23 persen saja masyarakat yang merasa tidak atau kurang aman (lihat, Grafik 16).

Grafik 15. Aktifitas yang Membahayakan Keamanan Nasional (%)

 

 

 

Grafik 16. Rasa Aman (%)

 

Catatan Penutup

Salah satu aspek penting dari hasil pengumpulan pendapat umum ini mengisyaratkan sektor pertahanan, terutama struktur komando militer, memerlukan perubahan dalam rangka mengantisipasi ancaman eksternal sejalan dengan dinamika perubahan global. Itu berarti strategi kebijakan pertahanan tidak saja perlu mempertimbangkan sumber dan bentuk ancaman eksternal, tetapi juga upaya lebih serius mempertimbangkan realitas geografis Indonesia. Di sisi lain, meski secara umum TNI telah menerima prinsip-prinsip demokrasi sebagai pilihan sejarah dan telah melakukan penyesuaian kelembagaan, struktur komando teritorial, terutama di lingkungan TNI-AD, agaknya belum difungsikan sesuai dengan tuntutan perubahan. Harus diakui reformasi di tubuh TNI belum sepenuhnya tuntas. Proses transisi dari doktrin TNI masa lalu, yang membentuk struktur komando teritorial, menuju posisi TNI baru sejalan dengan proses demokratisasi agaknya masih terus berlangsung hingga melewati satu dasawarsa reformasi.

Persoalan ini mengandaikan perlunya reorganisasi TNI secara menyeluruh, terutama soal keberadaan komando teritorial (Koter). Gagasan itu kerap disalahtafsirkan sebagai upaya “pembubaran” personel TNI yang bernaung di bawah sistem komando teritorial. Pandangan semacam itui tentu saja tidak pada tempatnya mengingat gagasan reorganisasi Koter lebih terletak pada kebutuhan mengubah orientasi dan bentuk organisasi, bukan rasionalisasi personel. Boleh jadi tantangan dan persepsi baru atas kemungkinan ancaman itu justru mengandaikan perlunya menambah jumlah personel TNI di semua angkatan.

Sepuluh tahun reformasi agaknya perlu dijadikan momentum penting bagi upaya me-nuntaskan agenda reformasi internal TNI, terutama menyangkut keberadaan koter. Atas dasar itu, gagasan mengubah struktur Koter menjadi semacam military base yang menjalankan fungsi pertahanan militer murni agaknya layak untuk dipertimbangkan.1 Dalam konteks ini, Departemen Pertahanan Republik Indonesia sebagai penentu kebijakan utama pertahanan militer sekaligus perwujudan otoritas kontrol sipil terhadap militer perlu memiliki rencana strategis menyangkut reorganisasi kelembagaan koter, termasuk realokasi personelnya.

Namun, hingga saat ini Departemen Pertahanan belum sepenuhnya dapat menempatkan Markas Besar TNI di bawah kendalinya, sebagaimana yang dituntut oleh prinsip-prinsip civilian control dalam kerangka demokrasi. Pemisahan fungsi-fungsi perumusan kebijakan pertahanan yang merupakan domain sipil dengan Markas Besar TNI sebagai domain teknis-operasional militer tentunya merupakan salah satu perubahan mendasar dan penting di era Reformasi. Dilihat dari sudut cita-cita re-formasi, Departemen Pertahanan yang belum sepenuhnya dapat menempatkan Markas Besar TNI di bawah kendalinya, jelas merupakan tantangan tersendiri.

Sementara itu, pada tingkat teknis-operasional, tantangan sektor pertahanan dengan TNI sebagai alat utamanya juga tidak kalah pelik. Anggaran, kemampuan organisasi dan personel, serta alutsista selama ini selalu menjadi kendala yang memengaruhi kinerja TNI. Padahal, dilihat dari variasi, sifat dan bentuk tantangan yang dihadapi Indonesia, kebutuhan untuk mempertajam skala prioritas anggaran, pengembangan profesionalisme personel serta dukungan teknologi peralatan pendukung, menjadi pilihan yang tak bisa dielakkan lagi bagi TNI dewasa ini.•

 

 

Data Responden

* Domisili Responden

 

* Kelompok Umum Responden

 

 

* Agama Responden

 

* Tingkat Pendidikan Responden

 

Pekerjaan Responden

* Pengeluaran Rumah Tangga Responden