Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Siti Musdah Mulia: Jadikan Agama sebagai Landasan Etis, Bukan Politis

Siti Musdah Mulia

Perkembangan Islam politik di dunia selama dua sampai tiga dasawarsa terakhir sangat fenomenal. Revolusi Iran 1979 membuka suatu babak sama sekali baru dalam percaturan politik dunia. Peristiwa “9/11”, meski tidak memiliki hubungan langsung, juga membuka pandangan baru tentang Islam dengan membelah dunia menjadi dua bagian saling bertentangan: Islam damai vis a vis Islam radikal.

 Di sisi lain, perkembangan pesat Islam ke Barat membuka peta sama sekali berbeda dari segi sosia/politik. Eropa sudah bukan lagi milik ras kulit putih dan Kristen. Ia telah menjelma menjadi ajang multikultur. Demikian pula Amerika. Pertanyaannya bagaimana masalah integrasi, terutama di Eropa, yang bercampur-baur dengan rasisme dan persoalan dengan kaum pendatang bisa diselesaikan secara tuntas?

Dampak serupa terjadi di Indonesia dengan dimensi sedikit berbeda. Masalah yang dihadapi memang tidak sama dengan masalah di negara-negara Barat, namun imbas gerakan Islam internasional tentu akan membawa dampak tidak kecil bagi Indonesia. Bagaimana pandangan Indonesia terhadap perkembangan Islam di dunia? Apakah Islam Indonesia dapat memberi kontribusi bagi perkembangan peradaban dunia yang lebih baik? Untuk membedah persoalan itu, Prisma berdialog dengan Ketua Dewan Pengurus Harian Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia. Berikut cuplikan dialog MA Satyasuryawan dengan peraih Yap Thiam Hien Award 2008 itu.

 

Prisma: Perhatian dunia terhadap Islam mengalami perubahan cukup berarti dalam satu dekade terakhir. Ada yang berpikir positif, tetapi tidak sedikit yang paranoid. Secara garis besar dunia Barat masih memiliki cara pandang rasisme dalam melihat dan menilai Islam, terlebih pascaperistiwa “9/11”. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi?

Siti Musdah Mulia: Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan lebih dahulu tentang umat Islam secara makro. Islam dan umat Islam sebenarnya tengah dibebani soal-soal kesejarahan sebagai umat yang pernah berjaya dan besar. Kalau kita mencermati sejarah abad ke-9 sampai abad ke-13, Islam pernah memiliki kejayaan dengan munculnya Kerajaan Usmani. Wilayah kekuasaannya terbentang luas, mulai dari jazirah Arab sampai ke utara perbatasan Perancis, selatan sampai ke India bahkan hingga ke Asia Tenggara. Itu sebuah wilayah amat sangat luas. Memasuki pertengahan abad ke-20, mereka terpecah-belah dan mulai dicabik-cabik kolonialisme.

Sebagai umat atau sebagai bangsa yang pernah besar, Islam seolah-olah mengalami sindrom dan selalu membayangkan kebesaran dirinya sebagai penguasa dunia. Ia sulit atau bahkan tidak bisa menerima keadaan yang telah berubah. Semestinya umat Islam melakukan semacam introspeksi; kejayaan Islam sudah lewat. Sekarang, kita harus bekerja keras dan mau membuka mata bahwa Barat itu bukan saingan. Barat bisa dijadikan mitra dan tempat belajar, serta jangan dilihat dengan penuh prasangka.

Di dalam Islam ada ayat yang menyebutkan bahwa manusia itu hidup dalam proses; ada kalanya berada di atas dan terkadang berada di bawah. Dalam posisi seperti sekarang, Islam seharusnya menerima Barat dengan segala kemajuannya. Itu merupakan sebuah pencapaian yang diperoleh dengan belajar dan bekerja keras. Introspeksi, rendah hati, dan mau belajar itulah yang seharusnya dibangun oleh umat Islam, sehingga tidak melihat Barat sebagai musuh atau penjajah. Persepsi umat Islam selama ini, Barat senantiasa dikaitkan dengan kolonialisme dan imperialisme.

Sebaliknya, Barat yang identik dengan non- Islam juga harus lebih banyak “belajar”. Sikap rasisme mereka terhadap kaum muslim memang membuat kita merasa tidak nyaman dan jengkel. Terus terang, sebagai seorang muslim saya merasakan hal itu. Sekarang ini, khususnya di tingkat perguruan tinggi, mereka gencar mendengungkan pentingnya pendidikan multikulturalisme dan pluralisme agama. Namun, itu hanya semacam jargon saja, belum terbangun dalam kehidupan bermasyarakat. Alih-alih mengupas soal negara Islam, mereka malah memajukan konsep pendidikan multikulturalisme dan pluralisme; kesadaran itu justru tumbuh lebih dulu di Barat yang notabene nonmuslim.

Pendidikan soal pluralisme itu seharusnya wajib diajarkan tidak hanya di kalangan elite saja, tetapi juga dimulai dari tingkat dasar (anakanak). Bagaimana dalam keluarga? Memberi pemahaman tentang pentingnya menghargai orang tidak seiman, tidak seagama, adalah nilainilai yang wajib diterapkan kepada setiap anggota keluarga. Contohnya ketika saya diundang untuk mengajar di EHESS, Paris, pada 2007. Waktu kuliah berakhir, seorang mahasiswa di sana mengatakan, “ternyata ada orang yang berjilbab, tetapi pandangannya begitu liberal dan terbuka seperti Anda”. Saya menjawab panjang lebar, “iya, karena kamu selama ini menggeneralisasi semua orang. Mestinya kamu belajar bahwa jilbab dalam Islam itu tidak selamanya berarti simbol keterkungkungan. Boleh jadi saya mengenakan jilbab hanya karena fashion. Namun, karena sejak kecil tidak punya pilihan, lama-kelamaan saya merasa nyaman dengan apa yang saya kenakan. Itu bukan karena saya terbelenggu. Saya bisa saja menanggalkannya, tetapi saya memilih untuk menggunakannya. Itu tidak ada hubungannya dengan teologi. Jadi, Anda seharusnya memahami bahwa tidak semua orang (perempuan) yang memakai burka (cadar) atau jilbab itu bagian dari pandangan teologis”. Saya berkata seperti itu, sehingga Anda tidak perlu tegang menghadapi perempuan yang memakai burka atau lelaki yang memelihara janggut. Anggaplah itu sama dengan fashion yang terkadang menguat dan kadang-kadang menurun. Jadi, perlu perhatian khusus untuk melihat hal semacam itu.

Karena itu, kedua belah pihak – muslim dan nonmuslim — harus sama-sama melakukan introspeksi diri untuk membangun sebuah budaya baru yang lebih baik. Budaya baru yang dimaksud adalah bagaimana membangun dan menyemai sikap untuk senantiasa menghargai orang lain. Penghargaan pada perbedaan. Jadi, kelompok negara-negara maju yang selalu diidentikkan dengan nonmuslim dan kelompok negara-negara berkembang yang kerap dilabelkan dengan Islam harus sama-sama belajar. Kita tidak bisa berharap hanya umat Islam saja yang harus belajar, mereka juga harus belajar.

Prisma: Barat tampaknya juga memiliki sindrom terhadap sejarah Islam. Inikah sumber dari munculnya rasisme?

MM: Itu dia. Keduanya – Barat dan Islam — harus berubah. Barat tidak bisa mengklaim bahwa seluruh kemajuan sains dan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh selama ini adalah monopoli mereka. Tidak. Bangsa-bangsa Roma dan Arab, terutama negeri-negeri Islam abad pertengahan, juga banyak memberi sumbangan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada satu bangsa atau komunitas yang mengklaim kemajuan teknologi itu mutlak miliknya. Pasti ada sumbangan dari peradaban sebelumnya. Arogansi kebangsaan dan arogansi agama harus dieliminasi secara bertahap. Tidak bisa kalau hanya satu pihak yang dituntut untuk berubah. Tidak mungkin. Umat Islam juga harus berubah. Meminjam istilah Cak Nur (almarhum Nurcholish Madjid; red), umat Islam sekarang berada dalam posisi sebagai konsumen.

Kaum muslim juga harus diberi “pencerahan” bahwa fenomena umat Islam di berbagai negara, khususnya Barat, sama sekali berbeda dengan umat Islam di Indonesia. Sebagian besar umat Islam di Eropa adalah para imigran. Negara-bangsa yang kedatangan para imigran tentu saja harus menyikapinya dengan hatihati, sebaliknya para imigran harus berupaya dengan berbagai cara untuk dapat bertahan hidup di negara baru itu. Ini yang harus dipahami dalam konteks kesetaraan.

Berbeda dengan umat Islam Indonesia. Kita tidak boleh memperlakukan kelompok-kelompok nonmuslim seperti imigran. Mereka ada bersama kita sejak dulu, bahkan sebelum negeri ini terbentuk. Jadi kita harus bedakan perlakuannya. Dalam banyak diskusi, kelompok- kelompok konservatif dan radikal kerap membandingkan perlakuan nonmuslim terhadap umat Islam di Mindanao atau di Perancis. Bila ditelisik lebih dalam, umat Islam di Filipina dan Perancis adalah imigran. Mereka punya banyak persoalan amat sangat berbeda dengan persoalan yang dihadapi nonmuslim di Indonesia. Itu harus dipahami tidak hanya secara sosiologis, tetapi juga secara politis.

Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana membangun satu kesadaran di kalangan umat Islam bahwa kondisi umat Islam di berbagai wilayah di dunia ini amat beragam. Ada umat Islam sebagai mayoritas pribumi. Ada umat Islam dalam posisi sebagai imigran dan minoritas. Ada juga umat Islam yang bukan imigran, seperti di Kanada. Mereka hidup dan telah lama menetap di negara itu dan merasa memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Jadi, untuk memahami kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia, kita harus melihat keanekaragaman itu sebagai sebuah keniscayaan.

Prisma: Dari mana kita harus memulai membangun pemahaman itu?

MM: Kita harus mulai merekonstruksi dan membangun budaya egaliter, budaya menghargai orang yang memiliki pandangan dan keyakinan berbeda. Mengeliminasi budaya yang tidak menghargai orang lain, termasuk budaya patriarkis, harus dimulai dari tingkat paling dasar, keluarga. Misalnya, membangun demokrasi. Sulit diharapkan seseorang akan bersikap demokratis, menghargai dan menerima orang lain apa adanya bila di dalam keluarganya sendiri dia tidak mempraktikkan sikap itu. Saya sering berbincang-bincang dengan beberapa anggota DPR. Saya mengatakan kepada mereka bagaimana mungkin Anda bisa mengapresiasi dan mendengar pendapat orang lain, asisten Anda, masyarakat Anda, rakyat banyak, bila Anda sendiri tidak pernah mau mendengar pendapat anak dan istri di rumah tangga Anda sendiri. Karena itu, yang sangat penting bagi saya adalah bagaimana pendidikan di dalam keluarga bisa mengajarkan orang tentang pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan nilainilai hak asasi manusia. Semua harus dimulai dari keluarga.

Prisma: Apakah pendidikan multikulturalisme dan pluralisme bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar hingga sekolah menengah atas?

MM: Seharusnya bisa. Rahima (salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam; red) pernah melakukan sebuah penelitian tentang pendidikan agama di Jakarta. Kesimpulan dari hasil penelitian itu amat mencengangkan. Pada tingkat elementer saja pendidikan agama telah menabur dan mengajarkan kebencian terhadap orang berbeda keyakinan. Bagaimana kita bisa membangun? Saya kerap mengatakan kepada pengelola pendidikan formal di negeri ini, terutama Kementerian Agama yang mengelola pendidikan agama dan Kementerian Pendidikan Nasional yang mengelola pendidikan umum, “kalian tidak sungguh-sungguh mengelola pendidikan nasional kita!” Saya sudah lama menginginkan pengelolaan pendidikan di Indonesia berada dalam satu atap. Menyatukan atau mengintegralkan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena dua kementerian yang mengelola pendidikan telah menghasilkan warga negara yang tidak memahami satu sama lain. Mereka yang mengenyam pendidikan umum dan pendidikan agama kan sama-sama anak bangsa. Saya melihat pengelolaan pendidikan model dua pintu seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi masa depan Indonesia. Kita seharusnya mendidik anak-anak Indonesia yang ujungnya adalah memiliki visi keindonesiaan, keberagaman, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hanya dengan pendidikan model satu pintu kita bisa menghasilkan warga negara dan warga bangsa yang tangguh di masa akan datang. Itu kritik saya kepada dunia pendidikan.

Prisma: Bila demikian, apa yang salah dengan pendidikan agama di Indonesia?

MM: Dari pengalaman saya, pendidikan agama di negeri ini hanya mengajarkan hal-hal bersifat legal formal; pada ritual-ritual formal. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam semua agama gagal ditanamkan dalam pendidikan agama di Indonesia. Seharusnya dalam diri setiap anak didik ditanamkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, penghargaan terhadap sesama manusia, cinta lingkungan, dan sebagainya. Saya yakin, semua agama mengajarkan nilai-nilai itu. Coba perhatikan mata pelajaran agama yang diajarkan kepada anak-anak kita. Hampir semuanya berupa hafalan ayat dan surat-surat dalam kitab suci, hafalan teks. Karena pengajaran dan pendidikan agama lebih banyak menekankan simbol-simbol dan hal lain bersifat legal formal, bukan pada penanaman nilai-nilai seperti disebut di atas, maka kita gagal membuat seseorang menjadi orang yang berspiritualitas, mengasihi sesama, mencintai lingkungan, dan berempati kepada sesama.

Prisma: Apakah munculnya radikalisme di sebagian kelompok Islam juga merupakan buah dari pengelolaan pendidikan yang salah?

MM: Iya. Mayoritas umat Islam di Indonesia memiliki pandangan cenderung konservatif. Dengan memasukkan ideologi militan, pandangan itu bisa jadi berubah menjadi radikal. Kita selama ini bermimpi dan senantiasa menganggap umat Islam Indonesia moderat dan cinta damai. Itu sebenarnya tidak punya dasar yang kuat, karena pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia adalah pemahaman yang konservatif. Sementara mereka yang berpandangan moderat, kondusif bagi bangunan demokrasi dan hak asasi manusia, hanya segelintir saja seperti Gus Dur (almarhum Abdurrahman Wahid; red) atau Cak Nur. Berapa banyak orang semacam itu di Republik ini? Amat sangat sedikit. Mayoritas yang konservatif bila diberi pemicu ideologis sedikit saja bisa berubah menjadi teroris atau fundamentalis. Apa perbedaan konservatif dengan fundamentalis? Kelompok pertama menganggap dan memahami agama semata-mata dari aspek ritual saja, tidak mengandung politis-ideologis. Sedangkan fundamentalis sarat muatan politis dan ideologis, bukan sekadar spiritual.

Prisma: Pada ranah internasional, Islam Indonesia dikenal sebagai Islam yang moderat. Tampaknya warna moderat Islam Indonesia hanya ada di wajah elite-nya saja, sementara sebagian besar masyarakat masih konservatif?...

MM: Ya. Selama ini elite agama dan elite politik di Indonesia memiliki pandangan keindonesiaan amat sangat kokoh. Contohnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Mayoritas jamaah kedua gerakan keagamaan terbesar di Indonesia itu konservatif, namun karena elite masing-masing organisasi memiliki komitmen tinggi pada nasionalisme dan demokrasi, maka yang muncul ke permukaan adalah pandangan yang moderat.

Saya melihat dan banyak mempelajari kiprah NU yang luar biasa hebat. Misalnya, mantan Rais Aam Syuriah NU Kyai Haji Ahmad Siddiq yang menyatakan bahwa ideologi Pancasila adalah final untuk Indonesia. Beliau tidak pernah belajar dan membaca teori-teori demokrasi dari Barat. Beliau murni orang Islam Indonesia yang bacaannya kitab-kitab kuning, tetapi perspektif kebangsaannya amat luar biasa. Beberapa hari silam, kami mendiskusikan tentang Kyai Haji Hasyim Ashari. Konon, sebelum mengeluarkan pernyataan dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Bung Karno mendatangi dan meminta KH Hasyim Ashari mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan Tanah Air. Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia. Ini hal menarik. Para ulama, entah dari NU, Muhammadiyah, atau yang lain, juga memiliki perspektif tentang nasionalisme dan keindonesiaan yang besar. Ini menjadi sumbangan berharga bagi dunia internasional bahwa Islam Indonesia ada yang seperti itu.

Saya tidak tahu apakah masih ada pemimpin yang memiliki perspektif seperti itu di masa depan, yang mencerminkan organisasi Islam dan mewakili mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Kita memang masih punya tokoh seperti Buya Syafi’i Ma’arif, dan saya berharap di masa depan ada pemimpin yang memiliki kualitas setara Gus Dur atau Buya Syafi’i. Saya takjub melihat ulama-ulama NU masa itu yang menilai keislaman mereka tidak akan luntur bila berbicara tentang Pancasila. Mereka tidak gamang. Mereka sangat agamis dan sangat spiritual, tetapi mampu berbicara tentang keindonesiaan secara fasih.

Sekarang, elite agama cenderung menganggap diri salah bila berbicara tentang nasionalisme. Itu juga terjadi di kalangan politikus atau pejabat pemerintah yang jarang atau bah kan tidak pernah bicara tentang bagaimana membangun nasionalisme. Apakah ada menteri, atau bahkan presiden, bila berbicara atau pidato mengatakan “kita harus mempertahankan keindonesiaan kita atau Indonesia ini harus kita perjuangkan”? Tidak ada! Kita sudah kehilangan makna. Kalau dari kalangan mereka saja tidak muncul semangat untuk membela keindonesiaan, apalagi dari kalangan agama.

Prisma: Menurut Anda, apakah munculnya kelompok-kelompok fundamentalis merupakan ekses dari penerapan otonomi daerah?

MM:. Ada tiga hal. Pertama, otonomi daerah itu salah kaprah. Konsep otonomi daerah adalah bagaimana menyejahterakan rakyat dengan membawa pelayanan publik semakin dekat kepada daerah. Tidak semua kebijakan diambil dan diputuskan di tingkat pusat. Sebagian kewenangan diberikan kepada daerah agar pemerintah daerah lebih powerful dan mudah melayani masyarakat; menyejahteraan masyarakatnya dengan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, dalam praktik tidak seperti itu. Muncul kompetisi di tingkat daerah, memperbanyak dan merebut sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan kelompok. Demokrasi dalam era reformasi sekarang ibarat membuka jendela. Tidak hanya udara segar, tetapi juga masuk segala macam angin termasuk virus. Agaknya, secara struktural dan kultural kita kurang siap menghadapi kondisi ini.

Dengan dalih demokrasi, semua kelompok di negeri ini merasa berhak menuangkan segala pandangan dan tindakan. Itulah alasan yang dipakai kelompok-kelompok tertentu yang mengalami situasi represif semasa Orde Baru. Mereka mengambil kesempatan untuk tampil lebih ekspresif. Kalau kita mempelajari kemunculan kelompok-kelompok fundamentalis Islam di berbagai belahan dunia, mereka justru tumbuh subur di negara-negara yang baru “melahirkan” demokrasi. Mereka menggunakan hak mereka atas nama demokrasi. Apakah Hizbut Tahrir atau partai-partai model Ikhwanul Muslim atau sejenis dengan itu bisa tumbuh subur di Malaysia atau Mesir? Kelompok-kelompok seperti itu sulit berkembang di negaranegara otoriter-represif. Mereka hadir di Indonesia dalam era baru demokrasi seperti sekarang. Sebagian orang mengatakan itu “anak haram demokrasi”, namun saya lebih suka menyebutnya cacat demokrasi.

Kedua, pemerintah gagal “menyejahterakan” rakyat. Beberapa kelompok Islam menilai itu sebagai kegagalan Pancasila dan kegagalan pemerintah sekuler. Solusinya adalah mencari alternatif ideologi (Islam) dan bentuk pemerintahan (Islam). Dalam salah satu panel diskusi, misalnya, Abu Bakar Ba’asyir sempat bertanya kepada saya, “Musda, kamu itu dapat melihat tidak, sudah 65 tahun negara kita menganut negara sekuler, negara Pancasila. Apa yang kamu dapat? Negara kita semakin lama semakin korup. Saya melihat pemerintah yang menggunakan prinsip demokrasi Pancasila tidak pernah bisa dan mampu membenahi korupsi, atau tetap pada kondisi korup.” Katakata tersebut terus terang membuat saya miris. Di situ ada semacam gugatan bahwa Indonesia tidak akan pernah bisa benar bila tetap memakai sistem Pancasila. Hal yang ingin saya katakan di sini adalah kenapa pemerintah tidak bisa menjadi lebih baik. “Tidak akan pernah bisa benar” itu justru semakin memperkuat keinginan segelintir orang untuk mengubah ideologi negara ini.

Ketiga, pengaruh kekuatan global. Kebijakan dan perlakuan negara-negara besar seperti Amerika Serikat terhadap negara-negara Islam, khususnya Iran, Irak, Afganistan, dan Palestina, sering tidak manusiawi dan selalu menggunakan kekerasan. Ini dilihat oleh masyarakat/ umat Islam sedunia sebagai titik balik untuk mengkristalkan diri, mempertegas identitas diri dan politik. Saya pernah mengatakan kepada Condoleezza Rice (mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat 2005-2009; red) pada 2007 untuk berhenti menggunakan kekerasan sebagai solusi, karena kekerasan tidak bisa menyelesaikan apa pun. Ia hanya akan melahirkan kekerasan baru. Umat Islam sedunia akan marah dan merasa diperlakukan tidak adil.

Prisma: Negara-negara besar tentu punya alasan untuk memilih dan menerapkan kebijakan yang dianggap penting dan mendukung kepentingan negara mereka?

MM: Mungkin ada negara-negara Barat yang menempuh kebijakan seperti itu. Namun, keduanya – Barat dan Islam – harus sama-sama melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Karena itu, jangan mengharapkan Amerika Serikat berubah jika kamu sendiri tidak mau mengubah sikap. Pada masa pemerintahan Presiden Bush, saya pernah mengatakan kepada teman-teman yang menggemari kekerasan, “mestinya kalian berkolaborasi saja dengan rezim Bush, karena sama-sama menyenangi kekerasan. Dunia ini mungkin bisa menjadi lebih damai.” Kita tidak bisa menyelesaikan masalah apa pun dengan jalan kekerasan! Sesungguhnya banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik dari perjalanan sejarah bahwa kekerasan tidak akan pernah memberi solusi apa pun bagi peradaban manusia di muka bumi ini. Memang, kelompok-kelompok fundamentalis atau kelompok-kelompok intoleran di Indonesia kain menguat. Pemerintah kita sendiri juga cenderung tidak tegas dan tidak netral.

Prisma: Tidak tegas dan tidak netral seperti apa?

MM: Dalam kasus Ahmadiyah, misalnya. Kalau pemerintah tegas dan berjalan sesuai dengan acuan (Pancasila, Konstitusi, dan aturan perundang-undangan) dalam melihat semua persoalan di negeri ini, maka tidak ada alasan untuk membubarkan atau bahkan menghilangkan kelompok itu. Siapa pun yang bertindak anarkis terhadap kelompok itu harus dikenakan sanksi hukum yang berlaku di negeri ini. Namun, di lapangan, masyarakat dan aparatur keamanan negara terkadang bersikap mendua. Bahkan, beberapa orang polisi bertanya keheranan kepada saya, “Lho, ibu kan bukan Ahmadiyah kenapa ibu belain Ahmadiyah?” Saya balik mengatakan, “kamu ini polisi yang dibayar dengan pajak negara. Kamu harus bekerja sesuai dengan undang-undang, bukan berdasarkan keyakinan agama kamu!”

Begitu pula ketika saya berbicara dalam sebuah seminar tentang kelompok-kelompok sempalan dalam Islam yang diselenggarakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebagai psikolog, saya mengkritisi pandangan teologis Lia Eden atau siapa pun. Di tengah acara seminar, seorang jaksa bertanya, “Saya heran. Ibu tidak setuju dengan pandangan teologis Lia Eden, tetapi kenapa Ibu mati-matian membela dia?” Bukan main. Seorang jaksa tetapi tidak bisa membedakan bidang tugasnya sebagai aparatur negara dan kewajiban sebagai orang beragama. Sebagai muslim bisa saja saya tidak suka dengan kelompok-kelompok itu, tetapi sebagai warga negara saya tidak bisa meminta negara menghancurkan atau mengkriminalisasi kelompok itu. Saya tidak mengerti apakah polisi di negeri ini mendapat mata pelajaran civic ketika dulu duduk di bangku sekolah. Seharusnya dia bisa membedakan tugasnya sebagai aparat keamanan dan kewajibannya sebagai orang beragama. Banyak juga orang yang mengatakan kepada saya, “Bu, kok bela-belain sih, Ibu kan orang beragama.” Begitu pula wartawan yang mempertanyakan tulisan saya tentang homoseksual, “Ibu kan dari kalangan agama?” So what, gitu lho! Apakah karena saya dosen agama lantas tidak boleh membela kelompok-kelompok itu? Mereka itu adalah manusia dan warga negara yang ditimpa ketidakadilan di negeri ini. Apakah mereka tidak patut dibela?

Prisma: Sepertinya orang memandang agama layaknya sebuah keyakinan politik paling benar dan harus dibela mati-matian berapa pun harganya….

MM: Sebagai bangsa, kita belum selesai merumuskan hubungan antara agama dan negara. Di tingkat aparatur negara pun tidak jelas. Coba perhatikan salah seorang menteri yang baru-baru ini bicara hendak menghapuskan Ahmadiyah dari Indonesia. Dia seorang pejabat tinggi negara, dan mestinya ada proper test, antara lain, apakah dia memiliki visi kebangsaan untuk layak menjadi menteri di negeri ini. Ini sangat penting. Partai politik asal pejabat tinggi itu boleh saja tidak setuju dengan keberadaan Ahmadiyah, tetapi sebagai menteri dia tidak boleh bicara seperti itu.

Prisma: Apakah mungkin memisahkan hubungan antara agama dan negara?

MM: Tidak mesti seperti itu. Negara sekuler sekali pun boleh mengurus soal-soal agama. Dalam banyak instrumen hak asasi manusia internasional, misalnya, disebutkan bahwa negara sekuler boleh mengurus ranah privat terkait dengan agama menyangkut lima hal.

Pertama, menyangkut public order, negara harus turun tangan mengatur. Umpamanya, sebagai seorang muslim saya wajib salat, tetapi tidak boleh di tengah jalan raya. Bila salat di tengah jalan raya, saya akan ditangkap karena melanggar keteraturan publik.

Kedua, menyangkut public health. Misalnya, ada agama yang mengajarkan tidak boleh imunisasi, melarang keluarga berencana (KB), dan lain-lain. Hal-hal itu bertentangan dengan kesehatan publik.

Ketiga, menyangkut public safety. Misalnya, pengendara sepeda motor tidak memakai topi helm dengan alasan tidak mau membuka sorban yang dikenakannya. Apa pun alasannya, dia tetap harus ditilang oleh polisi.

Keempat, menyangkut public moral (“kesusilaan publik”). Misalnya, ajaran agama yang mengharuskan umatnya tidak memakai busana.

Kelima, tidak boleh mengganggu hak orang lain. Itu semua tertera dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, dan Indonesia sudah meratifikasi beberapa instrumen itu.

Hal lain, banyak orang salah kaprah dengan apa yang dilakukan Perancis belakangan ini. Saya telah mempelajari beberapa aturan perundang- undangan negeri itu. Di Perancis, bukan hanya burka saja yang tidak diperbolehkan, tetapi juga semua identitas keagamaan. Misalnya, kamu tidak boleh berkalung rosario jika kamu berada di kantor. Alasannya jelas, supaya tidak muncul eksklusivitas dalam hubungan sosial di ranah publik.

Di tempat saya mengajar, UIN Syarif Hidayatullah, saya tidak mau menerima mahasiswa di kelas yang memakai burka; apakah benar dia mahasiswa saya atau bukan. Itu hak saya sebagai dosen. Saya tidak mau melihat mahasiswa selama di kelas tertutup seperti itu. Karena saya harus yakin kamu mahasiswa saya atau bukan. Di luar kelas, terserah mereka mau memakai burka atau tidak.

Prisma: Apakah Kementerian Agama di Indonesia juga harus mengurus kelima hal itu?

MM: Seharusnya begitu, namun yang diurus selama ini justru akidah orang per orang. Seharusnya ia tidak mengurus akidah seseorang, karena ini bersifat sangat individual dan amat pribadi. Bahkan, tokoh seperti Agus Salim pernah mengatakan bahwa orang tak beragama sekalipun bisa hidup di Indonesia dengan ideologi Pancasila. Sayangnya, pandangan-pandangan wise dan liberal seperti itu tidak diteruskan oleh politikus atau negarawan kita. Saya tidak tahu apakah kita masih punya negarawan. Kalau politikus banyak. Soal hubungan antara agama dan negara memang belum selesai. Kabinet yang sekarang seharusnya merintis “penyelesaian” urusan itu. Namun, hampir semua orang menganggapnya sebagai hal yang sangat sensitif dan berbahaya; dan mereka selalu berusaha mencari “jalan aman.”

Prisma: Bagaimana menuntaskan hubungan antara agama dan negara yang Anda anggap belum selesai itu?

MM: Mestinya kita duduk bersama membaca kembali Undang-Undang No. 1/PNPS/ 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Isi undang-undang tersebut sangat tidak kondusif bagi tata kehidupan demokrasi kita. Apakah undang-undang yang mengatur enam agama — Kong Hu Cu dimasukkan sebagai “agama resmi” melalui surat edaran Presiden Abdurrahman Wahid pada 2006 — itu menyelesaikan masalah? Apakah kita perlu mengeluarkan sekian ratus surat edaran lagi untuk mengakomodasi kearifan lokal (local genius) keagamaan? Tidak bisa! Kita harus mengembalikan semua pada konstitusi kita, bahwa semua agama punya hak hidup di negara ini dan negara wajib melindungi semua agama dan kepercayaan. Bentuk perlindungannya seperti apa? Sepanjang mereka tidak melakukan 5 hal pokok di atas. Sebenarnya mudah sekali, bila orang mau jujur. Akan tetapi, political will dan good will tidak ada. Sangat menyedihkan. Indonesia sudah meratifikasi deklarasi universal hak asasi manusia, karena itu UU No. 1/PNPS/1965 seharusnya tidak ada. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti itu, saya khawatir nasib Indonesia kelak seperti Pakistan.

Prisma: Apa pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Pakistan untuk Indonesia?

MM: Kalau konflik agama dibiarkan terus terjadi, Indonesia akan tercabik-cabik seperti Pakistan. Para petinggi dan politikus Indonesia sering menjadikan agama sebagai komoditas politik. Mereka seolah tidak melihat dampak yang mengerikan di kemudian hari. Di Pakistan, setiap berganti rezim penguasa, mereka yang kalah akan dibabat habis. Represif dan berdarah-darah. Tidak ada saling memaafkan. Muncul rezim baru, babat habis rezim lama. Begitu seterusnya. Sejak sepuluh tahun silam, Pakistan sudah “dihapus” dari daftar Freedom House sebagai negara demokrasi. Pakistan sekarang masuk dalam jajaran negara diktator, negara otoriter. Bertolak belakang dengan, misalnya, Nelson Mandela yang berjiwa besar dan bersedia memaafkan.

Salah satu cara paling mudah untuk mempertahankan kekuasaan adalah dengan melakukan represi. Itu berbahaya. Apakah Indonesia mau seperti itu? Karena itu, kalau sudah masuk urusan agama, saya selalu memperhatikan sikap pemerintah. Pemerintah kita tidak tegas. Hampir setiap orang, termasuk politikus, takut dianggap tidak islami. Barangkali, satusatunya orang di negeri ini yang berani dicap tidak islami hanyalah Gus Dur. Kepada orang seperti saya, mereka mengatakan, “kok Ibu Musda tidak pernah membela Islam?” “Kok Islam mesti dibela?”, tanya saya. Aneh, mereka merasa tidak confident dengan kebesaran Islam.

Prisma: Bagaimana dengan membangun hubungan antara agama dan negara yang tampaknya masih terganjal berbagai aturan hukum yang diskriminatif?

MM: Misalnya, undang-undang kependudukan yang menyebut beberapa agama yang diakui negara. Lho, sejak kapan agama dikelola negara? Beberapa hari lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan menarik. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review UU No. 1/PNPS/1965, namun hakim MK mengawali pernyataannya dengan mengatakan bahwa negara tidak boleh mengakui atau tidak mengakui sebuah agama. Negara tidak punya wewenang untuk mengakui dan tidak mengakui sebuah agama. Jadi, agama bukan diakui atau tidak diakui oleh negara.

Dari kajian-kajian Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), ada 141 lebih peraturan setingkat peraturan menteri dan peraturan presiden yang diskriminatif dalam hal agama. Misalnya, peraturan di zaman Presiden Suharto yang melarang para penganut kepercayaan dan mengharuskan mereka kembali ke agama induk. Penganut kepercayaan tentu bingung dengan apa yang dimaksud “agama induk”. Bukankah semua agama besar di Indonesia adalah agama impor? Apakah yang dimaksud dengan agama induk adalah yang indigenous religion? Seperti penganut Sunda Wiwitan. Mereka mengatakan bahwa “sebelum Islam datang ke Indonesia, kita sudah ada lebih dahulu di sini. Kami disuruh kembali ke agama induk. Induk yang mana?” Selama sepuluh tahun reformasi, tidak ada pihak yang mengutak-atik undang-undang itu.

Prisma: Soal masih munculnya ide-ide untuk mendirikan negara Islam, bagaimana kaitannya dengan radikalisme?

MM: Gagasan untuk mendirikan negara Islam sebetulnya muncul sejak awal berdirinya republik ini. Saya hafal sekali perbincangan di majelis Konstituante. Ketika itu, sidang-sidang BPUPKI untuk merancang berdirinya Negara Indonesia mengkristal antara pandangan islamis, sekuler, dan nasionalis. Bagaimana, misalnya, setiap kali pemerintah kita lemah, beberapa kelompok seperti SM Kartosuwiryo atau Kahar Muzakar senantiasa mencari kesempatan. Itu selalu ada sepanjang sejarah perjalanan negeri ini. Karena itu, hubungan antara negara dan agama harus segera clear. Kelompok-kelompok yang menginginkan berdirinya negara Islam di republik ini tidak pernah mati dan selalu mencari kesempatan dengan cara lembut atau keras serta berlika-liku; entah melalui gerakan revolusioner atau penerbitan peraturan-peraturan daerah. Kiprah seperti itu gencar dilakukan oleh salah satu partai politik yang ada di republik ini yang, menurut saya, ujung-ujungnya adalah memperjuangkan teokrasi. Saya sendiri sudah lama mengatakan hal ini, partai politik itu hanya menggunakan demokrasi sebagai alat, sebagai prosedural saja, untuk mencapai teokrasi. Sayangnya, hampir tidak ada orang peduli dengan tujuan akhir partai politik tersebut.

Prisma: Apakah ada contoh negara yang berhasil memisahkan hubungan antara agama dan negara?

MM: Amerika Serikat contoh paling bagus. Namun, bukan berarti mereka meniadakan agama. Agama justru menjadi lebih hidup dan dinamis. Misalnya, negara tidak boleh mengucurkan dana sekolah-sekolah mingguan, tidak berarti sekolah minggu tidak boleh ada di Amerika. Masyarakat bertanggung jawab menghidupkan dan menjalankan aktivitas itu, karena mereka memang membutuhkannya. Negara tidak punya urusan mengeluarkan dana untuk kegiatan itu.

Prisma: Namun, rasisme terhadap Islam tetap saja ada?

MM: Iya, karena pendidikan agama di sekolah-sekolah mereka belum membangun pendidikan multikulturalisme; pendidikan yang pluralis. Agama adalah urusan publik, negara tidak berhak campur tangan mengurus agama sepanjang tidak menyangkut kelima hal di atas.

Prisma: Apakah kita bisa mencontoh Turki?

MM: Turki sudah mulai, tetapi negeri ini sering kali maju-mundur. Sebelumnya, kebebasan beragama di Turki terjamin. Namun, karena tidak percaya diri, kelompok-kelompok konservatif dan politikus oportunistik selalu menggunakan agama sebagai isu untuk menghantam kelompok lain. Aturan perundangan di Turki pun masih belum mantap seperti diharapkan. Namun, dibanding Pakistan, Turki jauh lebih bagus. Dalam banyak hal, kita bisa mencontoh Turki. Akan tetapi, seingat saya, Turki tidak punya perekat seperti kita. Negeri itu tidak punya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kelihatannya kita, negeri ini, memiliki modal sosial paling banyak untuk membangun kehidupan yang lebih demokratis. Agama bisa dijadikan landasan etis, bukan landasan politis!•