Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri

Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, atau lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri, dilahirkan di Kampung Ledok Ratmakan, Yogyakarta, 23 Januari 1947. Pernah menuntut ilmu di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad, 1965- 1967), Bandung, dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI, 1970-1972), namun tidak diselesaikannya. Sejak kuliah di Unpad, aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Pada 1986, terjun ke dunia politik sebagai Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat dan dilantik sebagai anggota DPR-RI (1987). Dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya pada 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Namun, dalam Kongres PDI di Medan pada 1996, pemerintah justru memilih dan mensahkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Selain tidak mengakui Kongres Medan, Megawati tidak menerima pendongkelan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang dikuasai dan dipertahankan oleh massa pro-Megawati diancam akan direbut paksa. Ancaman yang kemudian berwujud aksi penyerangan pada 27 Juli 1996 itu, menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal dunia dan berujung kerusuhan massal di Jakarta.

Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega, yang memilih jalur hukum, meskipun akhirnya kandas di pengadilan. Massa PDI pun terbelah. Ada yang mendukung PDI di bawah Soerjadi, namun sebagian besar berpihak pada Megawati. Pada Pemilu 1997, perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam.

PDI pro-Megawati yang mengubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI Perjuangan) memenangi Pemilu 1999 dengan meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya mendesak supaya Megawati menjadi presiden. Namun, dalam Sidang Umum 1999, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden.
Presiden Gur Dur tidak lama memerintah karena mandatnya dicabut oleh MPR-RI dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, yang sekaligus melantik Megawati sebagai Presiden. Dalam pemilu presiden tahun 2004, Megawati harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahannya.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, di Semarang, Jawa Tengah, 20 September 2014, Megawati ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020. Sementara itu, pada Kongres V PDI-P di Sanur, Bali, 8 Agustus 2019, Megawati dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2019-2024. Selain itu, sejak akhir 2017, Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebuah lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksana- kan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyeleng- garakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pada 2020, Megawati dianugerahi gelar doktor honoris causa di bidang kemanusiaan dari Universitas Soka, Jepang, setelah sebelumnya menerima delapan gelar doktor kehormatan dari perguruan tinggi ternama dalam negeri dan luar •