Prisma Jurnal

Edisi Terbaru

3 | Volume 36 | 2017 | Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi

Republik adalah sangkar dan semua bentuk isme yang dimungkinkannya adalah paham yang bisa dipakai, dibongkar, diisi lagi, sampai tiada berkesudahan: imperialisme ditantang oleh nasionalisme; aliran Kanan dan agamis ditantang oleh aliran Kiri dengan komunisme-Marxisme; otoritarianisme militeristik ditantang oleh radikalisme liberal kaum muda; kini neoliberalisme dalam politik dan ekonomi ditantang oleh populisme yang menjalar ke Indonesia sebagaimana ia melanda dunia pada umumnya. Semua proses isi-pakai-bongkar-isi lagi tiada semudah menyebutnya karena semua tergantung dari power exchange yang berlangsung dalam suatu masyarakat politik itu sendiri. Namun dilihat dari sisinya, isme-isme itu sekaligus menjadi sebab dan akibat dari power exchange baru, dan semuanya berputar seperti Yin dan Yang tanpa berkesudahan.

Tesis tentang berakhirnya sejarah, the end of history, adalah proklamasi paling angkuh tentang berakhirnya ideologi di luar liberalisme Barat dengan penubuhannya dalam institusi ekonomi-politik; ini berarti kemenangan Barat. Runtuhnya Uni Soviet dan semua negara satelitnya, tentu saja, menjadi penanda paling telak dalam arti IDE, dalam huruf besar, menggulingkan tubuh masif ekonomi-politik.

Keangkuhan tentunya tidak sama dengan ketidakbenaran; namun, sebelum dawai pengumuman “berakhirnya sejarah” kering berbagai peristiwa—seluruh rangkaian dari yang disebut sebagai “the Arab Spring” yang memberontak muncul melawan kekerasan militer, otokratisme, dan rezim otoriter di Timur Tengah—semuanya mengganggu jantung kekuasaan di Mesir, Tunisia, Suriah, dan lain-lain. Di seluruh belahan dunia itu hidup ide besar tentang keadilan, persamaan hak, dan hak politik rakyat yang telah lama tertindas.

Otokrasi yang menjadi dasar otoritarianisme Timur Tengah sudah waktunya berakhir dan diakhiri. Namun, keberhasilannya hanya seumur jagung dan luruh hampir tuntas sesudahnya. Populisme mulai bersemi di sana.

[Baca Lanjut]


Artikel Terpopuler

  • Desentralisasi Fiskal di Indonesia - Komentar terhadap tulisan Robert Simanjuntak “Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi”, dalam Prisma, Vol. 29, No 3, Juli 2010, hal. 35-57.

    Sampai dengan akhir tahun 2000, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara besar dalam arti luas wilayah dan jumlah penduduk dengan pemerintahan sangat sentralistis.1 Seharusnya, menurut Alm dan Bahl,2 (i) negara dengan jumlah populasi besar dan wilayah yang luas cenderung lebih desentralistis; (ii) negara dengan populasi yang sangat beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya cenderung lebih desentralistis; (iii) negara yang telah mencapai tingkat kemajuan ekonomi tinggi cenderung untuk lebih desentralistis; dan (iv) negara yang cenderung mempertahankan sistem kenegaraan sentralistis adalah negaranegara yang sedang dalam keadaan perang atau terancam menghadapi perlawanan bersenjata internal. Fakta-fakta di atas mengharuskan Indonesia mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih desentralistis, sebab berbagai karakteristik yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diisyaratkan Alm dan Bahl.

    Baca     Komentar
     
  • Membaca Kembali Soekarno
    Baca     Komentar
     
  • Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi

    Desentralisasi dianggap sebagai gejalayang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi "kata kunci" dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi "mantra suci" dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandangdi kalangan mereka yang menamakan diri"kaum reformis" bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakars amasyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

    Baca     Komentar
     

Artikel Terkomentari

  • Demokrasi, Harta, dan Negara

    Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.

    Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

    Baca     Komentar
     
  • Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif

    “Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.

    Baca     Komentar
     
  • Agama, Iman, dan Ilmu

    Bencana besar lebih sering menghubung-kan manusia dengan makhluk gaib. Ketidakberdayaan, ketakutan, dan kelemahan menjadi dasar keagamaannya. Namun, kehadiran ilmu membuat semuanya jadi soal besar. Letusan gunung api, tsunami, banjir bandang selalu bisa dijelaskan dengan ilmu. Lantas di mana rahasia yang tidak mungkin diketahui manusia? Semua jalan pikiran ini menunjukkan bahwa pada dasarnya agama tengah berurusan dengan rahasia yang tidak bisa/boleh dibongkar. Ketika rahasia sudah dibongkar, fungsi agama mulai menurun.

    Baca     Komentar
     


  Email / User Name
Password:

 Lupa password?
Email / User Name
Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Email
Telp
Password
Konfirmasi Password