Membaca tulisan Saudara Christianus Wibisono “Antara Mitos Dan Fakta” dalam Prisma no. 4, 1981, maka saya tidak sependapat bahwa ekonomi Indonesia tidak dikuasai oleh kaum non pribumi dan bahwa penguasaan ekonomi oleh kaum non pribumi adalah mitos. Saya katakan lagi mitos, tetapi sudah merupakan satu kenyataan yang mendalam. Satu hal yang sudah tampak jelas oleh kita, tidak lagi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, tetapi sudah merasuk pada perasaan kita bahwa kaum non pribumi telah mendominasi perekonomian kita.
Kalau dalam penelitian itu dikatakan bahwa swasta pribumi memiliki 12,77% saham adalah lebih besar dari pada 9,7% saham yang dimiliki oleh non pribumi merupakan angka kuantitatif yang mengundang pendapat bahwa non pribumi tidak mendominasi perekonomian kita, maka di pihak lain akan timbul satu pertanyaan, sejauh manakah kebenaran dari data-data itu. Saya setuju pada T. Mulya Lubis, bahwa sebelum penelitian ini dilaksanakan, sebaiknya lebih dulu harus dijelaskan apa dan bagaimana pengertian dominasi itu sendiri. Dengan memahami arti dominasi itu secara keseluruhan, dapatlah ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya dominasi tersebut.
Apabila angka 12,77% dan 9,7% dianggap sebagai angka mutlak tanpa mengindahkan dimensi lainnya, maka data tersebut saya kira kurang representatif. Saya setuju dengan pendapat Sadli-ra Soeprapto bahwa perlu dilihat perbandingan antara angka tersebut dengan jumlah penduduk pribumi dan nonpribumi. Kalau Saudara juga mengatakan bahwa Merdeka dan kawan-kawan; Mas Karma, R. Wiwoho dan Henk Herjadi mempunyai satu tema yaitu meragukan kewiraswastaan pemegang saham pribumi, maka anggapan Saudara tersebut tidak benar. Anggapan yang a priori. Saya kira bukan “meragukan” kewiraswastaan pribumi, akan tetapi lebih condong pada “kurang terbukanya” pengusaha non pribumi dalam memberikan data sehingga timbul apa yang disebut sebagai dummy corporation, dengan memakai nama pribumi sebagai kedok.
Kalau Saudara menginginkan diterapkannya sistem proporsional per kapita, di mana kaum non pribumi harus mendapatkan kesempatan yang sama di sektor pegawai negeri, ABRI dan jabatan politik, hal ini tidaklah mudah. Bukan sesuatu yang sewajarnya. Ialah apa artinya perjuangan, kalau hak yang dulu kita dapat dengan pengorbanan nyawa, kita dengan mudah kita berikan begitu saja pada orang lain. Tidak bisa. Kalau non pribumi menginginkan kebersamaan, maka kebersamaan ini adalah kebersamaan berdiri di belakang kaum pribumi. Kebersamaan bukan yang berarti duduk sama rendah berdiri sama tinggi, tetapi kebersamaan yang tut wuri handayani. Ini bukan diskriminasi. Justeru menghargai bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan yang berdaulat. Sebagai bangsa yang dapat menentukan hidupnya sendiri.
Tulisan Saudara, penelitian yang Saudara lakukan tidak lagi menitikberatkan tujuan semula yaitu menghilangkan mitos, tetapi lebih condong pada dimensi politis daripada ekonomi, mengingat terombang-ambingnya Saudara dalam pengambilan kesimpulan, yang semula membicarakan titik berat pada partisipasi modal, saham dan nama, lalu makin membias pada dikotomi-dikotomi politik ras, seperti halnya pendapat T. Mulya Lubis. Pembiasan ke sana ke mari inilah yang menurut saya adalah hal yang bersifat politis. Sekarang timbul lagi pertanyaan apakah hanya untuk menghilangkan mitos saja penelitian itu diadakan? Kalau toh demikian, lalu apakah sebenarnya tujuan yang hakiki dari penelitian itu? Apakah tidak ada motivasi di balik itu? Melihat ada anggapan Saudara, bahwa para pengecam riset ini bukan berkepentingan terhadap hasil riset melainkan naik pitam atau naik darah karena merasa keuntungan kaumnya terancam.
Saya dan mereka akan lebih condong untuk percaya bila penelitian ini dilakukan oleh kaum pribumi sendiri walaupun Saudara adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang patuh dan taat pada Pancasila dan UUD 1945.
Akhirnya saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Saudara T. Mulya Lubis bahwa validitas penelitian ini harus diragukan dan kesimpulan yang diambil tidak sah. Ia tidak lagi hanya menyesatkan, melainkan justru akan mengurangi integritas bangsa Indonesia sendiri.