Prisma Jurnal
Edisi Terbaru
2 | Volume 39 | Historiografi 2020 | Historiografi Indonesia: Menguak Kebenaran Sejarah
Hanya dengan memahami sejarah masa Jepang di Indonesia, dalam konteks imperialisme, dan perluasan ekonomi industrinya, romusha bisa dipahami. Dalam suasana itulah Soekarno dan Hatta memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang, yang membuatnya dikenal sebagai koperator.
Kerja sama itu dijalankan dan menemui puncak dilema moral dalam romusha. Ratusan ribu pekerja dikirim untuk membangun apa saja yang menjadi infrastruktur perang, seperti perkebunan dalam negeri atau rel kereta api di Burma (Myanmar sekarang). Bekerja berat dalam kekurangan makan tidak lain dari pembunuhan massal. Dengan begitu, hanya seperlima dari mereka yang akhirnya bisa bertahan hidup dan pulang dari Burma.
Hanya dengan latar belakang itu mars romusha bisa didengar dan karena jarak sudah terlampau jauh dan lama bisa dinikmati sebagai sesuatu yang indah. Namun, keindahan musikal tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa itulah kerja paksa yang dipropaganda oleh kaum aktivis Indonesia untuk “mencuri” hati Jepang agar Indonesia bisa melepaskan diri dari penjajahan Belanda.
Dengan memahami latar belakang seperti itu, maka Mars Romusha tampil dalam suatu Gestalt, yaitu keseluruhan teater penjajahan Jepang. Kesungguhan para pemuda dan pemudi Indonesia yang melagukan mars itu dalam suatu aransemen musikal berkualitas tinggi bisa dinilai. Kemegahan iringan band trompet Angkatan Perang Jepang sungguh menggetarkan jiwa, dan dalam kegetaran menampilkan makna yang berbagai ragam.
Mars itu sendiri mengajak semua jenis pekerja, semua jenis lapangan kerja utamanya pabrik agar “mesin pabrik berpoetar teroes”; nelayan, “tiada satoe doedoek termenoeng”; kaum tani “tiada satoe bertopang dagoe”, dan semua “pekerdja tegoeh bersatoe” dengan tujuan utama tidak lain dari “goegoer hantjoer kaoem sekoetoe” demi kesatuan Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Saoedara Toea.
Bekerdja…bekerdja…bekerdja Tenaga semoea soedah bersatoe Mesin pabrik berpoetar teroes Paloe godam soeara gemoeroeh Tenaga pekerdja tegoeh bersatoe Goegoer hantjoer kaoem sekoetoe
“Mars Romusha” bukan sejarah, akan tetapi suatu versi artistik kekuasaan yang tanpa itu kita, yang tidak mengalami masa pendudukan Jepang, kehilangan alat untuk memahami suasana dan terutama paradoks yang tersembunyi di sana. Paradoks dari semua buruh, petani, dan nelayan yang “riang gembira” dalam bayang-bayang kematian ratusan ribu orang. Paradoks “goegoer hantjoer kaoem sekoetoe” dalam bayang-bayang kehancuran Jepang itu sendiri karena bom atom. Paradoks suatu system sosial yang tidak mengenal “kelas”, tetapi buruh, tani, nelayan sungguh-sungguh kelas bawah yang diperas untuk kepentingan borjuis dalam perang.
Lagu mars tersebut menjadi artefak untuk melacak jejak imperialisme Jepang di Asia dan Indonesia khususnya. Kekejaman dalam kehalusan artistik menggumpal dengan indah dalam mars itu, suatu erotisme kekerasan, violence, tiada tara. Namun, semua yang dikatakan di atas bukan suatu scientific statement, karena lebih utama di sana diberikan suatu insight, menuju interpretasi.
Di sana muncul soal apakah historiografi suatu ilmu atau bukan. Ilmu-ilmu sosial keras menolak historiografi sebagai suatu ilmu, karena masalah tafsir menjadi lebih mengemuka di sana daripada scientific statement. Namun, kalau sekiranya rumusan ilmu yang tidak lain dari “any organized body of knowledge”, seperti dikatakan sejarawan dan filsuf Inggris Robert George Collingwood (1889-1943), maka historiografi tidak lain dari suatu jenis ilmu yang harus diterima secara sah.
Soal itu selalu menjadi latar dari berbagai konflik berlandaskan sejarah. Berapa korban jatuh karena mencari hari lahir Pancasila, scientific search. Berapa korban jatuh karena mengingkari satu Oktober adalah hari kesaktian Pancasila, suatu pandangan, insight, tentang mengalami kebenaran.
Semuanya ini berurusan dengan chronos, waktu, dan karena itu ada kronologi urutan waktu suatu peristiwa. Penyusunan kronologi adalah pekerjaan ilmiah, namun, dari sisi lain, juga tafsiran karena ada yang dimasukkan dan ada yang dikeluarkan—bahwa gerakan Gestapu 1965 meletus pada 30 September, bukan satu Oktober dini hari. Dengan demikian, satu Oktober menjadi hari nan sakti. Mengeluarkan dan memasukkan hanya mengatakan bahwa tafsiran tentang apa yang penting dan tidak penting hidup di sana.
Dengan begitu ilmu, tafsiran, tidak mungkin terlepas dari historiografi dan sejarah itu sendiri. Hanya keseimbangan antara ketiganya bisa menjadi dasar membangun suatu masyarakat sehat•
TOPIK KITA
ESAI
Setiap praktik ekonomi pasti memiliki pendekatan atau teori. Dalam arti luas, praktik ekonomi mencakup aspek pembangunan, pertumbuhan, dan penerapan kebijakan serta programprogram pemerintah. Setiap teori dalam ilmu ekonomi diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi pada zamannya, baik dari segi perspektif dan metodologi maupun implementasi. Di pusatpusat ilmu ekonomi dunia akan selalu hadir teori yang lebih kuat dan berkembang melampaui zamannya. Ketika pembangunan gagal atau pertumbuhan ekonomi menunjukkan persisten rendah, dalihnya mungkin karena salah menerapkan teori. Alih-alih menyalahkan teknokratik yang terjadi justru karena kurang lengkapnya landasan teoretis di dalam pembangunan.
DIALOG
Propaganda anti-komunisme yang digalakkan semasa Orde Baru tidak hanya melibatkan kekerasan struktural terhadap organisasi atau partai politik berhaluan komunis-sosialis, tetapi juga kekerasan fisik terhadap individu yang berafiliasi dengan organisasi-organisasi itu. Hal lain yang juga berimbas besar terhadap perkembangan di bidang ilmu pengetahuan di Indonesia adalah “perusakan sejarah” yang dilakukan lewat pembatasan dan pelarangan segala bentuk publikasi berbau “kiri.” Konsekuensinya, sejumlah tokoh yang berperan penting pada masa awal pembentukan negara Indonesia menjadi tidak dikenal dan tersisih dari historiografi Indonesia. Tulisan ini menarasikan kembali biografi ringkas dan kekaryaan Charlotte Salawati dan Sugiarti Siswadi, dua tokoh perempuan Indonesia yang mengalami perusakan berganda dengan latar persinggungan dan keterlibatan mereka dalam sejumlah organisasi kiri dan eksistensi mereka sebagai perempuan. Penarasian ulang dalam tulisan ini merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali nyala pemikiran kedua tokoh perempuan tersebut.
Kata Kunci: Charlotte Salawati, historiografi, perempuan, perusakan berganda, Sugiarti Siswadi
Propaganda anti-komunisme yang digalakkan semasa Orde Baru tidak hanya melibatkan kekerasan struktural terhadap organisasi atau partai politik berhaluan komunis-sosialis, tetapi juga kekerasan fisik terhadap individu yang berafiliasi dengan organisasi-organisasi itu. Hal lain yang juga berimbas besar terhadap perkembangan di bidang ilmu pengetahuan di Indonesia adalah “perusakan sejarah” yang dilakukan lewat pembatasan dan pelarangan segala bentuk publikasi berbau “kiri.” Konsekuensinya, sejumlah tokoh yang berperan penting pada masa awal pembentukan negara Indonesia menjadi tidak dikenal dan tersisih dari historiografi Indonesia. Tulisan ini menarasikan kembali biografi ringkas dan kekaryaan Charlotte Salawati dan Sugiarti Siswadi, dua tokoh perempuan Indonesia yang mengalami perusakan berganda dengan latar persinggungan dan keterlibatan mereka dalam sejumlah organisasi kiri dan eksistensi mereka sebagai perempuan. Penarasian ulang dalam tulisan ini merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali nyala pemikiran kedua tokoh perempuan tersebut.
Kata Kunci: Charlotte Salawati, historiografi, perempuan, perusakan berganda, Sugiarti Siswadi
Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bergema, tidak banyak diketahui apa yang terjadi di Papua. Di bagian ujung timur negeri ini, akses komunikasi dan media informasi belum dapat meneruskan gaung merdeka. Di sisi lain, negara kolonial Hindia-Belanda berusaha untuk menjadikan Papua sebagai suku bangsa, bahkan negara yang terpisah. Lantas, siapakah yang meneruskan pesan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Papua? Sejarah mencatat nama Soegoro Atmoprasodjo sebagai perintis kemerdekaan Indonesia pertama di tanah Papua, selain berperan membawa sejumlah pemuda terdidik Papua untuk mulai mengenal dan memahami identitas keindonesiaan. Ironisnya, nama “Bapak Irian Barat” itu nyaris terlupakan dalam historiografi Papua dan Indonesia.
Kata Kunci: Digoelis, Irian, nasionalisme, Papua, proklamasi kemerdekaan
ARTIKEL
Makalah ini membahas perkembangan politik pergerakan nasional Indonesia dan kaitannya dengan perkembangan politik kewargaan di kota kolonial Surabaya sejak 1906 hingga berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda, Maret 1942. Tak dapat dimungkiri, kiprah politik kaum pergerakan anticolonial di Indonesia menjadi tema besar dalam kajian sejarah Indonesia modern. Namun, pandangan politik dan kiprah mereka terkait lingkungan kota tempat tinggal mereka hingga kini relative terabaikan dalam kajian sejarah Indonesia. Tulisan yang merupakan ringkasan disertasi ini memberi sumbangan cukup berarti pada peran aktif kaum pergerakan dalam dinamika politik kota serta pandangan mereka tentang hak-hak kewargaan orang Indonesia di dalamnya.
Kata Kunci: dewan kota, kaum pergerakan, kota kolonial, politik kewargaan, Surabaya
Sampai sekarang, gerakan (protes) mahasiswa di Indonesia masih mengalami kesulitan untuk keluar dari mitos yang membentuk kesadaran subjektif dan identitas sosial yang bersarang di kepala mereka. Memang tidak sedikit kalangan yang mencoba melakukan kritik dan demitologisasi, namun upaya ini tetap tidak berhasil membongkar mitos itu. Bahkan, kritik yang radikal pun justru dapat membentuk mitos baru jika menaruh harapan berlebih terhadap peran yang dimainkan oleh gerakan mahasiswa. Kegagalan kritik dan demitologisasi tersebut tidak lain karena gagalnya menempatkan mahasiswa pada kondisi objektif kapitalisme pinggiran dan struktur kelasnya di masyarakat: bakal ke manakah mereka setelah lulus dari perguruan tinggi?
Kata Kunci: demitologisasi, gerakan mahasiswa, hegemoni, kekuatan dominan, mitos
Sampai sekarang, gerakan (protes) mahasiswa di Indonesia masih mengalami kesulitan untuk keluar dari mitos yang membentuk kesadaran subjektif dan identitas sosial yang bersarang di kepala mereka. Memang tidak sedikit kalangan yang mencoba melakukan kritik dan demitologisasi, namun upaya ini tetap tidak berhasil membongkar mitos itu. Bahkan, kritik yang radikal pun justru dapat membentuk mitos baru jika menaruh harapan berlebih terhadap peran yang dimainkan oleh gerakan mahasiswa. Kegagalan kritik dan demitologisasi tersebut tidak lain karena gagalnya menempatkan mahasiswa pada kondisi objektif kapitalisme pinggiran dan struktur kelasnya di masyarakat: bakal ke manakah mereka setelah lulus dari perguruan tinggi?
Kata Kunci: demitologisasi, gerakan mahasiswa, hegemoni, kekuatan dominan, mitos
BUKU
Pasca-Reformasi 1998, membicarakan G30S 1965 menjadi hal yang berangsurangsur tidak lagi tabu. Banyak buku, baik fiksi maupun non-fiksi, yang membicarakan tema tersebut diterbitkan dan diperbincangkan. Tentu saja masih ada persekusi di sana-sini. Namun, menurut saya, semakin hari masyarakat makin bebas dan terbuka membicarakannya. Lagi pula, persekusi itu kerap terjadi berdekatan dengan peristiwa politik tertentu, sehingga dari hari ke hari masyarakat makin sadar bahwa persekusi tersebut kerap sekadar cara kelompok atau orang-orang tertentu untuk mencari perhatian atau lebih jauh mendapatkan keuntungan. Masyarakat kian melihat bahwa G30S 1965 kerap diperlakukan sebagai kambing hitam, semacam “proposal proyek tahunan” setiap jelang bulan September. Hal itu menyumbang pada kesadaran bahwa membaca dan membincangkan perihal G30S 1965 bukanlah sesuatu yang tabu
Artikel Terpopuler
-
Partai Politik dan Demokrasi Presidensial
Baca Komentar
Dalam proses transisi demokrasi pasca-Reformasi 1998, Indonesia mengalami semacam pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial ke parlementer. Melalui serangkaian amandemen UUD 1945, kekuasaan parlemen didayagunakan. Walaupun Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum, namun karena electoral threshold dengan sistem multipartai, presiden hanya dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan secara efektif dan membentuk kabinet jika mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR dalam koalisi antarpartai politik. Bagaimana sebenarnya latar belakang dan wujud ketatanegaraan sekarang? Apa sumber masalah dari situasi “semi-presidensialisme” itu? Seberapa jauh partai politik mampu menjalankan fungsinya yang bukan sekadar meraih kekuasaan? Bagaimana membandingkan dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan Joko Widodo, dan masa depan ketatanegaraan kita? Apakah UUD 1945 perlu diamandemen kembali? Untuk membahas persoalan tersebut, akhir Juli 2016, Harry Wibowo, Redaktur Pelaksana Prisma mewancarai Bivitri Susanti, peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI).
-
Dinamika Politik Lokal di Era Reformasi
Baca Komentar
Desentralisasi dianggap sebagai gejalayang wajar dari sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Proses semacam itu merupakan kecenderungan yang tak terhindarkan dari demokrasi politik yang menghendaki adanya perluasan partisipasi dan pemberian otonomi bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia pasca pemerintahan Suharto, desentralisasi yang muncul bersamaan dengan Reformasi 1998 itu menjadi salah satu unsur pembeda paling elementer dibanding era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru yang tertutup dan terpusat segera berubah dan berganti menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Desentralisasi tidak saja telah menjadi "kata kunci" dalam perumusan kebijakan publik saat ini, tetapi juga menjadi "mantra suci" dalam dunia politik. Agaknya, terdapat semacam kesamaan cara pandangdi kalangan mereka yang menamakan diri"kaum reformis" bahwa upaya mewujudkan demokrasi pasca-Suharto memerlukan pembukaan ruang lebih luas bagi tumbuhnya prakars amasyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
-
Membaca Kembali Soekarno
Baca Komentar
Artikel Terkomentari
-
Civil Society dan Demokrasi di Indonesia: Fenomena Relawan Pasca Pilpres 2014
Baca Komentar
Dengan menggunakan kerangka teoretis peran masyarakat sipil di Indonesia, tulisan ini mempertanyakan eksperimen gerakan relawan dalam Pilpres 2014 dapat memperbaiki representasi politik dan mendorong transformasi ke arah substantif. Selain itu, dipaparkan kebaruan politik dibanding eksperimen sebelumnya yang dilakukan oleh gerakan sipil. Studi ini menemukan bahwa gerakan para relawan hanya capaian terbatas dalam mengusung dan memenangkan Joko sebagai Presiden Republik Indonesia, namun tidak cukup berhasil dan mengawal Nawacita yang dikampanyekan selama pilpres bertempur melawan oligarki dan kartel.
-
Demokrasi, Harta, dan Negara
Baca Komentar
Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian.
Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat—menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.
-
Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif
Baca Komentar
“Bonus demografi” digadang-gadang memberi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Bung Karno sempat menginisiasi reforma agraria dan industrialisasi domestik untuk membangun perekonomian nasional yang koheren. Sementara tujuan utama pertumbuhan ekonomi sejak pasca- Soekarno mendorong inkoherensi pertanian dan industri dengan berlimpahnya “pekerja rentan” di sektor informal. Tanpa perubahan strategi pembangunan di sektor pertanian dan industri, bonus demografi hanya akan menjadi bonus bagi kapital dengan membludaknya buruh murah.
