Prisma menerbitkan kembali sebuah edisi mengenai korupsi. Setidaknya, dalam rentang empat dekade sejak kali pertama terbit pada akhir 1971, Prisma telah menerbitkan tiga edisi yang mengupas segala hal tentang korupsi. Pertama, edisi yang diterbitkan pada Oktober 1976. Krisis akibat korupsi di tubuh Pertamina pada pertengahan tahun 1970-an mendominasi diskusi publik saat itu. Beberapa pakar administrasi publik dan ahli hukum seperti Albert Widjaja, Usman Tampubolon, Bintoro Tjokroamidjojo, RO Tambunan, Sunaryati Hartono, dan yang lain, memberikan pandangan masingmasing. Sudut pandang mereka didominasi pendekatan manajerialisme yang mengiringi dan menaungi rezim Orde Baru di panggung kekuasaan. Pendekatan dan pemahaman historisnya berbasis pada teori modernisasi dan pembangunan: proses dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tantangan bagaimana melenyapkan masyarakat tradisional sekaligus menciptakan masyarakat modern. Pandangan mengenai korupsi seperti itu secara gamblang merupakan bagian dari kritik terhadap budaya tradisional. Jawaban terhadapnya dapat diwujudkan lewat penerapan teknik dan struktur tata kelola pemerintahan baru sebagai bagian dari proses menjadi masyarakat modern.
Edisi yang kembali mengangkat tema korupsi terbit satu dekade setelahnya pada Maret 1986. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia usai berakhirnya boom minyak bumi pada 1982 dan dorongan untuk melakukan “perubahan struktural” berupa deregulasi dan liberalisasi ekonomi, perlahan-lahan bergeser ke arah neoliberalisme. Namun, teoriteori modernisasi masih tetap mendominasi pandangan dan analisis para penulis edisi berjudul “Korupsi vs Pengawasan” itu. Secara tidak langsung judul tersebut menunjukkan semacam kepercayaan dalam pengawasan manajerial lewat pembentukan lembaga-lembaga pengawas baru. Edisi itu dibuka oleh artikel sejarawan Onghokham (1933-2007) yang mengupas akar-akar korupsi birokrasi di Indonesia. Dia menggugat negara tradisional Indonesia warisan kolonial dan kegagalan dalam melembagakan otoritas lokal, sehingga menghapus basis bagi kesadaran normatif birokrasi daerah yang modern sebagai permasalahan utama korupsi di Indonesia. Akar budaya dan karakter bangsa juga dibahas oleh Abdul Haris Nasution (1918-2000) dan Baharuddin Lopa (1935-2001). Aspek dan konteks politik itu terlihat jelas dalam pembahasan ekonom Sjahrir (1945-2008) mengenai gerakan mahasiswa antikorupsi pada awal Orde Baru; saat Sjahrir sendiri terlibat langsung sebagai seorang aktivis mahasiswa. Subjudul “Operasi Budhi dan Komisi Empat” menunjukkan kuatnya cara pandang historis edisi tersebut. Tata kelola yang dianggap normal (normativity) mengarah pada kritik terhadap masyarakat tradisional Indonesia (baca: Jawa) yang gagal atau sulit menjadi modern.
