Dinamika Pelesetan Jawa: Sebuah Konstruksi Anekdotal Politis

Kata Kunci : anekdot, komunikasi verbal, pelesetan, simbolik, tradisi

Analisis kebudayaan setidak-tidaknya harus relevan terhadap pemahaman  pelbagai dimensi yang senantiasa ber­ubah. Seseorang sering kali terpaku pada ke­lang­­sungan gagasan, meski ia selalu berha­dapan dengan perubahan, tempat yang bisa di­ha­rap­kan munculnya gagasan baru pengganti gagasan yang ada. Akibatnya teramat jelas, seseorang atau komu­nitas tersebut dipastikan tidak akan mene­mukan “banyak hal” (misalnya, humor, komentar politis, sosial ataupun “pernyataan-pernyataan” arif tentang situasi tertentu).

Gagasan atau bahkan bentuk-bentuk ko­mu­­ni­kasi verbal yang tetap dipertahankan se­ba­gai pedoman dan penafsir tindakan, kendati ber­lang­sung perubahan struktural dan per­kem­­bangan glo­bal, akan menandai bidang-bidang inti kebuda­yaan yang sensitif dan sela­ma ini amat sangat dilembagakan. Tulisan ini berupaya memahami bagian inti semacam itu, terutama melalui dinami­ka komunikasi Jawa yang disebut pelesetan.¹

Pemikiran Filosofis         

Bagi dunia Jawa, pelesetan bisa jadi meru­pakan gagasan kesemestaan manusia yang sedang mengalami perkembangan dari keadaan ketika ia diterima sebagai fakta inferensi (pemi­kiran logis) yang tidak tepisahkan dari eksis­tensi kejawen,² dan kesanggupan masyarakat Jawa dalam mengembangkan akal budi secara penuh, serta keharusan beradaptasi biologis terhadap alam.³ Bahkan, bahasa pelesetan Jawa secara halus—yang tentu saja tidak kasat mata—merupakan semacam “konsolidasi” per­la­wanan secara simbolis.

Konsolidasi perlawanan melalui simbol justru sangat penting dan menentukan. Simbol merupakan dunia batin (inner-world), bukan dunia wadak (outer-world). Simbol-simbol baha­sa adalah salah satu aspek dari puncak kesa­daran diri budaya Jawa yang sangat kuat, terle­bih bila hal itu untuk melaksanakan integritas dan kemampuan menemukan “jalan” dalam menyesuaikan diri dengan dunia modern dan perubahan sosial.⁴

Bahasa pelesetan adalah soal budaya manu­sia Jawa. Ia memungkinkan munculnya pemi­kiran filosofis dari kandungan sintaksis grama­tikal bahasa, luasnya kemungkinan bahasa sebagai sarana berpikir, baik wahana ungkapan maupun ideologis. Namun, penggunaan bahasa yang amat khas itu tidak mungkin dapat dipa­hami dengan baik tanpa pengertian konsepsi bahasa itu sendiri secara tepat. Bagaimanapun juga, bahasa pelesetan merupakan bahasa yang mampu “membina” model tentang dunia nyata yang memengaruhi dan menguasai kehidupan sebagian individu dan masyarakat.⁵

Banyak contoh sederhana bidang jiwa dan masyarakat tempat sistem bahasa menunjuk­kan dayanya: nama warna, sistem kekerabatan, sistem tense dan gender, sistem aktif-pasif, dan lain-lain.⁶ Karena itu, dapat dikatakan bahwa budaya-bahasa pelesetan adalah “fenomena kelakuan” sangat khas orang Jawa—mereka yang selama ini dituding oleh para javanis tidak menyukai perubahan budaya dan enggan berini­siatif.⁷ Namun, dengan merebaknya budaya pelesetan, harus diakui bahwa anggapan terse­but tidak sepenuhnya benar.

“Rekaman” serta bukti tersebut ada dalam catatan Umar Kayam.⁸ Pelesetan-pelesetan Kayam adalah semacam “sketsa” yang dapat di­li­hat sebagai suatu komentar sosial. Pelesetan­nya merupakan “harapan-harapan” yang akan menyertai orang Jawa dalam memasuki peru­bahan sosial yang menghadang. Bukankah su­sunan masyarakat Jawa sudah tidak “tertutup” lagi? Seandainya masih ada, bagaimanapun ke­ter­tutupan itu tetap tidak dapat bertahan meng­ha­dapi “gempuran” nilai-nilai modern.⁹ Budaya pelesetan ibarat musik beraliran new age (zaman baru) yang kental dengan dentingan “bunyi” bersumber dari alam. Atau mungkin budaya Jawa tersebut bisa dikatakan sebagai comedy of error, bermain-main karena “salah pengertian”.¹⁰ Walaupun demikian, pelesetan tetap memiliki “spesifikasi kinerja” yang bergu­na menyusuri struktur sosial bersifat ritualistis: perubahan dan kejadian baru harus dimasuk­kan secara formal ke dalam struktur keadaan yang sudah ada.

Pengibaratan dengan new age dan comedy of error seolah-olah memberi perlindungan pada pelesetan itu sendiri. Artinya, penyim­pangan yang selalu dihasilkan oleh bahasa-budaya pelesetan diupayakan tidak terlampau jauh melangkah (kadohan penjangkah). Perlu diingat, yang menonjol dalam nilai-nilai Jawa adalah ikhtiar menjaga harmoni dan menghin­dari konflik, baik dalam dimensi hierarkis mau­pun dimensi komunal. Cara utama mencapai keadaan itu adalah dengan “mengembangkan” toleransi pasif terhadap orang lain—tetangga, rekan sedesa atau kerabat dekat lainnya. Te­kanan new age selalu bermuara pada penye­suaian diri terhadap katentreman. Demikian pula dengan pelesetan yang selalu merupakan pengungkapan diri secara tidak langsung—demi menjaga katentreman alam. Praktik-praktik pelesetan selalu bersembunyi di balik sopan-santun dan tingkah laku éthok-éthok (kepura-puraan). Hal itu penting bagi individu untuk menjaga diri dari tekanan masyarakat.¹¹

Pada dasarnya, pelesetan mencerminkan moderation (penengah) tatkala sistem norma dan harapan dalam masyarakat dilanda ke­kacauan atau saat hubungan antara rakyat biasa dengan elite penguasa menjadi “kabur” dan tidak jelas. Namun demikian, pelesetan masih mengandung pesan moralis, seperti disampai­kan pujangga Yasadipura “samubarang ana kang kardi, lamun waniya ing gampang, wediya ing pakewuh, sabarang nora tumeka” (segala seuatu yang dikerjakan, jika hanya berani dengan hal yang mudah, takut dengan kesukaran, sesuatu itu tidak akan didapat).

Anekdot Politis

Setiap jenis bahasa manusia mengandung daya pembebasan dan revolusioner. Bahasa mempunyai kekuatan emansipatoris dan di­mensi transformatif, tidak terkecuali dalam bahasa pelesetan Jawa. Namun, seperti halnya ilmu pengetahuan dan teknologi umumnya, sesungguhnya bahasa Jawa adalah suatu yang bersifat netral dan bebas nilai (werfrei).¹²

Kata-kata Jawa yang dipelesetkan senan­tiasa terbuka terhadap dua arah kemungkinan penilaian moral etis. Bahasa pelesetan bisa men­jadi “jahat” atau “buruk” (deformasif) bila dipakai untuk menindas, membelenggu, dan menjajah kesadaran orang. Bahasa tersebut menjadi buruk kalau dipakai sebagai media kolonisasi kesadaran manusia. Sebaliknya, bahasa tadi bisa menjadi baik (formasif) kalau dipakai sebagai sarana meningkatkan kesejah­teraan manusia serta membebaskan kesadaran manusia dari keterbelengguan.¹³

Bahasa pelesetan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang Jawa untuk mendengar, mengatakan, dan merasakan sen­diri kisah anekdotis. Anekdotis semacam itu juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melihat “semacam kepincangan.” Kepin­cangan itu ditatap dari sudut humor. Tentu saja anekdot yang muncul tidak semata-mata berisi sinisme, karena biasanya dunia pelesetan me­ngan­dung unsur kejutan, tak disangka-sangka, di luar dugaan, dan menyimpang dari logika umum.¹⁴

Djoko Saryono dan Herlinawati Syaukat menjelaskan bahwa pemelesetan kata atau ka­limat bahasa Indonesia—terutama istilah dan akronim politik—merupakan gejala arus bawah. Mekanismenya lebih banyak dijumpai dalam bentuk kasak-kusuk atau pembicaraan tak resmi dan berlangsung di kalangan terbatas.¹⁵ Mi­salnya, singkatan posyandu di tengah masya­rakat dipanjangkan (baca: dipelesetkan) men­jadi “pos doyan duit.” Oleh masyarakat, kantor atau lembaga-lembaga tertentu yang dilanda korupsi lazim disebut posyandu. Padahal, pemerintah mengartikan istilah posyandu sebagai pos pelayanan terpadu yang senantiasa berkait dengan soal kesehatan. Begitu pula akronim Korpri yang kepanjangan bakunya adalah Korps Pegawai Republik Indonesia, namun oleh rak­yat bawah dianggap kependekan dari “koruptor pribumi”, karena masyarakat melihat banyak­nya korupsi dan koruptor yang tidak mampu tertangani.

Salah satu contoh pepatah Jawa terkenal yang dipelesetkan adalah jer basuki mawa bea (kebahagiaan memerlukan pengorbanan).¹⁶ Ungkapan itu sebenarnya bermakna sangat adiluhung dan biasanya disejajarkan dengan etika kebatinan sepi ing pamrih, rame ing ga­we, memayu bayuning buwono (tidak memen­tingkan diri, giat bekerja, memelihara kein­dahan dunia). Sepi ing pamrih merupakan sa­lah satu ungkapan kunci gaya hidup Jawa. Ungkapan itu menjadi titik tolak bagi usaha sadar untuk melawan hawa nepsu dalam upaya mencapai ketenangan hati dan kebijaksanaan. Akan tetapi, rumusan etika kebatinan itu pun “bernasib” sama dengan jer basuki mawa bea, karena setelah dipelesetkan pihak yang harus terkena sepi ing pamrih rame ing gawe sekali lagi adalah rakyat kecil. Susunan katanya kemu­dian kerap diubah menjadi rame ing pamrih sepi ing gawe. Akibat kondisi sosiologis terse­but, bobot keadiluhungan agak terdiferensiasi ke arah kerakyatan. Artinya sedikit “kasar”, profan, kurang berbobot intelektual dan terka­dang vulgar. Namun, bila ditinjau dari “teori superioritas”, pelesetan semacam itu mampu membentuk keseimbangan mental masyarakat kelas bawah dari pengapnya himpitan kebu­tuhan hidup yang selalu menekan.

Karena itu, “teori superioritas” pelesetan pantas disejajarkan dengan kinerja opini. Secara sederhana, opini adalah tindakan mengungkap sesuatu yang dipercayai, dinilai, dan diharapkan seseorang dari objek situasi tertentu.¹⁷ Tin­dakan itu bisa merupakan pemberian suara, pernya­taan verbal, dokumen tertulis, atau bahkan diam. Dengan kata lain, tindakan apa pun yang bermakna adalah ungkapan opini.

Istilah kuningisasi, misalnya, saat ini telah menjadi konstruksi politik dalam rangka peng­iden­tifikasian unsur yang biasanya bersing­gungan dengan organisasi sosial-politik terbesar di Indonesia. Kata kuningisasi melibatkan jauh lebih banyak hal daripada sekadar menuliskan kata di atas kertas atau menyuarakan pan­dangan orang tentang warna kuning itu sendiri. Bahasa apa pun, tidak terkecuali bahasa dalam pembicaraan politik, merupakan saling penga­ruh yang kaya di antara lambang signifikasi, baik yang diskursif maupun non-diskursif.¹⁸

Karikaturis dalam catatan kaki di atas berha­sil mengaburkan makna komponen situasi ba­hasa instrumentalities¹⁹ dalam wacana politik yang sedang berlangsung.²⁰ Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya seorang anak me­ng­­artikan “imunisasi” sama dengan “kuningisasi.” Padahal, dalam tradisi Jawa, se­orang anak tidak lumrah dibiarkan bergerak bebas ke sana ke mari; ia harus selalu digen­dong, yang secara harfiah berarti gerak dan ke­nyamanannya ter­gantung pada orang di seke­li­lingnya.²¹ Sebe­lum berusia delapan bulan, seo­rang anak dijaga agar kakinya tidak menyentuh tanah dan sesu­dah tedhak siten dia baru boleh menyentuhkan kaki ke tanah.²²

Untuk masyarakat “awam”—yang digam­bar­kan melalui contoh anak balita itu—peme­lesetan “imunisasi” menjadi “kuningisasi” me­rupakan sebuah fenomena kepanikan moral (moral panic).²³ Dalam pandangan dunia dan mistik Jawa, moral panic adalah bagian dari wacana tentang “zaman edan.” Orang Jawa tahu tentang zaman edan ketika keteraturan, ke­amanan, ketertiban, norma dan sejumlah ha­rapan mengalami gangguan, atau sekurang-kurangnya ditunda untuk sementara.²⁴ Ciri-ciri zaman edan pernah diperinci seorang cantrik Mataram dalam analisisnya mengenai peran “ramalan Jayabaya” dalam revolusi nasional melawan Belanda. Ada 48 tanda zaman yang dipaparkannya, antara lain, bahwa orang yang berjasa akan menderita, tata krama menghilang, orang melupakan agama, pemalas menjadi kaya, penipu menjadi makmur, normalitas me­ro­sot, kerja keras tidak dihargai, hukum yang tidak adil, manusia tidak saling percaya, janji perkawinan tidak lagi dihormati. Singkat kata, zaman edan adalah zaman tempat orang bodoh beruntung justru karena kepandirannya dan orang pandai menderita justru karena kebijak­sa­naannya.²⁵

Cara wong cilik menyikapi fenomena za­man edan adalah dengan melakukan—salah satu “permainan” yang diterapkan dalam “laku” —othak-athik kata yang bisa juga gathuk (cocok).²⁶ Biasanya, othak-athik gathuk ber­si­fat guyonan dengan arti yang sudah dipelesetkan.²⁷ Orang Jawa memang punya sejumlah kata yang saling berkontradiksi. Kadang-kadang bukan dalam arti harfiah, tetapi lebih dalam arti kias­nya. Arti kias itu merupakan transformasi ke arah upaya mistik. Dalam melakukan “laku” mistik, manusia harus mengatasi segi badani, seperti emosi dan naluri, nafsu dan rasionalitas duniawi, agar batinnya bebas untuk bersatu kembali dengan asal muasal dan di dalam hati­nya mengalami “kemanunggalan”.²⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa da­lam wacana pelesetan politis terdapat suatu daya ke arah perubahan; faktor yang senan­tiasa hendak menyesuaikan wacana itu dengan masalah-masalah baru yang dihadapi. Komu­nitas Jawa yang hidup dalam era “peralihan dan per­ubahan” ini senantiasa berharap agar pemba­ruan dalam kerangka pembangunan tetap ber­akar pada vitalitas kebudayaan yang njawani.²⁹

Sudah menjadi hakikat sebuah kebudayaan bahwa domestikasi hendak mempertahankan sifat dan pribadi sendiri serta sejauh mungkin menolak hal-hal dari luar yang akan mengubah sifat dan pribadi itu. Bertambah meningkatnya integrasi suatu kebudayaan dan masyarakat, bertambah kuat pula daya penentang peru­bahan itu.

Budaya pelesetan Jawa dalam komunitas masyarakat Jawa bukan saja wajar, tetapi perlu sepanjang implikasinya mengandung prinsip “tidak berbuat buruk” (non-maleficence) dan prinsip “berbuat baik” (beneficence). Bagaima­napun juga, etika pelesetan Jawa memperhati­kan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral ataupun politik.

Mekanisme budaya pelesetan Jawa menga­rahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk me­nen­tukan “kebenaran” atau “kesalahan” tingkah laku seseorang, kelompok, dan birokrasi terha­dap komunitas yang lain. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap substansi “Jawa” itu sendiri, bukan tidak mungkin konstruksi infe­rensinya akan kehilangan signifikansi. Tam­pak “menjamurnya” pemelesetan kata, kalimat, bahkan idiom Jawa yang bernada politis, bia­sanya berangkat dari sebuah proses ideologis bersifat marginal-parsial. Bahasa pelesetan Jawa bukan “bermain” di hamparan wacana tuturan langsung (direct speech), tetapi ia adalah “pemain” yang baik dalam tuturan simbolik (symbolic speech)•