Kepemimpinan Politik dalam Mendorong Inisiatif Antikorupsi

Sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada 1945, pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan di Indonesia. Sebagaimana diketahui rezim Orde Baru yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbang pada Mei 1998. Namun, sejak Reformasi hingga peme- rintahan Joko Widodo, masalah korupsi masih tetap masif serta mengakar di negeri ini. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengganggu impunitas elite politik Indonesia, ternyata tidak cukup ampuh dalam menetralisasi dampak korupsi yang merugikan masyarakat luas, terutama kaum miskin. Banyaknya operasi tangkap tangan terbukti tidak menimbulkan efek jera. Dengan menggunakan kerangka teori kepemimpinan politik James M Burns, artikel ini berargumen bahwa sejak era kemerdekaan hingga saat ini, tidak ditemukan presiden yang punya karakter kepemimpinan politik transformasional dalam mendorong inisiatif antikorupsi yang lebih progresif.