Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Elegia untuk Pusat yang Terpinggirkan

Daniel Dhakidae

Lama sekali kita tinggalkan paham center periphery, pusat-pinggir, sebagai dua kekuatan tak berimbang dengan pusat menjadi kekuatan paling utama. Apa yang ada di pinggir adalah remah-remah buangan pusat. Pusat penentu segala-galanya. Gerak ke pinggir adalah gerak eksploitatif dan gerak ke pusat adalah gerak membudak. Hubungan pusat-pinggir dalam dimensi makro terulang dalam dimensi mikro berbentuk pusat-daerah kita coba tengok kembali. Paham ini terkenal dengan strukturalisme, di mana pusat dan pinggiran dihubungkan oleh tali-pusar kehidupan eksploitatif.

Sebaliknya kaum liberal begitu rupa percaya bahwa kebebasan adalah satu-satunya jaminan bagi manusia untuk bertindak, sehingga kepercayaan kepada prinsip itu melahirkan suatu prinsip lain yang bukan saja menjadi prinsip bertindak, tetapi sudah menjadi mantra bahwa semuanya tergantung dari political will. Ini tidak lain dari kehendak, kemauan politik, yang bisa menyelesaikan sebagian atau semua soal. Lahirlah adagium setua umur manusia bahwa di mana ada kemauan di sana ada jalan, ubi voluntas ibi via. Kemacetan Jakarta adalah karena tidak ada political will, karena itu tak ada jalan.

Paham pertama di atas mengatakan bahwa semua pembicaraan tentang political will adalah omong kosong belaka. Struktur ekonomi eksploitatif yang sudah mendasari ekonomi Indonesia selama empat puluh tahun tidak memungkinkan itu. Apa pun kemauan politik akan berujung di jalan buntu.

Industri di pusat, yaitu industri otomotif, tidak memungkinkan negeri-negeri pinggiran untuk tidak dengan setia mengikuti arus ekonomi-politik yang ditentukannya. Sejak berpuluh tahun industri otomotif di pusat – Jepang, Amerika Serikat, Eropa – sudah menjadi motor pertumbuhan ekonominya. Karena itu, apa yang diproduksi di pusat harus dibeli di pinggir. Indonesia harus mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan di pusat agar bisa mendapatkan bantuan untuk menumbuhkan ekonominya sendiri.

Karena itu “kaum pinggiran” wajib mengimpor teknologi produksi untuk membangun sistem otomotif cangkokan dari pusat. Semakin tinggi perkembangan otomotif semakin setia “orang pinggiran” itu menjalankan perintah. Semakin setia menjalankan perintah semakin ditingkatkan lagi bantuan teknologi otomotif untuk memperbesar industri itu sendiri.

Dalam puluhan tahun Jakarta yang pusat telah menjadi “pinggiran sejati”, tempat tumpukan kendaraan otomotif dari segala bilangan roda – dua dan empat, enam dan dua belas – sampai Jakarta tidak bergerak ke mana pun. Namun, kemacetan dan bau busuk asap sisa pembakaran adalah keberhasilan. Ketika Jakarta menepuk dada karena keberhasilan industrinya, tiba-tiba “orang pusat” – Eropa, Amerika Serikat, Jepang – menegur: “dasar kaum pinggiran” yang rakus dan bodoh:

 

“Apakah yang sekarang Anda harus kerjakan adalah mengurangi kadar CO2 yang sudah menyesaki kami di pusat. Anda terlalu banyak mengeluarkan asap sehingga mengganggu ketenangan kami. Karena itu, kurangilah kadar CO2 dan kami akan membayar setiap ton yang dikurangi dengan harga sedemikian rupa sehingga kami bisa bernafas lagi di pusat.” Dan itulah yang disebut perdagangan karbon dan emisi.

“Kaum pinggiran” pada gilirannya begitu bersemangat untuk memperoleh hasil dagangan itu sehingga berlomba-lomba mengurangi pengeluaran karbon dengan “membeli lagi” teknologi otomotif rendah karbon dari pusat. Ketergantungan berlaku lagi dalam dua muka sekaligus.

Dengan demikian, seolah-olah “suratan takdir” sudah ditentukan bahwa dalam berindustri kotor atau berindustri bersih, ketergantungan itu tetap tak dapat dihindari. Pusat tetap pusat dan kaum pinggiran tetap berdiri di pinggir.

Solusi hampir tak mungkin kecuali kalau hubungan itu dipatahkan. Setiap pematahan struktur selalu berarti revolusi. Setiap revolusi untuk mematahkan struktur itu membutuhkan kemauan baja. Namun, kemauan baja dalam sejarah sudah terbukti gagal: Revolusi Lenin, Revolusi Mao, sekaratnya Revolusi Castro di Cuba. Revolusi Mao menutupi kegagalan dengan mengalihkannya menjadi “revolusi putih”, “revolusi pasar”, market socialism, yaitu berkoprol dengan seribu kontradiksi antara pasar dan negara.

Jakarta yang pusat ternyata hanya kaum pinggiran yang tidak mampu memutuskan tali-pusar itu, karena tak ada kemauan politik dalam negara yang lemah, dan tak bertenaga•