Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi

Persaingan Usaha di Era Industri Digital

Guntur Syahputra Saragih

 

Dewasa ini, teknologi digital berkembang kian pesat mulai dari penerapannya hingga munculnya berbagai unit bisnis digital itu sendiri. Di Indonesia, banyak industri, terutama di sektor usaha jasa transportasi, perdagangan, dan keuangan, telah menerapkan teknologi digital. Meskipun demikian, teknologi digital sesungguhnya telah lama diterapkan di sektor industri manufaktur. Industri yang menerapkan teknologi digital dapat lebih dini mengantisipasi arah dan keinginan pasar. Lebih jauh dari itu, berbagai perusahaan yang “memanfaatkan” teknologi digital dapat menjadi penentu gerak dan laju pasar. Mereka bisa bekerja dan bergerak lebih efisien dan cepat dibandingkan yang tidak dapat memanfaatkan teknologi digital. Perusahaan akan lebih berdaya saing dalam pasar yang sehat dan mensyaratkan adanya persaingan sempurna.

Persaingan usaha yang sehat tentu diperlukan untuk performa ekonomi yang baik. Tanpa adanya persaingan usaha yang sehat, perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik. Sayangnya, praktik monopoli dan lainnya banyak terjadi di pasar sehingga memerlukan campur tangan otoritas untuk mengatur persaingan usaha tersebut. Di dalam kasus ekonomi digital, persaingan usaha tampak jelas pada sektor transportasi, misalnya, antara taksi daring dan taksi konvensional. Lantas bagaimana dampaknya terhadap persaingan usaha agar ekonomi dapat tumbuh dengan baik tanpa mengabaikan masyarakat banyak? Bagaimana praktik lainnya selain di sektor transportasi?

Untuk itu, pada awal Juni 2021, Prisma berkesempatan mewawancarai Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih melalui aplikasi Zoom, yang mengelaborasi lebih jauh tentang persaingan usaha dan bagaimana posisi persaingan industri di Indonesia pada era digital dewasa ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berikut petikan wawancaranya.

 

Prisma (P): Persaingan yang sehat merupakan faktor penting bagi perkembangan industri yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta pemerataan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Tanpa persaingan sehat, unit bisnis sebaik apa pun bisa hancur. Bagaimana Anda melihat peta persaingan usaha di Indonesia saat ini?

Guntur Syahputra Saragih (GSS): Salah satu indikator persaingan usaha adalah konsentrasi pasar yang menunjukkan apakah industri bersangkutan relatif cukup bersaing atau tidak. Di beberapa sektor memang ada konsentrasi pasar, bahkan cenderung semacam “penumpukan” bila dilihat dari badan usaha pemiliknya. Di sektor perbankan, konsentrasi pasar antara bank pemerintah dan non-pemerintah tidak seimbang. Bank-bank pemerintah masih menjadi pemain nomor satu dan dua. Dalam industri lainnya, misalnya, konstruksi perusahaan-perusahaan BUMN dengan nama belakang “Karya” tampak sangat dominan. Bila dilihat dari sisi produk domestik bruto (PDB), proporsinya masih “dikuasai” para pengusaha besar. Sedangkan 70 persen pelaku usaha kecil hanya sekitar 30 persen dari PDB. Sementara itu, proporsi pelaku usaha menengah yang seharusnya menjadi “jangkar” amat sangat kurang.

Di samping itu, hampir seluruh pelaku usaha kita tipikal “jago kandang.” Tidak banyak pelaku usaha di Indonesia berorientasi luar pasar domestik atau sanggup bersaing di tingkat global. Mereka masih berkutat di pasar dalam negeri. Tidak mengherankan, proporsi ekspor Indonesia kebanyakan dari sektor usaha ekstraktif. Pemain dari luar pun relatif belum banyak masuk ke Indonesia. Persaingan pasar di Indonesia memang belum beranjak untuk menuju persaingan yang sangat ketat. Banyak pelaku usaha yang berharap pemerintah harus aktif dalam kegiatan ekonomi. Pendek kata, persaingan di dalam negeri masih lekat dengan domain regulasi. Misalnya, ekspor dan impor bawang putih. Pelaku usaha kecil bawang putih hanya berjumlah 2,5 sampai 3 persen. Seharusnya impor bawang putih tidak perlu dilindungi agar terjadi persaingan di dalam negeri. Namun, terbit sejumlah regulasi tentang kuota atau momentum kapan harus melakukan impor. Begitu pula beberapa industri yang kerap minta safeguard atau kebijakan biaya masuk anti-dumping dari negara. Itu merupakan bukti bahwa pelaku usaha di dalam negeri perlu dilindungi dari persaingan yang lebih bebas. Bahkan, dalam beberapa kasus, kebijakan safeguard yang dimaksud untuk memberi ruang dan waktu agar pelaku usaha kita mampu berkompetisi di tingkat global, menjadi seperti “candu.”

P: Secara global, ekonomi terlihat mengalami banyak perubahan. Bagaimana Anda mengaitkannya dengan perekonomian Indonesia dan posisi penting ekonomi digital?

GSS: Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi membahas soal impor dari Cina, sehingga muncul seruan “benci produk asing.” Kita mungkin tidak menduga bahwa pembelian bersifat personal dapat dilakukan secara digital. Ada beberapa marketplace, perantara penjual dan pembeli di dunia maya. Kini, semua orang bisa membeli barang dengan transaksi yang juga bersifat personal. Artinya, itu membuka lebar sesuatu yang dahulu sulit dilakukan. Menteri Keuangan pun sempat khawatir dengan transaksi neraca perdagangan Indonesia yang banyak dilakukan dengan RRT. Persoalannya, ekonomi digital yang seharusnya membuka ruang lebih lebar untuk kegiatan ekspor-impor, kita justru lebih banyak importasinya. Opportunity dalam konteks lebih banyak melakukan ekspor belum terpenuhi. Kegiatan ekspor tidak merugikan karena tidak melakukan replacement terhadap sektor pelaku usaha domestik. Karena itu, menggenjot ekspor harus didukung dan dijadikan orientasi bagi para ekonom dan pemerintah.

Pada dasarnya, digital membuka lebar ruang transaksi yang dahulu tidak terpikirkan untuk bisa melakukan cross-border. Namun, kita masih belum memanfaatkannya secara maksimal untuk melakukan ekspansi keluar. Kita justru kewalahan dengan membanjirnya barang impor, terutama dari RRT. Kita belum secara maksimal menggiatkan perekonomian Indonesia dalam konteks global. Padahal, era digital dewasa ini bisa menjadi peluang yang sangat bagus. Dalam konteks persaingan, kita justru mengundang para pemain dan tamu dari luar untuk bersaing dengan pengusaha lokal, bukan memperluas ruang gerak dan pasar baru agar pelaku usaha kita bisa bersaing. Kita tidak menambah area bersaing, tetapi malah mengundang mereka untuk bersaing di Indonesia. Pendek kata, opportunity ruang digital masih belum dapat kita manfaatkan secara optimal.

Bakar-bakar Uang

P: Mungkin perlu diperjelas persaingan dalam konteks impor-impor yang disebut digital. Komoditasnya apa saja? Di sektor jasa dan keuangan, arus modal ventura yang masuk dari luar sekarang ini sudah sangat mengglobal. Dalam soal ekspor-impor di era digital ini, komoditas apa saja yang diperhitungkan dalam persaingan usaha?

GSS: Data yang ada lebih pada produk yang diakibatkan oleh kehadiran marketplace. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi daring dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dari sudut aliran modal, memang benar para pemain global banyak menginvestasikan modal ke Indonesia. Namun, dari sudut aktivitas bisnis, para pemain global itu, misalnya, dari RRT, lebih banyak melakukan dan menunjukkan eksistensi dengan menggarap pasar di Indonesia. Bahkan, beberapa marketplace, seperti Shopee atau Lazada, punya cakupan area tidak hanya di satu negara. Mereka ada di beberapa negara. Itu sebenarnya opportunity (peluang usaha-Red). Jadi, apakah user Lazada atau Shopee di Malaysia bisa menjadi opportunity barang kita masuk ke sana cross-border. Kehadiran pemain global sebenarnya merupakan opportunity yang membuat kita bisa mengikuti pasar global mereka yang berada di berbagai negara.

Kita belum optimal “memanfaatkan” kehadiran digital dalam konteks marketplace. Kita diguyur investasi dengan aksi “bakar-bakar uang”, yang pada dasarnya lebih menguntungkan konsumen. Para pemain global memang banyak mengucurkan uang dalam rangka menancapkan eksistensi measing-masing. Apakah pelaku usaha kita ikut bersaing di dalamnya atau persaingan di dalam negeri menjadi bertambah? Ekonomi digital memang menguji mental dan kekuatan para pelaku usaha domestik. Mereka tidak hanya bersaing dengan sesama pelaku domestik, melainkan juga harus bersaing dengan produk-produk dari pelbagai negara. Banyak user digital bisa membeli langsung dan kita terkaget-kaget beli barang seharga Rp 25.000 saja dari Cina. Kemudian mulai muncul jasa-jasa bisnis turunan, seperti importir yang bisa menjadi jembatan barang-barang dari Cina. Dengan kata lain, digital membuat persaingan di tingkat domestik makin ketat. Namun, sebaliknya, pelaku usaha kita belum bisa memanfaatkan opportunity itu untuk bersaing di tingkat global.

P: Yang diperhitungkan oleh KPPU adalah indikator dalam neraca perdagangan dan mencakup consumer goods? Apakah barang yang diperjualbelikan di marketplace dapat dikatakan termasuk sebagai salah satu bentuk persaingan?

GSS: Justru ekonomi digital membuka persaingan lebih ketat lagi dengan kehadiran pemain global, meski pada akhirnya pasar atau pelaku usaha makin terkonsentrasi. Mulai ada “merger akuisisi.” Ketatnya persaingan ke depan dilakukan dengan pelbagai cara yang sebenarnya kurang elok. Bagaimanapun juga, dalam konteks persaingan, “bakar-bakar uang” merupakan cara yang tidak sehat. Aksi itu berangkat dari penguatan kapital, bukan karena daya saing. Hari ini kita menyaksikan “pertempuran kapital” dalam bentuk “bakar-bakar uang.” Siapa yang pada akhirnya survive akan berujung pada konsolidasi pasar. Lembaga pengawas persaingan di mana pun khawatir dengan struktur pasar global dewasa ini yang cenderung sangat terkonsentrasi, mungkin oligopoli atau monopoli, bila dikaitkan dengan badan usaha kepemilikannya. Kalau seperti itu, berarti makin mempersempit persaingan. Para pemain yang telah eksis perlahan namun pasti akan hilang, karena dalam marketplace yang berlaku adalah “adu kuat modal.” Walaupun mengkhawatirkan terjadi hal seperti itu, KPPU masih memiliki kewenangan dalam menilai upaya merger-akuisisi yang cenderung membuat konsentrasi pasar makin kuat.

P: KPPU bisa melakukan assessment terhadap persaingan di antara para pelaku marketplace, bukan terhadap komoditas yang dijual di marketplace dengan model atau pola merger akuisisi?

GSS: Penilaian terhadap merger-akuisisi seyogyanya mengikuti peraturan perundangan. Pelaku usaha yang melakukan merger-akuisisi wajib lapor pranotifikasi, bukan pascanotifikasi, sehingga fungsi pencegahan bisa dijalankan ketimbang fungsi penindakan. Banyak orang bertanya apakah Gojek dan Tokopedia sudah lapor sebelum melakukan merger? Di marketplace-nya sendiri tetap ada insentif. Selain sudah menjadi sektor favorit, saya juga telah menyampaikan ke banyak pihak bila melihat adanya potensi pelanggaran industri digital bisa melapor ke KPPU. Untuk yang lain, kita biasanya mengambil inisiatif terhadap pelanggaran yang ada. Itu yang senantiasa dilakukan KPPU dan industri digital memang hal yang menarik karena dalam tempo singkat bisa “menguasai” pasar dan berada dalam posisi dominan. Salah satu yang menjadi orientasi penilaian otoritas pengawas persaingan usaha adalah kekuatan dan posisi pasar. Bayangkan, Gojek atau Grab yang baru sekian tahun berdiri sudah punya ribuan armada, sedangkan perusahaan taksi Ekpress atau Bluebird butuh waktu jauh lebih lama untuk memiliki jumlah armada yang sama.

Dalam bisnis ada semacam insentif promosi untuk bisa masuk dan menembus pasar. Sementara itu, kadar “bakar-bakar uang” dan jangka waktu promosinya melebihi dari yang biasa. Dahulu, “promosi” adalah salah satu upaya pebisnis agar produknya bisa masuk dan eksis di pasar. Biaya promosi adalah bagian dari unit bisnis produknya. Pebisnis harus memperhitungkan secara cermat besaran biaya promosi yang tersebar dalam waktu tertentu. Sedangkan kalau “bakar-bakar uang” terminalnya lebih besar karena tidak lagi “memperhitungkan” produk, tetapi eksistensi dalam membangun ekosistemnya. Yang diutamakan adalah bagaimana membangun dan mengembangkan kios serta menambah jumlah user sebanyak-banyaknya, bukan eksistensi produk di pasar. Promosi adalah hal biasa dalam bisnis dan ini ibarat bermain layang-layang. Pada titik tertentu, pebisnis harus menarik atau mengulur. Saat melakukan spending di tahap awal, tentu dia telah punya bayangan untuk mengambil opportunity di masa depan. Dengan kata lain, “bakar-bakar uang” beyond dari sekadar promosi.

P: Dahulu ada perangkat komputer, tetapi produktivitas tidak optimal. Sekarang ada internet. Apakah internet akan lebih meningkatkan produktivitas atau Indonesia hanya ikut tren internasional saja?

GSS: Sebagai ilustrasi digital payment, seperti GoPay, DANA, Ovo, ShopeePay, LinkAja, dan lain-lain. Sebenarnya model digital di sektor perbankan sudah ada sejak dahulu kala. Internet banking, kartu kredit digital, atau teknologi lebih rendah seperti ATM, dan sebagainya, sudah lama ada. Namun, “digital” hari ini mungkin sama sekali berbeda. Dahulu, internet banking menjadi tools untuk meminimalisasi biaya transaksi. Namun, digital hari ini beyond sebatas tools. Itu yang membuat beberapa perusahaan digital bisa eksis. Sektor perbankan pun jauh lebih mumpuni dan memiliki infrastruktur untuk itu. Akan tetapi, digital hadir tidak sebatas “produktivitas.” Produktivitas dalam perbankan digital justru akan membuat orang menjadi lebih produktif.

Sekali lagi, teknologi digital hari ini lebih dari sekadar penciptaan produktivitas. Beyond dari marketplace dan retail. Dalam konsep teknologi digital sebagai tools, beberapa supermarket sebenarnya sudah melakukan penjualan lewat telepon berdasarkan promosi katalog. Namun, itu sebatas teknologi dalam upaya searching cost atau transaction cost, tidak untuk membangun sebuah ekosistem. Apakah Indonesia hanya ikut-ikutan tren internasional saja bergantung pada para pelaku usaha kita yang berada di luar. Itu nature bisnis saja. Apa yang sudah teruji dan bisa eksis di luar pada akhirnya akan berimbas pada kita. Pelaku usaha hari ini adalah juga para pemain global ekonomi digital. Walaupun ada dan muncul pelaku usaha digital yang baru, namun bisa jadi mereka ini belajar dari luar dan bukan karena ikut-ikutan. Kita adalah bagian dari global itu sendiri.

P: Tadi dikatakan bahwa di era digital dewasa ini berkembang semacam “lembaga keuangan” yang menghimpun dana masyarakat, seperti model GoPay atau Ovo, termasuk sejumlah platform digital di bidang transportasi seperti Gojek atau Grab. Apakah KPPU mengganggap itu sebagai persaingan yang sehat? Sektor perbankan mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengalami proses digitalisasi, tetapi di sisi lain ada lembaga-lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan melicinkan proses transaksi keuangan. Apakah itu sebuah persaingan yang sehat atau malah memunculkan konsentrasi oligopoli atau monopoli?

GSS: Memang ia tidak dalam satu pasal bersangkutan yang pas dengan digital. Saya mengilustrasikan itu karena penggunaan teknologi komputer biasanya dikaitkan dengan produktivitas. Hal itu sudah terjadi dalam konteks perbankan. Jauh sebelum era digital, sudah ada model pembayaran langsung atau lewat ATM dan mobile banking. Namun, dalam persaingan, hal itu bisa menjadi ruang substitusi di pasar. Biaya transaksi perbankan di Indonesia memang cukup tinggi. Biaya transaksi keuangan antarbank sebesar Rp 4.000–6.500, berapa pun volumenya (dulu RTGS). Kalau itu bisa disubstitusi barangkali bisa membuat area persaingan yang baru lagi. Menilai ekonomi digital saat ini memang agak sulit. Tidak bisa menilai seperti yang dilakukan digital hari ini berupa “bakar uang.” Kita belum melihat kestabilannya. Dahulu isi ulang Ovo atau Gopay, misalnya, gratis, sekarang harus bayar biaya Rp1.500. Bandingkan transaksi dengan isi e-toll. Namun, minimal dengan kehadiran “lembaga-lembaga keuangan” seperti OVO, GoPay dan lain-lain itu, bisa menekan dalam konteks transaksi pembayaran, bukan perbankan sebagai lending money. Pada dasarnya, perbankan menjalankan fungsi bisnis transaksi pembayaran. Dalam industri itu, mereka memberi dan menjadi alternatif. Bahkan, mungkin lebih luas lagi dan bisa dianggap sebagai pasar bersangkutan.

Kehadiran “lembaga-lembaga keuangan” seperti itu memberi dan membuka ruang tertentu di tengah-tengah biaya transaksi keuangan yang masih tinggi. Bila kompetisi dibuka, kita berharap akan lebih kompetitif sehingga harga yang ditawarkan kepada konsumen menjadi lebih murah. Dalam hal itu, biaya transaksi diharapkan turun. Bila tetap seperti itu, mereka bisa menjadi ancaman. Lebih baik kita pakai digital money saja. Itu rasionalitas konsumen yang punya banyak pilihan. Pada dasarnya, unit transaksi pembayaran dalam industri perbankan dikuasai oleh segelintir bank. Tidak semua perbankan menguasai pasar. Untuk transaksi pembayaran di jalan tol, misalnya, hanya ada BCA, BRI, dan Bank Mandiri. Industri transaksi pembayaran tidak sebangun dengan industri perbankan sebagai fungsi intermediasi. Bank BNI besar, tetapi untuk fungsi transaksi pembayaran jauh lebih kecil. Kalau perbankan tidak kompetitif dengan harga dan biaya yang tetap dan masih tinggi, Ovo, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain akan menjadi nomor satu. Pendek kata, ekonomi atau transaksi digital hari ini masih berupa “bakar-bakar uang.” Untuk menuju ke titik kesetimbangan akan ditentukan saat mereka sudah tidak “bakar-bakar uang” lagi. Apakah mereka bisa eksis? Perbankan hari ini mungkin tengah menunggu, “kapan elo selesai dan habis bakar uang. Gua nggak mau ikut-ikutan elo bakar-bakaran.” Kalau bicara infrastruktur dan kekuatan modal, perbankan memang memiliki kekuatan besar. Saya ingin lihat persaingan ketika mereka sudah tidak bakar uang. Kita hari ini memang sangat dimanjakan, tetapi konsumen memilih bukan karena faktor bakar uang. Pendek kata, ujiannya adalah ketika mereka sudah tidak bakar uang. Malaikat turun ke bumi pun ada batas waktunya.

P: Biasanya hanya ada dua kartu, yakni Flazz dan e-Money untuk membayar parkir di perkantoran atau mal, misalnya. Apakah itu karena adanya faktor persaingan atau kepentigan?

GSS: Yang pasti KPPU menjaga supaya lebih banyak muncul persaingan. Kami sudah beberapa kali mengadvokasi pihak-pihak terkait agar lebih beragam tidak hanya Flazz atau e-Money saja. Akan tetapi, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan kenapa mereka bisa menjadi dua terbesar. Kemungkinan di sana ada faktor daya saing serta konsentrasi bank bersangkutan apakah pembayaran digital menjadi prioritas unit bisnis mereka. Perbankan dengan fungsi intermediasinya cukup banyak mendapat untung. Apakah ia punya dasar untuk mengalihkan atau mengejar profit pada transaksi pembayaran itu bergantung pada fokus pelaku usaha serta respons pasar. KPPU sudah berulang kali menghadapi kasus seperti itu dan biasanya mereka mengikuti advokasi KPPU, sehingga pemainnya tidak hanya single atau dua saja.

P: Kartu itu semacam pengganti uang. Kalau harus bayar dengan kartu, meski punya uang tunai, kita tetap tidak bisa bayar parkir dengan uang tunai.

GSS: Dahulu di jalan tol itu hanya boleh kartu e-Toll dari Bank Mandiri. Sekarang, tidak hanya kartu e-Toll, tetapi juga sudah bisa kartu Flazz milik BCA. Masyarakat memang butuh alternatif. Tidak bisa dimonopoli.

Meningkatkan Efisiensi Birokrasi

P: Apakah ekonomi digital dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dalam hubungan antara industri dan pemerintah yang sering kali bersifat administratif?

GSS: Ekonomi digital dapat lebih meningkatkan efisiensi birokrasi. Hari ini kita banyak belajar dari pandemi Covid-19 yang “memaksa” kita lebih sering melakukan pertemuan online. Saya sudah 10 tahun mengajar di FEB-UI, jangankan mengadakan pertemuan via zoom seperti ini, terpikirkan pun belum. Bisa jadi salah satu legacy pandemi Covid-19 adalah kebiasaan kita untuk mengadakan pertemuan secara daring. Sudah pasti digital menghasilkan efisiensi birokrasi, meski negara belum memanfaatkannya secara optimal. Misalnya, program Kartu Prakerja, terlepas dari perdebatan substansinya, yang “mengambil” model digital. Kemarin kita juga lihat pemberian barang sembako bermasalah di KPK yang masih manual. Saya pernah menanyakan ke salah satu Deputi Kementerian UMKM, “Mengapa tidak menggunakan database atau pelaku-pelaku digital dalam mengakses pelaku usaha UMKM”? Kita belum masif menggunakan digital, padahal potensi dan efisiensi sistem dan model digital cukup besar. Namun, dalam penyelenggaraan administrasi secara keseluruhan, harus diakui bahwa memang terjadi efisiensi berkat penggunaan “teknologi” digital, yang sebenarnya juga merupakan salah satu “berkah” dari pandemi Covid-19.

P: Bila seperti itu, apakah ekonomi digital dapat benar-benar meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia?

GSS: Bicara kemandirian dalam arti mampu menyuplai segala kebutuhan, seperti pernah dikatakan Bung Karno “berdikari di bidang ekonomi,” memang ditantang dalam era digital dewasa ini. Namun, apakah tepat bila kita masih dan selalu mempertentangkan kemandirian dengan ketidakmandirian? Ekonomi digital hari ini justru membuka ruang lebih luas bagi kita untuk merambah pasar global. Apakah kita mempersempit kemandirian tersebut dalam unit sektor-sektor atau dalam sebuah kerangka berpikir yang lebih holistik? Misalnya, kemandirian berupa transaksi neraca berjalan kita positif. Atau kita memandang kemandirian dimaksud sebagai “kita bisa makan beras sendiri, bikin gula sendiri, bisa buat kerajinan sendiri, dan lain-lain.” Bila itu yang terjadi, maka ini justru kontraproduktif dengan perkembangan ekonomi digital. Dengan ekonomi digital, kita bisa membuka pasar global dan dapat memproduksi air mineral dari 100 menjadi 1.000 botol, misalnya. Kita mengejar opportunity untuk meningkatkan ekspor, sehingga akhirnya membuat transaksi neraca berjalan kita positif. Bila bicara pasar global, maka kita harus siap mengekspansi pasar ini dan juga harus siap pasar kita diekspansi produk luar. Saya menempatkan pemahaman agar kita siap untuk lebih intens melakukan ekspor–melihat ini menjadi opportunity bukan sebagai strategi defensif. Itu ibarat permainan sepak bola Italia, tetapi kita pakai gaya lebih ofensif. Kalau defensif total, tidak akan ada produk dan pelaku usaha kita dan sedikit yang bisa menikmati pasar global.

P: Apakah ada ukuran khusus keberhasilan persaingan usaha sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital?

GSS: Salah satu indikasi dari persaingan adalah bagaimana mengikis entry barrier. Ekonomi digital bisa menjadi jalan keluar untuk mengikis hal tersebut, selain memberi ruang kepada pemain dan pelaku usaha untuk masuk ke pasar. Saya tadi mengilustrasikan sistem pembayaran sebelumnya hanya perbankan, sedangkan dewasa ini sudah ada Ovo, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Biarkan pasar yang menentukan siapa yang eksis dan siapa yang akan mendapatkan apresiasi. Apakah ada ukuran khusus? Satu di antaranya adalah makin terkikisnya entry barrier, seperti dengan adanya marketplace. Dahulu, bila para retailer hendak memasok barang ke pasar modern, dia harus mendaftar dan membayar listing fee. Space mereka pun sangat terbatas. Itu merupakan tantangan bagi para pelaku usaha UMKM untuk masuk ke pasar modern, karena tidak memenuhi skala ekonomi. Dewasa ini, marketplace dengan ekonomi digital membuka ruang bagi pelaku usaha kecil bahkan mikro untuk menjual barang di marketplace. Keberhasilan lain adalah tidak adanya pelanggaran; semua pelaku usaha pasti akan selalu gusar dengan aksi “bakar-bakar uang.” Yang justru dikhawatirkan adalah adanya pelanggaran persaingan untuk bisa rebound dari bakar-bakar uang. Meraih keuntungan secara normal dianggap linier, sedangkan ia bakar-bakar uang dengan hitungan eksponensial kapan balik modal. Untuk mengimbangi hal tersebut ditempuh sejumlah cara “melanggar” persaingan yang sehat. KPPU memakai ukuran tidak adanya pelanggaran dan makin banyak pelaku usaha yang bisa masuk. Mereka akan diuji di pasar siapa yang paling kompetitif.

P: Apa saja yang sudah atau belum dilakukan pemerintah terkait penerapan teknologi digital di sektor persaingan usaha.

GSS: Beberapa waktu lalu Kementerian Perdagangan melakukan repricing di marketplace. Saya tanya, kalau memang ada, mohon buktinya kasih ke KPPU saja. Bagi otoritas pengawas persaingan usaha, kalau ada yang bisa membantu kita cari bukti pelanggaran silakan dilaporkan. Kita tahu ada beberapa kegiatan yang memang terhubung dengan pemerintah. Belakangan ini memang ada sejumlah protes, seperti apakah ekonomi digital sudah mendapatkan level playing field yang sama dengan ekonomi non-digital? Begitu pula isu kemitraan, terutama di sektor transportasi kendaraan taksi dan ojek berbasis aplikasi digital. Juga di sektor perhotelan dan marketplace. Dalam transaksi yang dilakukan oleh para unicorn atau decacorn umumnya berupa hubungan kemitraan. Hitungan penjualan dilimpahkan dalam satuan penghasilan atau penjualan dari pihak mitra yang notabene usaha kecil atau usaha menengah.

Di sisi lain, dalam sistem perpajakan kita, ada perbedaan pengenaan pajak antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan Gojek dan Grab Car. Mereka bermitra dengan para driver yang sebagian besar dikategorikan sebagai usaha kecil. Penghasilan yang mereka peroleh berupa fee sebesar 10 atau 15 persen. Sembilan puluh persen dari hasil “penjualan” itu dihitung sebagai usaha kecil. Satuan hitung pajak yang dibayar konsumen kepada pelaku usaha itu 90 persen berupa sektor usaha kecil. Bandingkan dengan taksi konvensional dari perusahaan besar. Satuan pendapatannya dihitung pendapatan perusahaan besar, sehingga perpajakannya juga diperlakukan sebagai usaha besar. Yang penting ekonomi digital hari ini bisa berkembang dalam proses persaingan yang cukup fair, salah satu di antaranya dalam instrumen pengenaan pajak pada level playing field yang tidak sama.

P: Bagaimana dengan banyaknya kasus industri yang mengadopsi atau tidak memakai teknologi digital dalam persaingan usaha? Apakah pemerintah perlu ikut campur tangan? Kalau pakai teori persaingan, pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan intervensi.

GSS: Dalam konteks persaingan usaha, pemerintah memang seharusnya tidak melakukan intervensi. Akan tetapi, dalam konteks keberpihakan hal itu masih dimungkinkan. Kami pun di badan pengawas persaingan usaha ada keberpihakan. Peraturan KPPU tidak diterapkan bagi pelaku usaha kecil yang melakukan pelanggaran. Pemerintah harus “memberikan” iklim persaingan yang sehat untuk semua pihak. Namun, dalam hal advokasi atau keberpihakan, pemerintah harus hati-hati dan jangan sampai merusak iklim persaingan usaha. Dalam hal itu, pemerintah bisa ikut campu tangan, tetapi jangan bersifat semu seperti keberpihakan yang dibungkus dengan “nasionalisme.” Bisa jadi berbaju nasionalisme, namun kelakuan ibarat VOC yang datang ke Nusantara dengan memanfaatkan tokoh-tokoh Nusantara. Simbol kelokalan setempat juga perlu dicermati. Usaha kecil memang memiliki banyak keterbatasan dan negara seharusnya mendorong serta mempersilakan usaha kecil turut menikmati gurihnya ekonomi digital.

KPPU pernah melakukan advokasi ke salah satu pemerintah daerah yang membuat sebuah portal digital. Pemerintah tersebut tidak mendukung salah satu pelaku usaha, tetapi justru ia sendiri yang menjadi pelaku usaha. Pemerintah di situ tidak memercayai pasar, karena ia sendiri yang menjadi aktornya. Semua pelaku usaha bila hendak mengomunikasikan layanan atau jasa bisnis masing-masing harus melalui portal tersebut. Portal digital yang dirancang oleh Pemda itu sama saja dengan membuat entry barrier baru; kalian bisa eksis kalau mau ikut saya. Kita memang harus hati-hati dan jangan sampai “gagap digital.” Jangan mentang-mentang telah memasuki era digital, pemerintah juga harus digital.

P: Apakah pelbagai kasus dalam peta persaingan di Indonesia dewasa ini kian tajam atau sudah bisa diatasi?

GSS: Semakin kompleks dan KPPU kian tergopoh-gopoh dalam “mengejar” kasus-kasus itu, karena sistem digital berkembang eksponensial dan kami harus kerja ekstra untuk bisa memahami itu. Barangkali ini bukan untuk membela diri. Berbagai lembaga otoritas pengawas persaingan usaha di berbagai negara pun mengakui itu. Bahkan, KPPU membuat dan menempatksn “industri digital” sebagai salah satu hal khusus yang perlu kami dalami.

Persaingan Usaha dan Kemitraan

P: Bagaimana pandangan KPPU tentang posisi driver Gojek, Grab, dan lain-lain, apakah mereka diandaikan sebagai UKM (Usaha Kecil dan Menengah) ataukah sebagai pekerja? Perlindungan dan intervensi yang harus dilakukan pemerintah tentu berbeda, yang selama ini diandaikan sebagai “mitra” bisnis perusahaan marketplace, misalnya, Gojek, Grab, dan lain-lain yang dianggap sebagai UKM. Implikasinya, sebagaimana telah disinggung, adalah soal pengenaan pajak PPh yang berbeda terhadap dia sebagai buruh dengan pengenaan pajak sebagai UKM. Di sana, ada komplikasi tersendiri antara dia yang dianggap mitra dengan apakah dia pekerja atau buruh ataukah dia UMKM?

GSS: Faktanya mereka yang di layanan ride hailing seperti Gojek dan Grab itu mitra. Mereka tidak masuk dalam undang-undang ketenagakerjaan. Ada satu referensi tentang Mahkamah Agung di Inggris yang memutuskan bahwa driver Uber masuk kategori tenaga kerja. Melalui proses yudikatif di Inggris, mereka dianggap sebagai pekerja. Satu hal yang dikenal dalam industri digital adalah “gig economy”, para pekerja lepas. Faktor kompetitifnya digital. Daya saing Gojek dan Grab bisa berkurang bila para driver-nya “dikategorikan” sebagai pegawai. Itulah sebabnya perusahaan taksi seperti Bluebird akan sulit compete karena hubungan dengan driver-nya adalah hubungan ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, hak dan kewajiban dalam hubungan ketenagakerjaan memakan cost jauh lebih besar dibanding hubungan kemitraan. Belum lagi ditambah soal pesangon dan segala macam. Itu memang nature daya saing digital. Namun, dalam konteks perpajakan, hal tersebut bisa membuat level playing field-nya tidak sama. Barangkali itu menjadi PR kita bersama. KPPU sendiri berharap digital bisa survive karena faktor daya saing, bukan karena memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlubang-lubang. Kalau perpajakannya kembali disamakan, apakah mereka tetap bisa bersaing? Hari ini saja eksistensi ride hailing mulai agak redup ketika mereka mulai mengembalikan ke harga dan biaya yang “tidak bakar-bakar uang.” Pasti akan ada kontraksi. Bagaimana kalau pajaknya juga dihitung. Kalau itu diterapkan, persaingan bisnis dengan industri non-digital, seperti ojek pangkalan, mungkin akan menjadi lebih kompetitif.

P: Artinya, KPPU berasumsi bahwa driver ride hailing adalah mitra?

GSS: Tidak asumsi, tetapi itu faktanya. Pada awalnya, semua driver Uber di Inggris adalah mitra, tetapi keputusan yudikatif Inggris menyatakan mereka adalah pekerja. Saya tidak mengikuti apa konsekuensi dari pascakeputusan itu.

P: Konsekuensinya, semua bisnis digital di Inggris harus tunduk pada hukum perburuhan di Inggris.

GSS: Maksud saya, konsekuensi terhadap bisnis dan daya saingnya dengan non-digital. Dengan dinyatakan sebagai pekerja atau karyawan, berarti perusahaan harus menambah cost.

P: Barangkali bukan menambah biaya, tetapi kalau bisa diandaikan biaya itu tidak diperhitungkan sebelumnya karena mereka menganggap sebagai mitra bukan sebagai karyawan dari Gojek atau Grab. Karena dianggap sebagai mitra, maka mereka berada di luar dari perlindungan Undang-Undang Hukum Perburuhan di Inggris.

GSS: Bisa saya tambahkan di luar konteks persaingan. Ada dua undang-undang yang memberi amanah kepada otoritas KPPU. Salah satunya adalah undang-undang tentang UMKM yang menyatakan bahwa, “KPPU mengawasi kemitraan.” Menurut UU tentang UMKM, KPPU bertindak sebagai pengawas kemitraan, bukan persaingan. Di dalam kemitraan, dilarang memiliki atau menguasai dalam hal kontrak dan segala macam. Kewenangan ada di KPPU, tetapi itu berada di luar pengawasan persaingan. Ada peraturan perundangan tambahan di samping UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Banyak negara mungkin tidak seperti di Indonesia dengan lembaga pengawas persaingan diberi amanah “tambahan” berupa pengawasan kemitraan. Dalam konteks pengawasan kemitraan, meski bermitra, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Bahkan, kalau itu dilanggar, KPPU berhak menjatuhkan sanksi, yaitu menutup izin usaha—sanksi terberat yang dijatuhkan menurut PP No. 17 Tahun 2013. Pada dasarnya, kemitraan pun harus diperlakukan dengan syarat tertentu. Pelaku usaha tidak boleh bertindak sembarangan dalam hubungan kemitraan. Bila melanggar, mereka bisa dikenakan sanksi.

P: Dalam konteks itu, driver di perusahaan-perusahaan platform digital transportasi dianggap sebagai mitra dan karena itu harus diawasi KPPU dalam kerangka hubungan kemitraan?

GSS: Iya. Kami tidak menganggap itu sebagai bentuk persaingan.

P: Diandaikan mereka adalah mitra dan hubungan antar-driver juga dianggap sebagai hubungan kemitraan. Konsekuensinya, karena hubungan antar-driver bersifat kemitraan, akan muncul persaingan di antara mereka dan ini juga perlu diawasi?

GSS: Persaingan pelaku usaha dalam pasar.

P: Satuan usaha, bukan satuan buruh?

GSS: Bukan.

P: Jadi, para driver itu dianggap sebagai satuan usaha?

GSS: Pelaku usaha juga bisa perorangan, tidak harus badan hukum. Di dalam pasar, misalnya, Gojek atau Grab, antara platform dengan para driver-nya itu adalah mitra. Akan tetapi, di dalam hubungan kemitraan itu ada semacam persaingan antara driver dengan driver. Sebagai ilustrasi, dalam konteks persaingan antar-driver, KPPU pernah menjatuhkan sanksi. Di antara para driver memang ada semacam persaingan. Namun, kalau bersifat perorangan maka kategorinya adalah sesama usaha kecil. KPPU mengecualikan itu, tetapi di dalam driver juga ada bentuk badan usaha. Ada kumpulan driver. Kita pernah menyelesaikan perkara antara Grab dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sebagai himpunan pelaku usaha driver. Sesama driver sebagai perseorangan itu adalah usaha kecil yang tidak mungkin disentuh. Kalau kemudian mereka bersaing tidak sehat, “Sudahlah itu diceramahin saja. Masa usaha kecil dihukum.” Akan tetapi, mereka bisa saja dihukum kalau berbentuk badan usaha menengah atau besar itu.

P: Bagaimana dengan persaingan usaha di sektor finansial yang menggunakan teknologi finansial seperti pembayaran elektronik. Terkait dengan definisi uang, misalnya, apakah itu melanggar undang-undang atau ada persaingan antara uang digital dan uang non-digital?

GSS: Itu bisa dilihat case by case. Dahulu beberapa Mal Lippo hanya menerima Ovo untuk bayar parkir. Kita kemudian mengadvokasi dan alhamdulillah kita bisa bayar parkir pakai uang tunai, meski yang dibayarkan ke petugas parkir sebagai Ovo. Yang harus diutamakan di sana adalah kepentingan konsumen. Bila sudah punya GoPay atau e-Money, masa konsumen harus beli Ovo?

P: Apakah itu bisa dikatakan merugikan konsumen?

GSS:Tidak merugikan konsumen, karena kita masih boleh bayar dengan uang tunai. Beberapa mal memberikan alternatif seperti itu.‚óŹ

 

Guntur Syahputra Saragih adalah putra daerah kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sebelum menjabat Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Wakil Ketua KPPU terpilih periode 2020-2023, berkarier di dunia media (PT Lativi; TV One), perusahaan multinasional (PT Unilever Indonesia) serta di dunia pendidikan. Menamatkan program Doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bidang Ekonomi; memperoleh gelar Master dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara. Pengalaman sebagai akademisi digeluti sejak 2007, di antaranya mengajar mata kuliah Organizational Industrial, Bisnis Ekonomi Indonesia, Koperasi, hingga subjek Ekonomi Manajerial pada Program Magister Manajemen STIE Kusuma Negara. Selain rutin memberikan pelatihan dalam bidang bisnis untuk BUMN serta perusahaan swasta, juga pernah aktif di lembaga UKM Centre FEB UI dan telah beberapa kali bergabung untuk mengikuti kegiatan berskala nasional dan internasional, seperti workshop Japan Fair Trade Commission (otoritas persaingan usaha di Jepang); program Micro Economic on Competition (kerja sama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Harvard University); Top Level Meeting Lembaga Pengawas Persaingan Usaha se-Asia Pasifik di Sydney, Australia, dan sebagainya.