Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk menggugah perbincangan tentang kerangka teori1 dan metode penelitian dari yang disebut “kultur/kebudayaan administrasi”. Sebagai demikian ia akan mengandung lebih banyak pernyataan yang bersifat “eksplorasi”2.
Berbagai faktor mempengaruhi masuknya konsep3 kebudayaan ke dalam ilmu politik (ilmu administrasi negara). Tiga di antaranya adalah: a. Perang Dunia Kedua yang memaksa tiap bangsa harus memahami kebudayaan bangsa lain, baik untuk kepentingan perang maupun untuk sekedar ingin memahami perilaku bangsa lain.4 b. Ideologi politik “Barat”—demokrasi, nasionalisme, parlementarisme, militarisme, otokrasi, partisipasi, modernitas, dan lain-lain—dan “kerjasama teknis” (melalui Agency for International Development dari Amerika Serikat)—perencanaan, pengeran, efisiensi, produktivitas, pengendalian, dan lain-lain—yang menimbulkan berbagai macam masalah tak terduga di negara-negara kurang maju.5 Dan c. berkembangnya pendekatan perilaku (behavioral approach) dalam ilmu politik (ilmu administrasi negara) yang menekankan “operasionalisme”6.
Kebudayaan Administrasi
Kebudayaan, kata Kroeber dan Kluckhohn, adalah cara-cara berfikir, merasa, dan bereaksi yang telah memela, yang dicapai dan disampaikan terutama melalui lambang-lambang, yang menjadi karya khas kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam karya-karya fisik. Inti yang hakiki dari kebudayaan adalah gagasan-gagasan tradisi (yaitu, yang dijabarkan dan dipilih sepanjang masa/historis) dan terutama nilai-nilai yang melekat kepada gagasan-gagasan itu.7
Gagasan yang penting dalam konsep kebudayaan, menurut Rose, adalah adanya pengertian yang sama tentang bagaimana sepatutnya orang berperilaku satu sama lain. Pengertian yang sama ini datang dari masa lalu, dan diajarkan kepada generasi berikutnya sebagai bagian utama dari proses tumbuhnya generasi itu dari hewan manusia bayi menjadi anggota masyarakat yang dewasa yang telah dimasyarakatkan.8
* Dalam seluruh tulisan ini kata “administrasi” kadang-kadang digunakan dengan konotasi genus, kadang-kadang dengan konotasi species administrasi negara.
1 Neil J. Smelser, “Sociology and the Other Social Sciences,” dalam Paul F. Lazarsfeld (ed.), The Uses of Sociology, Basic Books, 1967, hal. 6.
2 Claire Sellitz, et al. Research Methods in Social Relations, (Holt, Rinehart & Winston, 1959), hal. 50.
3 H.M. Blalock, Social Statistics, (McGraw-Hill, 1960), hal. 9.
4 Lucian W. Pye, “Culture and Political Science: Problems in the Evaluation of the Concept of Political Culture,” dalam L. Schneider, Ch. Bonjean, (eds.) The Idea of Culture in the Social Science, (Cambridge University Press, 1973), hal. 63.
5 Milton J. Esman, John D. Montgomery, “Systems Approaches to Technical Cooperation: The Role of Development Administration,” Public Administration Review, vol. xxix, 5 September/October 1969, hal. 509.
6 Yang dimaksudkan dengan “operasionalisme” di sini adalah asumsi dan tujuan pendekatan perilaku yang dirumuskan menjadi 8 oleh Easton. David Easton, A Framework for Political Analysis, (Prentice-Hall, 1965), hal. 6-7.
7 Arnold M. Rose, Sociology, (The Study of Human Relations), (New York: Alfred A. Knopf, 1967), hal. 55.
8 Loc. cit.
