Latar belakang
Kenyataan yang dapat ditarik dari pengalaman di beberapa negara berkembang dalam dua dasawarsa terakhir ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional (GNP) yang mengesankan ternyata tidak secara otomatis menaikkan tingkat hidup sebagian besar penduduknya. Malah sebaliknya, peningkatan GNP itu dibarengi dengan bertambahnya barisan “rakyat miskin” di negara-negara tersebut. Sehingga apa yang sering digambarkan sebagai “aliran ke bawah (trickle-down effect)” dalam perekonomian tidak pernah terlukis. Mengapa bisa terjadi demikian?
Model pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh sebagian besar negara Barat dan sering disebut sebagai modal-output ratio model, kemudian ternyata ditiru serta dianut oleh negara-negara sedang berkembang tanpa adanya penyesuaian menurut keadaan daerahnya. Model ini memang mendasarkan diri atas perkembangan output yang dihasilkan melalui pengumpulan capital yang biasanya lebih banyak berbentuk investasi fisik.1 Para ekonom dan ahli perencana di negara-negara sedang berkembang sebenarnya telah menduga bahwa model pembangunan ekonomi yang lebih condong pada peningkatan GNP ini, pada pelaksanaannya tidak dapat diharapkan memberikan hasil yang dikehendaki masyarakat banyak, yaitu pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata. Bahkan dalam awal pertumbuhannya sudah dapat dipastikan akan memperlebar jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin.2 Tetapi mengapa perencanaan semacam itu tetap dijalankan? Jawabannya cukup sederhana.
Bagi negara-negara berkembang yang biasanya ditandai dengan adanya suatu dualisme ekonomi, antara ekonomi pedesaan yang stagnant dan ekonomi perkotaan yang “berdikari”, tujuan peningkatan perekonomian secara cepat hanya dapat dilakukan melalui suatu proses industrialisasi.3 Pilihan ini sudah tentu memiliki beberapa konsekwensi, antara lain: bahwa proses industrialisasi akan lebih cepat terlaksana bila melalui pembangunan sektor perkotaan yang moderen. Perkembangan industri di kota-kota besar, memerlukan biaya yang cukup banyak. Biaya ini hanya mungkin diperoleh dari tabungan dan investasi yang sudah barang tentu tak dapat diharapkan datang dari kaum miskin. Bilamana tabungan masyarakat, yang pada dasarnya lebih banyak datang dari golongan kaya, dalam suatu negara tidak mencukupi, bantuan luar negeri yang berbentuk penanaman modal asing dan pinjaman bersyarat terpaksa diterima. Sebagai akibatnya, para industriawan—yang pada umumnya merupakan golongan berpendapatan tinggi—yang akan menikmati hasil pembangunan. Hal ini memang tampak wajar. Siapa yang menanam, dialah yang memetik buahnya.
Dari gambaran di atas nyata bahwa golongan kaya yang menikmati hasil pembangunan tersebut akan semakin bertambah kaya, sedangkan kaum miskin yang terpaksa tidak ikut serta dalam derap pembangunan tidak bertambah pendapatannya. Namun, para ahli perencana percaya bahwa keadaan itu akan berangsur-angsur menjadi baik. Jurang pendapatan memang akan lebar pada awal pembangunan ekonomi. Kemudian diharapkan semakin mulai menyempit dan akhirnya akan lenyap.4 Tetapi, berapa lama kita harus menunggu sampai jurang tersebut menyempit? Artikel ini, yang ditulis bersandar pada hasil beberapa penelitian, akan mencoba memberikan jawabannya. Meskipun, mungkin akan jauh dari memuaskan.
1 Gunnar Myrdal, Against the Stream: Critical Essay on Economics, (London: MacMillan Press, 1974), hal. 94. Perlu ditekankan di sini bahwa model ini “agak melupakan” peranan sumberdaya manusia (human capital) yang justeru pada akhir-akhir ini menjadi sangat penting peranannya. Para pelopor human resources economics, seperti Garry Becker misalnya, lebih menekankan pentingnya faktor pendidikan, kesehatan, dan lain-lain dalam suatu proses pembangunan ekonomi.
2 Simon Kuznets, “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidaksetaraan Pendapatan”, American Economic Review, Maret 1955, hal. 24. Pendapat ini ditopang dengan penelitian empiris yang dilakukan terhadap 56 negara di tahun 1965 oleh Felix Paukert, dalam “Income Distribution at Different Level of Development: A Survey of Evidence”, International Labour Review, Agustus-September 1973, hal. 114-115.
3 Lihat misalnya, Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesetaraan Sosial di Negara Berkembang (California: Stanford University Press, 1973), hal. 179.
4 Simon Kuznets, op.cit., hal. 18. Keadaan inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan “U-shaped hypothesis” dari Kuznets. Dalam hipotesa tersebut Kuznets menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan per kepala dengan tingkat kesamarataan (dimunculkan dalam indeks Gini) sebagai huruf U.