Kemenangan suatu gerakan pembebasan nasional di Indocina di bawah pimpinan kaum komunis tahun 1975 telah berhasil mewujudkan suatu negara Vietnam yang bersatu. Partai yang memelopori perjuangan ini, pada kongresnya yang ke-4 Desember 1976, kembali menggunakan predikat komunis setelah melepaskannya 31 tahun yang lalu. Sebaliknya, kemenangan tersebut lagi-lagi mendorong orang mengaji masalah kehancuran yang parah dari partai komunis yang paling tua di Asia. Itulah Partai Komunis Indonesia yang mengalami penindasan oleh kekuasaan negara secara terang-terangan selama masa penjajahan dan kehancuran sepuluh tahun sebelum kemenangan komunis di Indocina.
Secara intuitif bisa dipahami bahwa orientasi dari berbagai unsur dalam gerakan pembebasan nasional di masa fasisme Jepang mungkin merupakan faktor yang menentukan atas sejarah gerakan itu. Dalam hal ini, masa itu, yakni masa Perang Dunia II, bagi Asia Tenggara moderen yang merupakan ajang benturan imperialisme Barat dan imperialisme Jepang, bisa dikatakan sebagai masa pertarungan pula dari dua kultur politik, yaitu antara paham demokrasi dan paham fasis. Fasisme dihadapi sebagai musuh utama dan dilawan dengan strategi anti-fasis yang menyeluruh. Salah satu dari kultur politik itu mencakup di dalamnya organisasi komunis.
Tapi dalam pada itu, karena dilemahkan oleh penindasan Belanda, PKI tidak mampu mengemban strategi anti-Jepang dalam gerakan nasional Hindia Belanda. Sebaliknya karena pada hakekatnya percaya akan kerjasama dengan Jepang untuk memperoleh kekuasaan kelak, gerakan nasional itu menjadi goyah dan mandeg.
Pada saat proklamasi kemerdekaan 17-8-1945, kaum komunis Indonesia yang menjadi korban kehidupan bawah-tanah mereka, mencoba dengan susah payah merebut kepeloporan perjuangan dan menegaskan garis kepartaian mereka. Ternyata baru tiga tahun kemudian, 1 September 1948, dan setelah hampir seluruh daerah Indonesia kembali direbut oleh Belanda, mereka berhasil membentuk pimpinan partai. Pimpinan ini terdiri dari 21 anggota yang bertugas menggerakkan PKI berdasarkan program dan teori baru. Tapi ternyata pula mereka tak sempat melaksanakannya. Tak sampai tiga minggu kemudian 9 di antaranya mati ketika meletusnya perang saudara waktu itu. Selebihnya kembali untuk sementara ke gerakan bawah tanah, melarikan diri ke luar negeri atau masuk penjara.
Ada baiknya menyinggung ke-21 anggota pimpinan ini untuk memahami peranan dan fungsi mereka dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, inilah satu-satunya pimpinan sepanjang sejarah partai itu yang berhasil menghimpun orang dari berbagai umur dan generasi (lihat tabel).
Duabelas di antaranya orang yang baru pulang dari luar negeri. Di sana mereka terpaksa tinggal lama karena satu dan lain sebab. Muso misalnya berangkat ke Moskow tahun 1926 dan langsung berhubungan dengan dewan Internationale. Akhir 1935 sampai awal 1946 ia berhasil menyusup masuk Surabaya, tapi baru kembali ke Indonesia Agustus 1948. Dia inilah pemrakarsa reorganisasi partai sebagaimana disinggung di atas. Kemudian Alimin, yang menemani Muso ke Moskow, berada di Yenan bersama pimpinan PKC sejak tahun 1940 dan baru kembali ke Indonesia Juli 1946. Sardjono, Sekjen PKI sejak 1924 dan Ngadiman ditangkap tahun 1926 dan dibuang ke Digul, lalu dipindahkan ke Australia Juni 1943. Mereka dibebaskan 6 bulan kemudian dan baru bisa pulang ke Indonesia Maret 1946. Harjono, Djokosudjono, Achmad Sumadi dan Ruskak ditangkap akhir 1936-awal 1937 lalu dibuang ke Digul tahun 1938. Kisahnya sama seperti Sardjono. Abdulmadjid, Maruto, Setiadjit dan Suripno, melanjutkan pelajaran mereka ke negeri Belanda dan memperoleh pengalaman politik di sana. Abdulmadjid tinggal di sana dari 1924 sampai September 1945. Setiadjit dan Maruto yang kembali ke Jawa April 1946 berangkat dari Indonesia masing-masing tahun 1927 dan 1936. Suripno baru bisa kembali ke Indonesia Januari 1947. Ada juga yang ditangkap Jepang dan masih dipenjara pada saat proklamasi, misalnya Sudisman yang dibebaskan September 1945 setelah 3 tahun di penjara. Sutrisno dan Amir Sjarifuddin ditangkap awal 1943. Amir masih belum bebas ketika ia ditunjuk sebagai Menteri Penerangan dalam kabinet pertama Indonesia merdeka 31 Agustus 1945. Justeru dari ke-15 orang yang pulang dari penjara dan pengasingan inilah yang termasuk di antara 9 yang mati itu.
* Tulisan ini diterjemahkan dan disarikan dari tulisan asli dengan judul, “La Condition Du Parti: révolutionnaires indonésiens à la recherche d’une identité (1928-1948)” yang dimuat dalam, Culture et developpement, X, 1, 1978, Paris