Dalam Pelita III ini pemerintah mulai melaksanakan program Koran Masuk Desa (KMD). Banyak faktor ikut menentukan berhasil tidaknya program tersebut. Mengingat faktor-faktor sosial, ekonomi dan kultural dari rakyat pedesaan yang hingga kini belum menunjang kehadiran media massa, maka kiranya diperlukan suatu strategi yang dapat mendukung berhasilnya program tersebut. Dalam tulisan ini, Nurhadiantomo menguraikan beberapa hal-berdasarkan suatu hasil penelitian-yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program KMD tersebut. Antara lain dianjurkan perlunya pembentukan “kelompok pembaca” di kalangan masyarakat desa.
Sebagai negara berkembang, Indonesia pada masa sekarang telah memanfaatkan berbagai teknologi komunikasi massa seperti pers, radio, film dan televisi guna menunjang sistem komunikasinya. Namun demikian, bukan berarti bahwa Indonesia telah memanfaatkan teknologi komunikasi tersebut secara maksimal. Hal itu ditunjukkan oleh kenyataan bahwa volume komunikasi massa masih jauh di bawah negara-negara maju meskipun ragamnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara maju. Faktor-faktor sosial, ekonomi dan kultural menyebabkan intensitas pemanfaatan teknologi komunikasi massa itu belum maksimal, sehingga efektivitas dan kualitas pengaruhnya juga belum seperti yang diharapkan. Faktor-faktor sosial, ekonomi dan kultural yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia—khususnya yang tinggal di daerah pedesaan—kurang menunjang kehadiran media massa. Oleh karenanya pers, radio, film dan televisi baru merupakan gejala kota. Dua faktor yang secara kongkrit tidak menunjang kehadiran pers terutama di daerah pedesaan adalah rendahnya tingkat pendidikan (sehingga kebiasaan membaca juga sangat kurang) dan lemahnya daya beli masyarakat pedesaan. Faktor-faktor inilah yang kurang mendorong terciptanya kebutuhan terhadap media pers tersebut.
Indikator “kemajuan” masyarakat dari segi kualitas pendidikan, menurut UNESCO, adalah ratio antara suratkabar dan jumlah penduduk. Jelasnya suatu masyarakat mampu berkembang manakala tersedia satu suratkabar untuk setiap sepuluh orang penduduk. Bila angka (ratio) itu tercapai atau terdekati, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut “maju”, setidak-tidaknya dari segi kualitas pendidikan. Penelitian PT Inter Vista, memberikan gambaran bahwa jumlah oplah suratkabar harian yang tersebar di Indonesia pada awal 1978 seluruhnya sekitar 1.740.500 eksemplar. Dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1975 (menurut catatan Ditjen Pers dan Grafika Departemen Penerangan jumlah oplah suratkabar harian pada tahun 1975 sekitar 1,5 juta eksemplar), oplah itu mengalami kenaikan sejumlah 240.500 eksemplar. Namun demikian penyebarannya tidak seimbang, karena seluruh oplah suratkabar harian terbitan ibukota sekitar 1.084.000 eksemplar, sedangkan jumlah seluruh suratkabar daerah hanya sekitar 650.500 eksemplar.^$1^n$ Karena itu apa yang digariskan UNESCO masih belum terjangkau oleh masyarakat kita, apalagi yang tinggal di daerah pedesaan. Jumlah koran yang dikonsumir masyarakat kita setiap hari berkisar 1,8 juta eksemplar untuk sekitar 140 juta penduduk, hal mana berarti setiap satu suratkabar untuk sekitar 80 orang penduduk dengan catatan sekitar 43% beredar di Jakarta, dan selebihnya beredar di kota-kota propinsi, kota-kota kabupaten dan kotamadya, dan seterusnya seluruh Indonesia, sehingga yang masuk ke daerah pedesaan yang dihuni oleh 80% penduduk negeri ini hanya persentase kecil. Dan di sinilah terlihat bahwa koran masih merupakan “gejala kota.”
* Tulisan ini merupakan penulisan kembali secara ringkas dari Laporan Penelitian: Strategi dan Kebijaksanaan Peningkatan Koran Masuk Desa, Departemen Penerangan RI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1979.