Pemerintah telah menetapkan target pemindahan penduduk melalui program transmigrasi dalam Pelita III ini sebesar 500.000 Kepala Keluarga dari Pulau Jawa, Bali dan Lombok. Tetapi dari kenyataan yang ada, angka sebesar itu oleh sebagian orang dianggap tidak realistis bahkan ambisius. Bermacam-macam hambatan telah dan dapat timbul menghalangi pencapaian target itu, baik bagi transmigrasi umum, maupun transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan. Dalam tulisan ini Joan Hardjono menguraikan hambatan-hambatan itu dan beberapa persoalan lainnya yang ada kaitannya dengan pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia.
Target-target untuk Pelita III
Sejak awal Pelita I dalam tahun 1969 transmigrasi telah ditekankan sebagai unsur penting dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan. Hasil program yang relatif baik yang dicapai dalam Pelita I mendorong pemerintah untuk menetapkan target sebanyak 250.000 Kepala Keluarga (KK) untuk Pelita II dan target yang bahkan lebih besar untuk Pelita III. Dalam Pelita III tujuan pemerintah adalah untuk memindahkan 500.000 KK dari Pulau Jawa, Bali dan Lombok.
Namun, mengingat hasil-hasil yang telah dicapai, apakah realistis mengharapkan bahwa suatu jumlah Kepala Keluarga yang demikian besarnya dapat ditransmigrasikan dalam jangka waktu lima tahun, yaitu dari tahun 1979 sampai tahun 1984? Selama Pelita I 39.727 Kepala Keluarga (181.696 jiwa) telah ditransmigrasikan oleh Direktorat Jenderal Transmigrasi, sedangkan dalam Pelita II jumlahnya meningkat 68.168 Kepala Keluarga (301:138 jiwa). Melihat hasil-hasil ini, tampaknya terlalu ambisius untuk berbicara tentang pemindahan 500.000 Kepala Keluarga yaitu sekitar 21/2 juta jiwa, selama Pelita III, lebih-lebih karena kecuali 799 Kepala Keluarga seluruh jumlah 15.213 Kepala Keluarga yang dipindahkan antara 27 Januari dan 2 Februari 1980 adalah sisa target tahun 1977/78 dan 1978/791.
Namun demikian, target setengah juta Kepala Keluarga ini dapat diterima, mengingat keadaan-keadaan tertentu yang terdapat di Pulau Jawa. Kenyataa bahwa dalam tahun 1976, 5,8 juta rumahtangga pedesaan (38,2 persen dari jumlah keseluruhan) di daerah-daerah pedesaan di Pulau Jawa tidak memiliki tanah, sedangkan 5,7 juta rumahtangga lainnya (37,5 persen) memiliki kurang dari 0,5 hektar2, sedikit banyak memberi kesan adanya tekanan terhadap tanah di Pulau Jawa disebabkan kepadatan penduduk. Kurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian maupun di luar usahatani menyebabkan memburuknya keadaan ekonomi di daerah pedesaan serta menimbulkan perpindahan ke daerah-daerah kota sehingga di daerah-daerah ini masalah-masalah menyangkut urbanisasi yang berjalan cepat semakin meningkat.
Dalam pada itu program transmigrasi diberi dimensi-dimensi baru oleh timbulnya dua buah pertimbangan lain yang tidak begitu penting di masa lampau. Yang pertama ialah memburuknya lingkungan; hal ini sedang berlangsung dengan kecepatan yang semakin tinggi di beberapa bagian Pulau Jawa. Yang kedua ialah makin besar kemungkinan timbulnya keresahan sosial seperti yang terjadi di Jenggawah selama tahun 1979. Menteri Muda Urusan Transmigrasi telah mengemukakan:
“… bahwa transmigrasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya keresahan dan gejolak sosial di daerah padat penduduk sebagai akibat taraf hidup yang rendah dan pengangguran”3
* Banyak dari pendapat-pendapat yang diutarakan dalam kertas karya ini telah dimuat dalam kertas karya berjudul “The Promotion of Unassisted Transmigration in Indonesia”, yang disusun oleh penulis untuk ILO Jakarta dalam bulan Desember 1978.
1 Direktorat Jenderal Transmigrasi, Laporan Mingguan Direktorat Jenderal Transmigrasi tanggal 27 Januari sampai dengan 2 Februari 1980, Jakarta, 1980 (mimeo), hal. 1.
2 Sajogyo, “Meningkatkan Martabat Petani Buruh (1)” di Sinar Harapan, 5-2-1980.
3 Martono, Transmigrasi Sebagai Satu Sistem Pembangunan Terpadu. Jakarta, 1978, hal. 74.