Prisma

Masalah Kecukupan Pangan dalam Jalur-jalur Pemerataan

Tingkat konsumsi sebagian besar penduduk desa yang tergolong miskin ternyata masih di bawah 1.700 kalori per orang per hari dan tingkat ini dapat disebut sebagai “garis nyaris kecukupan pangan”, karena lebih dari itu baru tergolong cukup”. Bahkan menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, patokan anjuran untuk penduduk Indonesia adalah 1.900 kalori per orang per hari. Menurut Sajogyo jumlah kelompok penduduk ini cukup besar, karena itu bisa dipersoalkan apakah program pembangunan yang sekarang dijalankan dengan penekanan pada aspek pemerataan, bisa menaikkan tingkat pendapatan mereka sehingga mampu mencapai patokan minimal konsumsi yang dianjurkan itu?

Apakah pembangunan Indonesia sudah benar arahnya jika diperhatikan hasilnya menurut ukuran pemerataan dalam perbaikan tingkat hidup rakyat? Tahun 1977 ada suatu pernyataan resmi yang mencoba menjawabnya: “Jika tahun 1970 dari 10 orang Indonesia 8 orang tergolong miskin, kini tinggal 3 orang miskin”. Dengan data asal Biro Pusat Statistik (Susenas, 1969/1970 dan 1976) akhir 1977 saya pernah menunjukkan bahwa hasil pembangunan masa 1970 – 1976 masih terbatas sekali hasilnya.1 Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan (8% masa itu) di pedesaan Jawa (tempat tinggal 70% golongan miskin) “jika tahun 1970 dari 10 orang ada 4 yang miskin, enam tahun kemudian jumlah golongan miskin itu belum berkurang secara nyata: masih 4 orang”. Para peneliti yang mengenal pedesaan di Jawa dari pengalaman lapangan sendiri cenderung menerima kesimpulan tersebut, tapi sebaliknya tak urung ada pula pihak yang memberi koreksi atas angka-angka itu antara lain suatu laporan Bank Dunia (1979).

Dengan menerima koreksi itu, di sini dicantumkan kembali tabel itu, dengan membatasi diri pada satu garis kemiskinan saja (tingkat “miskin sekali”, pendapatan setara 240 kilogram nilai tukar beras per orang setahun di pedesaan dan tingkat 50% lebih tinggi di kota) untuk memperbandingkan tahun 1970 dan 1976.

Setelah koreksi itu, kesimpulannya adalah: a) untuk pedesaan Jawa; jika tahun 1970 di antara 100 orang ada 40 orang yang miskin, enam tahun kemudian jumlah orang miskin masih 34 orang, dan b) se-Indonesia: dari mula-mula 36 orang miskin, masih ada 28 orang miskin (dari 100 orang) dalam masa 1970-1976 itu.

Garis kemiskinan “miskin sekali” yang dipakai di situ ternyata bersesuaian (dekat sekali) dengan tingkat makan 1.700 kalori/orang/hari yang boleh disebut “garis nyaris kecukupan pangan”, karena 1.700 kalori “baru dapat dinilai “tergolong cukup” (artinya, dalam jarak kurang dari 2 st.dev. patokan anjuran untuk rata-rata penduduk, Indonesia: 1.900 kalori/orang/hari, menurut Widiakarya Pangan dan Gizi, 1978).

Kesimpulan lain dari data 1970-1976 itu adalah: a. perbaikan tingkat hidup orang kota jauh lebih pesat daripada orang desa (bias kota); kesimpulan ini didukung oleh semua pengamat; b. perbaikan tingkat hidup lapisan berpenghasilan rendah jauh lebih lamban dari lapisan atas (bias lapisan atas), ini sesuai dengan teori kapitalisme yang mendasari kebijakan pertumbuhan ekonomi kita. Yang penting dalam hal ini adalah mempersoalkan apakah laju perbaikan tingkat hidup itu cukup pesat bagi lapisan 40%-bawah sehingga dalam waktu kurang dari 20 tahun (satu generasi di Indonesia) lapisan tersebut dapat mencapai garis 1.700 kalori/orang/hari? (katakanlah, ini ukuran mutlak minimal). Berdasar rumus regresi (hubungan antara penghasilan rupiah dan tingkat pangan: Kalori), P.M. Hutabarat2 pernah memproyeksikan, bahwa pada tahun 1990 masih akan ada 16,8% (atau 29,3 juta) penduduk yang belum mencapai patokan minimal itu.


1 Sajogyo di suratkabar Kompas, 17 November 1977.

2 P.M. Hutabarat, Hubungan antara Penghasilan dan Tingkat Konsumsi Kalori, disertasi doktor di Universitas Indonesia, 1979.

Anda dapat membaca versi lengkap Artikel edisi ini di LP3ES-Prisma Digital format cetak maupun e-magazine.

Untuk melakukan pemesanan dapat melalui link berikut: LP3ES-Prisma Digital

Bagikan