“Revolusi Hijau” pernah dipuja karena janji-janjinya untuk meluaskan lapangan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi, tetapi pada saat yang sama ia juga dicerca karena menimbulkan akibat-akibat negatif atau dianggap gagal mewujudkan janji-janjinya itu. Tetapi menurut Nasikun, kegagalan “revolusi hijau” mewujudkan janjinya tidaklah inheren di dalam dirinya sendiri akan tetapi dalam jenis strategi pembangunan di mana “revolusi hijau” tersebut hanya salah satu unsurnya. Karena itu harus dicari strategi pembangunan yang bisa memberikan kondisi bagi revolusi hijau untuk mewujudkan potensi-potensi maksimumnya.
Pengantar
Karena kemampuannya untuk meningkatkan secara luar biasa wage goods, maka “revolusi hijau” dipuja karena janji-janjinya untuk menyediakan benda-benda fisik yang dibutuhkan untuk meluaskan lapangan kerja dan pendapatan dalam bentuk upah yang lebih tinggi, dan karena itu pertumbuhan bagi pembangunan jangka panjang di negara-negara berkembang. Pada saat yang sama dia juga dicerca karena spill-overs-nya yang negatif: memindahkan kontradiksi-kontradiksi pertanian dari negara maju (polarisasi, konsentrasi pemilikan pertanian dan lain-lain), dehumanisasi kaum tani (hancurnya kaum tani independen yang berdikari), perusakan lingkungan, dan dalam bidang makro, memperkokoh ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara industri yang lebih maju.
Tulisan ini mencoba menempatkan sumbangan-sumbangan positif dan negatif “revolusi hijau” dalam keseimbangan yang wajar dalam memecahkan masalah-masalah inti pengangguran di negara-negara berkembang, dan mencari strategi yang lebih tepat di mana “revolusi hijau” bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi sebagian besar rakyat di negara-negara berkembang sambil pada saat yang sama menghapus akibat-akibat negatif. Kita mulai dengan membicarakan sifat-sifat pengangguran di negara berkembang dan implikasi kebijaksanaannya. Setelah menjelaskan janji dan kegagalan “revolusi hijau” dalam memecahkan masalah pengangguran, akan dicoba mencari kemungkinan adanya strategi pembangunan alternatif yang mampu mengubah teknologi “revolusi hijau” menjadi sesuatu yang lebih tepat.
Masalah Pengangguran dan janji “Revolusi Hijau”
Sudah diterima luas bahwa adanya dan karakter pengangguran di negara berkembang secara radikal berbeda dari pengangguran di negara-negara industri yang lebih maju. Bukan saja bahwa pengangguran di negara berkembang jauh lebih tinggi dari yang terdapat di negara-negara industri yang lebih maju, akan tetapi massa pengangguran di negara-negara berkembang, pada hakekatnya kronis, berjangka panjang. Di negara-negara industri yang maju alasan utama pengangguran adalah kekurangan berkala dari permintaan agregat ditambah dengan tidak digunakannya sebagian dari stok kapital. Timbulnya pengangguran siklis semacam ini sangat dikurangi oleh teknik-teknik fiskal dan manajemen mutakhir. Di pihak lain di negara-negara berkembang, massa pengangguran sifatnya kronis, pengangguran jangka panjang yang merasuki seluruh ekonomi dan secara fundamental disebabkan oleh tiga faktor: 1. tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, 2. ketiadaan investasi baru, dan 3. pola kemajuan teknis yang menyebabkan kesempatan kerja bertumbuh dalam tingkatan yang jauh lebih lambat daripada teknologi padat modal, dan di dalam sektor-sektor lama, juga penggantian teknologi lama dengan yang baru mengacaukan tenaga kerja.1 Malangnya, setiap kebijaksanaan yang berorientasi pada menciptakan kesempatan kerja cenderung memperparah masalah inflasi dan ketidakstabilan politik yang sama pekanya. Karena sudah adanya impor besar-besaran benda-benda modal, dan tingkat ekspor yang rendah, kebanyakan negara-negara berkembang mengidap penyakit ketidakseimbangan neraca pembayaran yang kronis dan dari sana tidak dapat menghindari inflasi oleh impor besar-besaran barang-barang konsumsi. Dengan demikian bilamana orang miskin dipekerjakan dan mempergunakan pendapatannya untuk membeli makanan dan benda-benda konsumsi lainnya, harga-harga dalam negeri cenderung naik. Hal ini pada gilirannya cenderung menghapus stabilitas politik yang ada karena golongan menengah di kota, yang merupakan basis politik dari rezim, biasanya memberikan reaksi negatif terhadap kenaikan harga-harga dalam negeri semacam itu. Kebanyakan negara-negara berkembang dengan demikian cenderung mengorbankan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin untuk menahan kenaikan harga yang tidak disukai oleh kelas menengah di kota yang secara politik berkuasa. Adalah dilema kesempatan kerja dan kestabilan harga yang, menurut John W. Mellor,2 memberikan relevansi yang khusus kepada potensi revolusi hijau. Inti logika, sebagaimana dilihat Mellor, terletak di dalam perbedaan pola konsumsi antara mereka yang kaya dan miskin di negeri-negeri berkembang.
1 Krishna, R., “Model Perangkap Pengangguran, Dengan Implikasi Kebijakan”, dalam Karl Wolh-muth, Penciptaan Lapangan Kerja di Masyarakat Berkembang: Situasi Tenaga Kerja dalam Ekonomi Tergantung. New York: Penerbit Praeger. 1973.
2 Mellor, John W., “Strategi Pembangunan Berorientasi Ketenagakerjaan dalam Raymond E. Dumett dan Laurance J. Brainard, Masalah Pembangunan Pedesaan: Studi Kasus dan Perspektif Multidisiplin. Leiden E.J. Brill. 1975. “Ekonomi Baru Pertumbuhan: Strategi untuk India dan Negara Berkembang”. Ithaca: Cornell University Press. 1976.