Dalam menyelenggarakan Trilogi Pembangunan—baik melalui statement resmi, maupun dalam kenyataan politik—Orde Baru berorientasi pada performance ekonomi, dengan pengamaman stabilitas politik sebagai penunjang. Tetapi, tulis Frans Seda, di situ ada kesenjangan dalam kultur politik yang tidaklah bijaksana jika diinterpretasikan sebagai masalah “frustrasi.” Seda mempertanyakan siapa sebetulnya yang frustrasi: yang mengejar performance ekonomi dan takut akan kegagalankah, ataukah mereka yang ingin mengubah dan menumbuhkan kultur politik yang secara stabil menunjang prestasi pembangunan?
Kata sebagian orang di Indonesia ini, kita belum sampai pada how to do business (bagaimana melaksanakan usaha). Kita disebut baru sampai pada taraf how to do the art of business (bagaimana melaksanakan seni usaha). Juga demikian halnya dalam politik. Kita baru melaksanakan seni politik dan belum politiknya itu sendiri.
Sebagian orang lain berpendapat bahwa seni usaha/seni politik itu lazim di mana-mana—bukan saja di Indonesia—sebab hal itu termasuk dalam apa yang dinamakan business-strategy/political strategy (strategi usaha/strategi politik). Tapi diakui bahwa di Indonesia aspek seni lebih menentukan daripada aspek strateginya (dalam usaha dan politik). Karena menyangkut seni, maka hal itu pun menyangkut kebudayaan/kultur yang menjadi dasar seni tersebut.
Jika seni usaha kita luaskan menjadi seni ekonomi, maka: ada seni ekonomi, ada pula kultur ekonomi; ada seni politik, ada pula kultur politik. Dan kalau kita menekankan pada ekses dari masing-masing kultur/kebudayaan itu, maka terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut: ada kultur ekonomi, ada kultus ekonomi; ada kultur politik, ada kultur politis, ada kultus politik. Yang pertama kiranya ciri Orde Baru (Orba), yang kedua ciri Orde Lama (Orla). Tapi hal ini akan dibentangkan lebih lanjut.
Masalahnya sekarang ialah bagaimanakah kaitan antara kedua kultur/kebudayaan tersebut. Siapa mempengaruhi siapa dan siapa menunjang siapa di dalam strategi maupun program pembangunan.
Di zaman Orla, politik yang menjadi Panglima. Di zaman Orba, ekonomi yang diprioritaskan. Pengertian dan posisinya sama. Panglima adalah istilah militer, prioritas adalah istilah teknokrasi. Maka terbinalah kebudayaan tertentu sekitar seni politik di masa Orla dan seni ekonomi di masa Orba. Yang satu dibuat ondergeschikt kepada yang lain, di masa Orla ekonomi pada politik, dewasa ini politik pada ekonomi. Selain masalah posisi masing-masing dalam penyelenggaraan pembangunan, ada pula kaitan lain, yakni dari segi orientasi masing-masing kebudayaan. Kebudayaan ekonomi dapat berorientasi pada mengejar performance (performance oriented)/prestasi dan hasil sebesar dan secepat mungkin, dan dapat pula berorientasi pada mengembangkan sistem (system building oriented). Dan kultur politik yang sesuai dengan kultur ekonomi yang berorientasi pada mengejar performance/prestasi adalah kultur politik yang mendambakan pengamanan. Menyiapkan Sikon (situasi dan kondisi) politik yang aman untuk prestasi/performance dan menertibkan akibat-akibat yang negatif dari performance tersebut, baik secara preventif, maupun secara represif. Tidak diberi peluang pada risiko apapun. Sedangkan kultur politik yang sesuai dengan kultur ekonomi yang berorientasi pada mengembangkan sistem mendambakan dinamika politik. Memberi peluang agar sistem ekonomi yang dianut dapat berkembang dan dikembangkan menuju sasaran keadilan dan kemakmuran. Momen pengamanan dalam kultur politik ini adalah sekedar tutwuri handayani.