Strategi pembangunan yang dijalankan sejak Orde Baru dianggap masih menganut aliran Neo-Klasik yang melihat pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, sementara pemikiran dan konsepsi strategi pembangunan bahkan definisi dan makna pembangunan itu sendiri kini telah mengalami perubahan. Kini orang malah tengah mempersoalkan strategi-strategi alternatif yang lebih cocok bagi Dunia Ketiga. M. Dawam Rahardjo mencoba menggambarkan posisi pemikiran-pemikiran di Indonesia dalam spektrum dan perspektif gagasan pembangunan yang berkembang dalam dasawarsa 1970-an.
I
Pemikiran dan konsepsi tentang strategi pembangunan, bahkan juga definisi dan makna pembangunan itu sendiri, telah mengalami pergeseran, terutama pada belahan kedua dasawarsa tujuh-puluhan. Pada mulanya, pembangunan yang nyaris identik dengan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, pada pokoknya hanya berkisar pada “teori linear dari komponen yang kurang”,1 —untuk meminjam istilah Paul Streeten,— dan karena itu strategi pembangunan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara seimbang yang menyebar atau secara terarah yang memusat sehingga menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
Pada tahap awal dari perkembangan pemikiran mengenai pembangunan ekonomi itu, pertumbuhan ekonomi merupakan kriteria utama yang dominan bagi pengukuran keberhasilan pembangunan, oleh sebab, selain pertumbuhan dinilai sebagai sasaran yang paling tepat, juga dalam konsepsi strategi itu tersimpan anggapan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi itu pada akhirnya buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah, atau melalui tindakan koreksi pemerintah yang mendistribusikan kembali hasil pembangunan. Bahkan juga tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidak-merataan memang merupakan prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan,2 yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya yang pertama-tama harus menciptakan basis produksi bagi usaha pemberantasan kemiskinan kemudiannya. Pergeseran itu, pada tingkat nasional, menampakkan diri dalam perubahan tekanan dan sasaran pembangunan dari pertumbuhan ke pemerataan, serta perluasan tujuan pembangunan dari semata-mata bersifat ekonomi atau kebutuhan material menjadi lebih luas meliputi hal-hal yang non-ekonomi atau non-material seperti umpamanya: penentuan nasib sendiri, swadaya, kemerdekaan dan pengayoman politik, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan oleh dan yang menyangkut kepentingan buruh dan golongan kecil lainnya, identitas kultural atau kepribadian nasional serta adanya tujuan tertentu dalam hidup dan bekerja, yang kesemuanya dicoba untuk dinilai dengan tolok ukur yang bisa memberi penjelasan seberapa jauh tujuan-tujuan itu dapat dicapai.3
1 Paul Streeten “Ide Pengembangan dalam Perspektif Sejarah” dalam Kolokium Kapel Rothko, Menuju Strategi Baru untuk Pembangunan, (New York: Pergamon Press, 1979), halaman 26.
2 Lihat umpamanya pendapat Henry C. Wallich “Inequality and Growth”, dalam Edward C. Budd (Ed.), Inequality and Poverty: An Introduction to a current issue of public policy, (New York: W.W. Norton & Company, Inc. 1967), halaman 14-26.
3 Paul Streeten, loc cit.