Peranan suatu kelompok sosial dalam masyarakat senantiasa ditentukan oleh kedudukan kelompok itu dalam struktur kekuasaan masyarakat tersebut. Dari sini muncul teori bahwa pemunculan suatu kelompok dalam struktur teratas suatu masyarakat dimungkinkan oleh kemampuan kelompok itu “menjawab hakekat permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.” Suatu legitimasi peranan.
Kelompok militer dalam kerajaan-kerajaan tradisional dahulu tidak pernah mendapat tempat teratas dalam struktur kekuasaan. Pada masa kekuasaan absolut raja-raja Perancis, kelompok cendekiawan lebih dihargai daripada kelompok militer. Bahkan di Cina sejak abad ke 5, profesi militer dianggap rendah.
Tetapi dunia kini menyaksikan peranan militer yang muncul dan terus meluas, bahkan menjadi kelompok utama dalam struktur kekuasaan terutama di negara-negara Dunia Ketiga. Mereka bukan lagi kelompok pengawal bersenjata, tetapi sekaligus duduk di kursi yang dikawal. Praetorianisme atau militerisme, atau apa pun sebutannya, menunjukkan suatu kenyataan bahwa peranan itu semakin meluas dan semakin kokoh. Lebih dari itu, peranan yang meluas ini kemudian mendapat legitimasi dari teori-teori yang bermunculan kemudian.
Militer dianggap mampu menyehatkan kembali kekacauan politik dan menegakkan demokrasi; mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; membawa semangat pembaharuan. Militer hampir identik dengan modernisasi!
Namun ketika perluasan peranan dari pengawal bersenjata sudah menjadi pemegang kekuasaan politik dan kemudian kekuasaan ekonomi, realitas yang muncul menunjukkan kecenderungan lain. Sekali berada dalam struktur kekuasaan, peranan tersebut mengembangkan dinamikanya sendiri berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok maupun secara individu dan ini antara lain dilakukan dengan mengambil segmen khusus dari kegiatan-kegiatan ekonomis.
Semangat reformistis yang pada awalnya sangat tinggi di kalangan “korps perwira”, kini berubah menjadi konservatif. Konservatisme ini makin menjadi-jadi ketika berpaut dengan kepentingan kelas menengah pemilik modal yang semakin kuat berkat kerjasama dengan rezim militer yang berkuasa, dan menjadi lebih konservatif lagi manakala bertemu dengan kepentingan industri-industri raksasa internasional.
Pembaharuan atau modernisasi itu mendapat wujud yang lain samasekali dalam pertautan kepentingan-kepentingan ini, untuk tidak menyebutnya sebagai mitos. Nordlinger bahkan dengan tegas membantah anggapan-anggapan konvensional tentang kemampuan elite militer dalam melaksanakan modernisasi: elite-elite militer kurang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dibayangkan orang dan lebih berkepentingan dengan hak-hak istimewa institusional mereka sendiri dan di bidang politik mereka enggan merealisir reformasi bahkan justeru menentangnya (dalam “Prajurit di Mufti: Dampak Pemerintahan Militer Terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial di Negara-negara Non-Barat“, American Political Science Review, 1970).
Batas antara pembaharuan atau modernisasi dan status quo lalu menjadi kabur. Dan legitimasi atas perluasan peranan itu nampaknya perlu dipersoalkan lagi. Atau adakah sumber legitimasi lain?