T.B. Simatupang, Laporan dari Banaran, Kisah pengalaman seorang prajurit selama perang kemerdekaan, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1980. Terbit pertama kali tahun 1960), 277 halaman termasuk daftar singkatan dan glossarium.
Keputusan dan konsekuensinya
Sembilan belas Desember 1948 Belanda menyerang dan mengambil alih Yogyakarta, ibukota Republik Indonesia. Inilah awal dari seluruh kisah yang tertuang di dalam buku Laporan dari Banaran. Bilamana Belanda menyerang dan semua aparat Republik menyerah tanpa syarat, mungkin tidak ada yang menarik dari buku tersebut; atau malah tidak akan lahir buku semacam ini. Bila seluruh aparat negara mengungsi dan menyingsing lengan baju untuk melawan Belanda, maka boleh jadi laporan ini menarik sebagai bahan cerita tentang romantika perjuangan di hutan-hutan. Namun romantika semacam ini betapa pun menarik, sifatnya hanya satu arah.
Namun, sejak mula-mula penulis menempatkan kita pada satu suasana tegang antara keputusan utama yang diambil dan berbagai keputusan yang akan menyusul serta konsekuensinya dan berbagai konsekuensi dari keputusan lain yang akan diambil. Dan semuanya diceritakan kembali dengan begitu mengasyikkan oleh seorang pemuda berumur 29 tahun, yang juga menjadi pejuang, tentara, yaitu kolonel T.B. Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. Karena itu, Laporan dari Banaran serta merta berubah menjadi lain karena adanya serentetan aksi berdasarkan sebuah peristiwa sebagai akibat langsung dari serangan Belanda yaitu kabinet telah memutuskan untuk tidak meninggalkan kota dan itu berarti menyerah-nya pimpinan negara. Para pimpinan negara menyerah dan ditawan. Dan bukan cuma itu malah:
“… pimpinan Negara tertawan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 bukanlah oleh karena mereka tidak sempat untuk keluar kota. Mereka tinggal di kota sebagai pelaksanaan dari suatu putusan politik yang diambil dengan sadar dan setelah perundingan yang cukup lama dalam sidang kabinet pada tanggal 19 Desember 1948 pagi di Istana.” (hal. 15, cetak miring dari saya).
Inilah keputusan yang paling kontroversial dalam sejarah di mana pimpinan tertinggi menyerah untuk ditawan, dan pemuda-pemuda militan serta para prajurit memutuskan untuk bergerilya di hutan. Simatupang berusaha untuk menyelamatkan suasana dan masih sempat mendesak Bung Hatta untuk sekurang-kurangnya mengeluarkan suatu pernyataan bahwa apa pun yang terjadi dengan pemerintah, perjuangan dijalankan terus, sekalipun orang-orang pemerintah ditawan oleh musuh. Hatta mengeluarkan surat yang diminta. Surat inilah yang akan menjadi dasar legal bagi kelanjutan perjuangan setelah Kepala Negara dan anggota-anggota ditawan. Namun tidak ada satu pun pejuang yang menyadari adanya surat semacam itu dan juga tidak ada yang berjuang karena ada surat tersebut.
Lantas seluruh isi buku adalah konsekuensi dari keputusan yang melahirkan ketegangan-ketegangan kelak: antara tinggal di kota atau meninggalkan kota, dan ini juga berarti diplomasi atau perang, perundingan atau senjata, dan secara ex post-facto—setelah berpuluh-puluh tahun kelak—persoalan legitimasi militer atau sipil. Bagi semua kontroversi ini Laporan dari Banaran merupakan sumber otentik untuk menilai peristiwa yang sudah berlangsung 30 tahun yang lalu. Tentu saja ada pertimbangan lain yang harus tetap diperhitungkan untuk menilai buku ini, karena dia terbit untuk pertama kalinya tahun 1960, 10 tahun setelah terjadinya peristiwa dan sesudah TB. Simatupang mendapat pensiun dari dinas kemiliteran pada tahun 1959, yang kurang lebih ada kaitannya dengan sebuah peristiwa penting 17 Oktober 1952.