Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan agenda penting dalam transisi demokrasi pasca-1998, tetapi hingga kini masih dipersepsikan belum tuntas. Reformasi cenderung berjalan incremental dan evolusioner meskipun telah terjadi perubahan konstitusional dan legislasi yang signifikan. Artikel ini menelaah sejumlah faktor yang menjelaskan resistensi internal, tekanan eksternal, dan ambiguitas arah reformasi, sekaligus mengkaji posisi strategis Polri dalam arsitektur keamanan nasional kontemporer. Urgensi kajian ini semakin kuat di tengah meningkatnya ancaman kejahatan transnasional, serangan siber, dan polarisasi sosialpolitik, yang menjadikan Polri sebagai aktor utama keamanan domestik. Dalam sistem presidensial, ketergantungan eksekutif terhadap Polri juga memunculkan ketegangan antara efektivitas keamanan dan akuntabilitas demokratis. Dengan pendekatan historis-institusional dan kerangka Reformasi Sektor Keamanan (SSR), artikel ini berargumen problem utama reformasi Polri bukan semata kegagalan implementasi, melainkan belum matangnya desain institusional dalam menyeimbangkan profesionalisme kepolisian, supremasi sipil, dan stabilitas politik. Karena itu, reformasi Polri perlu diarahkan pada penataan ulang relasi kekuasaan dan tata kelola keamanan nasional dalam kerangka demokrasi konstitusional.
Kata Kunci: desain kelembagaan, hubungan sipil-militer, Kepolisian Negara Republik Indonesia, reformasi sektor keamanan, tata kelola demokratis