Tulisan ini mengulas reformasi kepolisian melalui lensa praktik di garis depan (frontline policing) dan hierakhi bawah sebagai arena penting pembentukan legitimasi negara di mata warga. Argumen utamanya menekankan bahwa efektivitas reformasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktural atau kebijakan top-down, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi mikro antara polisi dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memadukan teori legitimasi, procedural justice, dan street-level bureaucracy, serta didukung bukti empiris dari meta-analisis, eksperimen lapangan, dan studi komparatif lintas konteks, tulisan ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural, penggunaan diskresi reflektif, serta komunikasi yang bermartabat merupakan fondasi kepercayaan publik, kepatuhan sukarela, dan kerja sama warga dengan kepolisian. Tantangan utama reformasi kepolisian sering kali bukan pada kekurangan konsep normatif, melainkan pada lemahnya internalisasi nilai-nilai keadilan prosedural di tingkat petugas garis depan. Oleh karena itu, reformasi yang tidak menyentuh dimensi praksis berisiko menghasilkan dampak terbatas bagi pengalaman konkret warga. Tulisan ini ditutup dengan tawaran arah kebijakan menuju arsitektur institusional hibrida yang menyelaraskan kecerdasan kontekstual lapangan dengan integritas strategis nasional, guna membangun kepolisian yang legitimate, profesional, dan demokratis.
Kata Kunci: birokrasi street-level, community policing, keadilan prosedural, legitimasi, reformasi dari bawah