ADA sebuah koinsidensi politis penting bersamaan dengan diumumkannya susunan kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 13 Februari yang lalu. Pada hari itu juga, dalam sambutannya pada kongres Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Jenderal Try Sutrisno, berbicara tentang gejala bangkitnya primordialisme dalam organisasi kemasyarakatan. Dia memperingatkan, jika pertumbuhannya tidak terkendali maka ormas-ormas yang bersendikan primordialisme itu niscaya akan menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Meskipun Panglima ABRI sendiri tidak secara langsung menyebutkan ICMI sebagai contoh bagi sinyalemennya itu, sebuah harian terkemuka di ibukota pada edisinya dua hari kemudian – sambil mengutip data dari Departemen Dalam Negeri mengenai jumlah ormas yang ada di Indonesia hingga Februari 1989 – menegaskan bahwa gejala yang dikemukakan itu akhir-akhir ini memang meningkat. Secara eksplisit, harian itu menyebutkan ICMI yang didirikan pada akhir tahun 1990 sebagai salah satu contohnya. Rupanya, perdebatan lama mengenai hubungan antara Islam di satu pihak dengan persatuan dan kesatuan bangsa di pihak lain, kini sedang dibuka kembali.
Banyak pihak selama ini melihat arena perdebatan itu dengan perspektif yang berbeda-beda. Tapi satu hal sudah pasti bahwa, meningkatnya gejala primordialisme – jika sinyalemen ini benar – menandakan adanya proses-proses simbolik baru yang terjadi di dalam masyarakat. Mengutip Langenberg yang banyak melakukan studi tentang hubungan antara negara dan masyarakat sipil semenjak Orde Baru, interaksi antara negara dan masyarakat selama ini selalu berkisar pada masalah-masalah pelaksanaan kekuasaan, manajemen legitimasi, dan kontrol atas proses akumulasi; juga pada pengawasan atas produksi kultural serta pembatasan atas perbedaan-perbedaan pendapat.