Karesidenan Surakarta, 1860–1960-an
Untuk memahami kaitan sosial ekonomi perkebunan perlu dimengerti fungsi dasar lembaga penyelenggaranya secara historis. Menurut Soegijanto Padmo, dalam faset kecil dari pengusahaan tembakau Vorstenlanden dapat disorot isu ketergantungan dan eksploitasi secara umum di samping hubungan kerja dan kondisi tenaga kerja yang berperan memberikan bentuk perkembangan sektor perkebunan.
PERUSAHAAN perkebunan besar merupakan tulang punggung perekonomian Hindia-Belanda selama periode 1930-1940, suatu masa di mana perubahan yang penting terjadi di industri perkebunan, antara lain dalam pola tanam, organisasi produksi dan lokasi perkebunan. Bahkan konsep plantation (yang digunakan secara bergantian dengan estate) berubah secara drastis antara pertengahan abad XIX dan pertengahan abad XX, baik dalam luas tanah yang diusahakan maupun struktur organisasi.
Boeke memberi ciri “perkebunan” sebagai kompleks interprises, unit teknis, mungkin dengan unit administrasi dan ekspornya sendiri.1 Dia memberi definisi perkebunan dengan lebih menekankan pada aspek teknis dan efisiensi organisasi, dan hampir tanpa memperhitungkan penyediaan tenaga kerja atau masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, bila perusahaan perkebunan itu tidak memiliki hubungan dengan masyarakat di sekitarnya maka terdapat pemisahan yang tegas antara keduanya, di mana perkebunan merupakan “enclave” yang terisolasi, dari desa-desa di sekitarnya. Tetapi ciri semacam itu tak dijumpai di perkebunan tembakau Vorstenlanden di daerah swapraja Yogyakarta dan Surakarta, atau pun di dalam penanaman tembakau di Besuki. Ciri serupa itu tak pula ditemukan di dalam sistem produksi gula di Jawa, di mana terdapat hubungan yang erat antara pabrik gula dan desa di sekitarnya, meskipun dalam tanaman tertentu seperti dan karet pemisahan yang tajam itu cenderung semakin kabur.
1 J.H. Boeke, Ontwikkelinsgang en Toekomst van Bevolking – en Ondernemings Landbouw in Nederlands-Indie. Leiden: E.J. Brill, 1948, hal. 79.