Prisma

Konstruksi Sosial Seksualitas

Sebuah Pengantar Teoritis

DI Indonesia, seksualitas sebagai bidang studi ilmu sosial boleh dikatakan belum lahir. Di negeri-negeri Barat sendiri, studi tentang seksualitas masih relatif baru. Apakah seksualitas penting dibicarakan di tengah persoalan yang lebih kritis seperti kemiskinan, perang, krisis ekonomi dan politik, dan kerusakan lingkungan? Anehnya, pada saat krisis sosial, perilaku seksual seringkali menjadi lebih “ekspresif” dan memiliki nilai simbolik yang besar sehingga seksualitas dapat menjadi semacam “barometer” masyarakat. Bagaimana seksualitas dapat dipakai memahami masyarakat? Dari dulu hingga sekarang, seksualitas bukan hanya sesuatu yang biologis-fisik, tapi selalu merupakan suatu bentuk interaksi sosial. Karena itu, hubungan seksual adalah cermin nilai-nilai masyarakat, adat, agama, lembaga-lembaga besar seperti negara, dan hubungan kekuasaan antara pria dan wanita.

Sekslah yang pertama mendefinisikan kita sebagai manusia: perempuan, laki-laki dan kedewasaan. Aspek ini terus mempengaruhi seseorang sepanjang hidupnya, bahkan cenderung didorong melihat diri dari segi jenis seks mereka. Seksualitas menjadi inti dari seseorang. Dari sekian banyak atribut manusia — ras, kebangsaan, kesukuan, kelas, agama, umur, pekerjaan — salah satu identitas paling dasar adalah seks. Singkatnya, seksualitas mampu mendefinisikan kita secara pribadi, sosial dan moral.

Seringkali kebutuhan seksual diperbandingkan dengan kebutuhan makan dan minum. Persamaan ini bisa berguna, tapi bisa juga menyesatkan. Seperti diketahui, banyak pastur dan pendeta Hindu yang brahmacharya, manusia bisa hidup tanpa seks, tapi tak bisa hidup tanpa makan-minum. Sama dengan kebutuhan makan, kegiatan seksual diekpresikan dan diatur secara sosial. Jika kebutuhan biologis makan sudah berkembang sampai tingkat gastronomi, etiket dan ritual, demikian halnya dengan seksualitas yang cara ekspresinya diatur oleh moralitas, tabu, upacara serta peraturan-peraturan masyarakat. Yang perlu diingat juga, meskipun semua masyarakat merasa perlu mengatur kehidupan erotis warganya, apa yang didefinisikan sebagai “seksualitas” — dalam isi maupun implikasi — berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, atau dalam masyarakat yang sama tapi dalam periode sejarah yang berbeda.1 Karena itu konsepsi seksualitas selalu dibentuk oleh sistem kekeluargaan, perubahan ekonomi dan sosial, berbagai bentuk “pengaturan sosial” yang berubah, momen politik dan gerakan-gerakan perlawanan.2


1 Jeffrey Weeks, Sex, Political Society, The Regulation of Sexuality since 1800, Longman, London & New York, 1981; Pat Caplan, “Seks, Seksualitas dan Gender”, dalam Konstruksi Budaya Seksualitas, P. Caplan (ed.), Tavistock, London, 1987; Gayle Rubin, “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”, dalam C. Vance (ed.), Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality, RKP, London, 1984.

2 Minggu, Ibid., hal. 12-15.

Anda dapat membaca versi lengkap Artikel edisi ini di LP3ES-Prisma Digital format cetak maupun e-magazine.

Untuk melakukan pemesanan dapat melalui link berikut: LP3ES-Prisma Digital

Bagikan