Aspri Presiden Bidang Ekonomi, 1966-1974
Soedjono Hoemardani tidak memiliki pendidikan bidang ekonomi yang tinggi, tetapi karir politik dan militernya menempatkan dia dalam posisi penting. Dialah fenomena menarik dalam panggung politik Orde Baru karena memang sudah membantu Jenderal Soeharto sejak 1950-an. Peranannya sebagai Aspri Presiden bidang ekonomi, termasuk usahanya mengundang modal Jepang ke Indonesia, merupakan hal yang penting.
Pendahuluan
NAMA Soedjono Hoemardani mulai dikenal luas pada awal Orde Baru setelah dia ditunjuk menjadi anggota Staf Pribadi (Spri) dan kemudian asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto di bidang ekonomi. Pelantikan Soedjono mengundang beberapa pertanyaan. Mengapa pemerintah Orde Baru — yang terkenal karena peran besar para teknokrat dalam pengelolaan ekonomi — membutuhkan seorang penasihat presiden yang kurang berpendidikan formal dalam bidang apapun? Apa keahlian Soedjono yang memungkinkan dia berperan besar, khususnya dari 1966 sampai 1974? Apa yang bisa dia capai, yang tidak bisa dicapai para ahli ekonomi terkemuka?
Untuk sementara, boleh disimpulkan bahwa keadaan birokrasi dan lembaga-lembaga politik, yang mengalami perubahan drastis setelah tahun 1965, menyebabkan munculnya lembaga Spri/Aspri. Perubahan dalam kepemimpinan tinggi negara terjadi relatif cepat, sedangkan perubahan dalam birokrasi berjalan lambat. Karena itu, pemimpin yang baru merasa perlu untuk membentuk suatu lembaga perantara yang terjamin loyal. Kesimpulan yang bersifat sementara ini akan diteliti dengan menyoroti kegiatan Soedjono ketika menjabat sebagai Spri/Aspri dalam periode dasawarsa pertama Orde Baru.
Sebelumnya, harus dicari alasan mengapa Soedjono dianggap bukan hanya dipercaya tetapi juga mampu memberi nasihat ekonomi kepada presiden. Kiranya, alasan ini bisa ditemui dengan memeriksa karir Soedjono pada periode Orde Lama, khususnya ketika dia menjabat ketua bidang keuangan Divisi Diponegoro pada akhir tahun 1950-an di bawah panglima Kolonel Soeharto.
Pra Orde Baru: Mengelola Keuangan
Sejak awal karir militernya pada masa revolusi Soedjono Hoemardani ditugaskan mengelola bidang ekonomi dan keuangan. Sebagai anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR), suatu organisasi keamanan yang kelak berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia dan berhubungan dengan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), dia ditunjuk sebagai ketua bagian keuangan BKKP di sekitar Solo.1 Dan dari tahun 1946 sampai 1949 dia “menjabat anggota P1 bagian keuangan Divisi IV Surakarta.”2
Rupanya pengalaman dan pendidikan yang diperoleh Soedjono sebelum Perang Dunia II mempersiapkan dia untuk jabatan-jabatan ini. Setelah menyelesaikan sekolah HIS di Solo pada tahun 1934, dia melanjutkan sekolahnya di Gemeentijke Handelschool (sekolah lanjutan khusus studi perdagangan) di Semarang. Tiga tahun kemudian, dia lulus dan kembali ke Solo, tempat dia mengelola usaha ayahnya (perdagangan bahan pokok) dan menjadi anggota sekaligus bendahara salah satu cabang organisasi nasionalis Indonesia Muda.3
Sesudah kemerdekaan, Soedjono dipindahkan ke markas besar Divisi Diponegoro/T&T IV di Semarang sesuai dengan reorganisasi militer menurut rencana Kepala Staf Angkatan Darat, Abdul Haris Nasution. Di Semarang dia menjadi asisten administrasi dan keuangan di bawah Kolonel Gatot Soebroto, panglima Divisi Diponegoro sampai dengan November 1952.4
1 Kompas (14 Maret 1986), hal. 12.
2 Harry Tjan Silalahi, “Kata Sebuah Riwayat Hidup,” dalam Soedjono Hoemardani: Pendiri CSIS. 1918-1986 (Jakarta: CSIS, 1986), hal. 16.
3 Soedjono Hoemardani, wawancara dengan Ann Gregory, 12 dan 15 Maret 1969.
4 Soedjono Hoemardani, wawancara dengan Ann Gregory, 13 April 1969.
