Berbeda dengan pandangan neo-klasik, pasar tenaga kerja tidaklah tersegmentasi ganda, dan bukan karena preferensi keterampilan pekerja melainkan lebih ditentukan berbagai faktor non-ekonomi. Juga sedikit berbeda dari pandangan “radikal” tentang kontrol terhadap proses kerja, mekanisasi industri rokok dipilih pemodal bukan untuk menghadapi perlawanan buruh, tetapi lebih didesak karena persaingan antar perusahaan.
Pengantar
ADA keyakinan umum bahwa dalam masyarakat Indonesia akan mengalami tahap ‘lepas landas’. Dengan sendirinya keyakinan ini membawa perhatian bagi baik para pengambil keputusan maupun kaum intelektual di Indonesia akan keharusan sifat dan hakekat angkatan kerja industri umumnya dan sektor manufaktur khususnya yang dianggap merupakan motor penggerak paling penting ke arah ‘lepas landas’. Namun upaya untuk memahami dan menjelaskan berbagai pergeseran ataupun perubahan dalam pembentukan serta komposisi angkatan kerja, selama beberapa lama, masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan ilmu ekonomi neo-klasik. Dasar pendekatan ini ialah kepercayaan bahwa baik permintaan maupun penawaran tenaga kerja semata-mata berpangkal pada mekanisme pasar yang dilandaskan atas pilihan rasional serta sukarela antara pembeli dan penjual tenaga kerja. Untuk mengisi berbagai jenis pekerjaan yang tersedia di dalam perusahaan, permintaan akan tenaga kerja dianggap tercipta karena pihak pengusaha memilih tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja tersebut. Tingkat upah berkait langsung dengan kemampuan teknis dan latar belakang pendidikan yang dimiliki si tenaga kerja. Semakin tinggi keterampilan dan pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat upahnya. Demikian juga penawaran tenaga kerja merupakan hasil pilihan rasional pihak pencari kerja yang mempertimbangkan: tingkat upah yang ditawarkan, pandangan tentang sumber daya tenaga kerja serta selera pribadi si penjual tenaga kerja sendiri.1
Pendekatan itu telah banyak dikritikn2, karena sejarah telah menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berlangsung netral serta tidak dilandaskan sepenuhnya atas pilihan rasional, baik dari pihak pengusaha maupun pihak tenaga kerja. Asumsi bahwa dengan pendidikan yang makin tinggi dan pengalaman kerja yang semakin lama, tingkat upah akan naik, telah banyak disangkal melalui berbagai studi kasus, bukan hanya di negeri Dunia Ketiga tetapi juga di negeri industri maju. Walaupun kritik atas pendekatan neo-klasik ini telah dilancarkan dari berbagai arah, namun perlu dikemukakan dua kritik penting yang sampai sekarang banyak mempengaruhi keputusan tentang perburuhan. Pertama, teori tentang proses kerja (proses kerja) yang dikembangkan Braverman. Kedua, teori segmentasi tenaga kerja yang dikembangkan oleh Piore (1971), R.C. Edwards, M. Reich dan D.M. Gordon (1975), serta Barron dan Norris (1976).3
Salah satu teori yang menunjukkan berbagai faktor teknis yang melatarbelakangi organisasi kerja dan dengan demikian membentuk permintaan tenaga kerja, 4 diajukan Braverman pada tahun 1974.5 Dia beranggapan bahwa dengan berkembangnya kapitalisme, usaha memperoleh keuntungan dan menumpuk modal mendorong pengusaha (pemilik modal) senantiasa mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi dan dengan demikian pula mengurangi kemampuan buruh atau produsen langsung untuk turut ambil keputusan dalam proses produksi. Menurut Braverman, surutnya kontrol pekerja terhadap proses kerja (produksi) ini terutama bisa dilakukan dengan Taylorism, suatu metode kerja yang diciptakan F.W. Taylor, yang memisahkan dengan jelas antara perencanaan dan pelaksanaan proses produksi. Atau, jika menggunakan istilah yang sering dipakai, terjadinya pemisahan antara kerja otak dan kerja otot (mental and manual work). Caranya, antara lain: memecah belah proses produksi ke dalam bagian-bagian kecil yang keseluruhannya dikerjakan oleh tenaga kasar. Manifestasi terjelas dari Taylorisme ini adalah teknologi ban berjalan ataupun mesin yang memakai prinsip ban berjalan di mana buruh tinggal memasang setiap bagian kecil dari produk dan tak mengetahui apa yang terjadi dengan produk tersebut setelah lepas dari tangannya. Akibat paling jelas dari proses fragmentasi dan Taylorisme ini adalah apa yang disebut deskilling6 yang amat meluas. Sedangkan konsekuensi langsung proses deskilling ini ialah terjadinya homogenisasi buruh. Dalam argumentasi ini, maka tenaga kerja sengaja dibuat tak terampil, karena sudah ada sistem pengorganisasian produksi (antara lain melalui teknologi) yang bisa memecah-mecah proses kerja ke bagian-bagian kecil. Keuntungan pengusaha, buruh dapat diganti dengan mudah dan tingkat upah dapat ditekan lebih rendah.
1 Marglin (1968) dikutip M. Fernandez Kelly, For We Are Sold, I and My People, Albany, SUNY, 1983, hal. 92. Lihat juga R. Blackburn dan M. Mann, The Working Class in The Labour Market, London, Macmillan, 1979, hal. 9-16.
2 E. Nell, “Economics: The Revival of Political Economy” dalam R. Blackburn (ed), Ideology in Social Science, Fontana, 1972, hal. 76-95; R. Blackburn dan M. Mann, Kelas Pekerja di Pasar Tenaga Kerja, London, Macmillan, 1979; A. Phillips dan B. Taylor, “Seks dan Keterampilan”. Tinjauan Feminis, 6, 1980.
3 Doeringer dan Piore, sebagaimana dikutip oleh R. Blackburn dan M. Mann op. cit, 1971; RC Edwards, M. Reich, DM Gordon, Segmentasi Pasar Tenaga Kerja, Lexington, DC Heath dan Co. 1975; R.D. Barron dan G.M. Norris, “Sexual Divisions and the Dual Labour Market” dalam D. Barker dan S.L. Allen (eds) Ketergantungan dan Eksploitasi dalam Pekerjaan dan Pernikahan, London, Longman, hal. 47-69.
4 Dalam teori ini proses penawaran tenaga kerja tak banyak disoroti.
5 H. Braverman, Modal Buruh dan Monopoli, New York, Monthly Review Press, 1974. Dalam teori ini proses penawaran tenaga kerja tak banyak disoroti.
6 Yang dimaksud dengan deskilling adalah dihilangkannya akses ke keterampilan dan penguasaan atas proses produksi sebagai akibat fragmentasi kerja ke dalam bagian yang kecil-kecil yang tak membutuhkan keterampilan atau banyak pengetahuan.