Salah satu masalah perkotaan yang kian menonjol dan penting dicermati adalah pengangguran. Mengingat fungsi kota sebagai pusat kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan ekonomi maka pengangguran berpotensi memunculkan gejolak yang dapat merusak semua “prestasi” yang telah dan akan dicapai. Sudah saatnya “pengangguran” dikaji ulang namun yang terpenting tetap mencari jalan pemecahannya secara lebih holistik
KEBIJAKAN pembangunan yang berdasarkan Trilogi Pembangunan sejak Pelita III mengutamakan azas pemerataan.1 Azas pemerataan di sini berarti juga memberikan perhatian terhadap masalah pengangguran. Usaha pemecahan masalah pengangguran sulit dilakukan, karena berbagai faktor seperti ledakan tenaga kerja akibat masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan rendahnya daya serap tenaga kerja.
Khususnya akibat mengalirnya perpindahan penduduk yang umumnya berusia muda dari desa ke kota semakin menimbulkan masalah pengangguran di perkotaan.2 Kurang tersedianya lapangan kerja yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan pokok minimum di kota menjadikan kota sumber masalah sosial-ekonomi dan politis. Karena itu masalah pengangguran di perkotaan menjadi penting untuk dianalisa.
Pengangguran pada gilirannya dapat menimbulkan gejolak sosial politik yang dapat menganggu pertumbuhan ekonomi dan politik, mengingat fungsi kota sebagai pusat kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan ekonomi. Pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena orang yang menganggur berarti tidak berpenghasilan dan bekerja tidak penuh berarti berkurang produktivitas kerjanya, penghasilannya dan harga dirinya.3
Tulisan ini akan disajikan dalam tujuh bagian. Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah pengangguran di perkotaan penting untuk dibahas. Kedua, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas beberapa pengertian dan definisi angkatan kerja, pengangguran dan bekerja tidak penuh. Bagian ini perlu mendapat perhatian untuk kejelasan dan konsistensi pengertian dan definisi “pengangguran.” Ketidakjelasan dalam menggunakan pengertian dan definisi “pengangguran” dapat memberi gambaran yang salah. Bagian kedua membahas masalah yang muncul dalam pengukuran tingkat pengangguran.
Ketiga, gambaran umum mengenai tingkat pengangguran di kota selama 1976-1990. Gambaran ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama 14 tahun. Keempat, terdiri dari dua bagian yang memberi gambaran tentang ciri “pengangguran terbuka” di kota dan ciri “bekerja tidak penuh” di kota. Dari kedua uraian itu akan dapat dianalisis latar belakang alasan mereka menganggur. Kelima, analisis terjadinya pengangguran dan dampaknya. Bagian ini menjadi penting, karena merupakan batang tubuh dari tulisan ini. Dengan menganalisis latar belakang terjadinya pengangguran dan dampaknya, maka penulis mencoba untuk mengajukan beberapa kemungkinan pengendaliannya.
Keenam, orientasi pengendalian pengangguran yang terdiri dari perencanaan kota, keluarga berencana, perimbangan kota-desa, sektor informal dan pendidikan dan latihan tenaga kerja. Ketujuh, kesimpulan dan diskusi merupakan bagian penutup dari tulisan ini. Bagian ini mencoba untuk menyimpulkan masalah pengangguran di perkotaan dan mendiskusi kemungkinan pengendalian pengangguran.
Beberapa Pengertian dan Definisi
Pendekatan yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran didasarkan pada pengertian angkatan kerja. Definisi yang digunakan dalam penelitian ketenagakerjaan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) sama sejak Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 1976. Di samping itu metode pengukuran ketenagakerjaan yang dipakai berasal dari Labor Force Approach yang diperkenalkan oleh ILO (International Labor Organization) yang digunakan di banyak negara berkembang.4 Sejak tahun 1976 batasan waktu bekerja dan periode referensi yang dipakai sudah seragam, yaitu satu jam sehari dalam seminggu sebelum saat pencacahan. Hal ini merupakan suatu langkah perbaikan sebab data yang dihasilkan seharusnya dapat dibandingkan secara lebih baik.
Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan Angkatan kerja menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan atau dapat disebut sebagai penganggur terbuka. Pengertian BPS tentang angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan tidak mampu melakukan kegiatan seperti pensiun atau cacad jasmani.5
1 Lihat REPELITA III, buku I, hal. 19.
2 Lihat G.W. Jones, “Perkembangan Angkatan kerja” dalam Anne Booth dan Peter Mc Cawley, Ekonomi Orde Baru, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal.328-329; lihat juga Tingkat Pengangguran dan Setengah Pengangguran di Indonesia 1976-1982, (Jakarta: KLH dan BPS, 1986), hal.26.
3 Lihat Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE – UI, 1985), hal. 13.
4 BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 1986, (Jakarta: BPS, 1987), hal. ix-x.
5 Tingkat Pengangguran dan Setengah Pengangguran di Indonesia 1976-1982, op.cit. hal. 6. Tentu harus hati-hati membaca data yang dihasilkan BPS, karena usia pensiun 55 tahun masih termasuk usia produktif. Akibatnya mereka yang termasuk kategori “pensiun,” sebenarnya mungkin masih banyak yang bekerja.