Masalah Konseptual dan Global
Masalah kemiskinan masih tetap menjadi persoalan global umat manusia. Perkembangan perekonomian dunia yang tidak berimbang telah menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik baik antarnegara, antardaerah maupun antarkelompok masyarakat. Tulisan ini ingin memaparkan pemikiran global tentang terjadinya kemiskinan dan upaya penanggulangannya dalam ruang lingkup Internasional. Sebagai negara berkembang Indonesia dapat mengambil manfaat berharga bagi upaya penanggulangan kemiskinan di dalam negeri dan pembangunan pertanian mempunyai peran strategis untuk pengentasan masyarakat miskin di pedesaan.
Pendahuluan
Masalah kemiskinan akhir-akhir ini muncul kembali ke permukaan sebagai suatu reaksi atas kenyataan bahwa perkembangan perekonomian dunia yang tidak berimbang telah menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik baik antarnegara, antar daerah, maupun antarkelompok masyarakat. Munculnya masalah kemiskinan ini juga dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah penduduk miskin di dunia. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di negara berkembang pada tahun 1988 adalah sekitar 1.116 juta jiwa, atau sekitar sepertiga dari jumlah penduduk di negara berkembang.1 Masalah kemiskinan, jika tidak ditanggulangi secara sungguh-sungguh, selain dapat menimbulkan kerawanan sosial-politik, juga dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian negara berkembang.
Dalam uraian singkat ini akan dibahas pandangan-pandangan para ahli pembangunan dunia tentang sebab terjadinya kemiskinan di negara berkembang. Dalam tulisan ini akan diulas bagaimana evolusi pandangan tersebut sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia dari waktu ke waktu. Dalam uraian ini juga dikemukakan upaya internasional yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara berkembang. Namun demikian, mengingat pelik dan luasnya masalah penanggulangan kemiskinan ini, tak satu pun dari upaya tersebut luput dari dampak sampingan yang tidak dikehendaki negara berkembang.
Pada tahap selanjutnya akan dibahas masalah ketimpangan antarnegara sebagai suatu fenomena kemiskinan di dunia. Dengan melihat posisi relatif antar negara/wilayah berdasarkan indikator-indikator pembangunan, maka secara langsung atau tidak langsung dapat digambarkan peta kemiskinan di dunia.
Dalam rangka usaha identifikasi kemiskinan, perlu dibahas mengenai definisi dan konsep kemiskinan itu sendiri. Selanjutnya, karakterisasi kemiskinan di suatu negara/wilayah tentunya sangat berguna bagi penyusunan strategi pembangunan terutama untuk menanggulangi kemiskinan.
Pada akhirnya, setelah mempelajari proses kemiskinan dan melihat karakteristik kemiskinan di dunia, maka dapat ditarik suatu pelajaran yang berharga bagi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam bagian ini akan dibahas landasan konseptual penyusunan alternatif kebijakan, yang perlu diperhatikan agar program penanggulangan kemiskinan yang secara terus menerus diupayakan oleh pemerintah dapat berdaya guna.
Pandangan Konsep Kemiskinan
Pada mulanya orang berpendapat bahwa kemiskinan di dunia disebabkan eksploitasi negara kaya terhadap negara miskin. Pada zaman kolonial, anggapan bahwa negara penjajah untuk kemajuan ekonominya mengeruk kekayaan negara-jajahannya.
Dalam perioda pasca Perang Dunia II, banyak negara jajahan menjadi negara merdeka. Pada saat itu, pergerakan perjuangan politik negara-negara berkembang menjadi sangat dominan, sehingga konstelasi ekonomi dunia berubah. Banyak negara bekas jajahan yang mulai membangun perekonomiannya atas landasan kekuatan dalam negerinya. Sebagai salah satu upaya untuk menambah sumberdana pembangunan perekonomiannya, negara yang baru merdeka tersebut mulai meningkatkan ekspornya ke negara-negara maju. Di samping itu, guna memperbaiki posisi neraca pembayarannya, negara-negara yang baru merdeka tersebut juga melakukan upaya untuk menekan impor dari negara maju melalui kebijakan pembatasan atau substitusi impor. Gerakan industrialisasi melalui pembangunan industri canggih pada waktu itu memperleh keabsahan politik, tatkala negara yang baru merdeka ingin segera menyetarakan dirinya dengan negara bekas penjajahnya.
Sesuai dengan tingkat kemajuan negara-negara berkembang pada waktu itu, sebagian besar ekspor negara tersebut masih berupa produk hasil pertanian dan pertambangan, yang dipergunakan sebagai bahan baku bagi industri pengolahan di negara-negara maju. Dengan sistem perdagangan ini, ternyata yang lebih banyak memperoleh manfaat berupa nilai tambah bagi komoditas yang diperdagangkan, adalah negara-negara industri.
Di pihak lain, negara industri secara terus-menerus memperluas pasar produk hasil industrinya ke negara-negara berkembang. Pada umumnya komoditas ekspor dari negara maju, yang berupa barang modal dan barang jadi tersebut mempunyai nilai tukar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas ekspor dari negara-negara berkembang.
Masalah merosotnya nilai tukar perdagangan ekspor dari negara berkembang inilah yang melatarbelakangi munculnya paham “core and periphery” dalam perekonomian internasional. Raul Prebisch menyimpulkan bahwa terus merosotnya nilai tukar pengekspor komoditi primer mempunyai dua akibat yang mendasar.2Pertama-tama, keadaan ini menempatkan negara pinggiran (periphery) dalam lingkaran produktivitas dan tabungan yang lebih rendah dari negara inti (core). Kedua, negara pinggiran ini terhalang kemampuannya untuk dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Pandangan Prebisch ini menyimpulkan bahwa tata perdagangan internasional ditentukan oleh keputusan politik, sehingga tatanan perdagangan dunia ini hanya dapat diubah dengan kemauan politik (political will).
1 World Bank, 1990, World Development Report 1990: Poverty, Oxford University Press, New York.
2 . Wallerstein, Periphery, dalam J.M. Eatwell, Milgate, and P. Newman (eds.), Economic Development, The New Palgrave, The Mac Millon Press Ltd., London 1989 hal. 270-276.