Sebuah Kritik Awal
Perdebatan terbuka tentang pembangunan di Indonesia selama ini ternyata lebih tertuju pada masalah kenaikan GNP, pemerataan hasil pembangunan, sumber dana pembangunan, deregulasi dan tinggal landas. Jarang muncul pertanyaan terhadap model tunggal pembangunan Bank Dunia, yang dalam kenyataannya justru makin memperkuat akumulasi kapital sistem kapitalis di Indonesia. Ali Sugihardjanto secara teoritis ingin merintis pandangan kritis terhadap model tunggal pembangunan Bank Dunia yang begitu dominan dan dogmatis.
Periode baru, setelah Perang Dunia ke II sampai berakhirnya Perang Dingin, secara nyata berawal dengan runtuhnya tembok Berlin (1989). Periode ini paling kaya dengan perdebatan baik ide pembangunan maupun berbagai pengalaman dengan civilization matérielle. Keberhasilan model Marshall-Plan dalam membangun ulang ekonomi Eropa, yang cukup babak-belur akibat PD II, telah mengukuhkan serta memberi legitimasi epistemologis berskala internasional atas keampuhan pemikiran Fordisme. Mashab tersebut berupaya menuju terciptanya masyarakat dunia yang makmur berdasarkan maksimasi kegunaan tanpa batas, yang dibentuk melalui tiga elemen penting yaitu rasionalitas, efisiensi, dan produksi/konsumsi massal.
Di penghujung 1993, sebagai antiklimaks kesuksesan Fordisme, neraca perekonomian dunia menunjukkan posisi negatif. Muncul keadaan menyedihkan dan berkeciri universal, seperti pengucilan dari pekerjaan, aktivitas ekonomi dan sosial, dominasi sistem teknik dan makin besarnya jurang antara negara kaya dan negara miskin. Fenomena itu oleh para ahli disebut sebagai krisis struktural, krisis sistem kapitalis atau juga krisis Fordisme. Sebagai konsekuensi logis krisis tersebut muncul sejumlah pertanyaan mendasar dan etis tentang pembangunan. Siapa yang diuntungkan oleh proses pembangunan? atau tentang keampuhan dan legitimasi model tunggal pembangunan: “Apakah masih ada masa depan bagi model-model pembangunan?”
Di Indonesia pada masa Orde Baru perdebatan tentang pembangunan belum menyentuh pertanyaan mendasar dan etis tersebut. Hal ini terjadi karena kandungan perdebatan pembangunan lebih banyak diisi dengan berbagai masalah antara lain perlunya kenaikan GNP, stabilitas politik, integrasi regional, dualisme ekonomi, modernisasi pertanian, teknologi tepat guna, sentralisasi-desentralisasi, pemerataan hasil pembangunan sumber dana pembangunan, pembayaran utang, kebocoran dana pembangunan, ekonomi pasar, deregulasi dan tinggal landas.
Perdebatan di Indonesia juga hampir tidak pernah mempertanyakan kembali keampuhan model tunggal Bank Dunia yang merupakan model dominan dan sakral/dogmatis. Model tunggal ini sesungguhnya merupakan penerapan Fordisme di seluruh manca negara, yang dalam kenyataannya justru makin mempercepat dan memperkuat akumulasi kapital sistem kapitalis. Akibatnya perdebatan tentang pembangunan, yang tidak menyertakan sistem kapitalis/Fordisme di dalam analisanya, hanya akan menjadi perdebatan fiksional saja.
Artikel ini, lebih banyak ditujukan sebagai usaha permulaan untuk membangun pandangan kritis terhadap model tunggal pembangunan Bank Dunia, dengan mengetengahkan realitas, melalui bab-bab sebagai berikut: neraca hasil pembangunan di Indonesia, “bantuan” bagi pendanaan pembangunan, sistem teknik dalam industrialisasi, hubungan Utara-Selatan, dan peran negara dalam pembangunan.
Dari Pembangunan ke Konstitusi
Sejumlah angka yang pernah diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, dapat memberikan ide secara cepat dan menyeluruh, atas hasil pembangunan Orde Baru selama lebih seperempat abad, melalui pelaksanaan model tunggal pembangunan ekonomi. Berbagai keberhasilan mencatat hasil sektor manufaktur dalam GDP naik dari 8% (1966) menjadi 22% (1991), sementara sektor pertanian turun dari 51% (1966) menjadi 19% (1991). Menurut standar ilmiah dan Bank Dunia, dengan kedua ukuran tersebut “telah terjadi perubahan struktural” sehingga, Indonesia kini adalah negara industri. Kalau disimak pertumbuhan sektor manufaktur antara 1989-1991 yang telah melewati angka-angka 9,1%-12,2% per tahun, memang makin memantapkan hasil politik ekonomi pemerintah Orde Baru. Ukuran umum lainnya, yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah pada laju pertumbuhan GDP Indonesia 6,6% per tahun pada periode 1991, sementara pada masa itu negara-negara maju hanya mampu mencapai sekitar 2%.
Kesuksesan pembangunan tersebut, dalam prakteknya merupakan hasil usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat (dalam dan luar negeri) selama 25 tahun, yang melibatkan berbagai institusi, mulai dari Bank Dunia, negara-negara donor, multi-national corporation (terutama Jepang dan 4 macan Asia), konglomerat, perusahaan menengah, perusahaan kecil, pedagang perantara, koperasi, perusahaan negara, masyarakat konsumen dan lain-lain.