Peranan perempuan dalam lintasan sejarah memiliki aneka makna dan tidak mungkin dilepaskan dengan struktur kemasyarakatan. Politik “Pintu Terbuka” terhadap modal luarnegeri turut meningkatkan jumlah golongan menengah Eropa di Hindia Belanda. Lelaki Eropa “membutuhkan” perempuan di tanah jajahan dan memelihara perempuan pribumi. Nyai merupakan perempuan-perempuan pertama yang, selain maju di zamannya, tampak terpenetrasi kebudayaan yang dibawa oleh modal dan “tuan” mereka. Keberadaan nyai dan pernyaian dalam gejolak modernisme di Hindia Belanda tampak dilupakan dan diasingkan dari sejarah.
Masa kolonialisme Hindia Belanda dimulai pada awal abad 19 dengan Pulau Jawa sebagai bagian utama penetrasi kekuasaan kolonial Belanda.1 Rakyat bumi-putra yang abad-abad sebelumnya telah menderita dalam kecamuk “perang saudara,” iklim feodalisme, dan monopoli perdagangan VOC, kini menjadi sasaran utama pemerintah Hindia Belanda. Di bawah naungan penjajah kolonial, tindakan represif terhadap masyarakat bumiputra mencapai puncaknya. Stratifikasi sosial sengaja diciptakan untuk makin menindas rakyat bumiputra, selain memancing kecemburuan ras dengan tujuan memecahbelah rakyat negeri jajahan. Diskriminasi rasial yang dimulai sejak masa VOC semakin lebih diperketat.
Struktur Masyarakat Kolonial
Penggolongan rakyat berdasarkan ras menempatkan orang Eropa Totok dan Indo sebagai penduduk kelas satu, disusul Cina dan Arab sebagai penduduk kelas dua,2 dan bumiputra sebagai penduduk kelas tiga. Bumiputra –yang mendapat panggilan ejekan “Inlander” (penduduk bumiputra)– pun masih dibagi lagi atas kaum priyayi dan rakyat jelata. Diskriminasi rasial tersebut mengandung konsekuensi yang menyedihkan atas penduduk bumiputra kebanyakan, misalnya tidak diperbolehkan memasuki gedung pertunjukan untuk orang Eropa serta Indo, dan hukuman bagi yang melanggarnya adalah diusir seperti anjing. Hal-ikhwal pendidikan, pelayanan sosial (kereta api, penginapan, restoran, dan lain-lain), pengadilan, jumlah upah kerja dan sebagainya juga ditentukan berdasarkan stratifikasi tadi. Stratifikasi sosial pula yang seolah-olah mensahkan penindasan terhadap bumiputra sebagai penduduk kelas tiga. Pemerintah Hindia Belanda bahkan memanfaatkan sistem feodal di Jawa –sebagai sentrum kekuasaan kolonial– untuk menekan mereka. Pejabat kolonial menyuruh kaum priyayi untuk memungut pajak dari rakyat, sehingga pada masa itu banyak sekali priyayi yang bekerja di kantor-kantor Belanda dan menjalankan tugas-tugas administratif. Para pangrehpraja yang berhasil menjalankan tugas dengan baik, diberi bintang jasa oleh pemerintah kolonial.3 Bukan hal yang mustahil bila para pangrehpraja ini pun rela menindas rakyat demi kelangsungan serta kenaikan pangkat mereka.
Sistem Perekonomian dan Pendidikan di Hindia
Peperangan dan pemberontakan di berbagai daerah mewarnai masa penjajahan Belanda, seperti Perang Jawa (1725) yang dipimpin Pangeran Diponegoro dan Perang Aceh yang berlangsung hampir 50 tahun. Walaupun Belanda berhasil menumpas pemberontakan itu, anggaran perang yang besar membuat bangkrut perekonomian dalam negeri mereka. Cultuurstelsel, atau Sistem Tanam Paksa, ditujukan untuk menyelesaikan masalah dalam negeri, dengan menghisap rakyat negeri jajahan. Rakyat wajib menanam tanaman yang ditetapkan pihak pemerintah dan membayar pajak sebanyak kira-kira 1/5 dari luas tanah di seluruh desa di Jawa.
Akibatnya, penderitaan rakyat negeri jajahan yang disebabkan sistem Tanam Paksa, menimbulkan kecaman berbagai pihak terutama dari para penganut paham liberal. Bersamaan dengan ini, kaum bourjuis Belanda yang mempunyai modal lebih, menuntut digantikannya sistem monopoli pemerintah dan sistem Tanam Paksa dengan sistem persaingan bebas dan kerja bebas menurut sebagai ancaman dan dibunuh serentak pada tahun 1740. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, orang Cina dan Arab yang menduduki kelas dua dalam stratifikasi sosial masyarakat kolonial, dipandang sebagai kaum modal kecil (kelas borjuis) atau kelas menengah dalam sirkulasi modal di Hindia Belanda, dengan orang Eropa dan Indo sebagai kelas pemilik modal besar atau kapitalis. Stratifikasi sosial juga mencerminkan situasi ekonomi politik negeri jajahan.
1 Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984). Kolonialisme di Hindia (Belanda) dibedakan atas kolonialisme “lama” dan “baru.” Kolonialisme “lama” adalah kontrak-kontrak pertama yang dilakukan VOC dengan raja-raja Mataram sejak Amangkurat I sampai Perjanjian Gianti (1755). Adapun kolonialisme “baru” dimulai ketika Gubernur Jenderal Daendels (1811-1816) datang ke Hindia. Perubahan dari kolonialisme VOC ke kolonialisme Hindia Belanda membawa pengaruh besar terhadap struktur masyarakat negeri jajahan. Kolonialisme moderen Hindia Belanda membuat masyarakat makin dikekang dan ditindas oleh sistem ekonomi penjajah dan menempatkan rakyat bumiputra sebagai budak di rumah sendiri dengan diskriminasi ras dan kelas yang ada; lihat, Onghokham. “Merosotnya Peranan Pribumi dalam Perdagangan Komoditi,” dalam Prisma, no. 8, Agustus 1983.
2 Pada masa VOC, terjalin hubungan yang erat antara orang Cina dan Arab dengan “Kompeni” di Batavia. Kepentingan Kompeni terhadap orang Cina terutama sekali terletak pada perdagangan, sampai suatu ketika mereka dianggap sebagai ancaman dan dibunuh serentak pada tahun 1740. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, orang Cina dan Arab yang menduduki kelas dua dalam stratifikasi sosial masyarakat kolonial, dipandang sebagai kaum modal kecil (kelas borjuis) atau kelas menengah dalam sirkulasi modal di Hindia Belanda, dengan orang Eropa dan Indo sebagai kelas pemilik modal besar atau kapitalis. Stratifikasi sosial juga mencerminkan situasi ekonomi politik negeri jajahan.
3 Drama Lelakon Raden Beij Soerjo Retno yang ditulis F. Wiggers pada tahun 1901, mengungkapkan pengabdian seorang kepala keluarga priyayi yang dianugerahkan bintang jasa atas pengabdiannya kepada pemerintah kolonial.