Menghindari Perangkap Involusi dan Stagnasi Pendapatan
Manakala sebuah wilayah ekonomi terkait dengan ekonomi pasar kemungkinan yang muncul adalah menguatnya wajah persaingan. Untuk meminimalisasikannya ditempuh beragam cara yang dengan mudah dilakukan bila “pihak-pihak” yang bersaing menyadari bahwa mereka sesungguhnya berasal dari lapisan sosial yang sama. Meskipun transisi sektor pertanian menuju industrialisasi membutuhkan penyesuaian, tetap tidak terelakkan rakyat pedesaan tertinggal di belakang. Bun-Yanum Marshus dalam tulisan ini membahasnya dengan melihat aspek perubahan yang terjadi pada sebuah masyarakat desa di luar Jawa.
Salah satu sebab timbulnya proses involusi, menurut Clifford Geertz, adalah tekanan jumlah penduduk terhadap sumber lahan yang terbatas. Hayami dan Kikuchi menyebutkan bahwa proses involusi juga akan menimbulkan perubahan hubungan produksi.1 Mereka melihat munculnya subkelas dalam kelas petani, yang menyebabkan gagalnya polarisasi, yang ditunjukkan oleh persebaran teknologi berskala netral dengan model fungsi produksi.2 Sementara dengan model pilihan kontrak — adanya pertimbangan unsur risiko dalam kontrak bagi hasil, kontrak sewa dan biaya transaksi — peluang untuk berwiraswasta justru muncul.3 Pada sisi lain, terutama dalam pertanian komersial, petani dan buruh tani menghadapi tambahan risiko akibat fluktuasi harga kemudian mempengaruhi naik-turunnya pendapatan.4 Risiko fluktuasi ini menjadi makin besar bila mereka menghadapi jaringan pemasaran yang makin panjang dan rumit apalagi dengan perekonomian yang telah terintegrasi dengan pasar yang lebih luas.
Pada akhirnya, persoalan yang mesti dihadapi masyarakat desa berkaitan dengan masalah involusi pertanian, stagnasi pendapatan, dan semakin turunnya bagian pendapatan yang diterima. Dengan asumsi masyarakat dinamis, hal tersebut akan memunculkan mobilitas masyarakat desa, baik dalam bentuk mobilitas antarsektor (horizontal) maupun mobilitas vertikal yang memunculkan kelas (menengah) baru, atau sekaligus keduanya.
Kerangka Pemikiran
Kurang lebih empat dasawarsa lalu, Clifford Geertz meneliti munculnya rasionalitas ekonomis pada “masyarakat” Indonesia. Studi kasus di “Mojokuto” (kasus pengusaha mantan penjaja) dan Tabanan (kasus pengusaha mantan kaum ningrat) menghasilkan beberapa hipotesis menarik. Dari kedua kasus tersebut, terdapat perbedaan yang bersumber dari karakter sosial-budaya yang khas. Namun di antara kedua kasus tersebut ditemukan persamaan dalam kaitannya dengan kemunculan sikap kewiraswastaan. Pada kasus “Mojokuto” golongan wiraswasta berasal dari golongan santri sementara pada kasus Tabanan muncul dari kaum ningrat. Perspektif ini memunculkan hipotesis: golongan wiraswasta muncul dari suatu golongan masyarakat yang homogen dan dari golongan masyarakat yang lebih luas dengan orientasi daerah yang lebih luas pula. Hal lain yang khas adalah bahwa untuk mencapai sasaran baru, mereka menggunakan cara tradisional.5 Geertz meyakini bahwa untuk mengembangkan sikap kewiraswastaan, kebijakan yang umum dan seragam akan sulit diterapkan dalam situasi masyarakat yang latar belakangnya berbeda. Dengan demikian, kebijakan pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil mesti memperhatikan perbedaan latar belakang.
Dalam kaitan itu, penelitian di Desa Senawar Jaya ini dilakukan. Ada beberapa hal yang tidak tercakup dalam hipotesis Geertz yang menjadikan kasus di desa ini memiliki perbedaan dengan kasus Mojokuto dan Tabanan. Kendati demikian, penelitian ini tidak dilakukan untuk menguji hipotesis Geertz tetapi untuk menyumbang perspektif baru dalam melihat kemunculan satu sektor ekonomi komersial pada masyarakat tradisional yang sedang mengalami perubahan.
Boeke pernah melakukan suatu penelitian dengan menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia (Hindia-Belanda), Jawa khususnya, terbagi dalam dua sektor — tradisional dan moderen — yang tidak saling berhubungan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan akibat perekonomian dualistik tersebut, menurut Boeke, sektor tradisional perlu dirangsang melalui insentif ekonomi dan peningkatan teknologi produksi, meskipun hasilnya tak akan tampak segera. Sementara itu, Geertz menyatakan: upaya perbaikan macam apapun tidak akan berhasil dilakukan.6 Menurut Scott, persoalan yang berlaku di masyarakat pedesaan adalah rasionalitas sosial yang lebih mementingkan kebersamaan ketimbang persaingan. Prinsip moral lebih dominan daripada rasionalitas ekonomi sehingga pendekatan ekonomi akan sulit “bekerja” pada masyarakat desa. Penetrasi dari luar, baik menyangkut aspek kelembagaan maupun teknologi, malahan akan menimbulkan resistensi.7
1 Hayami dan Kikuchi dikutip dari Jonathan Pincus, “Ekonomi Pedesaan Asia, Sebuah Tinjauan Ulang,” dalam Prisma, No. 3, 1994, hal. 37.
2 Dalam Lambang Trijono, “Pasca Revolusi Hijau di Pedesaan Jawa Timur,” dalam Prisma, No. 3, 1994, hal. 23; juga, Sayogyo, “Peluang Berusaha dan Bekerja pada Masyarakat Petani,” dalam Prisma, No.2, 1989, hal. 51-57.
3 Sayogyo, loc.cit.
4 Lihat, James C. Scott, Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1994).
5 Pembahasan lebih lengkap; lihat, Clifford Geertz, Penjaja dan Raja (Jakarta: Gramedia, 1977).
6 Didik J. Rachbini, “Petani, Pertanian Subsisten dan Kelembagaan Tradisional,” dalam Prisma, No.2, Th.XIX, 1990, hal. 80.
7 Scott, op.cit; Rachbini, op.cit.