Eksplorasi Teoritis Pembangunanisme
Di tengah debat dan persaingan antara ekonom dengan teknolog dalam mengendalikan pembangunan di Indonesia selama ini masih ada beberapa hal yang luput dari perhatian. Sejauh mana peran dan kontribusi ilmuwan sosial dalam memberi pemikiran alternatif arah pembangunan mungkin merupakan sebuah tantangan terbuka yang patut dijawab. Namun yang jelas semangat untuk menyebarluaskan gagasan kritis dan reflektif terhadap pembangunan perlu dihidupkan. Usaha ini akan berhasil jika didukung oleh tumbuhnya kesadaran bahwa setiap penerapan teori pembangunan tertentu pada dasarnya tidak bebas nilai dan selalu berhadapan dengan resiko sosial.
Pembangunan di Indonesia selama ini dikendalikan oleh dua kekuatan intelektual dominan yaitu kelompok ekonom dan kelompok teknolog. Kelompok ekonom tampil ke depan ketika Orde Baru mulai menjalankan reformasi ekonomi pada tahun 1970-an. Pertumbuhan ekonomi, efisiensi, produktivitas, dan keunggulan komparatif, merupakan pokok-pokok masalah yang umum ditemukan dalam perbincangan sehari-hari. Memasuki awal 1990-an tampaknya peran ekonom mulai sedikit tergeser. Pembicaraan tentang efisiensi atau keunggulan komparatif mulai jarang terdengar. Muncul pembicaraan baru seperti nilai tambah, teknologi canggih, industri strategis, lompatan ke depan, dan sumberdaya manusia yang digulirkan para teknolog.
Menarik untuk disimak bahwa perbincangan tersebut tidak terlepas dari “persaingan” antara ekonom dan teknolog yang hendak berperan mengendalikan arah pembangunan Indonesia. Persaingan itu sebenarnya sudah agak lama, ketika Sumitro Djojohadikusumo mengkritik inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi (ICOR) dalam perekonomian Indonesia setahun yang silam. Persoalan itu muncul kembali ketika secara terbuka Sumitro mengkoreksi pernyataan J.E. Habibie yang dikatakannya “misunderstanding” dan memiliki kesalahan fakta dan logika dalam berbicara tentang keunggulan komparatif dengan keunggulan kompetitif.1
Sumitro yang terakhir ini menunjukkan bahwa persaingan antara ekonom dan teknolog tampaknya sudah memuncak pada tingkat “high debate” dalam masalah pembangunan di Indonesia.
Bagaimana dengan peran ilmuwan sosial dalam pembangunan selama ini? Begitu hangatnya debat antara ekonom dan teknolog, bagaimana halnya dengan posisi ilmuwan sosial. Apakah mereka juga ikut berperan memberi pemikiran alternatif terhadap arah pembangunan Indonesia?2
Idealnya ilmuwan sosial memang harus berperan ambil bagian di dalam pembangunan. Persoalan yang diperdebatkan oleh ekonom dan teknolog tersebut pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan teknis pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan teknologi, namun menyangkut pula soal strategi pembangunan dan perubahan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Para ekonom yang berbicara inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi pada dasarnya berbicara soal pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam bayang-bayang ketakutan krisis ekonomi dan pembangunan. Teknolog berbicara soal teknologi canggih dan industri strategis pada dasarnya berbicara dalam kaitannya dengan proses industrialisasi menuju masa depan di tengah bayang-bayang keterbelakangan dan ketakutan atas cengkeraman kekuatan negara industri maju yang siap menciptakan ketergantungan teknologi dan ekonomi negara industri kurang maju.
Dilihat dari perspektif pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, pembangunan ekonomi dan pilihan teknologi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari soal sosial, politik, dan budaya yang merupakan obyek kajian ilmu sosial. Sangat sulit, misalnya, dipisahkan antara soal pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dengan perubahan budaya dan modernisasi struktur sosial-politik. Demikian pula, sulit memisahkan soal pilihan teknologi dengan perubahan budaya dan dinamika struktur kekuasaan. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijalankan tanpa dukungan modernisasi sosial, budaya, dan politik masyarakat. Pilihan teknologi pun tidak akan bisa jalan tanpa dukungan struktur kekuasaan. Karena itu wajar, misalnya, asumsi keberhasilan pembangunan lewat pertumbuhan ekonomi kemudian dipertanyakan ketika masyarakat dibayangi krisis modernisasi dan pembangunanisme. Sebaliknya, keberhasilan lompatan teknologi juga diperhatikan ketika masyarakat diliputi bayang-bayang ketidakpastian politik di masa depan.
1 Lihat, “Economy Still not Efficient,” dalam The Jakarta Post, 21 September 1995. Perdebatan itu dapat dilihat misalnya, dalam waktu hampir bersamaan Habibie menolak tuduhan ia sedang mempromosikan ekonomi tertutup; lihat “Habibie Denes Charges of Promoting Closed Economy,” dalam The Jakarta Post, 6 Oktober 1995. Emil Salim dan Subroto juga memberikan evaluasi terhadap perekonomian Indonesia masing-masing tentang inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi; lihat, “Savings-investment Gap Needs to be Reduced: Emil,” dalam The Jakarta Post, 4 Oktober 1995; “High-cost Economy,” Tajuk Rencana dalam The Jakarta Post, 6 Oktober 1995.
2 Ilmu sosial disini menunjuk ilmu-ilmu sosial minus ilmu ekonomi seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Klasifikasi demikian dibuat karena umumnya ekonom di Indonesia tidak mau disebut sebagai ilmuwan sosial. Memang sangat mengherankan di tengah banyaknya ekonom dunia yang memperoleh Nobel karena memasukkan dimensi sosial-politik-budaya dalam bahasan mereka, sementara di Indonesia ilmu ekonomi justru berkembang sangat eksklusif dan teknokratis.