Mengukur Teknologi
Mengukur laju kemajuan teknologi negara manapun selalu merupakan proses yang memiliki problematik. Pendekatan tradisional yang dipergunakan para ekonom ortodoks selama tiga sampai empat dekade terakhir adalah dengan menentukan kemajuan teknologi sebagai bagian dari pertumbuhan output yang tidak dipengaruhi oleh peningkatan baik stok modal fisik (investasi) maupun mutu dan pasokan tenaga kerja. Pendekatan ini diterapkan oleh Bank Dunia,1 sebagai cara untuk menguji tingkat pembangunan teknologi pada beberapa ekonomi negara Asia yang berhasil. Anehnya, analisa mereka menyimpulkan bahwa selama tiga puluh tahun terakhir, perkembangan teknologi di Indonesia telah mengalahkan Singapura dan Malaysia. Dalam analisa ini teknologi ditafsirkan sebagai keseluruhan faktor produktivitas (Total Factor Productivity).
Masalah utama analisa tersebut adalah dasar asumsinya yang sangat kaku dan kurang realistis. Pertama, disebutkan bahwa kemajuan teknologi tidak berhubungan dengan investasi modal dan pembangunan sumber daya manusia (akumulasi modal fisik dan modal insani). Kritik atas asumsi itu adalah teknologi mutakhir tidak terpisahkan dari perlengkapan modal yang baru. Namun lebih penting lagi, teknologi lebih mungkin diterapkan dan/atau dikembangkan oleh negara-negara yang mempunyai tingkat keahlian atau pendidikan yang lebih tinggi.
Kedua, analisa tersebut didasarkan pada asumsi neoklasik dengan standar Constant Returns to Scale — suatu ide yang mengatakan bahwa semua input dan output meningkat atau menurun secara sepadan. Konon, teknologi berupa blueprint yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam proses produksi dengan biaya yang minimal seharusnya memungkinkan peningkatan output yang lebih tinggi daripada peningkatan input — menyebabkan increasing (bukan decreasing) returns to scale. Dengan demikian, negara berkembang yang lebih mampu menerapkan teknologi asing seharusnya bisa menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Hal yang kedua ini sangat penting jika kita ingin mengerti sepenuhnya gaya pembangunan industri di beberapa negara Asia yang berhasil di antaranya: Korea, Taiwan dan Singapura. Selama beberapa dekade terakhir, ketiga negara itu, dengan mengandalkan sumber daya manusia yang tinggi dan kebijaksanaan nasional yang memadai telah mampu memanfaatkan limpahan teknologi dari Barat yang belum dieksploitasi negara berkembang sebagai cara dalam mengembangkan sektor ekspor manufaktur yang sangat kompetitif, canggih, dan dinamis.
Dengan menggunakan data Korea, misalnya, J.K. Sengupta dari Fakultas Ekonomi Universitas California, berkesimpulan bahwa pemakaian input teknologi/pengetahuanlah yang memungkinkan sektor manufaktur Korea beroperasi dengan increasing returns to scale.2 Hal ini dimungkinkan oleh adanya dampak turunnya biaya akibat kemajuan teknologi. Di pihak lain, analisa serupa atas kondisi empiris Indonesia ternyata menghasilkan kesimpulan yang berlawanan. Dengan menggunakan data dari subsektor industri utama, saya mendapati bahwa sektor manufaktur Indonesia beroperasi pada constant returns to scale.3 Tepatnya, tidak ada dampak penurunan biaya dari kemajuan teknologi, yang kalaupun ada, sangat minimal.
Alasannya adalah digunakannya teknologi rendah dan padat karya dalam sektor manufaktur seperti tekstil, pakaian jadi, sepatu dan produk kayu. Sementara itu, sejak dua dekade terakhir, banyak tetangga Indonesia sudah berkecimpung dalam industri yang lebih berorientasi pengetahuan maju seperti komputer dan elektronik. Di pihak lain, pembangunan industri Indonesia telah (dan masih) didukung pemakaian modal fisik, bahan mentah dan melimpahnya tenaga kerja kurang terampil. Ini sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh ahli teori perdagangan neoklasik.
Pembuktian lain tentang keterbelakangan teknologi Indonesia secara komparatif bisa didapati dengan menggunakan “indeks komposisi teknologi” untuk ekspor seperti yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti di Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University di Melbourne, Australia. Pendekatan mereka adalah membagi ekspor negara tertentu ke dalam 22 kategori industri utama menurut tingkat intensitas pengetahuan, seperti diukur dengan rata-rata tingkat pengeluaran penelitian dan pengembangan per unit produksi dalam kategori industri tersebut.
1 Lihat, World Bank, The East Asia Miracle: Economic Growth and Public Policy (1994), hal. 64.
2 Lihat, J.K. Sengupta, “Growth in NICs in Asia: Some Tests of New Growth Theory,” dalam Journal of Development Studies 29 (2), 1993, hal. 342- 357.
3 Lihat David Ray, “Di luar Total Factor Productivity: Permasalahan dalam Pembangunan Teknologi di Indonesia” makalah seminaryang disajikan di CIDES-BPPT (Seri Pembangunan 5), 29 September 1995.